Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat mengonfirmasi adanya PHK terhadap ratusan pekerja di PT Gudang Garam Tbk.

Sebagaimana dilansir Bloomberg, mereka terdampak kebijakan efisiensi perusahaan.

Perusahaan rokok tersebut melakukan skema pensiun dini, serta tidak memperpanjang kontrak outsourcing dan pekerja yang masa kerjanya telah habis.

Manajemen perusahaan rokok mitra produksi PT Gudang Garam Tbk di Kabupaten Tuban, Jawa Timur membantah kabar mengenai PHK massal.

Human Resources Development (HRD) PT Merdeka Nusantara Mitra Produksi Gudang Garam Tuban, Adib Musyafa mengatakan, kabar PHK massal karyawan Gudang Garam tersebut tidak terjadi di pabrik Tuban.

"Sampai dengan saat ini, di Pabrik Tuban tidak ada PHK atau sejenisnya," kata Adib pada Sabtu (6/9/2025) dikutip dari Kompas.com.

Ia memastikan operasional perusahaan berjalan seperti biasa.

Bantahan juga disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Yang terjadi adalah pensiun dini yang ditawarkan oleh manajemen PT Gudang Garam," kata dia pada Senin (8/9/2025) sebagaimana diwartakan Kompas.com.

“Yang mengajukan pensiun dini hanya ada 200 karyawan, ini proses sebetulnya sudah agak lama," lanjutnya.

Adapun isu PHK massal ramai disorot bersamaan dengan laporan keuangan PT Gudang Garam pada semester I 2025 yang mengalami penurunan tajam.

Tercatat pada semester I tahun ini, laba bersih perusahaan tersebut yakni Rp 117,16 miliar.

Angka itu cukup jauh dari laba tahun sebelumnya yakni Rp 925,5 miliar. Sehingga ada penurunan sebanyak 87,34 persen.

Sementara, pendapatan PT Gudang Garam juga anjlok 11,4 persen menjadi Rp 44,35 triliun. Laba kotor terkoreksi menjadi Rp 3,7 triliun dari Rp 5,06 triliun pada Juni 2024.

Adapun keuntungan perusahaan rokok tersebut juga turun menjadi Rp 513,7 miliar dari Rp 1,613 triliun pada periode sama tahun lalu.

Kendati demikian, belum ada bukti bahwa kondisi perusahaan tersebut dipengaruhi langsung oleh tarif cukai rokok yang tinggi.

Ada yang perlu diluruskan mengenai isu PHK massal PT Gudang Garam Tbk.

Sejauh ini, perusahaan rokok tersebut menjalankan efisiensi dengan melakukan pensiun dini dan pemutusan kontrak outsourcing.

Belum ada bukti turunnya laba PT Gudang Garam Tbk dipengaruhi langsung oleh tarif cukai yang tinggi, hingga berimbas pada PHK.

Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, tidak ditemukan fakta seorang reporter di Solo tertembak peluru karet. 

Sekretaris AJI Kota Solo, Danur Lambang Pristiandaru, memastikan tidak ada jurnalis di Solo yang menjadi korban. “Sepertinya informasi itu tidak benar. Kami juga menelusuri, tapi sampai sekarang belum ketemu,” kata Danur kepada Tempo, Senin, 8 September 2025.



Foto seorang pemuda terluka di bagian dahi memang sempat viral seusai aksi ricuh pengemudi ojol di Solo pada 29 Agustus 2025. Namun, identitas pemuda itu simpang siur, ada yang menyebut demonstran, ada pula yang menyebut jurnalis.

Polresta Surakarta melalui akun Instagram resminya pada 30 Agustus 2025 menegaskan pengamanan aksi ojol dilakukan sesuai prosedur. Kapolresta Surakarta, Komisaris Besar Catur Cahyono Wibowo, menyatakan polisi tidak menggunakan peluru karet, apalagi peluru tajam, saat mengawal unjuk rasa tersebut.

Pernyataan itu disampaikan terkait insiden petugas medis yang terluka. Detik.com melaporkan dua paramedis terkena pukul saat demo ricuh di sekitar Bundaran Gladak, Solo, ketika berusaha menolong massa yang terkena gas air mata.

Demonstrasi di Solo

Dilansir Tempo, kerusuhan di Markas Brimob Batalyon C Pelopor Solo mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum dan sosial dengan nilai kerugian sekitar Rp13,8 miliar. Kerusakan terparah terjadi pada gedung Sekretariat DPRD Kota Solo yang terbakar pada Sabtu dini hari, 30 Agustus 2025.

Kericuhan itu pecah seusai aksi solidaritas pengemudi ojek daring di Markas Brimob pada Jumat, 29 Agustus 2025, dan mengakibatkan lebih dari 20 orang luka-luka.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim reporter di Solo yang ditembak adalah keliru.

Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik Google dan penelusuran pemberitaan media kredibel. Hasilnya, video tersebut merupakan gabungan beberapa foto yang sebagian telah diubah dari aslinya. Investigasi dan liputan Tempo tentang KM 50 juga tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam penembakan empat laskar FPI.

Verifikasi Video



Potongan video di awal konten yang beredar itu diambil dari pidato Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Nasional di Taman Sari, Jakarta Barat, 26 Juni 2016. Video lengkapnya diunggah akun YouTube resmi Kementerian Sekretariat Negara dengan judul Presiden Jokowi: Kejar Pengedar Narkoba! Tangkap! atau Bahkan di Dor Saja! 

Pada menit 09:05–09:41, Jokowi berkata, “Tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda jajaran Polda kepada seluruh Kapolres jajaran Polres Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka.”



Sementara cuplikan video kedua berasal dari pidato Jokowi pada peringatan Hari HAM Sedunia di Istana Negara, 10 Desember 2021. Versi lengkapnya diunggah akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Pada menit 07:25–07:40, Jokowi berkata, “Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat.” Ucapan itu tidak menyinggung peristiwa penembakan enam laskar FPI di KM 50.



Sedangkan gambar yang menampilkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengenakan baju tahanan oranye adalah hasil edit. Foto aslinya memperlihatkan Bobby Joseph, selebritas yang ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Jurnalis Kompas.com, Firda Janati, memotret Bobby saat keluar dari Polres Tangerang Selatan pada Senin, 13 Desember 2021, dengan tangan diborgol dan didampingi aparat.

Peristiwa KM 50

Peristiwa KM 50 bermula saat rombongan imam besar FPI, Rizieq Syihab, meninggalkan Sentul menuju Jakarta dengan delapan mobil. Empat berisi keluarga, empat lainnya anggota laskar. Polisi yang membuntuti rombongan terlibat kejar-kejaran. Mobil Avanza lolos, sementara Chevrolet Spin yang ditumpangi enam laskar dihalau dan terjadi baku tembak di Rest Area KM 50 Tol Jakarta–Cikampek.

Menurut versi polisi, penembakan terjadi setelah salah satu laskar berusaha merebut senjata dan tiga lainnya ikut membantu. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyebut keterangan itu hanya bersumber dari polisi karena seluruh saksi korban sudah meninggal. Kapolda Metro Jaya saat itu, Inspektur Jenderal Fadil Imran, membela tindakan anak buahnya dengan alasan laskar menodongkan senjata api dan senjata tajam.

FPI membantah tudingan itu. Munarman menyebut tidak ada pembicaraan soal senjata api. Dua polisi, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella, sempat jadi tersangka unlawful killing, tapi keduanya divonis lepas oleh pengadilan pada Maret 2022.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa Jokowi yang memerintahkan penembakan polisi terhadap enam orang laskar FPI pada saat peristiwa KM 50 adalah keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Mahasiswa Melakukan Demo di Mako Brimob pada 7 September 2025” ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan penelusuran informasi tersebut melalui mesin pencarian Google dengan reverse image search. Hasilnya, video merupakan demo Aliansi Mahasiswa Makassar yang terjadi di Makassar pada Senin (1/9/ 2025).

Selain itu, ditemukan video serupa pada kanal Youtube dengan nama pengguna Unhas TV dengan judul video “Gabungan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar berkumpul berdemo di bawah Fly Over” yang diunggah pada pada Senin (1/9/ 2025).

Unggahan berisi narasi “Mahasiswa Melakukan Demo di Mako Brimob pada 7 September 2025” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)