Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah situs Gelora.co menggunakan foto dan waktu penayangan yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Uang Haram Kuota Haji ke Yaqut Cholil Didalami Lewat Orang Terdekat".
Artikel itu sama sekali tidak membahas terkait pernyataan Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Jokowi menerima dua triliun dari kuota haji.
Artikel asli membahas keterangan dari Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu terkait aliran uang dugaan kasus korupsi kuota haji pada Yaqut Cholil Qoumas.

Postingan artikel Yaqut Cholil Qoumas menyebut mantan Presiden Jokowi menerima uang dua triliun dari kuota haji adalah hoaks.

Tempo memeriksa kebenaran video itu dengan pencarian gambar terbalik, penelusuran manual, dan alat deteksi AI. Hasilnya, video yang menampilkan pendiri e-commerce Hive Five, Jhon LBF, adalah konten manipulasi berbasis akal imitasi.



Lewat pencarian gambar terbalik Google, Tempo menemukan video asli di akun TikTok Jhon LBF, @muhammadhenrykurnia, yang sudah terverifikasi dengan 3,2 juta pengikut. Kesamaan terlihat dari baju yang dipakai, jok mobil, hingga batik yang tergantung di kursi belakang.

Video asli berdurasi 6 menit 12 detik itu diunggah pada 20 Juni 2025. Isinya, Jhon mengkritik tenaga kesehatan yang diduga memprioritaskan pasien berdasarkan kemampuan finansial. Ia menyinggung kasus bayi di Lombok, NTB, yang mengalami amputasi tangan akibat jarum infus terlalu panjang. 

Jhon juga membagikan pengalaman pribadinya, yakni anaknya menerima suntikan gagal berulang kali dan istrinya tetap ditagih biaya meski memiliki BPJS. Sepanjang video itu, Jhon tidak pernah menyinggung judi online, apalagi situs Dolar99.

Untuk memverifikasi lebih lanjut, Tempo menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation. Hasilnya, visual video cenderung asli, tapi audionya menunjukkan skor manipulasi sangat tinggi, mencapai 99,9 persen.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim pengusaha Jhon LBF mempromosikan situs judi online Dolar99 adalah keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Pasha Ungu mengundurkan diri dari DPR” ke mesin pencarian Google.

Penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak benar, sebab tidak ada pernyataan resmi dari Pasha Ungu. Hal ini juga ditegaskan metrotvnews.com berjudul “Pasha Ungu Mengundurkan Diri dari DPR, Benarkah?” yang tayang Minggu (24/8/2025).

TurnBackHoax kemudian menelusuri akun Instagram resmi Pasha Ungu yang sudah terverifikasi. Terlihat pada Senin (25/8/2025), Pasha masih mengunggah foto saat rapat kerja bersama Komisi 8 membahas perubahan ketiga RUU No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Unggahan dengan narasi “Pasha Ungu mengundurkan diri dari DPR” merupakan konten palsu (fabricated content).

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.

Tautan tersebut mengarah ke situs yang meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor akun Telegram aktif.

Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data pribadi. Awas, jangan masukkan data pribadi ke situs tersebut.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memang mengadakan penyaluran rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap.

Diberitakan Kompas.com, Kementerian PKP menunjuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengatur penyaluran 25.000 unit rumah tersebut.

BP Tapera mengalokasikan sebanyak 25.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor non-formal atau pekerja berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income).

Syarat utama pengajuan FLPP bagi MBR berpenghasilan tidak tetap adalah surat keterangan penghasilan sebagai pengganti slip gaji.

Surat keterangan tersebut harus diketahui dan ditandatangani kepala desa/lurah setempat. Selanjutnya, surat dan dokumen lainnya diserahkan kepada bank penyalur.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis dari pemerintah adalah hoaks.

Pemerintah melalui Kementerian PKP memang mengadakan program subsidi 25.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pendaftaran program tersebut tidak melalui tautan yang disebarkan di Facebook.