Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran BCA mobile festival berhadiah, Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Awas Penipuan Pembagian Hadiah Mencatut BCA, Simak Cara Hindarinya Agar Tak Jadi Korban" yang dimuat Liputan6.com, dalam artikel tersebut EVP Corporate Communication and Social Responsibility Hera F. Haryn, mengatakan, informasi yang menawarkan undian dengan sejumlah hadiah mewah mengatasnamakan BCA telah beredar di media sosial adalah tidak benar dan merupakan penipuan.
"Sehubungan beredarnya informasi di akun media sosial yang mengatasnamakan BCA atau menggunakan foto jajaran Direksi dan Komisaris BCA lalu menawarkan undian dengan sejumlah hadiah mewah, dapat kami pastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan aksi penipuan," kata Hera, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Minggu (9/3/2025).
Hera mengungkapkan, agar kita tidak menjadi korban penipuan tersebut jangan pernah bagikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia seperti, PIN, password, dan OTP.
 
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran BCA mobile festival berhadiah tidak benar.
EVP Corporate Communication and Social Responsibility Hera F. Haryn, mengatakan, informasi yang menawarkan undian berhadiah dengan sejumlah hadiah mewah mengatasnamakan BCA telah beredar di media sosial adalah tidak benar dan merupakan penipuan.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks yang diunggah kembali.
Video tersebut telah beredar sejak tahun 2020. Cek Fakta Liputan6.com telah menulisnya dalam artikel berjudul "Cek Fakta: Tidak Benar Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor" yang tayang pada 17 Juli 2020.
Dalam artikel itu terdapat penjelasan dari Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko.
"PIK 2 berada di kawasan Banten. Info sekuriti, ada pengaturan untuk giat olahraga atau bersepeda di kawasan tersebut dalam rangka aspek keselamatan, mengingat di lokasi masih banyak alat berat beroperasi dan mobilisasi truk besar," ujar Sigit.
Sigit menegaskan, pihaknya tidak pernah memberlakukan pembatasan akses di kawasan PIK, Jakarta Utara. "Akses di kawasan PIK dan kawasan Pantai Maju dipergunakan tanpa ada pembatasan masuk atau akses apa pun," katanya.
Selain itu terdapat pula penjelasan dari Township Management Director Agung Sedayu Group, Restu Mahesa.
"Isu paspor sama sekali tidak benar," ujar Restu.
Restu menegaskan Pantai Maju di PIK terbuka untuk umum. Dia mengimbau seluruh warga yang ingin masuk ke kawasan PIK 2 agar mengikuti aturan Pemprov DKI terkait protokol kesehatan di tengah pandemi Corona.
Dia mengatakan warga yang hendak masuk atau berolahraga di kawasan PIK 2 memang harus melapor ke petugas. Namun dia menegaskan kebijakan ini bukan melarang warga untuk masuk, justru hanya sekedar mendata warga saja agar warga yang masuk di PIK 2 aman mengingat masih ada pembangunan di kawasan itu.
"Proyek kami masih berjalan di beberapa lokasi masih belum bisa diakses secara umum, karena membahayakan bilamana pengunjung masuk ke area tersebut, masih banyak alat berat, masih banyak truk di sana sehingga kami berikan kebijakan, bilamana yang akan olahraga tetap minta izin, sehingga tercatat semuanya," jelasnya.

Informasi yang mengklaim masuk Pantai Indah Kapuk (PIK) harus memakai paspor adalah tidak benar. Ini merupakan hoaks lama yang beredar sejak tahun 2020.

Pemutihan pajak bagi STNK yang memiliki keterlambatan atau denda lainnya merupakan kewenangan bagi setiap pemerintah daerah (Pemda) dari masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, pemilik kendaraan tidak perlu membayar denda tunggakan, namun hanya perlu membayar pokok nominal pajak kendaraan yang belum dibayarkan.

Dilansir dari Kompas.com, beberapa pemerintah provinsi memberikan keringanan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Februari 2025. Berikut daftar provinsi yang mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor Februari 2025.

Aceh
Riau
Kepulauan Riau
Sumatera Selatan
Lampung
Banten
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Yogyakarta
Bali
Kalimantan Utara
Kalimantan Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Papua Selatan
Tautan yang dicantumkan oleh sumber juga bukan merupakan tautan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, selain itu pemutihan pajak hanya bisa dilakukan mengikuti kewenangan pemerintah masing-masing wilayah, tidak melalui tautan semacam itu.

Informasi serupa terkait dengan pemutihan pajak secara gratis juga pernah diulas oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melalui artikel berjudul “[PENIPUAN] Tautan Pendaftaran Pemutihan Pajak Gratis”, tayang Kamis (19/12/2024).

Akun beserta tautan “pemutihan pajak 2025” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Arief Putra Ramadhan)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan penelusuran sumber tersebut melalui mesin pencarian “Google” dengan memasukan kata kunci “kendaraan dengan STNK telat pajak selama 2 tahun akan disita”. Hasilnya, ditemukan informasi yang ditulis oleh Kompas.com, berjudul “Berita Hoaks: STNK Mati 2 Tahun Tidak Akan Disita”, tayang Kamis (20/03/2025).

Kabar tersebut dibantah oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, dan hingga sekarang belum ada perubahan aturan tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Menurutnya, STNK memang harus disahkan setiap tahun. Tetapi jika pengendara terjaring razia dengan STNK yang belum diperpanjang akan dikenakan tilang, namun kendaraannya tidak sampai disita. Kemudian, pengendara yang terekam oleh sistem tilang elektronik (ETLE) juga tidak akan langsung mendapatkan sanksi pada waktu itu juga. Namun mereka akan menerima surat konfirmasi terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi atas pelanggaran tersebut.

Jika pemilik kendaraan tidak merespons surat konfirmasi atau tidak membayar denda tilang dalam batas waktu yang ditentukan, data kendaraan baru akan diblokir, namun sifatnya hanya sementara.

Unggahan informasi “kendaraan dengan STNK telat pajak selama 2 tahun akan disita” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Arief Putra Ramadhan)