Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengundurkan diri dari kabinet Presiden Prabowo. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari video tersebut ke situs yandex.
Hasilnya, ditemukan video identik di situs berbagi video YouTube. Video tersebut berjudul "SENYUM Sri Mulyani di Tengah Panasnya Isu Dirinya Mundur Dari Kabinet : Saya Bekerja" yang dimuat channel YouTube Tribun Medan Official pada 19 Januari 2024.
Video tersebut merupakan momen Sri Mulyani saat merespons pertanyaan wartawan soal isu dirinya mundur dari Kabinet Presiden Jokowi pada Januari 2024.
Dikutip dari Liputan6.com, Juru Bicara Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria memastikan bahwa informasi soal pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati adalah tidak benar alias hoaks.
"Kami ingin menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pengunduran diri Ibu Sri Muyani sebagai Menteri Keuangan adalah tidak benar," jelas Hariqo dalam pernyataannya di Instagram resmi @jurubicarapco, Selasa (18/3/2025).
"Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi sebagaimana disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tambah dia.
Hariqo menjelaskan, Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan. Ia pun mengimbau, kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terporovokasi.
 

Video yang diklaim Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengundurkan diri dari kabinet Presiden Prabowo ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan momen Sri Mulyani saat merespons pertanyaan wartawan soal isu dirinya mundur dari Kabinet Presiden Jokowi pada Januari 2024.
Selain itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo memastikan bahwa informasi soal pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati dari jabartan Menteri Keuangan (Menkeu) adalah tidak benar.

Melansir hasil penelusuran yang dilakukan oleh ANTARA, dalam video berdurasi delapan menit tersebut, tidak ada narasi partai PDI Perjuangan akan dibubarkan.

Ketika dilakukan pencarian dengan mesin pencarian dengan kata kunci “PDI Perjuangan dibubarkan”, tidak ada pernyataan resmi yang menarasikan partai yang berumur 52 tahun tersebut dibubarkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka atas kasus korupsi. Hasto dijadikan tersangka atas kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang melibatkan Harun Masiku (HM).

Namun, tidak ada narasi PDIP akan bubar karena kasus penetapan tersangka Hasto tersebut.

Melansir hasil penelusuran fakta yang dilakukan oleh ANTARA, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membenarkan KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada BJB.

Sementara itu, Ridwan Kamil dalam keterangan resminya juga membenarkan jika rumahnya telah digeledah oleh tim penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi di BJB.

Politisi partai Golkar itu menegaskan bahwa dirinya siap bersikap kooperatif dalam proses penggeledahan tersebut dan mendukung KPK dalam penyelidikan terkait perkara tersebut.

Hingga saat ini, KPK belum menetapkan status mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meski telah menggeledah rumahnya atas perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB.

"Bapak RK ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini saksi juga belum ya, karena belum dipanggil saksi," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo, dilansir dari ANTARA.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “resmi berubah aturan tilang kendaraan terbaru mulai April 2025, kini motor dan mobil langsung disita” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.
Penelusuran teratas mengarah ke unggahan antaranews.com “Korlantas Polri bantah kabar soal tilang dengan menyita kendaraan”. Dalam berita yang tayang Senin (17/3/2025) itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan tidak ada perubahan pada aturan tilang yang berlaku.
Pengendara yang terekam kamera tilang elektronik atau ETLE tidak akan langsung ditilang. Pengendara akan dikirimi surat konfirmasi terlebih dahulu untuk memverifikasi.
Data kendaraan baru akan diblokir sementara jika pemilik tidak merespons surat konfirmasi atau tidak membayar denda tilang dalam waktu yang ditentukan. Blokir akan dibuka kembali setelah konfirmasi atau pembayaran denda dilakukan.

Unggahan berisi klaim “aturan tilang terbaru, kendaraan langsung disita” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
(Ditulis oleh Vania)