Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan bahwa Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menyetujui mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa keputusan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pigai menjelaskan Yaqut korupsi sesuai prosedur: menurut say aitu tidak melanggar HAM”
Namun, benarkah Natalius Pigai menyetujui Yaqut menjadi tahanan rumah?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(GFD-2026-33295) Hoaks! Natalius Pigai setujui Yaqut jadi tahanan rumah
Sumber:Tanggal publish: 06/04/2026
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang menyebut bahwa Natalius Pigai pernah menyampaikan persetujuan tersebut.
Kementerian HAM RI melalui akun resmi media sosialnya juga menegaskan bahwa informasi yang mencatut nama Natalius Pigai, termasuk terkait tahanan rumah dan pernyataan soal korupsi, tidak pernah disampaikan olehnya.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Natalius Pigai menyetujui Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Natalius Pigai setujui Yaqut jadi tahanan rumah
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kementerian HAM RI melalui akun resmi media sosialnya juga menegaskan bahwa informasi yang mencatut nama Natalius Pigai, termasuk terkait tahanan rumah dan pernyataan soal korupsi, tidak pernah disampaikan olehnya.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Natalius Pigai menyetujui Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Natalius Pigai setujui Yaqut jadi tahanan rumah
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-33296) Cek fakta, Prabowo potong dan alihkan gaji pejabat untuk program MBG
Sumber:Tanggal publish: 06/04/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Instagram mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memotong hingga 70 persen gaji dan tunjangan seluruh pejabat negara untuk dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Unggahan tersebut menyebut pemotongan dilakukan dalam jumlah besar sebagai sumber pendanaan program tersebut.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Presiden perintahkan potong 70% gaji dan tunjungan seluruh pejabat diindonesia, supaya bisa dialihkan untuk program MBG”
Namun, benarkah Presiden Prabowo memotong dan mengalihkan gaji pejabat untuk program MBG?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut menyebut pemotongan dilakukan dalam jumlah besar sebagai sumber pendanaan program tersebut.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Presiden perintahkan potong 70% gaji dan tunjungan seluruh pejabat diindonesia, supaya bisa dialihkan untuk program MBG”
Namun, benarkah Presiden Prabowo memotong dan mengalihkan gaji pejabat untuk program MBG?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang menyebut adanya kebijakan pemotongan gaji pejabat negara untuk mendanai program MBG.
Konten dalam unggahan tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan isu pemotongan gaji, melainkan merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo memotong dan mengalihkan gaji pejabat untuk program MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Prabowo potong dan alihkan gaji pejabat untuk program MBG
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Konten dalam unggahan tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan isu pemotongan gaji, melainkan merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo memotong dan mengalihkan gaji pejabat untuk program MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Prabowo potong dan alihkan gaji pejabat untuk program MBG
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-33297) Hoaks! Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana
Sumber:Tanggal publish: 06/04/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pengelolaan tanah bekas bencana oleh China sebagai bentuk kerja sama kedua negara.
Unggahan tersebut menyebut bahwa tanah bekas bencana di Indonesia akan dikelola oleh China.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Prabowo dan Puan menyetujui tanah bekas bencana dikelola China. Sebagai wujud Kerjasama antara China dan Indonesia”
Namun, benarkah Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut menyebut bahwa tanah bekas bencana di Indonesia akan dikelola oleh China.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Prabowo dan Puan menyetujui tanah bekas bencana dikelola China. Sebagai wujud Kerjasama antara China dan Indonesia”
Namun, benarkah Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber resmi maupun media kredibel yang menyebut adanya kesepakatan tersebut.
Dilansir dari ANTARA, Ketua DPR RI Puan Maharani pernah menerima kunjungan pejabat dari China, tetapi pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis antara kedua negara, bukan terkait pengelolaan tanah bekas bencana.
Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut identik dengan postingan laman ini dan tidak berkaitan dengan klaim yang beredar.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Prabowo dan Puan menyepakati pengelolaan tanah bekas bencana oleh China merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dilansir dari ANTARA, Ketua DPR RI Puan Maharani pernah menerima kunjungan pejabat dari China, tetapi pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis antara kedua negara, bukan terkait pengelolaan tanah bekas bencana.
Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut identik dengan postingan laman ini dan tidak berkaitan dengan klaim yang beredar.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Prabowo dan Puan menyepakati pengelolaan tanah bekas bencana oleh China merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-33298) Hoaks! Prabowo ganti ketua KPK jadi Susi Pudjiastuti atau Mahfud MD
Sumber:Tanggal publish: 06/04/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Ketua KPK, serta Mahfud MD dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakil ketua.
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa ketiga nama tersebut telah disiapkan untuk mengisi pimpinan KPK yang baru.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“BERITA TERBARU…! MUNCUL 3 NAMA YANG DISIAPKAN PRABOWO SETELAH PURBAYA
Bu Susi jadi ketua KPK, Mahfud MD dan Ahok jadi wakil
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Setuju tidak kalian jika ketiga orang tersebut dilantik pak Prabowo..?”
Namun, benarkah Presiden Prabowo akan mengganti pimpinan KPK dengan nama-nama tersebut?
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa ketiga nama tersebut telah disiapkan untuk mengisi pimpinan KPK yang baru.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“BERITA TERBARU…! MUNCUL 3 NAMA YANG DISIAPKAN PRABOWO SETELAH PURBAYA
Bu Susi jadi ketua KPK, Mahfud MD dan Ahok jadi wakil
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Setuju tidak kalian jika ketiga orang tersebut dilantik pak Prabowo..?”
Namun, benarkah Presiden Prabowo akan mengganti pimpinan KPK dengan nama-nama tersebut?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber resmi KPK maupun media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
Hingga saat ini, dilansir dari laman KPK, pimpinan KPK masih dijabat oleh Setyo Budiyanto yang dilantik pada Desember 2024.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tidak ada pernyataan resmi terkait rencana penggantian pimpinan KPK maupun penunjukan nama-nama yang disebut dalam unggahan tersebut.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo menunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok sebagai pimpinan KPK merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Prabowo ganti ketua KPK jadi Susi Pudjiastuti atau Mahfud MD
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Hingga saat ini, dilansir dari laman KPK, pimpinan KPK masih dijabat oleh Setyo Budiyanto yang dilantik pada Desember 2024.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tidak ada pernyataan resmi terkait rencana penggantian pimpinan KPK maupun penunjukan nama-nama yang disebut dalam unggahan tersebut.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo menunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok sebagai pimpinan KPK merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Prabowo ganti ketua KPK jadi Susi Pudjiastuti atau Mahfud MD
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 131/7780