Tautan yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut mengarah ke sebuah situs yang meminta data pribadi pengunjung.

Data tersebut meliputi nama lengkap, nomor telepon, dan saldo rekening. Namun, situs tersebut bukan situs resmi BNI.

Awas, jangan masukkan data pribadi apa pun ke situs tersebut. Ini merupakan modus phishing atau pencurian data pribadi.

Adapun, BNI telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan undian berhadiah Wondr BNI.

Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies menjelaskan, kupon undian Wondr BNI akan ter-generate secara otomatis untuk transaksi yang memenuhi syarat.

Ini meliputi pembukaan rekening, transaksi perbankan, aktivasi aplikasi Wondr, dan peningkatan saldo tabungan. Kupon tersebut dapat langsung dilihat melalui aplikasi Wondr.

"Kami minta masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku sebagai admin BNI dan menipu dengan modus undian berhadiah. Itu hanya jebakan agar korban mentransfer sejumlah uang ke pelaku. Jangan mudah percaya," kata Corina, pada 6 Mei 2025.

Seluruh program undian resmi BNI, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran undian berhadiah Wondr BNI adalah hoaks.

Tautan tersebut palsu dan merupakan modus pencurian data pribadi. Kupon undian Wondr BNI akan ter-generate secara otomatis setiap melakukan transaksi.

Setelah ditelusuri, tidak ditemukan adanya pernyataan Mahfud MD terkait pengusutan kasus korupsi BTS 4G setelah dilantik menjadi anggota Komisi Reformasi Polri, Jumat (7/11/2025).

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri sumber video tersebut menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya, diketahui bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Kemkomdigi TV pada 2023.

Mahfud yang saat itu menjabat Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt Menkominfo) meminta Irjen Kemenkominfo, Arief Tri Hardiyanto untuk mengejar uang yang disalahgunakan dalam proyek pembangunan BTS 4G. Klip tersebut bisa dilihat pada menit 5:17.

Dikutip dari Kompas.id, kasus korupsi yang menjerat mantan Menkominfo, Johnny G Plate itu menimbulkan negara Rp 8,032 triliun.

Johnny Plate dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dalam kasus tersebut. 

Video yang mengeklaim Mahfud MD meminta kasus korupsi BTS 4G kembali diusut setelah dilantik menjadi anggota Komisi Reformasi Polri dibagikan dengan konteks keliru.

Peristiwa dalam video aslinya terjadi pada 2023 ketika ia menjadi Plt Menkominfo. Saat itu Mahfud meminta Irjen Kemenkominfo, Arief Tri Hardiyanto mengejar uang yang disalahgunakan dalam proyek pembangunan BTS 4G. 

Pada pojok kanan atas gambar tertera logo tvOne News.

Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan pelacakan gambar dengan metode reverse image search. Hasil pencarian mengarahkan ke unggahan akun X @tvOneNews pada 25 September 2025.

Konten tersebut memuat foto Netanyahu yang sama dengan logo tvOne News di kanan atas. Bedanya, konten keliru yang beredar di media sosial dibuat hitam putih.

Dalam unggahan aslinya, tvOne News mengabarkan mengenai kecaman Netanyahu kepada para pemimpin yang telah mengakui Palestina sebagai negara.

Kecaman tersebut disampaikan pada Kamis, 25 September 2025 sebelum bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih dan berpidato di Majelis Umum PBB.

Pernyataan lengkapnya dapat dilihat di sini. Tidak ada ucapan dari Netanyahu mengenai Papua.

Sejauh ini, tidak ditemukan pernyataan resmi atau pemberitaan yang memuat pernyataan Netanyahu mengenai bangsa Papua di Indonesia.

Namun Netanyahu pernah memuji dan berterima kasih kepada pemerintah Papua Nugini atas dukungannya terhadap Israel di tengah konflik Timur Tengah.

Dikutip dari Asia Pacific Report, pujian itu disampaikan melalui Wakil Menteri Luar Negeri Israel Sharren Haskel selama kunjungan kehormatan di Melanesian House, Waigani.

Konten memuat narasi Netanyahu memiliki hak untuk membantu bangsa Papua merupakan hoaks.

Konten aslinya bersumber dari tvOne News, yang mengabarkan soal kecaman Netanyahu kepada para pemimpin yang mengakui Israel.

Tidak ada pernyataan atau pemberitaan yang memuat dukungan Netanyahu terhadap bangsa Papua di Indonesia.

Terdapat sejumlah kejanggalan pada hasil tes yang beredar di media sosial.

Dokumen tersebut mencantumkan tanggal lahir Zakir Naik yakni 18 Oktober 1965. Namun, usia yang tertera yakni 65 tahun.

Padahal tes dilakukan pada 2025, yang seharusnya mencantumkan usia Zakir Naik 60 tahun. Atau, 59 tahun, karena tanggal diterbitkan dokumen adalah 11 September 2025 sebelum Zakir Naik berulang tahun.

Padahal, catatan medis biasanya mencantumkan usia yang akurat.

Dikutip dari Free Malaysia Today, Zakir Naik membantah narasi yang mengeklaim dirinya terinfeksi HIV/AIDS.

"Itu sampah! Itu berita bohong," kata dia.

Pengacaranya, Akberdin Abdul Kadir juga membantah narasi serupa.

“Seperti yang sudah saya katakan, itu adalah berita sampah, berita palsu dan sama sekali tidak benar," kata Kadir sebagaimana dilaporkan The True Net.

Selain pendakwah kontroversial, Zakir Naik menjadi buronan di India atas tuduhan pencucian uang.

Pada 2019, pria kelahiran Mumbai mengucapkan ujaran kebencian mengenai umat Hindu dan Tionghoa yang tinggal di Malaysia.

Dalam rangka menjaga keamanan nasional dan menjaga kerukunan, polisi melarang Zakir Naik berpidato di hadapan publik. Namun berdasarkan laporan Asia News, larangan itu kini telah dicabut.

Zakir Naik membantah dirinya terinfeksi HIV/AIDS.

Selain itu, terdapat kejanggalan dalam foto hasil tes HIV/AIDS Zakir Naik yang beredar. Tanggal lahir dan usia yang ditampilkan tidak selaras.