Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran PKH tahap 3 2025, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran PKH tahap 3 2025 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, video tersebut tidak menunjukkan penjarahan, melainkan aksi unjuk rasa di Indramayu.

Klip itu sama dengan foto yang dimuat Kompas.com pada 23 September 2025 tentang protes warga terkait pengalihan bantuan susu. Rekaman serupa dari sudut berbeda juga diunggah akun Youtube Akdi Supriatno.



Sejumlah warga yang menamakan diri Forum Masyarakat Balongan Bersatu berunjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Integrated Terminal Balongan, Selasa, 23 September 2025. Aksi awalnya berlangsung tenang, namun berubah ricuh ketika seorang warga memukul gerbang baja dengan batu besar.

Ketua forum Akso Surya Darmawangsa mengatakan, warga menuntut Pertamina melanjutkan pemberian susu yang terhenti sejak sembilan bulan lalu. “Satu kaleng susu untuk satu jiwa, jumlahnya sekitar 8.000 sampai 9.000 jiwa,” ujarnya, dikutip dari Fajar Cirebon. 

Selain susu kaleng, massa juga menuntut Pertamina membangun Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan pemuda Balongan. Keberadaan BLK sangat mendesak karena saat ini warga harus membayar Rp 7-8 juta untuk mendapatkan sertifikasi.

Selain itu, warga meminta beasiswa berkala dengan konsep satu keluarga satu sarjana, pembangunan breakwater untuk menahan abrasi pantai, serta dukungan bagi pelaku UMKM, dan pengobatan gratis di RS Pertamina.   

Dikutip dari Indramayujeh.com, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program pemberdayaan dan kemandirian masyarakat yang sudah berjalan, dengan sejumlah perbaikan dan improvisasi agar hasilnya lebih optimal.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim perusakan dan penjarahan SPBU oleh warga akibat tidak adil seperti dalam video yang beredar adalah sebagian benar.

Narasi dalam video yang menyebut bahwa warga menjarah SPBU tidak akurat. Namun, benar ada unjuk rasa warga yang kecewa karena kebijakan Pertamina yang menggantikan program bantuan susu. Warga juga mendesak program pendidikan, kesehatan, ekonomi, Dan membangun pemecah gelombang.

Teori konspirasi mengenai Agenda 21 dan Great Reset pernah diulas sebelumnya.

Sebagai informasi, Dharma Pongrekun merupakan sosok yang kerap menyebarkan teori konspirasi.

Tim Cek Fakta Kompas.com telah membantah sejumlah narasi menyesatkan yang ia lontarkan, terutama terkait vaksin, pandemi Covid-19, bakteri wolbachia, hingga tudingan keliru terhadap institusi Kementerian Kesehatan.

Melalui video yang beredar di media sosial, ia lantas mengeklaim bahwa MBG berkaitan dengan Great Reset dan Agenda 21.

Penjelasan soal Great Reset

Konspirasi mengenai Great Reset merupakan respons atas usulan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) untuk melakukan perombakan besar-besaran.

Usulan itu muncul pada 2020, untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan undang-undang, langkah ekonomi, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Frasa "Great Reset" sudah ada lebih dulu dari inisiasi WEF.

Pemaknaan "Great Reset" sebagai bentuk eliminasi besar-besaran berasal dari buku konspirasi yang terbit pada 1992.

Buku itu menceritakan sekelompok pemimpin elit rahasia yang mengendalikan dunia.

Meskipun benar bahwa "Great Reset" banyak disebutkan oleh WEF, tetapi tidak menjadi bukti bahwa hal tersebut sejalan dengan subyek teori konspirasi.

Penjelasan selengkapnya dapat dibaca di sini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki Agenda 21 yang menjadi wujud kampanye dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan pada 1992 di Rio de Janeiro, Brasil.

Terdapat seruan baik dalam agenda tersebut, seperti penguatan peran perempuan, pemimpin lokal, pekerja, petani, pengusaha, dan industri swasta untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, agenda tersebut tidak mengikat. Pembahasannya pun seputar isu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Namun, narasi di media sosial justru memutarbalikkan tujuan tersebut. Termasuk agenda soal depopulasi.

Juru Bicara PBB membantah poin-poin dalam Agenda 21 yang beredar di media sosial dan menyatakan semuanya menyimpang dari kebenaran.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah narasi yang mengeklaim bahwa kasus keracunan dalam program MBG karena sabotase.

Ia menjelaskan, kasus keracunan yang belakangan terjadi akibat kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur (SOP).

"Sejauh ini akibat lalai terhadap SOP," kata Dadan, Selasa (30/9/2025).

Teori yang mengaitkan maraknya kasus keracunan dalam program MBG dengan Agenda 21 dan Great Reset merupakan hoaks.

BGN mengakui, kasus keracunan yang belakangan terjadi karena kelalaian dalam mematuhi SOP.

Narasi mengenai Agenda 21 dan Great Reset merupakan teori konspirasi berulang yang telah dibantah sebelumnya.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut kemudian menelusurinya menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya, ditemukan video identik di kanal YouTube Kompas TV ini pada 2018.

Keterangan dalam unggahan menyebut, video itu merupakan momen ketika sejumlah petani di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan melakukan aksi demonstrasi pada Desember 2018.

Dalam aksi itu, para petani menuntut pihak SPBU untuk tidak mempersulit petani ketika membeli solar bersubsidi.

Setelah aksi, pengelola SPBU berjanji akan memenuhi tuntutan petani terkait pembelian solar bersubsidi. Namun, petani harus menyertakan surat rekomendasi dari pemerintah desa serta dinas terkait.

Hal itu sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 yang mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, pada September 2025 tidak ditemukan informasi soal adanya aksi para petani membawa traktor ke SPBU karena dilarang membeli BBM menggunakan jeriken. 

Video yang diklaim menampilkan sejumlah petani membawa traktor ke SPBU karena dilarang mengisi BBM menggunakan jeriken pada September 2025 merupakan informasi tidak benar.

Peristiwa dalam video itu diambil pada 2018, saat sejumlah petani di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan melakukan aksi demonstrasi terkait pembelian BBM bersubsidi.

Dalam aksi itu mereka menuntut pihak SPBU tidak mempersulit petani ketika membeli solar bersubsidi.