• (GFD-2025-29944) Hoaks Artikel Jokowi Minta Rakyat Patungan Bayar Whoosh

    Sumber:
    Tanggal publish: 10/11/2025

    Berita

    tirto.id - Polemik terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat seiring munculnya perhatian terhadap utang proyek yang disebut-sebut membengkak.
    #inline1 img{max-width: 300px !important;height:auto;margin: 20px auto;}

    ADVERTISEMENT

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan terlibat dalam proses negosiasi penyelesaian utang Whoosh. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan bisnis antarperusahaan (business to business/B2B) yang tidak seharusnya melibatkan pemerintah.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai rencana restrukturisasi utang antara pihak Indonesia dan Tiongkok, yang disebut memiliki tenor hingga 60 tahun.
    #inline3 {margin:1.5em auto}
    #inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !important;}

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu utang proyek Whoosh, beredar unggahan di media sosial tangkapan layar artikel berita yang memuat klaim bahwa Presiden Joko Widodo menyebut rakyat akan “patungan selama tiga tahun” untuk membayar utang Whoosh jika Menteri Keuangan menolak menanggungnya.
    #inline4 {margin:1.5em 0}
    #inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Narasi itu diunggah oleh akun Facebook bernama “Agus Abdurrahim”(arsip) Senin (27/10/2025) melalui unggahan tangkapan layar artikel berita yang mencatut nama Gelora News berjudul, "Jokowi Muda Saja Jika Menkeu Tidak Mau Bayar Utang Kereta Cepat Atau Whoosh Rakyatkan Ada Patungan Membayar Utang Whoosh Tiga Tahun Lunas".

    Tangkapan layar ini disertai takarir berbunyi, "Apakah kita siap PATUNGAN untuk bayar hutang whooos? Kalau gw cuma mo bilang.. ”KEPALA LU PEANG”,,!,”

    ADVERTISEMENT

    Periksa Fakta Jokowi Minta Rakyat Patungan Bayar Whoosh. foto/hotline periksa fakta tirto

    Sepanjang Senin (27/10/2025) sampai Jumat (7/11/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh dua reaksi, 11 komentar dan sekali dibagikan. Lantas, bagaimana kebenaran klaim itu?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto menelusuri klaim tersebut dengan menelusuri judul berita yang disebut serta mencantumkan nama media Gelora News sebagai sumber unggahan. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan artikel dengan judul serupa di situs Gelora News. Selain itu, tidak ada pemberitaan serupa di sejumlah media arus utama lainnya.

    Namun, penelusuran menemukan gambar tangkapan layar dan tanggal publikasi yang sama, tetapi dengan judul berbeda, yakni “Disalahkan soal Utang Proyek Whoosh, Jokowi: Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial.”

    Dalam artikel asli tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa proyek Whoosh tidak dibangun untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan untuk memberikan manfaat sosial, seperti mengurangi kemacetan yang telah terjadi selama puluhan tahun di kawasan Jabodetabek dan Bandung.

    Baca juga:Dubes China: Whoosh Proyek Besar, Restrukturisasi Utang Wajar

    Sebagai informasi, sebelumnya, Jokowi secara terbuka menjelaskan alasan di balik pembangunan proyek-proyek transportasi massal, termasuk Whoosh, yang kerap disorot karena besarnya beban utang. Ia menegaskan bahwa transportasi massal adalah layanan publik yang prinsip dasarnya bukan mencari laba.

    “Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” kata Jokowi.

    Hingga Jumat (7/11/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dalam tiga tahun. Dengan demikian, judul dan narasi dalam unggahan yang beredar merupakan hasil suntingan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

    Presiden ke-7 RI itu menekankan bahwa keberhasilan transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial semata, melainkan dari social return on investment.

    “Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Jokowi menyebut rakyat akan patungan selama tiga tahun untuk membayar utang Whoosh bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dalam tiga tahun.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-29943) [SALAH] PDIP Gelar Rapat Besar-Besaran, Siap Ambil Alih Pemerintahan

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 05/11/2025

    Berita

    Akun Facebook “Yogi Bin Hamid” pada Jumat (2/11/2025) mengunggah video [arsip] berisi narasi:

    “Woww!! PDI lakukan rapat besar-besaran, siap ambil pemerintahan
    PDI mulai kehilangan kekuasaannya di tahun 2025, Ketua partai suarakan agar PDI bangkit untuk kembali pimpin pemerintahan, anggap Presiden sekarang tidak becus mengurus negara. Ditambah polemik yang dilakukan oleh Menteri Purbaya membuat ketidakstabilan negara jadi kacau. Bagaimana menurut netizen?”

    Hingga Rabu (5/11/2025), unggahan telah disukai sekitar 1.300 akun, 169 kali dibagikan ulang, serta menuai 3000-an komentar.


    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran terhadap klaim dengan mengetikkan kata kunci “PDIP siap ambil alih pemerintahan Prabowo” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak terdapat informasi yang relevan dengan klaim pada narasi.

    Penelusuran teratas merujuk pada artikel kompas.id “Dilema Bergabungnya PDIP ke Pemerintahan Prabowo”.

    Dalam artikel yang diunggah pada Minggu (10/8/2025) itu berisi opini mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto. Artikel tidak ada hubungannya sama sekali dengan narasi pada klaim unggahan.

    Kesimpulan

    Unggahan berisi klaim “PDIP gelar rapat besar-besaran, siap ambil alih pemerintahan” merupakan konten palsu (fabricated content)

    Rujukan

  • (GFD-2025-29942) Hoaks! Presiden Prabowo bebaskan Ammar Zoni

    Sumber:
    Tanggal publish: 10/11/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah membebaskan selebritas Ammar Zoni.

    Ammar Zoni sebelumnya beberapa kali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan pada Kamis (16/10/2025) dipindahkan dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat, ke Lapas Super Maximum Security Karang Anyar di Nusakambangan.

    Dalam video tersebut ditampilkan foto Ammar Zoni bersama Raffi Ahmad dan Presiden Prabowo, disertai klaim bahwa Ammar Zoni dibebaskan berkat doa netizen dan bantuan Hotman Paris.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “AMMAR ZONI AKHIRNYA BEBAS

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    BERKAT DOA NETIZEN AKHIRNYA AMMAR ZONI LANGSUNG DIBEBASKAN OLEH PRESIDEN PRABOWO”

    Video tersebut juga diberi narasi:

    “Berkat pembelaan Ammar Zoni serta bantuan Hotman Paris akhirnya dia langsung dibebaskan oleh presiden Prabowo Subianto”

    Namun, benarkah Prabowo bebaskan Ammar Zoni?



    Hasil Cek Fakta

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Berdasarkan penelusuran, informasi tersebut tidak benar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendakwa Ammar Zoni dan beberapa rekannya melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam memperjualbelikan narkotika di dalam Rutan Salemba pada Desember 2024.

    Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan perbuatan para terdakwa diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Dengan demikian, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa Ammar Zoni telah dibebaskan.

    Klaim: Presiden Prabowo bebaskan Ammar Zoni

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29941) Hoaks! Artikel Jokowi terima uang korupsi Gubernur Riau Rp18 miliar

    Sumber:
    Tanggal publish: 10/11/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar artikel yang mengklaim Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, menerima uang suap sebesar Rp18 miliar dari Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Klaim tersebut dikaitkan dengan penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 5 November 2025.

    Selain Abdul Wahid, tersangka lain dalam kasus tersebut adalah Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam.

    Berikut narasi judul dalam tangkapan layar tersebut:

    “KPK: Joko Widodo Terima Uang Suap Pemerasan 18 Miliar dari Tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid”

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Unggahan tersebut disertai narasi:

    “Jokowi lagi....., lagi lagi Jokowi, tapi tidak pernah dipanggil pada kasus-kasus korupsi..... kebal hukum dia....”

    Namun, benarkah artikel Jokowi terima uang korupsi Gubernur Riau Rp18 miliar?



    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi yang memuat klaim bahwa Joko Widodo menerima uang suap dari kasus tersebut.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    ANTARA menemukan artikel asli dengan gambar, waktu publikasi, dan penulis yang sama, namun dengan judul berbeda, yaitu “KPK: Gubernur Riau Abdul Wahid Terima Uang Pemerasan Rp1,6 Miliar”.

    Dalam artikel asli tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,6 miliar yang diduga berasal dari pemerasan sejumlah proyek di Dinas PUPR Provinsi Riau. Tidak ada informasi yang menyebutkan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus tersebut.

    Dengan demikian, tangkapan layar yang mengatasnamakan artikel berjudul Jokowi menerima uang suap Rp18 miliar adalah hasil suntingan.

    Klaim: Artikel Jokowi terima uang korupsi Gubernur Riau Rp18 miliar

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan