Tempo memverifikasi pernyataan tersebut melalui arsip Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dokumentasi dan pemberitaan kredibel lainnya. Hasilnya, tidak benar bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa 1998.

Salah satu dokumen penting yang mengungkap terjadinya pemerkosaan massal pada 1998 adalah temuan Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang diketuai oleh Marzuki Darusman. Dokumen ini dapat diakses melalui website Komnas Perempuan.

TGPF dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, pada tanggal 23 Juli 1998. TGPF terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.



Dalam dokumen itu, TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual di Jakarta dan sekitarnya, Medan, dan Surabaya dengan jumlah yang terverifikasi yakni: 52 korban perkosaan, 14 orang korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual.

Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei 1998i. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus seksual yang terjadi selama kerusuhan. 

Dalam kunjungan ke daerah Medan, TGPF mendapatkan laporan tentang ratusan korban pelecehan seksual yang terjadi pada kerusuhan tanggal 4-8 Mei 1998, lima orang di antaranya telah melapor. Setelah kerusuhan Mei, dua kasus terjadi di Jakarta tanggal 2 Juli 1998 dan dua terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli 1998.

Kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 terjadi di dalam rumah, di jalan dan di depan tempat usaha. Mayoritas kekerasan seksual terjadi di dalam rumah atau bangunan. TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape, dimana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain.

Salah satu kesimpulan TGPF yaitu telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dalam peristiwa kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998 yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan oleh sejumlah pelaku di berbagai tempat yang berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan. Korban adalah penduduk Indonesia dengan berbagai latar belakang, kebanyakan adalah etnis Cina.

Meskipun ada bukti pelanggaran HAM berat, kasus ini tidak pernah diajukan ke pengadilan. Advokasi terhadap korban kekerasan seksual dan pemerkosaan mendapat ancaman hingga pembunuhan, seperti dialami Ita Martadinata. 

Beberapa hari sebelum Ia bersaksi di Perserikatan Bangsa-bangsa, perempuan berusia 18 tahun itu ditemukan tewas di rumahnya pada 9 Oktober 1998, menurut laporan Historia.



Relawan yang waktu itu Direktur Kalyanamitra, Ita F Nadia, menjelaskan detail kasus pemerkosaan yang terjadi di beberapa tempat di Jakarta. Kesaksian Ita F. Nadia dapat disimak di kanal YouTube Tempo edisi 13 Mei 2018.

Pemerkosaan 1998 tersebut melatarbelakangi berdirinya Komnas Perempuan di Indonesia, yang dibentuk melalui Keppres No. 181/1998. Kaitan tragedi pemerkosaan 1998 dengan Komnas Perempuan, dapat dibaca melalui buku Dewi Anggraeni, Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan. 

Pada 2015, Komnas Perempuan dan Pemerintah DKI Jakarta meresmikan Memorial Mei 1998 di Pondok Rangon. Melalui media sosial X Komnas Perempuan menjelaskan, Monumen Mei 1998 dibangun sebagai simbol penghormatan pada korban, dan komitmen agar tragedi tidak berulang. 



Pernyataan Presiden BJ Habibie

Mantan presiden Bacharuddin Jusuf atau Habibie pada 15 Juli 1998, pernah mengeluarkan pernyataan terbuka atas kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan pada kerusuhan 1998. Dalam pernyataan itu, Habibie mengungkapkan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan  

Mantan juru bicara presiden Habibie, Dewi Fortuna Anwar, mengatakan pernyataan Habibie itu disampaikan saat menerima perwakilan tokoh atau aktivis perempuan di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada 15 Juli 1998. Salah satu tokoh yang hadir adalah Profesor Saparinah Sadli, pelopor Departemen Studi Perempuan di Universitas Indonesia.

“Mereka menyampaikan petisi agar pemerintah mengakui kekerasan yang telah terjadi terhadap perempuan dan meminta pemerintah untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” kata Dewi mengkonfirmasi kepada Tempo melalui pesan pendek pada Senin, 16 Juni 2025. 

Ketua Tim Relawan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan Mei 1998, Ita Fatia Nadia, mengatakan, dalam pertemuan tersebut 11 perempuan bertemu BJ Habibie dan menyerahkan dokumen, data, fakta mengenai perkosaan Mei 1998. “Dan saya ada di depan Ibu Saparinah membawa fakta dan dokumen itu,” kata Ita pada Webinar yang diunggah oleh akun Youtube IDN Times berjudul Pernyataan Fadli Zon Soal Perkosaan 1998 Menuai Protes Kalangan Aktivis.



Dalam pidato perdananya sebagai presiden di hadapan para anggota DPR, 16 Agustus 1998, Habibie secara gamblang mengatakan bahwa telah terjadi perundungan seksual terhadap kaum perempuan.

“Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran di pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum Perempuan. Terutama dari kelompok etnis Tionghoa,” kata Habibie seperti dikutip dari unggahan AP Archive, 22 Juli 2015, menit 02.00-02.19.

Sejumlah lembaga, kelompok masyarakat sipil dan aktivis perempuan menyampaikan keberatannya terhadap pernyataan Fadli Zon dan menuntut agar Fadli meminta maaf dan menarik ucapannya. Komnas Perempuan menyampaikan protesnya lewat unggahan siaran pers di sini dan KontraS di sini.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim tidak ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa 1998 seperti pernyataan Fadli Zon adalah klaim keliru.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi berbagai kritik yang mengarah padanya usai menyebut peristiwa pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 sebatas rumor belaka. Politikus Gerindra itu menuturkan ia tidak bermaksud menyangkal keberadaan peristiwa kelam tersebut.

Ia hanya ingin menekankan bahwa fakta sejarah harus bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Sementara penyebutan kata "massal", menurut dia, masih menjadi perdebatan di kalangan akademik selama dua dekade terakhir. "Apalagi masalah angka dan istilah yang problematik," kata dia melalui keterangan tertulis pada Senin, 16 Juni 2025, sebagaimana telah dimuat oleh Tempo.

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri video tersebut dengan mencari literatur kredibel terkait sejarah Candi Borobudur, hasilnya tidak ada penemuan makam Nabi Sulaiman di Candi Borobudur.



Melansir dari Tempo.co, beberapa visual yang memperlihatkan penemuan makam berkaligrafi Islam di Candi Borobudur, diketahui hasil rekayasa menggunaknan kecerdasan buatan.



Itu setelah beberapa gambar yang muncul dalam video itu diperiksa mengunakan alat deteksi AI melalui situs aiornot.com.



Kemudian menurut Arkeolog Universitas Indonesia Prof Agus Aris Munandar mengatakan, penemuan makam Nabi Sulaiman di Candi Borobudur tidak mungkin terjadi.



Ia menyebut, klaim Candi Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman sudah berulang kali muncul. Padahal berdasarkan bukti arkeologis dan catatan Sejarah Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan Buddha Mahayana.



Selain itu ada perbedaan yang sangat ketara antara masa hidup Nabi Sulaiman dengan berdirinya Candi Borobudur. Di mana, Nabi Sulaiman diperkirakan hidup sekitar abad ke-10 Sebelum Masehi.



Sedangkan, Candi Bodobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi itu berdasarkan prasasti Sri Kahulunan 842 M dan prasasti berangka tahun 824 M.



Mitos Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman pertama kali dicetuskan Fahmi Basya lewat bukunya berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman pada 2012 lalu.



Kesimpulan…

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, video-video yang mengeklaim makam Nabi Sulaiman ditemukan di Candi Borobudur merupakan konten disinformasi dengan jenis false content alias konten palsu.

Tim Cek Fakta Kompas.com mencari gambar serupa di internet, tanpa disertai teks dalam gambar.

Tujuannya agar pendeteksian gambar lebih akurat dan tidak terganggu dengan teks.

Kemudian gambar itu dicek dengan tools pendeteksi artificial intelligence (AI), Was It AI.

Hasilnya, gambar pesawat Air India jatuh di permukiman terdeteksi dibuat dengan akal imitasi.

Selain itu, gambar tersebut tidak sesuai dengan posisi pesawat yang jatuh di daerah permukiman Meghani Nagar, sesaat setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel menuju London, Inggris.

Puing pesawat Boeing 787-8 Dreamliner yang jatuh itu dapat dilihat di dokumentasi AFP, Associated Press, dan Reuters.

Posisi jatuhnya pesawat berbeda dengan gambar yang beredar.

Gambar pesawat Air India jatuh di permukiman yang ditemukan beredar di Facebook merupakan konten manipulatif.

Meski informasinya berdasarkan peristiwa nyata, tetapi gambar yang ditampilkan merupakan konten yang dihasilkan AI.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek gambar yang beredar menggunakan Hive Moderation dan Was It AI.

Keduanya merupakan platform yang menyediakan perangkat pendeteksi konten buatan AI.

Pengidentifikasian Hive Moderation menunjukkan gambar pesawat yang jatuh dan terbakar di India yang beredar, memiliki probabilitas 99,3 persen dibuat dengan artificial intelligence.

Hasil serupa juga ditunjukkan oleh perangkat Was It AI.

Was It AI mendeteksi gambar tersebut memiliki probabilitas kuat sebagai gambar AI.

Meski kecelakaan pesawat Air India di Ahmedabad merupakan peristiwa nyata, tetapi gambar yang disebarkan pengguna Facebook adalah rekayasa.

Kumpulan foto kecelakaan pesawat Air India pada Kamis (12/6/2025) dapat dilihat di foto berita Associated Press ini atau Reuters ini.

Gambar pesawat Air India membawa 242 orang yang jatuh dan terbakar merupakan konten manipulatif.

Hive Moderation dan Was It AI mengidentifikasinya sebagai gambar yang dihasilkan AI. Narasi keliru ini perlu diluruskan agar tidak menjadi gangguan informasi.