Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mewajibkan rakyat Indonesia mengganti kendaraan dengan motor listrik dan yang tidak mau dipersilahkan untuk keluar dari Indonesia.

Justru kami diarahkan ke laman Kompas.com bahwa beredar di media sosial, Bahlil diklaim mengatakan bahwa rakyat yang tidak memakai sepeda motor listrik harus keluar dari Indonesia, namun narasi tersebut tidak benar.

Dalam laman Kompas.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk oleh Presiden sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) transisi energi nasional yang merupakan program jangka panjang pemerintah. Tujuan dari Satgas Transisi Energi Nasional cukup strategis. Pertama, menekan tingkat polusi udara, kedua, mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

Bahlil menyatakan tengah menggodok skema konversi motor berbahan bakar bensin ke listrik. Pada batch pertama, 120 juta unit sepeda motor direncanakan menjalani konversi pada tahun 2026. Bahlil mengatakan bahwa secara bertahap hal ini terus dilakukan.

“Percepatan konversi kendaraan bermotor yang 120 juta motor memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” begitu keterangan Bahlil dikutip dari Kompas.com, Senin (9/3/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah perlu menyediakan insentif konversi ke sepeda motor listrik untuk mempercepat program, sesuai dengan arahan Presiden untuk sesegera mungkin melakukan peralihan.

Adapun targetnya, dalam 3-4 tahun mayoritas masyarakat Indonesia mengoperasikan motor listrik. “Negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika di-switch dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya lah,” begitu keterangan Bahlil.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencoba memperluas cakupan SPKLU di Indonesia agar pengguna Electric Vehicle (EV) tak kesulitan mengisi daya saat berada di luar rumah. “Pada dasarnya, kebutuhan SPKLU ini tidak mungkin hanya berada di lahan PLN. Lahan-lahan strategis justru dimiliki oleh kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kantor perbankan, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Untuk itu, kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak,” begitu jelas Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan mengenai terjangkaunya suku cadang sepeda motor listrik. Seperti diketahui, harga baterai yang menjadi sumber tenaga motor listrik dianggap masih mahal.

Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bahlil wajibkan rakyat Indonesia menggunakan motor listrik” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Komunikasi dan Digital, beredar di media sosial Facebook unggahan berjudul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disebut mewajibkan rakyat Indonesia memakai sepeda motor listrik.

Dalam narasi yang beredar di media sosial, Bahlil diklaim mengatakan bahwa rakyat yang tidak memakai sepeda motor listrik harus keluar dari Indonesia. Klaim tersebut adalah tidak benar. Bahlil memang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, tapi ia tidak pernah mengusir warga yang tidak memakai sepeda motor listrik.

Baca juga:Purbaya Sebut Pertamina Tanggung Selisih Harga BBM Nonsubsidi

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan Bahlil wajibkan rakyat Indonesia menggunakan motor listrik dan mengusir bagi yang tidak mau adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Bahlil memang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, tapi ia tidak pernah mengatakan semua rakyat wajib mengganti kendaraannya dengan motor listrik dan akan mengusir warga yang tidak memakai sepeda motor listrik.

Sampai artikel ini ditulis tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mewajibkan rakyat Indonesia mengganti kendaraan dengan motor listrik dan yang tidak mau dipersilahkan untuk keluar dari Indonesia.

Justru kami diarahkan ke laman Kompas.com bahwa beredar di media sosial, Bahlil diklaim mengatakan bahwa rakyat yang tidak memakai sepeda motor listrik harus keluar dari Indonesia, namun narasi tersebut tidak benar.

Dalam laman Kompas.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk oleh Presiden sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) transisi energi nasional yang merupakan program jangka panjang pemerintah. Tujuan dari Satgas Transisi Energi Nasional cukup strategis. Pertama, menekan tingkat polusi udara, kedua, mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

Bahlil menyatakan tengah menggodok skema konversi motor berbahan bakar bensin ke listrik. Pada batch pertama, 120 juta unit sepeda motor direncanakan menjalani konversi pada tahun 2026. Bahlil mengatakan bahwa secara bertahap hal ini terus dilakukan.

“Percepatan konversi kendaraan bermotor yang 120 juta motor memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” begitu keterangan Bahlil dikutip dari Kompas.com, Senin (9/3/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah perlu menyediakan insentif konversi ke sepeda motor listrik untuk mempercepat program, sesuai dengan arahan Presiden untuk sesegera mungkin melakukan peralihan.

Adapun targetnya, dalam 3-4 tahun mayoritas masyarakat Indonesia mengoperasikan motor listrik. “Negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika di-switch dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya lah,” begitu keterangan Bahlil.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencoba memperluas cakupan SPKLU di Indonesia agar pengguna Electric Vehicle (EV) tak kesulitan mengisi daya saat berada di luar rumah. “Pada dasarnya, kebutuhan SPKLU ini tidak mungkin hanya berada di lahan PLN. Lahan-lahan strategis justru dimiliki oleh kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kantor perbankan, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Untuk itu, kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak,” begitu jelas Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan mengenai terjangkaunya suku cadang sepeda motor listrik. Seperti diketahui, harga baterai yang menjadi sumber tenaga motor listrik dianggap masih mahal.

Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bahlil wajibkan rakyat Indonesia menggunakan motor listrik” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Komunikasi dan Digital, beredar di media sosial Facebook unggahan berjudul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disebut mewajibkan rakyat Indonesia memakai sepeda motor listrik.

Dalam narasi yang beredar di media sosial, Bahlil diklaim mengatakan bahwa rakyat yang tidak memakai sepeda motor listrik harus keluar dari Indonesia. Klaim tersebut adalah tidak benar. Bahlil memang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, tapi ia tidak pernah mengusir warga yang tidak memakai sepeda motor listrik.

Baca juga:Purbaya Sebut Pertamina Tanggung Selisih Harga BBM Nonsubsidi

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan Bahlil wajibkan rakyat Indonesia menggunakan motor listrik dan mengusir bagi yang tidak mau adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Bahlil memang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, tapi ia tidak pernah mengatakan semua rakyat wajib mengganti kendaraannya dengan motor listrik dan akan mengusir warga yang tidak memakai sepeda motor listrik.

Sampai artikel ini ditulis tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Postingan artikel yang mengklaim PM Israel Benyamin Netanyahu mengajak suku Batak mengikuti wajib militer adalah hoaks. Faktanya judul dalam postingan merupakan hasil suntingan.

Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut menggunakan logo kejaksaan untuk foto profilnya dan memiliki 4209 pengikut.

Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun akun TikTok resmi Kejaksaan RI bernama @Kejaksaan.RI dengan 196.6 ribu pengikut dan dikelola oleh PUSPENKUM Kejaksaan RI.

Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kejaksaan 2026 yang tercantum pada bio profil akaun tersebut, https://soufth.it.com/sscasn-go-id. Pengunjung diarahkan pada laman pendaftaran CPNS 2026 dengan mengisi data pribadi yaitu: nama, provinsi dan nomor Telegram aktif. Pada bagian akhir juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung.

Biasanya, modus ini merupakan penipuan yang digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku. Situs web palsu ini dirancang untuk mencuri data pribadi dan data perbankan korban. Biasanya korban dieksploitasi untuk modus phishing.

Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kejaksaan 2026 tersebut. Hasil analisis UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kejaksaan RI. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET berlokasi di Ascension Island, dengan domain soufth.it.com, dibuat pada 16 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan.

Kemudian Tirto mencari kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Pendaftaran CPNS Kejaksaan 2026 dibuka 2 Maret” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Instagram @biropegkejaksaan bahwa Kejaksaan RI tidak pernah membuka pendaftaran CPNS atau PPPK lewat situs tidak resmi. Seluruh informasi rekrutmen hanya melalui biropeg.kejaksaan.go.id dan Instagram @biropegkejaksaan.

Melansir laman Kementerian Komunikasi dan Digital, sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026 adalah tidak benar.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga memastikan bahwa pemerintah belum membuka rekrutmen CPNS pada 2026. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan informasi dan tautan pendaftaran CPNS 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoaks.

Kejaksaan RI menegaskan belum membuka rekrutmen CPNS 2026 dan mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan. Sampai artikel ini ditulis, belum ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Baca juga:KemenPANRB Godok Formasi CPNS 2026, Fokus Terima Fresh Graduate

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar CPNS Kejaksaan 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik Kejaksaan RI dan berujung pada permintaan data pribadi dengan menggunakan nomor Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.