Disadur dari artikel Periksa Fakta tirto.id.

Klaim tersebut dibantah oleh Kementerian Transmigrasi, salah satunya lewat akun Instagram resmi “kementrans.ri”.

“Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa informasi tentang Ikuti Program Transmigrasi di IKN Kalimantan Timur yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan adalah tidak benar dan menyesatkan,” tulis kementerian pada Sabtu (21/6/2025).

Penegasan serupa juga disampaikan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrans, Felix Vernando Wanggai, dalam video yang diunggah di kanal YouTube resmi kementerian.

“Kementerian Transmigrasi sama sekali atau tidak pernah membuka rekrutmen terbuka untuk transmigrasi ke Kalimantan Timur secara khusus di ibu kota IKN Nusantara,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang beredar. Informasi resmi mengenai program transmigrasi hanya dapat diakses melalui situs transmigrasi.go.id dan akun media sosial resmi Kementrans.

Unggahan berisi narasi “cara daftar transmigrasi ke IKN” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kata kunci “Apakah BPJS PBI sudah dinonaktifkan?” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan tempo.co “Bos BPJS Kesehatan Jelaskan Alasan 7,3 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan” tayang pada Selasa (24/6/2025).

Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa sebanyak 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang sebelumnya dibiayai pemerintah telah dinonaktifkan. Hal ini dilakukan karena adanya penyesuaian dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut saat ini penerima bantuan BPJS PBI ditentukan berdasarkan usulan dari bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Peserta yang dinonaktifkan dianggap tidak masuk dalam data DTSEN dan dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan karena dianggap telah sejahtera.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menekankan bahwa peserta BPJS Kesehatan kategori PBI yang dinonaktifkan masih bisa diaktifkan kembali dengan tiga syarat, yakni:
- Peserta PBI JKN dinonaktifkan kepesertaannya pada bulan Mei 2025.
- Pemerintah daerah atau Kementerian Sosial harus memverifikasi bahwa peserta tersebut memang termasuk dalam kategori miskin atau hampir miskin.
- Peserta yang bersangkutan memiliki penyakit kronis atau berada dalam kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan segera, maka status kepesertaan PBI JKN yang sebelumnya dinonaktifkan dapat langsung diaktifkan kembali.

Dengan demikian, tidak benar bahwa BPJS PBI yang dibiayai pemerintah sudah dinonaktifkan secara keseluruhan oleh pemerintah pusat.

Unggahan berisi klaim “mulai Juni 2025, peserta BPJS PBI dinonaktifkan oleh pusat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Informasi serupa pernah beredar dan diklarifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pada Oktober 2022, dengan judul [SALAH] Jokowi dan Istrinya Memiliki 20 Rekening Luar Negeri untuk Menyembunyikan Uang Supa dari komunis Cina.

TurnBackHoax coba melakukan penelusuran informasi terkait Jokowi memiliki rekening di bank asing dengan menggunakan Google. Hasilnya, klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar.

Dilansir dari merdeka.com, KPK menegaskan bahwa Jokowi tidak memiliki rekening di luar negeri. Klaim tersebut telat diklarifikasi melalui keterangan pers pada saat itu dan pemeriksaan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh penyidik KPK.

Unggahan dengan narasi “Jokowi punya rekening di 20 bank asing” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tempo memverifikasi video tersebut menggunakan layanan pencarian gambar terbalik dari Google. Selain itu, juga membandingkan isi narasinya dengan informasi di situs-situs kredibel. 



Video yang beredar sesuai dengan konten di media sosial Kementerian Pertanian (Kementan). Video itu memang terkait dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerjasama sektor pertanian antara Indonesia dan Palestina.

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Indonesia dan Menteri Pertanian Palestina, Rezq Basheer-Salimia pada Senin, 7 Juli 2025. Kerja sama itu mencakup program pelatihan, pertukaran teknologi, investasi, hingga penguatan ketahanan pangan.

Dilansir Antara, Amran mengatakan Indonesia menyiapkan lahan pertanian 10 sampai 20 ribu hektare untuk dikelola bersama antara kedua pihak. Lahan itu berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan.

Dia mengatakan, Palestina memiliki pengalaman atau keahlian khusus dalam teknologi irigasi tetes atau drip irrigation yang cocok untuk pengembangan hortikultura. Hal itu didukung kondisi geografis negara itu.

Indonesia akan mendatangkan tenaga ahli dari Palestina untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan. Hasil padi dan hortikultura yang dihasilkan, kemudian akan dikirim ke Palestina.

"Terserah mereka, kalau 20 ribu hektare katakanlah masih perlu ditambah enggak masalah, kita tambah. Jadi, Indonesia mendapatkan keuntungan dengan teknologi baru, kemudian produksinya dari 20 ribu hektare ini diambil, dikirim ke Palestina," kata Amran.

Dilansir Tempo, program itu telah diumumkan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun tanggal 25 April 2025. Sementara menurut Amran, kerjasama tersebut memperlihatkan adanya minat negara-negara lain dalam bekerja sama di bidang pertanian dengan Indonesia.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan pemerintah Indonesia menyiapkan lahan dengan luasan sampai 20 ribu hektare untuk kerjasama pertanian dengan Palestina adalah klaim yang benar.