Berdasarkan penelusuran ANTARA, dalam unggahan tersebut terdapat narasi dari laman media Kumparan yang berjudul “Menkes Bakal Libatkan Satpol PP Screening Warga Terkait TBC”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dalam berita tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Satpol PP hanya akan dilibatkan dalam proses skrining atau pemeriksaan TBC dan bukan untuk vaksinasi.

Pelibatan Satpol PP bertujuan membantu mensosialisasikan pentingnya screening TBC dan memastikan pasien rutin mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan.

Langkah itu diperlukan mengingat masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia, dengan sekitar satu juta kasus dan 125 ribu kematian per tahun.

Terkait vaksin TBC, Presiden Prabowo memang membahas uji coba vaksin TBC M72 dalam pertemuannya dengan Bill Gates pada 7 Mei 2025 di Istana Merdeka. Gates Foundation mendukung pengembangan vaksin TBC M72, yang saat ini sudah memasuki fase uji klinis di beberapa negara, termasuk Indonesia. Uji klinis fase tiga bertujuan mengevaluasi keamanan dan efektivitas vaksin dalam mencegah TBC paru pada individu dewasa dengan infeksi TB laten.

Uji klinis vaksin M72 melibatkan 20.081 partisipan dari lima negara: Afrika Selatan, Kenya, Indonesia, Zambia, dan Malawi. Indonesia sendiri berkontribusi dengan 2.095 partisipan dari kelompok remaja dan dewasa.

Pelaksanaan uji klinik dimulai pada 3 September 2024, dan rekrutmen partisipan secara resmi telah selesai per 16 April 2025. Vaksin M72 merupakan satu dari sekitar 15 kandidat vaksin TBC yang sedang dikembangkan secara global, dengan dukungan dari Gates Foundation, dan diharapkan selesai pada akhir 2028.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, sampai saat tidak ditemukan informasi valid Rocky Gerung ditangkap aparat hukum.

Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube tvOne ini. Video diunggah pada 14 September 2023.

Dalam keterangannya, video itu adalah momen ketika Rocky keluar dari Gedung Bareskrim Polri usai diperiksa selama hampir 9 jam terkait kasus ucapan "bajingan tolol" yang diduga menghina Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri saat itu Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan, ada sejumlah materi yang ditanyakan kepada Rocky dalam pemeriksaan. 

Salah satunya terkait orasi Rocky dalam Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada 29 Juli 2023.

Dalam orasinya, Rocky menyinggung langkah Jokowi yang dianggap pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rocky kemudian menyebut kata "bajingan" dan tolol" yang dianggap beberapa pihak menghina Jokowi.

Kendati demikian, tidak pernah ada penangkapan atau penahanan terhadap Rocky terkait kasus tersebut. Sehingga, dapat dipastikan narasi dalam video tersebut tidak benar atau hoaks. 

Video yang mengeklaim Rocky Gerung ditangkap aparat hukum adalah narasi yang keliru atau hoaks. Informasi yang disampaikan unggahan itu tidak benar.

Faktanya, video itu adalah momen ketika Rocky selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus ucapan "bajingan tolol" yang diduga menghina Jokowi.

Sampai saat ini tidak informasi valid soal penangkapan atau penahanan terhadap Rocky Gerung.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran tautan pendaftaran JKN yang beredar di Facebook itu.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, tautan tersebut hoaks.

"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data yang bertujuan membajak akun Telegram masyarakat.

Awas, jangan sampai menyerahkan nomor Telegram dan informasi login akun.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran JKN gratis menggunakan akun Telegram adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan bahwa tautan tersebut hoaks dan meminta masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan semacam itu.

Seperti diwartakan Kompas.com, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Sigit Priyanto informasi tersebut diduga hoaks.

“Secara logika, sampai dengan saat ini pihak Kemlu maupun KBRI Phnom Penh pun belum ada bersurat ke Pemda setempat" kata Sigit pada Selasa (13/5/2025).

Setelah ditelusuri lebih lanjut, narasi yang beredar bersumber dari video di kanal YouTube Berkisah yang diunggah pada 24 April 2025.

Video tersebut berisi kumpulan klip dan pembacaan cerita oleh narator.

Pengunggah memberi label "Altered or synthetic content" pada video tersebut. Artinya, video merupakan konten buatan yang tidak berdasarkan kisah nyata.

Cerita TKW Jember masuk dalam peti es pernah beredar pada 2010, berdasarkan kisah dari Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim, Mohammad Cholily.

Dilansir Tribunnews.com, TKW berinisial merupakan korban perdagangan manusia yang akan dikirim ke Malaysia.

Untuk menghindari pemeriksaan polisi Malaysia, DN sempat dimasukkan dalam peti es di kapal. Kasus DN telah diselidiki Polres Jember.

Narasi mengenai TKW asal Jember yang ditemukan di dalam peti es di Vietnam merupakan hoaks.

Narasi itu bersumber dari video YouTube yang memuat klip dan cerita buatan. Kisah TKW asal Jember masuk peti es pernah beredar pada 2010, tetapi berlokasi di Malaysia.