Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Menkeu Purbaya mengumumkan bantuan untuk lansia. Penelusuran menemukan, video klaim identik dengan kegiatan Purbaya pada 11 dan 12 November 2025 seperti yang terlihat pada akun TikTok Purbaya Yudhi Sadewa yakni @purbayayudhis dan akun Instagram di @menkeuri.
Pada unggahan di TikTok pada 11 November 2025, Purbaya menyampaikan, dia meninjau langsung pelaksanaan tugas dan layanan yang dilakukan Bea Cukai Tanjung Perak.
Dia melihat langsung proses pemeriksaan fisik barang ekspor impor yang ada di longroom/tempat pemeriksaan barang ekspor impor di Pelabuhan Petikemas.
Sedangkan pada postingan 12 November yang identik dengan klaim, Purbaya menyampaikan:
"Untuk teman-teman Bea dan Cukai, semangat. Anda ada di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal"
Cek Fakta Liputan6.com pun menelusuri klaim video menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation.
Dari hasil penelusuran, video klaim Purbaya mengumumkan bantuan untuk lansia menunjukkan 12,1 persen hasil buatan AI, sedangkan audio menunjukkan 99,2 persen dihasilkan oleh AI.
Tidak ada pernyataan mengenai pengumuman bantuan untuk lansia seperti dalam klaim yang beredar di Facebook.
 
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Menkeu Purbaya mengumumkan bantuan untuk lansia merupakan hoaks dan buatan AI.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS dan PPPK 2026. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari Liputan6.com berjudul "Rekrutmen CPNS 2026 Segera Dibuka? Ini Bocoran Terbarunya".
Dalam artikel ini disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya untuk menggelar rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2026. Hanya saja, proses itu masih terus dimatangkan guna memperhitungkan kemampuan fiskal dengan adanya keterbatasan APBN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, hampir seluruh menteri telah menyampaikan kebutuhan soal CPNS baru. Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan angka secara detail karena masih menghitung kebutuhan lain selain belanja pegawai.
"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi. Karena walau bagaimana juga kita harus mempertimbangkan kondisi kita secara fiskal," ujar Mensesneg dikutip dari siaran video resmi Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (18/3/2026).
Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) disebut telah berkirim surat ke masing-masing kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda), untuk memetakan kebutuhan baru ASN.
Namun lantaran adanya keterbatasan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan proporsi antara jumlah ASN/PNS baru hingga mereka yang mendekati masa pensiun.
Penelusuran juga mengarah pada artikel berita Liputan6.com berjudul "Viral Pendaftaran Seleksi CPNS 2026, Simak Panduan Pendaftarannya".
Artikel ini menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dan seleksi CPNS 2026 hanya akan dilakukan melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN yakni https://sscasn.bkn.go.id.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran CPNS dan PPPK 2026, tidak benar.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari pemerintah maupun pihak berwenang yang menetapkan status darurat rumah tangga bagi masyarakat Indonesia.

Istilah “Siaga 1” dalam konteks tersebut merupakan istilah yang umum digunakan di lingkungan militer, bukan instruksi kepada masyarakat sipil untuk melakukan persiapan darurat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Selain itu, gambar yang beredar diketahui berasal dari pemberitaan Kompas.com mengenai perintah “Siaga 1” yang dikeluarkan Panglima TNI sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik global.

Informasi tersebut tidak berisi imbauan kepada masyarakat untuk menyetok kebutuhan pokok atau melakukan persiapan darurat rumah tangga.

Dengan demikian, klaim yang menyebut adanya status “Siaga 1” yang disertai imbauan persiapan darurat rumah tangga bagi masyarakat Indonesia merupakan informasi yang tidak benar.

Rating: Instruksi siaga 1 untuk persiapan rumah tangga

Klaim: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Gambar dalam unggahan tersebut diketahui identik dengan artikel KompasTV yang membahas pernyataan Habiburokhman terkait permintaan kepada kepolisian untuk segera mengusut kasus dan menangkap pelaku.

Dalam artikel tersebut, Habiburokhman menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta aparat segera bertindak serta memberikan perlindungan kepada korban.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pernyataan tersebut tidak memuat tuduhan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Joko Widodo terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Klaim: Habiburokhman sebut Jokowi terlibat penyiraman air keras Aktivis KontraS

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.