Akun Facebook dengan nama “Susi Nander” mengunggah video yang menunjukkan mundurnya 1,000 kader PDIP Subang. Susi Nander kemudian melengkapi konteks video itu sebagai gerakan perubahan mengkosongkan partai-partai yang membohongi Anies Baswedan. Susi Nander juga menghimbau warga Indonesia untuk mencoblos semua partai agar suaranya tidak sah semua, karena calon gubernur DKI Jakarta tidak mengusung Anies Baswedan. Postingan itu diunggah pada 1 September 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran, 1,000 kader PDIP Subang yang mundur itu tidak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Versi lengkap video tersebut pernah diunggah di kanal YouTube resmi Official News dengan judul “1.000 Kader PDIP Subang Kembalikan KTA, Kecewa Jelang Pilkada 2024” yang diunggah pada 3 Agustus 2024. Melansir dari keterangan yang ditulis Official News, gerakan mundurnya 1,000 kader PDIP Subang itu merupakan bagian dari aksi long march yang dimulai dari terminal Subang hingga kantor DPC PDIP yang jaraknya sekitar 1 km. Gerakan itu dilakukan dalam rangka pengembalian kartu tanda anggota (KTA) karena kecewa dengan kebijakan partai yang tidak sejalan pada saat Pilpres dan Pilkada 2024. Kebijakan partai yang diprotes di sini berkaitan dengan tidak diusungnya mantan bupati Subang, Ruhimat, karena DPC PDIP Subang menilai Ruhimat berkhianat pada Pilpres 2024 dengan mendukung Prabowo-Gibran.

Aksi tersebut juga diberitakan di YouTube resmi Metro TV di videonya yang berjudul “Ribuan Kader Undurkan Diri? Karena Alih Dukungan!” yang diunggah pada 4 Agustus 2024.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh akun Facebook Susi Nander merupakan konteks yang salah.

Konteks yang salah. Video tersebut menunjukkan 1,000 kader PDIP Subang yang mengundurkan diri sebagai bentuk dukungan kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan Ruhimat di pilkada Subang 2024. Aksi pengunduran diri itu juga sebagai protes kepada DPC PDIP Subang yang menganggap Ruhimat berkhianat karena mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Tidak ada hubungannya dengan Anies Baswedan.

Artikel disadur dari Kompas.
Akun Facebook bernama Muhammad Rodja mengunggah video yang menunjukkan beberapa orang tergeletak berdarah setelah kecelakaan. Muhammad Rodja mengklaim video itu adalah kecelakaan di Tanjung Uncang, Batam.

Setelah dilakukan pencarian oleh tim Kompas, Kepala Unit Penegakan Hukum Lalu Lintas Polresta Barelang, Iptu Viktor Hutahaean telah memastikan bahwa kecelakaan tersebut tidak terjadi di Tanjung Uncang, tetapi Morowali. Informasi ini dilansir dari artikel Batam Pos yang berjudul “Polisi Pastikan Kecelakaan di Tanjunguncang Hoaks”.

Selain itu, melansir dari Tribun Palu, dugaan sementara kecelakaan di Tanjung Uncang tersebut terjadi ketika mobil pick up milik PT Senapati Sinergi Tujuh Tujuh (SSTT) terguling karena sopir pick up kehilangan kendali saat hendak menyalip bus dan kemudian muncul kendaraan lain dari arah yang berlawanan.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh akun Facebook Muhammad Rodja merupakan konteks yang salah.

Konteks yang salah. Video itu adalah kecelakaan di Morowali, Sulawesi Tengah, bukan Batam.

Akun TikTok @1q_223 (Alibaba) mengunggah tangkapan layar berita Diksi Merdeka yang berjudul “Warga Bali : Ini Bali Bukan Jawa Jadi Mohon Volume TOA Brengsek Di Perkecil”. Unggahan tersebut telah disukai 3,176 orang dan mendapatkan 2,564 komentar dalam waktu dua hari.

Ketika memasukkan judul berita tersebut di search bar web resmi Diksi Merdeka, tidak ditemukan artikel dengan judul demikian. Bahkan ketika memasukkan keyword “Ini Bali bukan Jawa volume TOA diperkecil” di pencarian Google, tidak ditemukan berita mengenai warga Bali yang memprotes suara TOA dan menyebutkan bahwa mereka ada di Bali bukan Jawa.

Setelah menelusuri foto utama berita yang terlihat di tangkapan layar, ditemukan beberapa artikel yang menggunakan foto sama persis, yang membahas mengenai Pramuka Bali, bukan toa masjid. Salah satunya artikel Kata Bali berjudul “Putri Suastini Koster Harap Pramuka Bali Jadi Contoh Pramuka Lain di Nusantara” dan artikel dari Media Pelangi yang berjudul “Ny. Putri Koster, Berharap Pramuka Bali Terus Bergerak Melalui Kegiatan dan Program Tepat Sasaran”.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh akun TikTok @1q_223 adalah konten yang dimanipulasi.

Konten yang dimanipulasi. Media Diksi Merdeka tidak pernah menulis berita dengan judul tersebut dan tidak ada media yang menulis judul berita demikian.

Berdasarkan penelusuran, narator hanya membacakan narasi dari berita Kompas yang berjudul “Jadwal Pelantikan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming”. Dalam berita tersebut, tidak ada narasi jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 diundur.

Selain itu, salah satu potongan video serupa dengan unggahan YouTube Tribunnews yang berjudul “Mahfud MD Sindir Presiden yang Cari Akal untuk Perpanjang Masa Jabatan, Bandingan dengan BJ Habibie”. Dalam video tersebut, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memuji kepemimpinan Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie. Pujian itu disampaikan saat Mahfud menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara "Etika Sosial dan Pendidikan" pada Senin (2/9/2024).

Dengan demikian, klaim pelantikan presiden diundur menjadi Desember 2024 merupakan pernyataan yang keliru.

Klaim:  Pelantikan presiden diundur jadi Desember 2024

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024