Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ada informasi valid Presiden Prabowo mencopot Bahlil dari jabatan Menteri ESDM.

Di laman resmi Sekretariat Kabinet, Bahlil masih tercatat sebagai Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih. 

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, ditemukan video identik di kanal YouTube Kompas TV ini.

Dalam video utuhnya, Bahlil yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar berkomentar soal pencopotan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Dito merupakan kader partai berlambang beringin tersebut. 

Menurut Bahlil, pemilihan dan pencopotan menteri merupakan hak prerogatif sehingga ia menghargai keputusan Prabowo.

Selain itu, Bahlil juga diminta pendapatnya terkait kader Partai Golkar lainnya, Mukhtarudin yang diangkat menjadi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) baru.

Menurut Bahlil partai hanya merekomendasikan, namun keputusan berada di tangan presiden. 

"Sekali lagi itu hak prerogatif presiden. Kami dari partai hanya merekomendasikan tapi keputusan tapi keputusan tetap ada pada bapak Presiden," kata Bahlil. 

Dengan demikian, video itu menampilkan video yang tidak ditempatkan dalam konteks yang utuh sehingga informasinya berpotensi keliru.

Video yang mengeklaim Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terkait pencopotan dirinya sebagai Menteri ESDM merupakan informasi keliru.

Dalam video utuhnya, Bahlil berkomentar soal pencopotan Dito Ariotedjo sebagai Menpora dan pengangkatan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI pada September 2025.

Dito dan Mukhtarudin merupakan kader Partai Golkar. Bahlil sendiri sampai saat ini masih tercatat sebagai Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa informasi 11 orang meninggal di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipongkor akibat keracunan MBG tidak benar.

"Informasi itu hoaks," ujar Dadan kepada Kompas.com, Rabu (1/10/2025).

Tim Cek Fakta Kompas.com juga menemukan penjelasan serupa dari Camat Cipongkor, Bambang Wijanarko Ichsan di Instagram Badan Gizi Nasional, pada Minggu (28/9/2025).

Ia menyebut, tidak ada korban meninggal akibat MBG di wilayahnya.

"Sampai sejauh ini bisa dikatakan meninggal masih nol orang. Tidak ada yang meninggal. Sisanya masih dirawat inap, maupun sudah ada yang dibolehkan rawat jalan," kata Bambang.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, Pemkab Bandung Barat mencatat terdapat 1.315 orang yang keracunan MBG di wilayahnya.

Keracunan massal pertama kali terdeteksi pada Senin (22/9/2025), saat belasan siswa SMK Pembangunan Bandung Barat dilarikan ke Puskesmas Cipongkor setelah mengonsumsi paket menu MBG.

Lonjakan terbesar terjadi pada Rabu (24/9/2025), ketika ratusan warga di Kecamatan Cipongkor mengalami gejala keracunan usai menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Neglasari.

Di hari yang sama juga terjadi keracunan di Kecamatan Cihampelas. 

Menurut Pemkab Bandung Barat, dari semua korban keracunan, hampir semuanya telah dinyatakan sembuh, kecuali 74 pasien yang masih dirawat di Posko Kesehatan Cipongkor, Puskesmas Cihampelas, dan RSUD Cililin.

Pemkab Bandung Barat kini telah mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan massal MBG. 

Narasi yang mengeklaim 11 orang di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat meninggal akibat keracunan MBG merupakan informasi tidak benar atau hoaks. 

Kepala Badan Gizi Nasional dan Camat Cipongkor memastikan bahwa tidak ada korban meninggal di wilayah tersebut. 

Kendati begitu, sebelumya di Kecamatan Cipongkor terdapat ratusan warga yang mengalami  keracunan massal akibat MBG.

Pemkab Bandung Barat sempat menerapkan status KLB terkait keracunan massal MBG. Total ada 1.315 orang yang mengalami keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat. 

Informasi BLT UMKM merupakan hoaks yang telah berulang kali beredar di media sosial. Tim Cek Fakta Kompas.com telah membantah hoaks serupa pada Maret, April, dan Juli 2025.

Adapun, Kementerian UMKM melalui akun Instagram resmi telah membantah adanya program BLT untuk pelaku UMKM.

"Faktanya unggahan tersebut tidak benar dan terindikasi penipuan," demikian pernyataan Kementerian UMKM melalui akun Instagram resmi, 30 Januari 2025.

Masyarakat juga diminta mewaspadai sejumlah modus penipuan lain yang menyasar pelaku UMKM, antara lain: Meminta data pribadi lewat formulir atau tautan (link) tidak resmi. Menjanjikan bantuan, hibah, atau program pemerintah yang sebenarnya tidak ada.

Kementerian UMKM meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sebaik-baiknya agar tidak jatuh ke tangan pelaku kejahatan.

"Informasi resmi hanya melalui kanal media sosial Kementerian UMKM dan website resmi umkm.go.id," demikian imbauan Kementerian UMKM.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi dan tautan BLT UMKM yang beredar di media sosial adalah hoaks.

Hoaks tersebut telah berulang kali beredar. Kementerian UMKM melalui akun Instagram resmi telah membantah adanya program BLT untuk pelaku UMKM.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS 2025 untuk penempatan seluruh Indonesia. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "BKN: Tidak Memungkinkan Lowongan CPNS Dibuka Tahun Ini"
Pada artikel ini, Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aris Windiyanto, menyampaikan bahwa peluang dibukanya lowongan CPNS tahun 2025 sangat kecil.
Menurut Aris, saat ini sudah memasuki akhir September 2025, sehingga waktu yang tersisa hanya tiga bulan. Dengan rentang waktu tersebut, proses penerimaan CPNS dinilai tidak memungkinkan.
"Kalau 2025 itu sekarang sudah September akhir, jadi relatif tinggal tiga bulan. Saya tidak bisa menyatakan ada atau tidak karena untuk penetapan kebijakan ada di MenPANRB. Tapi secara logika, dengan waktu tiga bulan kalau pun ada hanya penetapan formasi. Masalahnya sampai hari ini tidak ada permintaan untuk usul rincian kebutuhan dari instansi oleh MenPANRB," kata Aris dikutip Kamis (25/9/2025).
Ia merinci, proses usulan formasi biasanya memakan waktu sekitar 15 hari. Kemudian, Kementerian PANRB membutuhkan 15–20 hari untuk verifikasi dan validasi, ditambah 10 hari untuk menetapkan kebutuhan formasi. Proses tersebut sudah memakan waktu satu bulan.
Setelah itu, instansi pemerintah masih perlu memeriksa kembali sekitar lima hari sebelum pengumuman resmi dibuka.
"Kalau kita logika berpikir, rasanya 2025 tidak memungkinkan untuk ada penerimaan calon ASN umum," tegasnya.
Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS via SSCASN: Persiapan Rekrutmen ASN 2025/2026" yang tayang pada 19 September 2025.
Pada artikel ini, portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi gerbang utama bagi jutaan calon pelamar di Indonesia.
Melalui situs resmi https://sscasn.bkn.go.id, seluruh proses pendaftaran dan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terpusat secara daring. Platform ini dirancang untuk memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan akuntabel.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran CPNS 2025 untuk penempatan seluruh Indonesia, tidak benar.