Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan video soal pembagian modal usaha di akun media sosial resmi Titiek Soeharto. 

Saat diperhatikan lebih detail, terdapat watermark bertuliskan "Hedra" dalam video itu. Watermark terdapat pada pojok kanan bawah.

Hedra merupakan tool yang dapat menciptakan gambar bergerak menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) atau AI generatif. Video itu kemungkinan dibuat menggunakan Hedra.

Kemudian, Kompas.com mengunggah video TikTok tersebut ke situs TrueMedia.org untuk mengecek apakah terdapat bukti manipulasi AI.

Hasil pengecekan TrueMedia.org menunjukkan, terdapat bukti substansial manipulasi AI pada video Titiek berkata akan memberikan bantuan modal usaha.

Bukti manipulasi ditemukan pada suara dan wajah Titiek dalam video.

Ada potensi video ini dibuat sebagai modus penipuan yang marak terjadi di media sosial. Waspada, jangan mengikuti petunjuk atau perintah apa pun dari unggahan di jagat maya.

Penipuan dilakukan dengan modus memberikan penawaran menarik. Selalu cek dan ricek agar kita tidak menjadi korban.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Titiek Soeharto mengatakan akan memberikan bantuan modal usaha adalah hoaks.

Hasil pengecekan TrueMedia.org menunjukkan, terdapat bukti substansial manipulasi AI pada video Titiek berkata akan memberikan bantuan modal usaha.

Video juga masih mencantumkan watermark Hedra, yang menjadi penanda hasil buatan AI generatif.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri narasi tersebut menggunakan kata kunci "prabowo korupsi dana desa".

Hasilnya, Kompas.com tidak menemukan pernyataan Prabowo di pemberitaan atau sumber kredibel terkait pemiskinan pelaku korupsi dana desa .

Sementara itu, narasi tersebut mirip dengan artikel Palopopos.co.id, 15 November 2024, berjudul "Koruptor Dana Desa akan Dikenakan Sanksi Pencabutan Harta dan Pemiskinan".

Dalam artikel tersebut, pemerintah disebut telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan itu diklaim mengatur soal pemiskinan pelaku korupsi dana desa.

Namun, setelah ditelusuri, hingga Jumat (27/12/2024) tidak ada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2024.

Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, hingga saat ini baru ada 47 peraturan pemerintah yang dirilis pada 2024. Cek daftar PP di tautan ini.

Tidak ada PP Nomor 85 Tahun 2024 sebagaimana yang tertulis dalam artikel.

Untuk menguji apakah ada kemungkinan kesalahan aturan yang dirujuk, Kompas.com juga mengecek peraturan presiden.

Setelah dicek, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tidak mengatur soal pengelolaan dana desa atau korupsi dana desa.

Perpres Nomor 85 Tahun 2024 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan memiskinkan pelaku korupsi dana desa adalah hoaks.

Tidak ditemukan pernyataan Prabowo akan memiskinkan pelaku korupsi dana desa. Aturan yang diklaim dikeluarkan pemerintah untuk memiskinkan koruptor dana desa juga keliru.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim janda dan duda dikenakan pajak 16 persen mulai 1 Januari 2025, penelusuran mengarah pada artikel berujudul "Viral Janda dan Duda Dikenakan Pajak 16 Persen, Begini Respon DJP" yang dimuat Liputan6.com, pada 30 Desember 2024.
Dalam artikel Liputan6.com, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut, informasi tentang pengenaan pajak untuk janda dan duda sebesar 16 persen mulai 1 Januari 2025 tidak benar. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.
"Tidak ada pemajakan khusus untuk janda/duda. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan status janda/duda dipersamakan dgn WP OP tidak kawin," tulis Direktorat Jenderal Pajak, dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajakri, Senin (30/12/2024).
Bagaimana aspek pajak penghasilan atas janda atau duda? Tidak ada pemajakan khusus untuk janda atau duda. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan status janda atau duda dipersamakan dengan WP OP tidak kawin.
Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi WP OP tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (status TK/(...) sesuai banyaknya tanggungan maksimal 3 orang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b PMK-252/PMK.03/2008.
Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai WP, baik subjektif maupun objektif, janda atau duda tersebut tidak wajib mendaftarkan NPWP dan tidak dipotong pajak penghasilan.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim janda dan duda dikenakan pajak 16 persen mulai 1 Januari 2025 tidak benar.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut, informasi tentang pengenaan pajak untuk janda dan duda sebesar 16 persen mulai 1 Januari 2025 tidak benar. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Elon Musk mengembangkan mobil berbahan bakar air. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "elon musk water fueled car" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah klaim tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Tesla CEO Elon Musk did not announce a water-powered car" yang dimuat situs politifact.com pada 4 November 2024.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa tidak ada informasi valid yang mendukung klaim itu. Pihak Tesla maupun Elon Musk hingga saat ini tidak pernah mengumumkan akan mengembangkan mobil berbahan bakar air.
Terlepas dari klaim postingan tersebut, hukum termodinamika menyatakan bahwa tidak mungkin ada mobil bertenaga air. Mengekstraksi energi dari molekul air membutuhkan lebih banyak energi daripada yang dihasilkannya, menjadikannya cara yang tidak praktis untuk menggerakkan mobil, menurut sebuah artikel dari Massachusetts Institute of Technology School of Engineering.
Selain itu, dikutip dari CNBC, Elon Musk pernah mengatakan teknologi mesin berbahan bakar air sebagai sesuatu yang bodoh. Hal tersebut disampaikan Musk saat KTT Financial Time Future of the Car tahun 2022 lalu.
"Hal paling bodoh yang dapat saya bayangkan untuk penyimpanan energi", dikutip dari CNBC Internasional.
Saat itu Musk ditanya soal hidrogen apakah bisa mempercepat transisi dari bahan bakar fosil. Menurutnya, hidrogen adalah pilihan yang buruk.
"Penting untuk dipahami, jika Anda menginginkan sarana penyimpanan energi, hidrogen adalah pilihan yang buruk," jelasnya.
Musk menambahkan penggunaan hidrogen akan membutuhkan sebuah tangki raksasa sebagai tempat penampungan. Tangki 'lebih besar' akan dibutuhkan untuk menyimpan hidrogen dalam bentuk gas.
 

Kabar tentang Elon Musk mengembangkan mobil berbahan bakar air ternyata tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang mendukung klaim tersebut.