Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membuka peluang sinkronisasi anggaran antara kedua kementerian untuk mendukung keikutsertaan Indonesia dalam SEA Games 2025.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut Erick Thohir, pemerintah saat ini telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mendukung partisipasi Indonesia di ajang tersebut. Dengan jumlah dana tersebut, Indonesia dapat mengirim sekitar 120 atlet, bukan 12 seperti yang disebut dalam unggahan.

Jumlah itu memang masih jauh lebih sedikit dibandingkan rata-rata jumlah atlet Indonesia pada SEA Games sebelumnya yang berkisar antara 700 hingga 900 atlet.

Karena itu, Kemenpora tengah membahas peningkatan anggaran dalam tiga bulan ke depan agar jumlah atlet yang dikirim bisa bertambah.

“Kami memang lagi fokus (penambahan anggaran) untuk SEA Games, karena SEA Games itu yang kami rasa (masih kurang),” tegas Erick Thohir, dilansir dari ANTARA.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, menunjukkan tidak ada artikel dengan judul seperti yang tercantum dalam unggahan tersebut.

ANTARA menemukan artikel dengan foto dan waktu yang sama, tetapi berjudul “Gibran Ingatkan Pengusaha: Genjot Hilirisasi, Tetap Jaga Lingkungan”.

Dalam artikel asli itu, Wakil Presiden Gibran justru menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam proses hilirisasi industri.

Dengan demikian, tangkapan layar dalam unggahan Facebook tersebut merupakan hasil suntingan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Artikel Wapres Gibran nyatakan pemerintah pakai dana haji tidak berdosa

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tautan dalam unggahan itu tidak mengarah ke situs resmi Pertamina maupun pemerintah.

Justru tautan tersebut meminta data pribadi pengguna sehingga terindikasi sebagai phishing atau upaya pencurian data. Hingga kini, subsidi LPG 3 kg tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa subsidi LPG 3 kg diberikan dalam bentuk selisih harga. Harga asli LPG 3 kg sebenarnya Rp42.750 per tabung, tetapi dijual ke masyarakat Rp12.750 per tabung.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Artinya, pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp30.000 atau sekitar 70 persen per tabung. Subsidi ini menghabiskan anggaran Rp80,2 triliun dalam APBN 2024 dan dinikmati oleh sekitar 41,5 juta pelanggan. Selengkapnya di sini

Dengan demikian unggahan tersebut merupakan penipuan

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Setelah ditelusuri, video yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut merupakan tayangan berita Metro TV pada 30 September 2025.

Dalam tayangan itu, anggota DPD Aceh Haji Uma membacakan tanggapan masyarakat atas razia pelat BL yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution belum lama ini.

"Hari ini banyak masyarakat yang berandai-andai, berspekulasi. Ini kan sekarang Muzakir Manaf sudah membuka hubungan perdagangan dengan Malaysia melalui laut," kata Haji Uma.

"Pendapat dari masyarakat, tokoh masyarakat, yang berseliweran di media, 'Sudah sekarang kita putuskan hubungan dengan Medan. Kita ambil dari luar negeri saja'" tuturnya.

Dalam video tersebut, Haji Uma tidak mengatakan bahwa Gubernur Aceh Mualem telah memutuskan hubungan dagang dengan Sumut. 

Narasi itu bukan merupakan kebijakan resmi Mualem, melainkan opini masyarakat yang muncul sebagai respons atas tindakan Bobby Nasution.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Muzakir Manaf telah angkat bicara terkait razia kendaraan pelat BL belum lama ini. Dia menyikapi dengan santai tindakan Bobby.

"Biarlah kita diam saja, sabar saja. Biarlah orang lain berkicau," kata Mualem dalam rapat paripurna di kantor DPRA, pada 29 September 2025.

Sebagai konteks, Bobby dan jajarannya menghentikan sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, pada 27 September 2025.

Dikutip dari Kompas.id, Bobby mengatakan bahwa razia pelat kendaraan luar Sumut dilakukan untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Kendaraan yang dihentikan bukan hanya untuk melihat registrasi kendaraannya, melainkan juga untuk memeriksa apakah kendaraan mengangkut barang melebihi kapasitas.

Mobil truk bernomor polisi BL tersebut awalnya dihentikan untuk diingatkan karena mengangkut barang melebihi kapasitas.

Setelah dilihat kendaraan tersebut bernomor seri BL, Bobby juga meminta agar kendaraan itu dimutasi ke Sumut.

Bobby menyebutkan, saat ini masih tahap sosialisasi dan imbauan. Mereka sedang menyusun aturan resmi yang rencananya mulai diberlakukan pada Januari 2026.

Aturan itu pada prinsipnya meminta perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut mendaftarkan kendaraan operasionalnya di Sumut. Hal itu agar perusahaan membayar pajak kendaraan bermotor kepada provinsi tempat dia beroperasi.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Gubernur Aceh memutus hubungan dagang antara Aceh dan Sumut perlu diluruskan.

Narasi itu bukan merupakan kebijakan resmi Gubernur Aceh, melainkan opini masyarakat yang muncul sebagai respons atas tindakan Bobby Nasution.