Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan video mirip di kanal YouTube Okezone ini.

Orang yang ada dalam video adalah pengurus BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam video, mereka menyampaikan soal teror di media sosial yang dialami pengurus BEM Unair pada akhir tahun 2024. 

Teror itu mereka terima setelah membuat karangan bunga satire untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 22 Oktober 2024.

Sebelumnya, BEM FISIP Unair juga sempat dibekukan pihak kampus akibat kritik tersebut.

Namun, tidak ada penangkapan terhadap pengurus BEM Unair. Selain itu, pengurus BEM Unair juga tidak meminta maaf kepada publik karena mengkritik Prabowo.

Narasi yang mengeklaim mahasiswa penghina Prabowo ditangkap dan meminta maaf kepada publik tidak benar atau hoaks.

Orang yang ada dalam video adalah pengurus BEM FISIP Unair. Foto yang beredar adalah tangkapan layar video ketika mereka menyampaikan soal teror terhadap pengurus BEM Unair usai mengkritik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Dalam video, BEM Unair tidak meminta maaf karena mengkritik Prabowo.

Tirto mencoba mencari informasi soal kebenaran video suap amplop dalam rapat dengar DPR dengan Pertamina tersebut. Kami menemukan video aslinya dalam kanal TVR Parlemen berikut.

Rapat tersebut terjadi pada Selasa (11/3/2025). Klip yang dicurigai terjadinya suap terjadi di garis waktu sekitar 1 jam 53 menit, terlihat pria berbatik kuning baru hadir. Lalu sekitar satu menit kemudian, terlihat pria berbatik kuning tersebut didatangi pria lain yang membawa map. Kemudian kejadian seperti narasi yang viral di media sosial terjadi. Bisa dikatakan bahwa video tersebut asli dan tidak mengalami penyuntingan.

Pencarian Tirto mengarahkan ke klarifikasi dari DPR. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, mengklarifikasi perihal adanya pemberian amplop kepada Anggota Komisi VI DPR RI saat rapat kerja dengan Pertamina. Dalam penjelasannya Andre menyebut kalau amplop yang menjadi bahan perbincangan di media sosial bukanlah suap. Amplop tersebut berisi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang menurutnya hak bagi tiap anggota DPR RI.

"Padahal, saya ingin sampaikan bahwa amplop cokelat yang diterima anggota Komisi VI itu, dengan bapak berbatik kuning itu, itu adalah amplop yang merupakan uang SPPD di mana bapak batik baju kuning itu menandatangani SPPD itu soal perjalanan dinasnya " kata Andre Rosiade, dalam pernyataannya di sela rapat dengan direksi PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi, Rabu (12/3/2025).

Tayangan tersebut juga tersedia di kanal TVR Parlemen, sehari setelah klip tersebut ramai di media sosial. Klarifikasi dari DPR ditampilkan pada sekitar menit 57.

Pria berbatik kuning yang menerima amplop tersebut diketahui adalah Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron. Andre menjelaskan amplop tersebut baru sempat diambil Herman setelah melakukan perjalanan dinas pekan seblumnya. Sementara itu, Herman mengaku terkejut bahwa kejadian tersebut viral di media sosial. Dia beranggapan, ada pihak yang mencoba memfitnahnya ataupun Komisi VI DPR secara keseluruhan.

"Maka saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak berpikir apapun saya tanda tangan di sini dan saya terima SPPD di meja sini. Jadi kalau kemudian muncul di medsos seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu yang disebut itu, itu sebuah fitnah yang keji," tutur Herman.

Dia juga mengimbau orang yang menyebarkan narasi tersebut di media sosial untuk menghapus konten tersebut. "Saya klarifikasi juga di media sosial kalau itu tidak benar, tapi kadang medsos itu kejam. Tapi menurut saya di bulan puasa ini marilah kembali ke jalan yang benar. Karena ya tidak mungkin saya tanda tangan yang lain sebagainya di sini. Itulah kepolosan saya, saya biasa saja, itu adalah hak yang harus diterima semua anggota, yang tidak perlu ditutup-tutupi,” tambah Herman lagi.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan narasi adanya amplop yang diberikan saat rapat DPR dengan Pertamina bersifat menyesatkan tanpa tambahan keterangan (missing context).

Video yang beredar di media sosial memang benar dari rapat dengar DPR dengan Pertamina. Namun, amplop yang diberikan adalah uang surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang belum sempat diambil.

Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade dan pria berbatik kuning, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, telah memberi klarifikasi terkait hal ini dalam rapat DPR keesokan harinya.

Setelah ditelusuri, video tersebut sudah beredar sejak Januari 2024, sebelum Prabowo menjadi presiden. Video identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini.

Video itu menampilkan momen ketika Sri Mulyani ditanya wartawan soal isu diri akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, pada akhirnya Sri Mulyani tidak mundur sebagai Menteri Keuangan sampai Jokowi purnatugas sebagai presiden. 

Sementara, di era Presiden Prabowo, sampai saat ini belum ada informasi valid Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih.

Sri Mulyani sempat dikabarkan akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan setelah ia bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan pada 12 Maret 2025.

Akan tetapi, ketika ditanya soal isu pengunduran dirinya, Sri Mulyani tidak memberi tanggapan. 

Diberitakan Kompas.com, Sri Mulyani mengaku bertemu dengan Prabowo pada 12 Maret 2025 untuk melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di lain sisi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan. 

Menurut Dasco, setelah dicek ke pihak pemerintah, tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dasco menilai isu mengenai pengunduran diri Sri Mulyani tidak memiliki dasar yang kuat.

"Kemarin yang saya tahu, pertemuan (antara Prabowo dan Sri Mulyani) adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini," ujar Dasco  Jumat (14/3/2025).

Video yang mengeklaim Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan Menteri Keuangan pada 16 Maret 2025 tidak benar atau hoaks.

Adapun video itu diambil pada Januari 2024, sebelum Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo. 

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi bantuan dana Rp 3.550.000 tersebut hoaks dan penipuan.

"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky kepada Kompas.com, Senin (17/3/2025).

Rizzky mengimbau masyarakat untuk menghubungi saluran komunikasi resmi apabila memiliki pertanyaan atau keluhan terkait BPJS Kesehatan.

Berikut saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi penyaluran bantuan dana Rp 3.550.000 mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Informasi tersebut dibantah oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah. Dia mengatakan bahwa informasi itu hoaks dan penipuan.