Tim Cek Fakta Kompas.com mencermati video tersebut dan menemukan petunjuk yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut bukan milik AU India.

Pada rompi keselamatan yang dikenakan petugas pengarah pesawat, tertera tulisan "SKADRON UDARA 16", yang merupakan salah satu skadron tempur TNI Angkatan Udara.

Skadro tersebut berada di bawah Komando Operasi Udara I (Koopsud I), berbasis di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

Dilansir Tribunnews, skadron itu mengoperasikan pesawat tempur F-16 C/D dan memiliki tugas menjaga kedaulatan udara wilayah barat Indonesia.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan pesawat tempur milik AU India perlu diluruskan.

Pesawat dalam video tersebut bukan milik AU India, tetapi milik TNI AU. Ini diketahui dari tulisan "SKADRON UDARA 16", pada rompi yang dikenakan petugas pengarah pesawat.

Skadro tersebut berada di bawah Komando Operasi Udara I (Koopsud I), berbasis di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

Video Donald Trump tersebut tidak terkait dengan konflik India dan Pakistan.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video dan mengeceknya dengan teknik reverse image search.

Hasil pencarian di Google mengarahkan ke sebuah video di portal berita NBC News, 27 Februari 2016.

Saat itu, Trump merupakan calon presiden dari Partai Republik untuk Pilpres AS 2016.

Ketika kampanye di Fort Worth, Texas, Trump menyindir saingannya Marco Rubio.

Pada 2013, Rubio pernah membuat video kenegaraan pada masa pemerintahan Barack Obama.

Dalam video, tampak Rubio meneguk air di tengah pidatonya. Videonya dapat dilihat di kanal YouTube ABC News.

Video Trump mengolok-olok Rubio tidak ada kaitannya dengan konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang meletus pada Rabu (7/5/2025).

Video Trump mengejek Marco Rubio saat kampanye Pilpres AS 2016 disebarkan dengan konteks keliru.

Video itu tidak terkait dengan konflik bersenjata antara India dan Pakistan.

Tim Cek Fakta Kompas.com mencermati video yang diklaim menunjukkan wabah velocity dan menemukan watermark BaleTV di pojok kanan atas video.

Setelah ditelusuri, video tersebut bersumber dari unggahan kanal YouTube Bale Films, 9 April 2025 yang berjudul: "Viral! Wabah velocity sindrom merebak! Waspada!".

Pada bagian deskripsi, Bale Films menyebutkan bahwa video tersebut adalah konten parodi tentang fenomena joget velocity yang menjadi tren.

Bale Films menegaskan bahwa konten itu bersifat fiktif atau rekaan semata. Tidak ada wabah penyakit velocity yang menjangkiti masyarakat.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggolongkan konten Bale Films tersebut sebagai satire atau sindiran terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan wabah velocity menjangkiti masyarakat perlu diluruskan.

Video itu merupakan konten parodi tentang fenomena joget velocity yang menjadi tren di masyarakat Indonesia. Konten itu bersifat fiktif dan tidak ada wabah penyakit velocity.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Wajib pajak yang sudah meninggal memang kadang dikirimi surat pemberitahuan dari kantor pajak, baik melalui surat fisik, maupun elektronik. Alasannya, NPWP mereka terdata masih aktif di DJP. Ketika warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meninggal dunia, data mereka tidak otomatis terhubung dengan kantor pajak.

Berdasarkan informasi di laman DJP, NPWP akan terus berstatus aktif apabila tidak mengajukan permohonan untuk menghapus kewajiban perpajakannya. Ahli waris sebagai perantara wajib pajak yang sudah meninggal wajib mengurus permohonan penghapusan NPWP ke kantor pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2020.

“Wajib pajak yang NPWP-nya telah dihapus, maka tidak terdapat lagi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti sebagaimana pernah ditulis kompas.com.

Permohonan dapat dilakukan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak atau mengirimkan permohonan melalui pos ke alamat Kantor Pelayanan Pajak. Dokumen persyaratannya meliputi:
- akta kematian,
- KTP,
- KK,
- surat pernyataan ahli waris, dan
- surat keterangan terdaftar bagi wajib pajak orang.

Unggahan berisi narasi “ahli waris bisa disanksi kalau orang meninggal tidak lapor pajak” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)