Hasil penelusuran fakta oleh Tempo menunjukkan, video Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tersebut tidak terjadi saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8).

Tempo memverifikasi narasi itu menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Yandex, kemudian ditemukan  informasi terkonfirmasi terkait video pidato Erdogan yang menyerukan pembelaan terhadap Palestina itu.

Pidato Erdogan dalam video tersebut terjadi saat acara Penghargaan Necip Fazil 2017 di sebuah gedung di Istanbul, Turki, pada bulan Desember 2017, sebagaimana dilaporkan Mynet.com.

Meski kalimat yang diucapkan sama dengan yang ada di video, sesungguhnya pidato itu tidak diucapkannya sebelum walkout saat Prabowo berbicara di KTT D-8 tahun 2024, melainkan di acara Penghargaan Necip Fazil tahun 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas, konten berisi klaim “pidato Erdogan sebelum walkout” merupakan unggahan dengan konteks yang salah (false context).

Berdasarkan hasil penelusuran fakta oleh ANTARA, hingga kini posisi Ketua Umum Gerindra masih dijabat oleh Prabowo Subianto. Sebelumnya, Prabowo terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Almarhum Suhardi, ketua umum Gerindra sebelumnya yang meninggal dunia pada Kamis (28/8/2014) lalu.

Sementara itu, Foto yang ada di unggahan tersebut diketahui diambil ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/12).

Di momen itu, keduanya menyebut pertemuan itu hanya berupa acara makan malam sekaligus sebagai kunjungan balasan.

Sebelumnya Joko Widodo (Jokowi), beserta keluarga, yaitu Wakil Presiden Periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution, telah resmi dipecat sebagai kader oleh PDIP terhitung sejak Sabtu (14/12/2024) lalu. 

Walau begitu, belum ada informasi yang pasti apakah Jokowi akan bergabung ke partai lain atau tidak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebut Prabowo tunjuk Jokowi sebagai ketua umum Gerindra adalah hoaks.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari tahu cara membedakan uang asli dan uang palsu dengan memasukkan kata kunci “Penjelasan Bank Indonesia cara membedakan uang palsu” ke mesin pencarian Google.

Penelusuran teratas mengarah ke sejumlah pemberitaan Kompas.com yang memuat penjelasan dari Bank Indonesia (BI) mengenai cara membedakan uang asli dan palsu. Penjelasan dari Bank Indonesia ini marak muncul setelah uang palsu dari UIN Makassar menjadi perbincangan di media sosial.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menjelaskan uang palsu maupun uang rupiah kertas asli—termasuk uang yang sudah lusuh—sama-sama bisa dibelah dengan cara dikelupas sehingga bukan merupakan metode pembuktian.

Uang asli dapat diidentifikasi dengan cara:

- Dilihat: Misalnya, pada uang kertas Rp20.000 edisi 2022, terdapat gambar utama Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi yang didominasi warna hijau dengan detail gambar yang tajam. Selain itu, terdapat juga lambang Garuda Pancasila, ilustrasi kepulauan Indonesia, serta berbagai motif khas nusantara.
- Diraba: Uang kertas asli terasa lebih tebal dan memiliki tekstur kasar di beberapa bagian, seperti angka nominal, huruf terbilang, tulisan “Bank Indonesia,” gambar utama, serta lambang Garuda Pancasila.
- Diterawang: Jika uang diarahkan ke sumber cahaya, akan terlihat tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional yang sesuai dengan gambar utama pada sisi depan uang.

“Dalam hal masyarakat memiliki uang rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat melakukan pengecekan kepada bank umum terdekat atau meminta klarifikasi keaslian di kantor Bank Indonesia terdekat,” ujar Marlison seperti yang dikutip dari Kompas.com pada Rabu (25/12/2024).

Unggahan berisi narasi “membedakan uang palsu dengan cara dikelupas” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Riset Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari potongan gambar dari foto di akun @my_black.007. Hasilnya mengarahkan kami ke banyak situs yang menggunakan foto tersebut, termasuk situs FEB UI yang menggunakan gambar serupa dengan unggahan TikTok. Namun, alih-alih memberikan pernyataan soal pajak untuk duda dan janda, berita tersebut berisi soal Menkeu Sri Mulyani yang meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 dari majalah Global Markets.

Foto ini juga digunakan oleh artikel industrycoid, terkait strategi penanganan Covid-19.

Lalu, Tirto juga menelusuri dokumen UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasilnya, kami tidak menemukan pasal yang menyebut janda atau duda akan dikenakan pajak 16 persen dihitung dari lama status pernikahannya tersebut.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) RI juga telah memberikan klarifikasi terkait narasi ini di unggahan akun resmi Instagram lembaga tersebut bertanggal 29 Desember 2024. Pada klarifikasi ini, Ditjen Pajak menyebut informasi ini sebagai hoaks.

"Tidak ada pemajakan khusus untuk janda/duda. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan status janda/duda dipersamakan dgn WP OP tidak kawin," bunyi klarifikasinya.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP OP tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, sesuai banyaknya tanggungan, maksimal 3 orang, seperti yang tercantum di Pasal 10 ayat (5) huruf b РМK-252/PMK.03/2008. 


"Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai WP, baik subjektif maupun objektif, janda/duda tersebut tidak wajib mendaftarkan NPWP dan tidak dipotong pajak penghasilan," pungkasnya.

Video Sri Mulyani dengan narasi janda atau duda akan dikenakan pajak 16 persen dihitung dari masa lama statusnya bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Direktorat Jenderal Pajak RI juga telah memberikan klarifikasi terkait narasi ini, menyebut klaim tersebut sebagai hoaks. Ditjen Pajak telah menegaskan bahwa tidak ada pajak khusus untuk janda dan duda.