KOMPAS.com - Di media sosial beredar informasi mengenai denda tilang lalu lintas periode Juli 2025 mengatasnamakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut merupaka hoaks yang telah berulang kali beredar.

Informasi denda tilang lalu lintas Juli 2025 mengatasnamakan Polri dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang dibagikan:

*INFORMASI LALU LINTAS*Instruksi Kapolri

*BIAYA tilang terbaru di Indonesia Kapolri baru mantap

1. Tidak ada STNKRp. 50,000

2. Tidak bawa SIMRp. 25,000

3. Tidak pakai HelmRp. 25,000

4. Penumpang tidak pakai HelmRp. 10,000

5. Tidak pakai sabukRp. 20,000

6. Melanggar lampu lalin- Mobil Rp. 20,000- Motor Rp. 10.000

7. Tidak pasang isyarat mogokRp. 50,000

8. Pintu terbuka saat jalanRp. 20,000

9. Perlengkapan mobilRp. 20,000

10. Melanggar TNBKRp. 50,000

11. Menggunakan HP/SMSRp. 70,000

12. Tidak miliki spion, klakson- Motor Rp. 50,000- Mobil Rp. 50,000

13. Melanggar rambu lalinRp. 50,000.

Dicopy dari Mabes PolriInformasi yang hrs dipublikasikan dan mungkin bermanfaat !

JANGAN MINTA DAMAI

Segala pelanggaran di jalan Raya baik berkendara motor/mobil, "JANGAN MINTA DAMAI DAN MEMBERI UANG, KARENA ITU BERARTI MENYUAP"

Jadi, walaupun Polisi menawarkan damai, TOLAK SAJA karena itu HANYA PANCINGAN / JEBAKAN.Dan "Lebih baik minta di tilang, lalu nanti di urus di pengadilan"

Ini adalah Instruksi KAPOLRI kepada seluruh jajaran Polisi bahwa"Bagi POLISI yang bisa membuktikan ada warga yang menyuap Polisi, Polisi tersebut mendapatkan BONUS sebesar Rp. 10.000.000/1 warga dan Penyuap kena hukuman 10 tahun"

(Nah, lebih besar bukan ?daripada uang damai yang hanya 50.000 s/d 100,000, jelas saja akan ada oknum Polisi yang lebih pilih menjebak karena uangnya lebih besar).

INFORMASI INI PENTING HARAP jangan MAIN-MAIN, karena info tersebut diatas banyak yang tidak tahu.

Screenshot Hoaks, tarif denda tilang lalu lintas Juli 2025

KOMPAS.com - Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong baru saja dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 miliar subsidair enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Tom dinilai terbukti bersalah melanggar aturan dan memperkaya korporasi atau orang lain yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 194,71 miliar.

Akan tetapi, di media sosial muncul unggahan yang mengeklaim Tom Lembong dibebaskan karena kasusnya menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Namun, narasi yang menyatakan Tom Lembong dibebaskan merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Narasi yang mengeklaim Tom Lembong dibebaskan karena kasusnya menyeret Jokowi salah satunya dibagikan akun Facebook ini pada 23 Juli 2025.

Akun tersebut membagikan video yang menampilkan Tom Lembong melepas rompi tahanan dan sedang diwawancarai oleh wartawan. Keterangan dalam video yakni sebagai berikut:

Akhirnya Dibebaskan Tanpa Syarat Setelah Thom Lembong Bongkar dan Menyeret Nama Jokowi yang Perintahkan Impor Gula

KOMPAS.com - Penerima manfaat dari PT Taspen dikabarkan hanya dana pensiun yang akan disalurkan melalui kantor pos. Kabar itu tersebar melalui unggahan di media sosial pada Juli 2025.

Mulai 1 Juli 2025, sejumlah pensiunan PNS dikabarkan hanya dapat mengambil dana pensiun di kantor pos yang dikelola PT Pos Indonesia.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut keliru dan perlu diluruskan.

Informasi mengenai penyaluran dana pensiun hanya bisa dilakukan di Kantor Pos disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, ini, dan ini.

Berikut penggalan narasi :

Berlaku 1 Juli 2025, Pensiunan PNS yang Masuk Kategori Ini Hanya Bisa Ambil Gaji Pensiun di Kantor Pos, Ini Alasannya

PT Taspen belum lama ini mengumumkan perubahan penting terkait pencairan gaji pensiunan PNS. Ada sistem baru yang bakal diterapkan dan wajib diketahui oleh para pensiunan.

Kalau sebelumnya gaji pensiun langsung masuk ke rekening masing-masing, sekarang ada aturan baru. Beberapa pensiunan ASN akan diarahkan untuk mengambil gaji bulanan mereka langsung di Kantor Pos.

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan berupa tangkap layar sebuah artikel dengan narasi yang mengeklaim Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak lagi terjun di dunia politik.

Dalam unggahan, Giring diklaim mengatakan bahwa Anies hanya membuat gaduh.

Namun setelah ditelusuri konten itu merupakan hasil manipulasi.

Judul artikel yang mengeklaim Giring meminta Anies tidak lagi terjun di dunia politik dibagikan sejumlah akun Facebook, antara lain ini, ini, ini, ini, dan ini.

Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel berjudul:

"Wamen Giring: Minta Anies Tidak Usah Lagi Terjun Ke Politik Gaduh Terus Jika Masih Ada Anies".