Saat dikonfirmasi Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fadjar Djoko Santoso memastikan unggahan lowongan kerja tersebut adalah hoaks.

Pertamina tidak pernah membuka lowongan besar-besar pada bulan Agustus 2025 seperti dalam poster yang beredar.

"Itu hoaks. Mohon tidak percaya terhadap informasi lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Pertamina tersebut," ujar Fadjar kepada Kompas.com Jumat (15/8/2025).

Menurut Fadjar, informasi resmi soal lowongan kerja hanya diumumkan melaluilaman www.pertamina.com serta media sosial Pertamina yang telah bercentang biru.

Selama ini, Pertamina tidak pernah membuka pendaftaran lowongan kerja melalui nomor WhatsApp.

Hal serupa juga disampaikan oleh Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari. Ia memastikan ungggahan tersebut palsu dan bukan berasal dari Pertamina.

"Hoaks," ujar Heppy Jumat (15/8/2025).

Waspada, jangan sembarangan menghubungi nomor dalam unggahan. Jangan percaya dengan penawaran lowongan kerja dari informasi yang tidak kredibel.

Penawaran lowongan kerja merupakan modus penipuan yang menimbulkan banyak korban. 

Poster yang mengeklaim PT Pertamina Persero membuka lowongan kerja  besar-besaran pada Agustus 2025 merupakan kabar tidak benar atau hoaks.

Saat dikonfirmasi, pihak PT Pertamina memastikan unggahan itu palsu dan bukan berasal dari pihaknya. Waspada, penawaran lowongan kerja merupakan modus penipuan yang kerap muncul.

Tautan yang disebarkan di Facebook itu tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau instansi pemerintah lain.

Faktanya, tautan tersebut menuju ke situs yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram.

Awas, itu merupakan modus phishing atau pencurian data pribadi. Calon korban dijerat dengan penawaran tertentu, dan dipancing untuk memberikan data pribadinya.

Data pribadi yang telah diserahkan itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan, termasuk membobol rekening perbankan. Jangan pernah menyerahkan data pribadi Anda ke situs mencurigakan. 

Sebagaimana diberitakan Kompas.id, pemerintah memang memberikan insentif kepada guru non-ASN dan pendidik nonformal sebesar Rp 300.000 per bulan.

Bantuan Insentif Guru non-ASN diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan yang dirapel dalam satu kali transfer sebesar Rp 2,1 juta untuk tujuh bulan ke depan kepada 341.248 guru.

Sementara, Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik Nonformal (BSU) diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan dan dirapel satu kali transfer sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan kepada 253.407 pendidik nonformal.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menambahkan, nama-nama para penerima bisa dicek di laman resmi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK) Kemendikdasmen.

Apabila menemui kendala, guru bisa mengadu ke Dinas Pendidikan di daerahnya masing-masing.

"Langkahnya bisa dicek di sana dan hal itu harus dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah," kata Suharti.

Tautan yang beredar di Facebook dan diklaim untuk mendapatkan bantuan insentif guru non-ASN dan guru honorer sebesar Rp 2,1 juta adalah hoaks.

Tautan itu tidak mengarah ke laman resmi Ditjen GTK Kemendikdasmen, tetapi ke sebuah situs yang terindikasi phishing atau pencurian data pribadi.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek satu per satu kenaikan tarif yang diklaim oleh narasi di media sosial, dibandingkan dengan tarif yang tertera di situs resmi masing-masing bank.

Berikut nominal tarif layanan berdasarkan informasi di situs web BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN.

BritAma kartu Classic

Bank Mandiri Tabungan Rupiah

BNI Taplus

BTN

Terdapat perbedaan nominal antara narasi yang beredar dengan tarif aslinya.

Biaya kartu bulanan untuk BritAma Classik yakni Rp 2.000, sementara di media sosial tercantum Rp 6.500 yang merupakan biaya untuk kartu Gold.

Sementara, untuk biaya administrasi bulanan BTN Juara seharusnya Rp 2.000, bukan Rp 20.000.

Tim Cek Fakta Kompas.com lantas mengecek biaya administrasi bulanan dari keempat bank tersebut, yang diterapkan sejak 2021.

Hasilnya, tidak ada perubahan biaya administrasi bulanan dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN.

Sejauh ini, tidak ada pengumuman resmi dari keempat bank tersebut mengenai kenaikan tarif layanan.

Naras mengenai kenaikan tarif layanan bulanan BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN merupakan hoaks.

Tidak ada perubahan biaya layanan dari keempat bank tersebut, terutama yang berlaku mulai 3 Agustus 2025.

Nominal tarif pada narasi yang beredar juga keliru dan tidak sesuai dengan tarif aslinya.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah oleh Gelora News dengan foto dan tanggal yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Pendukung Jokowi Mulai Retak dari Dalam"
Artikel tersebut sama sekali tidak membahas permintaan Jokowi pada Ketua KPK untuk menangguhkan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Artikel itu membahas pernyataan peneliti media dan politik Buni Yani terkait keretakan internal pada pendukung Jokowi.

Postingan artikel mantan presiden Jokowi meminta Ketua KPK menangguhkan penahanan pada Yaqut Cholil Qoumas adalah hoaks.