Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim aturan baru jemaah haji yang foto di Masjidil Haram didenda 10 ribu riyal, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Hoaks Larangan Jemaah Haji Berfoto di Masjidil Haram Bakal Didenda Rp 46 Juta" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 12 Mei 2026.
Dalam artikel Liputan6.com, Kepala Bidang Bimbingan Ibadah (Bimbad) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi M Abdillah mengatakan, pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan memastikan tidak ada aturan resmi yang melarang jemaah mengambil foto di Masjidil Haram dengan ancaman sanksi seperti yang disebutkan.
"Berita tersebut tidak valid," ujar Abdillah pada tim Media Center Haji, Jumat 8 Mei 2026.
Menurut dia, denda 10.000 riyal memang dikenal dalam aturan ketertiban yang diterapkan otoritas Arab Saudi di area Masjidil Haram. Namun, sanksi itu berkaitan dengan aktivitas tertentu yang dinilai mengganggu ketertiban jemaah, bukan karena berfoto atau merekam video.
"Misalnya, membawa dan mengibarkan bendera regu atau rombongan di sekitar area Ka’bah untuk memudahkan identifikasi kelompok. Tindakan tersebut akan membuat jemaah mendapat teguran dari petugas keamanan Masjidil Haram atau askar dan akan didenda jika mengulangi perbuatan tersebut," ucap Abdillah.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim aturan baru jemaah haji yang foto di Masjidil Haram didenda 10 ribu riyal tidak benar.
 Kepala Bidang Bimbingan Ibadah (Bimbad) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi M Abdillah mengatakan tidak ada aturan resmi yang melarang jemaah mengambil foto di Masjidil Haram dengan ancaman sanksi seperti yang disebutkan.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Purbaya Yudhi Sadewa maupun pemerintah yang meminta investor meninggalkan Indonesia karena mengeluhkan pungli dan birokrasi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Faktanya, kutipan dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau potongan informasi yang tidak utuh.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah justru menegaskan komitmennya untuk memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan regulasi, dan memberantas praktik pungutan liar.

Selain itu, melalui laman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah menegaskan bahwa informasi yang beredar terkait pernyataan Purbaya tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan konteks pernyataan aslinya.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Purbaya Yudhi Sadewa meminta investor mencari negara lain karena mengeluhkan pungli dan birokrasi merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Klaim: Hoaks

Rating: Purbaya sebut agar investor CCCI cari negara lain untuk investasi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Indonesia memblokade atau menutup Selat Malaka.

Thumbnail dalam video tersebut merupakan hasil gabungan dari beberapa gambar yang diambil dari sumber berbeda. Foto Prabowo Subianto berasal dari pemberitaan CNN Indonesia terkait kegiatan Presiden Prabowo, sedangkan foto Donald Trump berasal dari pemberitaan ABC News mengenai dinamika politik Amerika Serikat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sementara itu, foto Anwar Ibrahim merupakan unggahan Astro AWANI yang membahas agenda pemerintahan Malaysia. Ketiga gambar tersebut tidak berkaitan dengan klaim bahwa Indonesia memblokade Selat Malaka.

Faktanya, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan tetap dibuka untuk aktivitas pelayaran global.

Hingga saat ini, tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah Indonesia maupun TNI terkait penutupan atau blokade di kawasan tersebut.

Selain itu, pemerintah Indonesia justru menegaskan komitmennya untuk menjaga kebebasan navigasi dan kelancaran jalur perdagangan internasional di Selat Malaka.

Aktivitas pelayaran di kawasan tersebut juga terpantau berjalan normal tanpa adanya penutupan maupun gangguan akibat kebijakan Indonesia.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto dan TNI memblokade Selat Malaka sehingga membuat Amerika Serikat panik dan negara tetangga bangkrut merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Hoaks

Rating: Prabowo segel Selat Malaka dan memicu kemarahan Anwar Ibrahim

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa bus rombongan jemaah haji mengalami kecelakaan terjun ke jurang pada Mei 2026.

Hasil penelusuran menggunakan Google Lens menunjukkan bahwa foto dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan Kompas.com berjudul “Detik-detik Bus Rombongan Peziarah Terjun ke Sungai di Guci Tegal, Saksi: Tidak Ada Sopirnya”.

Peristiwa itu terjadi pada Mei 2023 dan melibatkan bus rombongan wisata ziarah asal Tangerang, Banten.

Dalam kejadian tersebut, bus mengalami kecelakaan hingga terjun ke sungai di kawasan Objek Wisata Pemandian Air Panas Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bus diketahui mengangkut 38 penumpang. Satu orang meninggal dunia, 31 orang mengalami luka-luka, dan enam penumpang lainnya selamat tanpa cedera.

Dengan demikian, klaim yang menyebut bus rombongan jemaah haji terjun ke jurang pada Mei 2026 merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Klaim : Hoaks

Rating : Foto bus jemaah haji jatuh masuk jurang pada Mei 2026

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.