Berdasarakan penelusuran fakta Suara.com, Melansir dari CIA Factbook, agama-agama yang dianut masyarakat Iran antara lain 98.5% Islam, 0.7% Kristen, 0.3% Baha’i, 0.3% agnostik, dan 0.2% sisanya (Zoroaster, Yahudi, Hindu). Angka populasi Muslim yang sama (98.5%) juga tertera di statista.com pada salah satu hasil penelitiannya yang berjudul “Share of Muslim population in Iran from 1900 to 2050, by type”.

Data yang ditampilkan World Population Review di artikelnya “Muslim Population by Country 2024” menempatkan Iran pada urutan ke-8 dengan populasi Muslim tertinggi di dunia dengan angka 82,500,000 penduduk. Penelitian tersebut diambil pada 2021, ketika penduduk Iran masih berjumlah 83,000,000 jiwa. Pada tahun 2024, menurut World Meter, penduduk Iran saat ini mencapai 91,731,584, dengan Islam masih sebagai agama terbanyak. 

Selain itu, tidak ditemukan penelitian resmi dan data statistik mengenai populasi Muslim di Iran yang mengalami penurunan signifikan sehingga total penganutnya di bawah 50%. Hingga saat ini, Iran masih berdiri sebagai “Muslim majority countries”. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai “Muslim majority countries” ketika jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai lebih dari 50% dari total penduduk seluruhnya (Pew Research Center, 2011).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi yang disebarkan oleh @Narasi_winda adalah konten yang menyesatkan.

Mengutip Harapanrakyat, Statistis Ahli Muda BPS Kota Banjar, Irma Setiawati, menegaskan bahwa PDRB tidak relevan digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan di suatu daerah. PDRB merupakan indikator yang mengukur nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah, bukan untuk menilai kemiskinan.

Menurut data BPS, PDRB Kota Banjar pada tahun 2023 berdasarkan harga konstan sebesar Rp 3.679,08 miliar, sedangkan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 5.246,65 miliar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,63 persen.

Meski demikian, Irma menjelaskan bahwa Kota Banjar memiliki perekonomian yang paling kecil di Jawa Barat, sesuai dengan luas wilayahnya yang juga kecil. Namun, hal ini tidak berarti Kota Banjar merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Faktanya, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Banjar pada tahun 2023 adalah 6,14 persen atau sekitar 11.660 jiwa dari total populasi 207.510 jiwa. Angka ini justru menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat angka kemiskinan sebesar 6,73 persen.

Selain itu, Kota Banjar masuk dalam 5 besar kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Jawa Barat.

Kepala Bappelitbangda Kota Banjar, Andi Bastian, juga mengonfirmasi bahwa narasi dalam video tersebut tidak akurat. Ia menegaskan bahwa PDRB tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, karena fungsinya adalah untuk menggambarkan pendapatan ekonomi daerah.

“PDRB itu nggak bisa untuk menggambarkan angka kemiskinan, tapi PDRB itu menggambarkan pendapatan ekonomi daerah,” jelas Andi Bastian.

Berdasarkan data dan klarifikasi dari BPS serta pemerintah Kota Banjar, klaim bahwa Kota Banjar adalah kota termiskin di Jawa Barat tidak benar. Tingkat kemiskinan di Kota Banjar justru tergolong rendah, dengan angka kemiskinan sebesar 6,14 persen pada tahun 2023. Narasi yang menyebutkan bahwa PDRB rendah otomatis mencerminkan kemiskinan juga dinyatakan tidak relevan oleh para ahli.

Berdasarkan penelusuran fakta Suara.com, gambar thumbnail yang ditampilkan dalam video merupakan hasil manipulasi dari gabungan beberapa gambar berbeda. Gambar yang menampilkan massa sedang berunjuk rasa tersebut merupakan momen ketika sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 September 2019 silam.

Gambar aslinya dimuat dalam situs antaranews.com dengan judul “Aksi mahasiswa di depan gedung DPR”.

Dalam video terdapat narasi yang membahas tentang Habib Rizieq Shihab yang ikut menyoroti ucapan Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang menyinggung soal Raja Jawa. Narasi itu bersumber dari artikel suara.com berjudul “Sindir Raja Jawa yang Disebut Bahlil, Rizieq Shihab Puji Sultan Yogyakarta: Anaknya Naik Becak, Gak Naik Jet Pribadi”.

Selain itu terdapat juga narasi yang membahas tentang Indonesia yang mengulang kembali sejarah kelam Orde Baru yang lekat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di bawah kekuasaan Presiden Jokowi. Narasi ini berasal dari artikel ti.or.id yang berjudul “Beyond Soeharto: Rusaknya Konstitusi, Demokrasi dan Ambruknya Pemberantasan Korupsi di Rezim Joko Widodo”.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim narasi yang menyatakan Prabowo usut hutang ilegal tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Berdasarkan penelusuran fakta Suara.com, setelah ditelusuri pada Google dengan memasukkan kata kunci Nyoto tokoh PKI pencipta istilah kadrun, hasilnya ditemukan artikel periksa fakta yang dimuat oleh kompas.com dengan judul “[HOAKS] Tokoh PKI Njoto Mencetuskan Istilah Kadrun” yang diunggah pada 15 Oktober 2022 pukul 14.58. Dalam artikel tersebut ditemukan informasi bahwa, menurut sejarawan dan pendiri komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali menerangkan bahwa istilah berasal dari PKI maupun Njoto.

“Istilah ini untuk memecah belah sebenarnya. Istilah kadrun menjadi disinformasi ketika dinarasikan sudah ada sejak zaman PKI. Ini tidak benar,” ujar Asep saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Istilah kadrun muncul pada 2012 ketika momentum Pilkada DKI, kemudian semakin banyak pada tahun 2019. Istilah tersebut muncul beriringan dengan maraknya politik identitas. Hoaks ini merupakan hoaks lama yang kembali beredar.

Menurut sejarawan dan pendiri komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali menerangkan bahwa istilah kadrun bukan berasal dari PKI maupun Njoto. Istilah kadrun muncul saat momen Pilkada DKI pada 2012 dan semakin marak pada 2019.

Dengan demikian narasi bahwa Njoto pencipta istilah kadrun yang diperuntukkan kepada orang Islam merupakan Informasi yang tidak benar. Hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.