Pernyataan Chandra Hamzah disampaikan dalam sidang gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara 142/PUU-XXII/2024 pada Rabu 18 Juni 2025. Ia dihadirkan sebagai ahli.

Video aslinya dapat dilihat melalui pewartaan Kompas TV ini pada menit ke-48.

Dalam pemaparannya, Chandra tidak bermaksud mendorong pemidanaan penjual pecel lele. Saat itu, dia mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dinilai ambigu dan tidak jelas.

Pasal 2 Ayat (1) mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Chandra menekankan bahwa dalam merumuskan delik tidak boleh ambigu dan ditafsirkan secara analogi sehingga tidak melanggar asas legalitas lex certa.

"Kesimpulannya adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor, kalau saya berpendapat, untuk dihapuskan karena rumusannya melanggar asas lex certa, perbuatan apa yang dinyatakan sebagai korupsi," ujar Chandra.

Kemudian, Pasal 3 mengatur tentang setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut dia, Pasal 3 UU Tipikor menjadi persoalan karena memuat frasa "setiap orang" yang dinilai bisa mengingkari esensi korupsi. Sebab, tidak setiap orang memiliki kekuasaan yang korup.

Pasal tersebut juga menegaskan jabatan atau kedudukan yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ia menyarankan untuk mengganti frasa "setiap orang" dengan "Pegawai Negeri" dan "Penyelenggara Negara" sebagaimana rekomendasi United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC).

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, usai sidang, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2024, Alexander Marwata turut meluruskan narasi soal penjual pecel lele.

Menurut Alex, hal ini penting dipahami oleh seluruh penegak hukum agar UU Tipikor tidak dimaknai sebagai pasal sapu jagat yang bisa mempidanakan semua orang, termasuk pedagang pecel lele.

"Pokoknya kalau ada kerugian negara langsung korupsi. Enggak gitu lah, bukan begitu. Ini yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum. Tidak setiap ada kerugian negara, baik di pemerintah maupun di BUMN, itu langsung menjadi perkara korupsi," ujarnya.

Pernyataan Chandra Hamzah mengenai penjual pecel lele di trotoar bisa dijerat UU Tipikor dipahami secara keliru.

Chandra memberi contoh penerapan pasal ambigu pada UU Tipikor, bukan mendorong pemidanaan penjual pecel lele.

Sebaliknya, ia mengusulkan mengganti frasa “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor, karena tidak setiap orang memiliki kekuasaan atau jabatan yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian negara atau korup.

Video yang disebarkan bersumber dari kanal YouTube Tribun Video.

Peristiwa dalam video merupakan pernyataan Prabowo yang disampaikan di Bandung pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Pernyataan itu disampaikan sebelum demo di Pati berlangsung.

Adapun Prabowo bicara mengenai sengketa perairan Blok ND6 dan ND7 dalam peta baru Malaysia 1979. Perairan tersebut dikenal kaya akan sumber daya minyaknya.

Prabowo menolak menggunakan istilah Ambalat, karena Indonesia mengenalnya sebagai Laut Sulawesi.

Kendati demikian, ia mengupayakan penyelesaian yang damai antarnegara.

"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai," ujar Prabowo.

Sementara terkait demo di Pati, tanggapan Prabowo disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respons beliau terhadap siapa pun itu," kata Prasetyo di Istana, Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2025 dikutip dari pewartaan Kompas.com.

"Jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan," lanjutnya.

Sejauh ini tidak ada pernyataan langsung dari Prabowo yang membela Bupati Pati, Sudewo.

Video tanggapan Prabowo mengenai sengketa perairan ND6 dan ND7 dengan Malaysia disebarkan dengan konteks keliru.

Prabowo menginginkan penyelesaian yang baik dan damai terkait sengketa tersebut.

Ia tidak memberi pembelaan terdapat Bupati Pati, Sudewo. Sebaliknya, ia memberi peringatan untuk tidak mengganggu kehidupan ekonomi Pati jelang HUT ke-80 RI.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran mendapatkan bantuan bibit ayam untuk masyarakat. Penelusuran mengarah pada pernyataan dari Kementerian Pertanian.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian meminta masyarakat untuk mewaspadai hoaks soal bantuan hewan ternak gratis. Pernyataan disampaikan melalui akun Instagram resminya @ditjen_pkh yang diunggah pada 24 Juli 2025.
? Waspada Hoax ?
Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"?
Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu!
Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari:
✔️ Website resmi
✔️ Media sosial terverifikasi
✔️ Dinas Peternakan atau Kementerian langsung
✅ Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran mendapatkan bantuan bibit ayam untuk masyarakat, tidak benar.
 
 

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim penyembuhan kanker dengan obat Ang Cang Lie kepada Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, PhD, dosen dan peneliti genetik kanker Universitas Yarsi. Ia menegaskan, kanker tidak selalu bisa sembuh hanya dengan satu jenis obat.

Klaim penyembuhan harus dibuktikan lewat uji klinis dan hasil medis yang dapat diverifikasi. “Klaim obat yang dapat menyembuhkan harus dapat dibandingkan dengan hasil uji CT-scan,” kata Ahmad kepada Tempo, Jumat, 22 Agustus 2025.

Menurut Cleveland Clinic, pilihan pengobatan kanker bergantung pada jenis dan stadium kanker, tingkat agresivitas sel, kondisi kesehatan pasien, serta kemungkinan respons terhadap terapi. Penanganan biasanya berupa kombinasi operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi hormon, imunoterapi, terapi target, hingga transplantasi sumsum tulang.

Perawatan bisa ditujukan untuk menyembuhkan, menghentikan penyebaran, atau meredakan gejala. Pada tahap tertentu, dokter dapat merekomendasikan perawatan paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pasien disarankan berkonsultasi dengan dokter spesialis kanker mengenai opsi yang tersedia, termasuk mempertimbangkan pendapat kedua demi menentukan terapi paling tepat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim kanker bisa sembuh dalam tiga minggu hanya dengan meminum obat Ang Cang Lie adalah belum ada bukti.