Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun Instagram resmi Kemenag, @kemenag_ri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Dalam akun tersebut Kemenang membuat beberapa bantahan terkait program umrah atau haji gratis.
Salah satunya diunggah pada 15 April 2025. Berikut isi unggahannya:
"Ternyata masih banyak sekali Hoaks yang berkeliaran terkait Umrah dan Haji. Minag terus ingatkan, Hati-hati dan jangan percaya!!!
Apapun informasi yang mengatasnamakan Kementerian Agama hanya dipublikasi melalui akun media sosial resmi serta website resmi di Kemenag.go.id
Yuk bantu sama-sama report atau laporkan jika menemukan indikasi informasi palsu yang beredar."
Bantahan yang sama juga diunggah pada 8 Maret 2025. Berikut isinya:
"Waspada Penipuan Umroh Gratis! ⚠️
Kemenag RI tidak pernah mengadakan program umroh gratis. Jangan percaya jika ada pihak yang mengatasnamakan Kemenag dengan tawaran serupa!
Selalu cek info resmi di akun resmi kemenag dan website kemenag.go.id.
Jika mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib!"
Di sisi lain Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan tautan yang terhubung dengan postingan tidak mengarah ke website resmi Kemenag. Bahkan dalam website tersebut kita diminta sejumlah data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor Telegram.
Tentu ini sangat berbahaya karena merupakan indikasi pencurian data dan juga bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.

Postingan tautan pendaftaran untuk mendapatkan umrah gratis dari Kementerian Agama (Kemenag) adalah hoaks.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram.

Berdasarkan Instagram Kementerian Perhubungan “Kemenhub”, informasi dan pendaftaran CPNS PPPK Kemenhub hanya melalui laman casn.dephub.go.id dan media sosial resmi kementerian.Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram.

Berdasarkan Instagram Kementerian Perhubungan “Kemenhub”, informasi dan pendaftaran CPNS PPPK Kemenhub hanya melalui laman casn.dephub.go.id dan media sosial resmi kementerian.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran CPNS Kemenhub” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 89 persen.

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “monster drone buatan iran” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan unggahan resmi atau rekaman asli mengenai adanya monster drone buatan iran.

Unggahan video berisi klaim “monster drone buatan Iran” merupakan konten palsu (fabricated content).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang menampilkan Sri Mulyani identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini.

Video yang diunggah pada 5 April 2024 itu berjudul "Menkeu Sri Mulyani soal Tudingan 'Automatic Adjustment' Biayai Bansos: Saya Tegaskan, Tidak".

Setelah disimak sampai tuntas, tidak ada pernyataan Sri Mulyani soal utang negara. Sehingga, dapat dipastikan video yang beredar merupakan hasil rekayasa.

Video itu adalah momen ketika Sri Mulyani dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Dalam video aslinya, Sri Mulyani memberikan keterangan terkait sumber alokasi dana kunjungan dan dana bantuan kemasyarakatan dari Jokowi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Diberitakan Kompas.com, Sri Mulyani dan tiga menteri lainnya dipanggil setelah pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendalilkan adanya politisasi dana bantuan sosial atau bansos.

Bansos yang digelontorkan menjelang Pilpres 2024 dianggap sebagai bagian untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, suara Sri Mulyani dalam video yang beredar merupakan hasil rekayasa.

Setelah dicek menggunakan AI Voice Detector, suara Sri Mulyani dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence (AI), probabilitasnya yakni 80,05 persen. 

Video yang diklaim menampilkan Sri Mulyani mempermalukan DPR saat membahas soal utang negara merupakan hasil manipulasi.

Adapun video aslinya adalah momen ketika Sri Mulyani memberikan keterangan terkait sumber alokasi dana kunjungan dan dana bantuan kemasyarakatan dari Jokowi menjelang Pilpres 2024.

Sat itu, Sri Mulyani dipanggil oleh MK untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Suara Sri Mulyani juga diindikasi sebagai hasil rekayasa. Setelah dicek menggunakan AI Voice Detector, suara Sri Mulyani dalam video terdeteksi dihasilkan AI generatif.