Tirto menyaksikan keseluruhan video pendek tersebut. Kami mengidentifikasi beberapa bagian yang mencurigakan, termasuk tidak sinkronnya gerak mulut dan kata-kata yang keluar dari mulut Jong-un dalam video tersebut.

Mulanya, kami menduga adanya penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) untuk membuat video tersebut. Namun, menurut hasil pemindaian Hive Moderation, tidak penggunaan AI dalam pembuatan video itu.

Kami kemudian mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) terhadap salah satu potongan video tersebut. Salah satu hasil pencaian mengarahkan ke rangkuman berita dari "El Pais". Terlihat Kim Jong-un menyampaikan pidato dengan latar yang serupa, di depan bendera Korea Utara, bertanggal 8 Februari 2024. Gambar juga diambil dari sisi kanan depan mimbar.

"Kim Jong-un: “Kami akan memusnahkan mereka yang mencoba menggunakan kekerasan terhadap negara kami," begitu tulis keterangan deskripsi video, mengutip salah satu bagian yang diucapkan Jong-un. Berdasar deskripsi video, diketahui juga video tersebut pertama kali tayang pada 9 Februari 2024.

Hasil pencarian lain, mengarahkan ke video berikut dari Arirang News (kanal terverifikasi). Lembaga Penyiaran Internasional Korea Selatan tersebut menggunakan thumbnail Jong-un yang berpidato. Dalam video dijelaskan bahwa pidato tersebut diberikan Kim Jong-un pada peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer di Korea Utara, 8 Februari 2024 lalu.

Mengutip Arirang News, Kim Jong-un menyebut menyebut Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan" dan berjanji untuk menjaga perdamaian melalui "kekuatan", bukan perundingan.

Kami kemudian mencoba mencari video lengkap pidato Jong-un dari peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer di Korea Utara, tahun 2024 lalu.

Kami menemukan video dari kanal "NORTH KOREA NOW" berikut yang dikelola oleh Kantor Berita Yonhap News Agency. Kami juga menemukan arsip berita Korea Central TVberikut yang menunjukkan pidato Jong-un.

Dalam video hampir setengah jam tersebut, terlihat kehadiran Jong-un di acara sampai saat dia menyampaikan pidato. Cuplikan pidato Jong-un yang tersebar di media sosial diambil dari sekitar menit 25:37.

Pengambilan gambar dari sudut kanan dan berpindah ke kiri Jong-un juga terlihat serupa dari antara video yang tersebar di media sosial dengan video dari "NORTH KOREA NOW". Kami juga mencoba mendengarkan kembali audio dari video pendek di media sosial dan melakukan pencocokan dengan video dari NORTH KOREA NOW, hasilnya terdengar serupa dan selaras.

Video pendek di media sosial hanya memotong beberapa gambar yang tidak mengarah ke wajah Jong-un. Karena itulah, ada ketidaksinkronan gerak mulut dan audio dalam video.

Kami kemudian mencoba melakukan transkrip isi pesan yang disampaikan Jong-un dan menerjemahkannya.

Selaras dengan pemberitaan Arirang News sebelumnya, pidato Jong-un ini terkait dengan upaya dia membakar semangat para awak militernya dengan mengupayakan perdamaian, tapi tidak lewat jalur negosiasi. Dia juga sempat menyebut soal daerah perbatasan dengan Korea Selatan yang disebut mengancam keselamatan Korea Utara.

"Kita harus selalu siaga dalam berperang," begitu kalimat akhir Jong-un yang dicuplik di media sosial.

Dalam pidatonya tersebut, Jong-un sama sekali tidak menyebut Indonesia. Lagipula, garis waktunya pun tidak tepat. Pidato Jong-un terjadi pada Februari 2024, sementara isu soal korupsi besar di Indonesia, misalnya korupsi Pertamina, baru terkuak, sekitar akhir Februari 2025 lalu.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan narasi soal pidato Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, soal keprihatinan terhadap praktik korupsi di Indonesia, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang digunakan dalam unggahan di media sosial adalah potongan dari pidato Jong-un pada peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer di Korea Utara, 8 Februari 2024 lalu.

Di video tersebut Jong-un menyatakan Korea Selatan sebagai musuh dan upayanya menjaga perdamaian lewat kekuatan negara Korea Utara, bukan melalui perundingan. Di video tersebut, tidak sekalipun Jong-un menyebut Indonesia, apalagi terkait koruptor.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan yang beredar di media sosial menggunakan URL Scan.

Tools tersebut dapat melacak laman dari suatu tautan tanpa perlu mengekliknya.

Hasilnya dapat dilihat di sini, di sini, dan di sini.

Tidak ada satu tautan pun yang mengarah ke situs web resmi Pertamina.

Sejauh ini tidak ditemukan informasi mengenai THR dari situs web dan media sosial PT Pertamina Patra Niaga.

Minggu lalu, DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025)

Anggota DPR RI dari Komisi VI, Mufti Anam mengusulkan agar Pertamina memberikan Pertamax secara gratis kepada masyarakat sebagai wujud kompensasi atas berbagai kasus yang belakangan terjadi.

Dilansir Kompas.com, Mufti berpendapat bahwa permohonan maaf dari Pertamina terkait kasus bensin Pertamax oplosan tidak cukup.

Petinggi Pertamina terlibat kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak dan praktik BBM oplosan.

Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, kompensasi BBM sebagai bentuk permintaan maaf dari Pertamina masih harus dikaji lebih lanjut.

""Saya nggak bisa menanggapi, tentu kan mekanisme yang ada di pemerintahan, DPR, di Pertamina tentu ada mekanisme sendiri, tentu semua juga perlu kajian," kata Erick pada Rabu (12/3/2025) dikutip dari Antara.

Tautan BBM gratis sebagai bentuk THR dari Pertamina merupakan hoaks.

Tautan yang diklaim sebagai pendaftaran untuk mendapat BBM gratis itu tidak mengarah ke situs web resmi PT Pertamina Patra Niaga.

Tidak ada pembagian BBM gratis dari Pertamina.

Setelah dicermati, narasi video tersebut mirip dengan isi pemberitaan CNBC Indonesia, 3 April 2020. Artikel itu berjudul "Urus TKI Pulang dari Malaysia, TNI Siapkan 20.000 Personel".

Kesamaan dapat ditemukan pada bagian kutipan langsung pernyataan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono.

"Saat ini disampaikan bahwa banyak (buruh) migran dari Malaysia akan kembali ke Indonesia. Sudah dikoordinir untuk pelaksanaan pemulangan. Dari Kemenko Maritim akan ada 20 ribu personil," kata Yudo dalam pemberitaan CNBC Indonesia.

Pada 2020, TNI memang mempersiapkan 20.000 personel untuk menjemput PMI dari Malaysia. Namun, penjemputan itu bukan untuk mengantisipasi adanya serangan.

Sebagaimana diberitakan Antara, 3 April 2020, TNI mengerahkan kapal perang untuk menjemput para PMI yang pulang dari Malaysia menyusul kebijakan karantina wilayah Negeri Jiran itu sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

Sedikitnya 35.000 PMI pulang dari Malaysia melalui berbagai pelabuhan di Kepri. Para pekerja migran itu akan dipulangkan ke Pulau Jawa dan Sulawesi menggunakan KRI Semarang.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi TNI akan menjemput PMI dari Malaysia untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan adalah hoaks.

Pada 2020, TNI memang mempersiapkan 20.000 personel untuk menjemput PMI yang pulang dari Malaysia. Namun, penjemputan itu bukan untuk mengantisipasi adanya serangan.

Ketika dicermati judul dalam artikel tersebut janggal. Penggunaan huruf besar dan kecil di judul tidak konsisten.

Setelah dicek, di laman CNN Indonesia tidak ditemukan informasi soal Gibran menyebut pemerintah tidak berdosa menggunakan dana haji.

Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan tangkapan layar tersebut identik dengan artikel di laman CNN Indonesia pada 15 Maret 2025.

Artikel aslinya berjudul "Gibran Ingatkan Pengusaha: Genjot Hilirisasi, Tetap Jaga Lingkungan".

Dalam artikel tersebut Gibran tidak membahas terkait dana haji, melainkan meminta pengusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan industri hilirisasi.

Hal itu disampaikan Gibran dalam acara buka bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada 14 Maret 2025. 

Artikel yang mengkelaim Gibran menyebut pemerintah tidak berdosa menggunakan dana haji merupakan hasil manipulasi.

Adapun artikel aslinya berjudul "Gibran Ingatkan Pengusaha: Genjot Hilirisasi, Tetap Jaga Lingkungan". Dalam artikel tersebut Gibran meminta para pengusaha memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan industri hilirisasi.