Tirto mengamati video yang disertakan dalam unggahan tersebut secara seksama dari awal hingga akhir. Sekilas, video itu memang menampilkan seorang pria yang tampak tengah membacakan surat pengunduran diri.

Dalam orasinya, pria tersebut terdengar bilang, "Dengan ini, menyatakan sebagai berikut: Satu, bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati. Karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak pada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan saya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum."

Namun, setelah diamati lebih lanjut, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya adalah fakta bahwa pria yang berorasi dan membacakan surat pengunduran diri itu ternyata bukanlah Bupati Pati, Sudewo.

Tirto lantas melakukan penelusuran lebih lanjut terkait asal-usul dan konteks video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search serta pencarian menggunakan kata kunci terkait di platform YouTube.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video identik ditemukan di kanal YouTube MerdekaDotCom dalam video berjudul “Keras! Perwakilan Pendemo Bacakan Draf Surat Tuntut Bupati Pati Sudewo Mundur” yang diunggah pada Rabu (13/8/2025).

Berdasarkan keterangan yang tercantum pada unggahan tersebut, diketahui bahwa pria yang membacakan surat pengunduran diri dalam video bukanlah Bupati Pati, Sudewo. Sosok tersebut merupakan seorang perwakilan massa aksi yang membacakan draf surat pengunduran diri Bupati Pati sebagai bagian dari aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Baca juga:Mendagri Minta Bupati Pati Tetap Kerja Meski Terancam Pemakzulan

Dengan demikian, karena video tersebut tidak menampilkan secara langsung sosok Bupati Pati, Sudewo, yang membacakan surat pengunduran diri. Isi surat yang dibacakan adalah draf yang disampaikan oleh perwakilan demonstran. Maka, belum dapat dipastikan atau disimpulkan bahwa itu merupakan pernyataan resmi pengunduran diri dari Sudewo.

Seturut laporan Tirto, Sudewo menegaskan ogah mundur dari jabatannya sebagai kepada daerah, pada Rabu (13/8/2025).

Dengan bangga, Sudewo menyatakan bisa menduduki jabatan bupati karena dipilih oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Pati. Sehingga, ia menegaskan tak bisa serta-merta mundur.

"Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semuanya ada mekanismenya," kata Sudewo usai didemo.

Proses pemakzulan atas Sudewo yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Pati masih terus berjalan. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta Bupati Pati, Sudewo untuk tetap bekerja dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.

Tito meminta Sudewo untuk meniru Bupati Jember, Faida, yang dimakzulkan oleh DPRD, namun tetap bekerja selama proses konstitusi itu berlangsung. Dia menceritakan selama proses pemakzulan pada 2020 lalu oleh DPRD Jember, Bupati Faida tetap bekerja hingga muncul putusan inkrah di Mahkamah Agung.

"Sama seperti dulu waktu di Jember, juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahannya oleh bupati waktu itu. Dan kemudian DPRD-nya memenuhi kuorum menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya," ujarnya di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (18/8/2025).

Selebihnya, hingga Kamis (21/8/2025) tidak terdapat informasi maupun pernyataan resmi apa pun dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Pati, DPRD Pati, maupun dari pemberitaan media kredibel yang dapat membenarkan klaim bahwa Bupati Pati, Sudewo, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut bahwa Bupati Pati, Sudewo, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pria yang membacakan surat pengunduran diri dalam video bukanlah Bupati Pati, Sudewo. Sosok tersebut merupakan seorang perwakilan massa aksi yang membacakan draf surat pengunduran diri Bupati Pati sebagai bagian dari aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Wacana mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi PSK pertama kali muncul dari pernyataan mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, Satria menjelaskan mengenai unsur subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).

Namun pernyataan lama itu disebarkan ulang di media sosial baru-baru ini dan dipahami secara keliru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP yang kini menjabat, Rosmauli memastikan informasi itu tidak benar.

"Tidak ada kebijakan khusus untuk memungut pajak dari pekerja seks komersial," ujar dia pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

"Pernyataan tersebut bukan pengumuman kebijakan, dan konteksnya tidak relevan," imbuhnya.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

PPh tidak hanya berasal dari gaji bulanan, tetapi juga laba usaha, honorarium, hadiah, maupun sumber penghasilan lainnya.

Di Indonesia, PPh dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber pendapatannya.

Narasi mengenai pemerintah mengenai pajak penghasilan pada PSK tidak benar.

Isu itu muncul dari pernyataan lama mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Mekar Satria Utama.

Satria memberikan contoh mengenai unsur subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Pernyataannya bukanlah pengumuman kebijakan pengenaan pajak.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, foto dalam unggahan yang beredar tidak terkait dengan narasi tujuh orang anggota Paskibra meninggal dunia pada 2025 karena kelelahan.

Foto pertama yang menampilkan sejumlah anggota Paskibra menangis identik dengan unggahan di laman Pos Kupang ini. 

Foto itu adalah momen ketika anggota Paskibra di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara menangis usai gagal mengibarkan bendera Merah Putih saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia pada 2016.

Bendera Merah Putih sempat gagal berkibar karena ada masalah pada pengait. 

Sementara, foto kedua yang menampilkan beberapa orang mengangkat keranda jenazah identik dengan unggahan di laman Tribun Jogja ini.

Foto itu adalah prosesi pemakaman Aritya Syamsudin, anggota Paskibra di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang meninggal pada 2017.

Ia meninggal di RSUD I Lagaligo, Kabupaten Luwu Timur usai dirawat di rumah sakit karena sesak napas dan batuk. 

Sementara, foto ketiga yang menampilkan kolase foto perempuan berkerudung dan jenazah yang ditutupi jarit identik dengan unggahan di laman Surya Malang ini. 

Foto itu adalah Aurellia Qurratuaini, calon anggota Paskibra di Tangerang yang meninggal pada 2019.  Keluarga menduga Aurellia meninggal karena kekerasan yang dialami selama latihan.

Narasi yang mengeklaim tujuh orang anggota Paskibra meninggal dunia pada 2025 karena kelelalahan merupakan kabar bohong atau hoaks.

Foto yang beredar tidak terkait dengan narasi tersebut. Pada 2025, tidak ditemukan informasi soal tujuh orang anggota Paskibra meninggal karena kelelahan. 

Jejak digital video yang beredar dapat ditelusuri dengan teknik reverse image search.

Caranya dengan mengambil tangkapan layar video, kemudian melakukan pencarian gambar di Google.

Hasil pencarian mengarahkan ke video serupa di kanal YouTube BM&C NEWS yang diunggah pada 4 Juni 2025.

Video yang sama diunggah oleh akun X @Metropoles.

Keterangan unggahan menyebutkan, peristiwa dalam video merupakan gempa di Turkiye berkekuatan magnitudo 5,8.

Sebagaimana diwartakan Associated Press, gempa dengan magnitudo 5,8 melanda Turkiye pada Selasa, 3 Juni 2025 pukul 02.17 waktu setempat. Gempa itu berpusat di Laut Mediterania.

Peristiwa dalam video berbeda dengan gempa yang belakangan terjadi di Turkiye.

Dikutip dari pemberitaan Al Jazeera, gempa berkekuatan magnitudo 6,1 melanda Provinsi Balikesir di barat laut Turkiye pada Minggu, 10 Agustus 2025 malam.

Video seorang anak perempuan berlindung ketika terjadi gempa di Turkiye disebarkan dengan konteks keliru.

Peristiwa gempa terjadi pada 3 Juni, bukan 10 Agustus 2025.

Gempa dalam video berpusat di Laut Mediterania, sementara gempa di Turkiye yang belakangan terjadi melanda Provinsi Balikesir.