Setelah ditelusuri, memang benar gerhana matahari total akan terjadi pada 2 Agustus. Namun, fenomena itu baru akan terjadi pada 2027, bukan 2025.

Dilansir The Independent, Bulan akan melintas tepat di depan matahari pada 2 Agustus 2027, sehingga bayangan akan menutupi sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah.

Jalur gerhana matahari total, di mana matahari sepenuhnya terhalang dari pandangan, dimulai di Atlantik Utara sebelum melengkung di atas Mediterania dan berakhir di Samudra Hindia.

Kota Luxor di Mesir berada di tengah jalur tersebut, yang akan menyaksikan totalitas terpanjang selama enam menit 23 detik.

Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) melalui blog resminya menyarankan masyarakat yang ingin melihat gerhana matahari untuk memilih lokasi pengamatan berdasarkan cuaca, alih-alih seberapa dekat lokasi tersebut dengan jalur totalitas.

"Jauh lebih penting untuk memperhatikan prakiraan cuaca satu atau dua hari sebelum gerhana dan memilih lokasi dengan peluang terbaik untuk langit bebas awan selama gerhana," tulis NASA.

"Cuaca yang baik adalah kunci keberhasilan pengamatan gerhana - lebih baik melihat gerhana pendek dari langit cerah daripada gerhana yang lebih lama tapi tertutup awan," lanjutnya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim akan terjadi gerhana Matahari pada 2 Agustus perlu diluruskan.

Memang benar gerhana matahari total akan terjadi pada 2 Agustus 2027. Namun, fenomena itu bukan  terjadi pada 2025.

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran bansos BPNT dan PKH periode Juni-Agustus 2025, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos BPNT dan PKH periode Juni-Agustus 2025 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 

Berdasarkan penelusuran di Google Search, tidak ditemukan informasi valid gedung Parlemen Bolivia roboh dan menimpa sejumlah orang.

Tim Cek Kompas.com kemudian mengambil tangkapan layar video yang beredar dan menelusurinya menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video identik dengan unggahan akun TikTok ini.

Pengunggah melabeli konten soal dinding gedung Parlemen Bolivia roboh merupakan rekayasa AI. Sehingga, dapat dipastikan video tersebut bukanlah peristiwa nyata.

Akun TikTok tersebut beberapa kali mengunggah video rekayasa AI soal sejumlah gedung yang runtuh. Misalnya, gedung yang diklaim berada di Kolumbia ini dan Argentina ini. 

Adapun konten soal dinding Parlemen Bolivia roboh tersebut memanipulasi foto yang menampilkan suasana sidang di gedung Parlemen Bolivia ini pada Mei 2025. 

Video yang diklaim menampilkan dinding gedung Parlemen Bolivia roboh dan menimpa sejumlah orang merupakan konten hasil manipulasi.

Adapun video itu dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Sampai saat ini tidak ada informasi valid dinding gedung Parlemen Bolivia roboh. 

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek keaslian video dengan bantuan Hive Moderation.

Tools tersebut dapat mendeteksi konten audio, video, teks, atau gambar yang terindikasi sebagai konten buatan artificial intelligence (AI).

Hasilnya menunjukkan, suara Dedi Mulyadi dalam video memiliki probabilitas 99,9 persen dihasilkan oleh akal imitasi.

Sementara, video yang dipakai serupa dengan video yang terdapat di unggahan di kanal YouTube Tribun Jatim.

Dalam video, Dedi merespons mengenai kabar penangkapan Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tidak ada ucapan mengenai pemberian modal atau pelunasan utang.

Sebelumnya, Kompas.com telah membantah video manipulatif lainnya juga mencatut Dedi Mulyadi. Modusnya serupa dengan menawarkan bantuan modal, tetapi video yang digunakan berbeda.

Video Dedi Mulyadi menjanjikan pemberian modal dan pelunasan utang merupakan konten manipulatif.

Suara yang dipakai dalam video teridentifikasi sebagai suara AI.

Sementara dalam video aslinya, Dedi bicara mengenai penangkapan petinggi PT Sritex.