Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax)  melakukan pencarian gambar terbalik terhadap tangkapan layar dari video tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya, tidak ditemukan gambar serupa dan informasi kredibel yang membenarkan klaim.

Dari pengamatan TurnBackHoax, terdapat indikasi rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam video tersebut, terlihat dari gerakan mulut yang tidak selaras dengan suara.

TurnBackHoax lalu memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Purbaya minta Prabowo stop BLT untuk sementara dan dialihkan untuk masyarakat yang terkena bencana”. Hasil teratas mengarah ke pemberitaan tempo.co “Purbaya Siap Keluarkan Dana Darurat untuk Penanganan Banjir Sumatra”.

Berita yang tayang Sabtu (29/11/2025) itu berisi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan siap mengeluarkan dana darurat dalam rangka penanggulangan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Tidak ditemukan usulan untuk menggunakan anggaran bantuan langsung tunai (BLT).

TurnBackHoax melanjutkan penelusuran dengan kata kunci “Respon Purbaya terhadap anggaran bencana Sumatra”. Hasil teratas mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com “Purbaya Siap Kucurkan Uang Lagi, Bantu Korban Bencana Sumatra”.

Dalam berita yang tayang Senin (01/12/2025) tersebut Purbaya menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki lebih dari Rp500 miliar dana siap pakai yang dapat digunakan segera untuk kebutuhan mendesak.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan pernyataan yang membenarkan klaim “Purbaya minta Prabowo stop sementara BLT untuk dialihkan ke masyarakat yang terkena bencana”.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Masjid yang selamat dari musibah banjir di Sibolga”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax kemudian melakukan pencarian gambar terbalik terhadap tangkapan layar dari foto tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan foto serupa yang dimuat di liputan6.com “Kisah Masjid Rahmatullah, Tetap Kokoh Dihantam Tsunami Aceh”.

Berdasarkan artikel yang tayang pada Kamis (28/12/2017) itu, diketahui bahwa konteks asli foto adalah potret masjid di Lhoknga (dekat Banda Aceh) yang berdiri tegak di tengah kehancuran gelombang tsunami pada 2004.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Mahfud MD usulkan RUU Perampasan Aset dikeluarkan presiden” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke berita viva.co.id “RUU Perampasan Aset Mandek di Era Jokowi, Mahfud MD Tantang Prabowo Sahkan: Jangan Wacana Lagi!”.

Dalam berita yang tayang Kamis (4/9/2025) itu, dilaporkan bahwa Mahfud MD menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang yang sangat lebar untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset, mengingat pemerintahan Prabowo memiliki kekuatan politik yang besar baik dari partai koalisi maupun partai nonkoalisi yang tidak mengambil sikap oposisi. 

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “usulan RUU Perampasan Aset dikeluarkan melalui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, antara lain:

• Berita kompas.com “Kalau Tegas, Keluarkan Perppu Perampasan Aset Ketimbang Buat Lapas Khusus Koruptor”, tayang Jumat (14/3/2025). Berita ini melaporkan bahwa Koordinator LBH Masyarakat, Afif Abdul Qoyim mengatakan penerbitan Perppu Perampasan Aset dinilai lebih baik dibanding membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil.

• Berita kompas.com “Anggota DPR Usul Prabowo Terbitkan Perppu jika Serius Dukung Perampasan Aset”, tayang Selasa (2/9/2025). Berita ini melaporkan bahwa anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K. Harman mendorong Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perppu jika serius mendukung adanya aturan perampasan aset untuk memberantas korupsi. Menurutnya, urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset tidak bisa ditunda karena menyangkut kebutuhan hukum yang mendesak.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Mahfud MD usulkan RUU Perampasan Aset dikeluarkan langsung oleh Presiden Prabowo melalui Perppu”.