Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari video serupa dengan memasukkan kata “Video Hasto Menangis” di kolom pencarian Google. Penelusuran teratas mengarah ke unggahan kanal YouTube kumparan “Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Menangis Azwar Anas Mundur”.

Video yang terpublikasi sejak Januari 2018 tersebut merupakan momen saat Hasto menyikapi secara emosional pengunduran diri Azwar Anas dari pencalonan sebagai wakil gubernur Jawa Timur yang dianggap menjadi korban kampanye hitam. Tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2024.

Video berisi klaim “Hasto menangis karena suara PDIP ‘nyungsep’ di empat provinsi” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Melansir TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri pemberitaan metrotvnews.com berjudul “Kereta Cepat Bikin Indonesia Mesti Bayar Utang Rp226,9 Miliar per Bulan” yang terdapat dalam unggahan.

Ditemukan fakta bahwa berita itu hanya membahas pernyataan anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati tentang adanya kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mencapai Rp226,9 miliar per bulan selama 30 tahun. Tidak ada narasi tentang “pembayaran upeti kereta cepat untuk menopang ekonomi Tiongkok”

Dimasukkan juga kata kunci “Kereta cepat dan utang indonesia Rp 226,9 milyar ke Google Advanced Search. Hasilnya, ditemukan pemberitaan tribunnews.com “Stafsus Menkeu Jelaskan soal Utang Kereta Cepat ke China Dicicil Rp226 M per Bulan Selama 30 Tahun”.

Isi Artikel yang tayang pada Jumat (6/10/2023) tersebut adalah penjelasan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, melalui akun X resminya, “prastow”, menjelaskan pembayaran utang proyek KCJB akan ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan China Development Bank (CBD) melalui pendapatan dari kontrak pengangkutan dengan PT Bukit Asam.

Sebelumnya, TurnBackHoax telah mengupas klaim serupa lewat artikel “[SALAH] Indonesia akan Berikan Upeti Sebesar 226,9 Miliar Selama 130 Tahun Kepada Cina Melalui Hasil Tambang” yang tayang Juni 2024.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unggahan video berisi klaim “pembayaran upeti kereta cepat untuk menopang ekonomi Tiongkok” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Mengutip TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo mengecek pemberitaan detik.com yang tercantum dalam unggahan tersebut. Disebutkan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis tetap berada di angka Rp71 triliun meski alokasi per porsinya turun dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu.

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “anggaran makan siang gratis tetap 71 Triliun” ke mesin pencari Google. Ditemukan pemberitaan cnnindonesia.com “Badan Gizi Buka-bukaan Jumlah Penerima Makan Bergizi Gratis di 2025”.

Diketahui, penerima manfaat program makan bergizi gratis sekitar 17 juta orang. Januari—Maret akan menyasar sekitar 3 juta penerima, disusul 6 juta penerima (April—Juni), dan meningkat ke 17 juta orang di akhir tahun.

Melansir pemberitaan tempo.co “Bapanas Umumkan Makan Bergizi Gratis Bertahap Sasar 82 Juta Penerima” yang tayang Senin (9/12/2024), program makan bergizi gratis akan menyasar 82 juta penerima manfaat. Jika diimplementasikan secara penuh akan menghabiskan anggaran Rp400 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi klaim “harga per porsi dipangkas, anggaran makan gratis untuk 3 juta anak tetap Rp71 triliun” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Narasi tersebut ternyata dibantah langsung oleh Mahfud MD melalui akun X pribadinya. Mahfud MD memberikan klarifikasi resmi terkait informasi bahwa dirinya diangkat menjadi jaksa agung.

Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa informasi itu tidak benar. Ia juga mengaku tak tahu menahu mengenai informasi tersebut.

“Dengan segala hormat, saya sampaikan bagwa berita di bawah ini hoaks. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tidak berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar-benar tidak tahu soal ini” tulisnya pada Kamis (26/12/2024)

Disamping itu, Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan setelah kalah di pilpres 2024. Ia mengatakan akan kembali mengajar di kampus dan mnejalankan aktivitas sebagai akademisi.

“Saya kembali ke kampus, terutama meluruskan cara kita berhukum,” kata Mahfud dalam acara Halalbihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menunjuk Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Hal itu diumumkan pada Minggu (20/10/2024), bersamaan dengan diumumkannya 48 nama menteri dan lima pejabat negara setingkat menteri serta 59 Wakil Menteri lainnya. ST Burhanuddin telah memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa narasi tentang dilantiknya Mahfud MD sebagai Jaksa Agung tidak benar alias hoaks.