Tempo memverifikasi video itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan sumber kredibel. Video tersebut memang memperlihatkan dua orang diborgol di Amerika Serikat, tetapi mereka bukan pilot, melainkan veteran militer.

Keduanya ditangkap bukan karena menolak menerbangkan pesawat ke Gaza, melainkan karena memprotes anggota Senat AS atas keterlibatan mereka dalam genosida di Gaza.

Video identik diunggah kanal DawnNews English pada 4 September 2025 dengan judul US Army Veterans Escorted Out of Senate Hearing For Protesting Gaza Genocide. Kanal The New Arab juga merilis video serupa berjudul US Army veterans arrested after disrupting Senate hearing over Gaza genocide pada hari yang sama.



Dua veteran tersebut bernama Anthony Aguilar dan Josephine Guilbeau. Mereka  ditangkap di Washington setelah menginterupsi sidang Senat Urusan Luar Negeri. Mereka melontarkan pernyataan bahwa anggota senat mendukung genosida Israel di Gaza.

Anthony Aguilar adalah pensiunan baret hijau sekaligus whistleblower. Ia pernah menyalurkan bantuan melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika, serta mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan personel AS dan Israel.

Saat petugas menyeretnya keluar dari ruang sidang bersama Guilbeau, Aguilar berteriak, “Ada genosida. Kalian semua terlibat.” Meski dihalangi kembali, mereka terus meneriakkan pendapat mereka.

Situs Democracynow.org melaporkan dua veteran militer AS, Josephine Guilbeau dan Anthony Aguilar, dikeluarkan dari sidang Senat pada Rabu, 3 September 2025. Guilbeau merupakan mantan perwira intelijen. Sedangkan, Aguilar adalah pensiunan baret hijau yang pernah bekerja sebagai kontraktor keamanan Yayasan Kemanusiaan Gaza. Organisasi itu didukung militer AS dan Israel sebelum ia membocorkan serangan mematikan terhadap warga Palestina yang mencari bantuan makanan.

Dalam video wawancara yang diunggah Democracynow.org pada 29 Juli 2025, Anthony Aguilar menyebut lebih dari 1.000 warga Palestina tewas saat mencari bantuan di lokasi distribusi bantuan militer tersebut. Ia juga mengaku menyaksikan tentara bayaran AS dan pasukan Israel menembaki warga kelaparan tanpa pandang bulu.

“Apa yang saya saksikan di Gaza hanya bisa digambarkan sebagai gurun distopia pasca-apokaliptik,” kata Aguilar. “Kami, Amerika Serikat, terlibat. Kami bergandengan tangan dalam kekejaman dan genosida yang sedang terjadi di Gaza.”

Verifikasi Tempo menyimpulkan klaim dua pilot AS yang menolak menerbangkan pesawat ke Israel adalah sebagian benar.

Video tersebut memang memperlihatkan dua orang Amerika Serikat yang dikeluarkan dari ruangan dengan tangan diborgol, tapi mereka bukan pilot yang menolak menerbangkan pesawat ke Gaza. Keduanya merupakan veteran militer yang ditahan setelah menginterupsi sidang Senat Urusan Luar Negeri karena karena memprotes anggota Senat AS atas keterlibatan mereka dalam genosida di Gaza.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar konten (yang menampilkan Presiden Prabowo) menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube tvOneNews “Prabowo Hadiri BRICS Leaders Virtual Meeting | Kabar Siang tvOne”.
Konteks asli video yang tayang Selasa (9/9/2025) itu adalah momen Prabowo menghadiri BRICS Leader Virtual Meeting pada Senin (8/9/2025). Pertemuan daring tersebut dilaksanakan untuk membahas isu-isu global yang menjadi perhatian bersama para pemimpin negara anggota BRICS.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Prabowo bekukan PDIP” ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Prabowo bekukan PDIP”.
Untuk diketahui, pembekuan sementara partai politik diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam pasal Pasal 48 ayat 1, disebutkan bahwa Partai Politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.
Berikut larangannya sebagaimana tertulis di Pasal 40 ayat (1), partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
nama atau gambar seseorang; atau
yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
Pasal 40 ayat (2), partai politik dilarang:
melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun. Partai Politik yang telah dibekukan sementara dan melakukan pelanggaran lagi akan dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Unggahan video berisi klaim “Presiden Prabowo bekukan Fraksi PDI-Perjuangan” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Prabowo copot 103 DPR dari PDIP” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke dua pemberitaan yang tidak saling berkaitan, yakni:
Berita nasional.kompas.com “Ketum Parpol Lapor ke Prabowo Telah Copot Anggota DPR yang Bikin Pernyataan Keliru”. Dalam laporan yang tayang Minggu (31/8/2025) itu, disebutkan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan para ketua umum partai politik mengenai penonaktifan anggota DPR dari masing-masing fraksi yang menyampaikan pernyataan keliru.
Berita tempo.co “Politikus PDIP Minta Prabowo Tanggapi Serius Permintaan Copot Gibran” yang tayang Senin (28/4/2025). Laporan ini menyebut politikus PDIP meminta Presiden Prabowo untuk serius menanggapi permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “mekanisme pencopotan anggota DPR” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke artikel kompas.com “Bukan Dinonaktifkan, Begini 3 Cara Pecat Anggota”.
Dalam artikel yang tayang Selasa (2/9/2025) itu disebutkan bahwa berdasarkan sistem pemerintahan di Indonesia, presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sejajar sebagai lembaga negara. Dengan demikian, presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR. Adapun usulan pemberhentian anggota DPR bisa dilakukan oleh partai politik terkait, kemudian pimpinan DPR akan mengajukan ke presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian anggota DPR.

Unggahan video berisi klaim “Presiden Prabowo copot ratusan orang fraksi PDIP di DPR” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tidak ada bukti PKI melakukan sabotase terhadap pelaksanaan program MBG sehingga ribuan penerima di berbagai daerah mengalami keracunan. 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab keracunan massal adalah kelalaian penerapan prosedur kerja baku (standard operating procedure/SOP).

"Sejauh ini akibat lalai terhadap SOP," kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (30/9/2025).

Sebelumnya, Dadan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebagian besar kasus terjadi pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi.

“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM (sumber daya manusia) masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan, seperti diberitakan Kompas.com, pada Minggu (28/9/2025).

Ia menyebutkan, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 telah terbentuk 2.391 unit SPPG dengan 24 kasus keracunan.

Sementara pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah 7.244 unit, dengan 47 kasus keracunan.

Selain kelalaian dalam menerapkan SOP, kata Dadan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut meliputi kualitas bahan baku, serta kondisi air.

Adapun, PKI sudah tidak eksis di Indonesia. Partai tersebut dibubarkan pada 1966 dan segala aktivitas terkait komunisme dilarang lewat Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim PKI menyabotase program MBG adalah hoaks.

Tidak ada bukti PKI melakukan sabotase. Berdasarkan temuan BGN, penyebab keracunan massal pada program MBG adalah kelalaian penerapan SOP.