Tempo memverifikasi konten tersebut dengan wawancara serta membandingkan dengan pemberitaan kredibel. Hasilnya, Indonesia tidak pernah menyerang Junta Militer Myanmar. Kolase foto pada konten itu tidak berkaitan dengan serangan Prabowo membebaskan WNI. 

Humas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah Soemirat, mengatakan, ?tidak benar ada 'serangan kejutan' pembebasan WNI di Myanmar yang dipimpin oleh Presiden RI dan melibatkan Kemlu, TNI, BIN, maupun relawan lintas negara. 

Kemenlu menempuh upaya diplomasi dan koordinasi yang terencana dan bertahap untuk merepatriasi WNI bermasalah dari wilayah Myawaddy, Myanmar sejak awal tahun 2025.

“?Upaya ini dilakukan atas arahan Bapak Presiden Prabowo yang ditindaklanjuti Menlu RI, dipimpin langsung oleh Dubes RI Bangkok dan Direktur Pelindungan WNI Kemlu, serta dikoordinasikan penanganannya di dalam negeri oleh Kemenkopolkam,” kata Roy kepada Tempo, Kamis, 17 Juli 2025.

?Melalui upaya bersama tersebut, Kementerian Luar Negeri Pusat dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok telah berhasil merepatriasi sekitar 699 WNI dari Myawaddy, Myanmar selama periode Februari-Maret 2025.

“Kementerian Luar Negeri terus mengimbau masyarakat agar tetap kritis terhadap berita-berita yang tidak diketahui sumber kebenarannya,” kata Roy.

Pemulangan WNI dari Myanmar

Klaim ini beredar dikaitkan dengan "operasi senyap” pemulangan ratusan WNI dari Myanmar yang diduga menjadi korban perdagangan orang (TPPO) yang dipekerjakan di sektor penipuan online.

Tempo melansir bahwa Mabes Polri menyatakan, total warga negara Indonesia (WNI) korban tindak perdagangan orang yang telah dipulangkan dari Myanmar berjumlah 699 orang. Jumlah itu terkonfirmasi setelah rombongan terakhir yang berjumlah 169 orang tiba di tanah air pada Rabu, 19 Maret 2025.

“Jadi secara keseluruhan terdapat 699 warga kita yang jadi korban TPPO dan sudah kembali. Pemulangan ini berlangsung dalam beberapa gelombang sejak pertengahan Februari,” kata Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang Brigjen Nurul Azizah, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jumat, 21 Maret 2025.

Nurul mengatakan pemulangan WNI korban TPPO itu berlangsung dalam empat gelombang. Pemulangan pertama berlangsung pada 22 Februari 2025 dengan jumlah 46 orang. Pemulangan gelombang kedua terjadi pada 28 Februari dengan 84 orang.

Lalu gelombang pemulangan ketiga terjadi pada 18 Maret dengan 400 WNI. Sehari berselang ada 169 orang yang tiba di tanah air.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, Nurul menyebutkan para korban TPPO bekerja di industri penipuan online di Kota Myawaddy, Myanmar. Industri itu meliputi judi online, love scamming, dan penipuan berkedok investasi.

“Sebagian besar direkrut lewat media sosial dengan tawaran gaji 25 hingga 30 ribu Bath atau sekitar Rp15 juta per bulan,” kata Nurul.

Setelah sampai di Myawaddy, para korban tidak mendapatkan bayaran sesuai tawaran semula. Para korban bekerja di bawah ancaman kekerasan bila tak mencapai target jumlah korban yang harus ditipu.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Indonesia serang Myanmar adalah menyesatkan.

Tempo memverifikasi video dengan mewawancarai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi. Menurut Kristomei, tidak ada wajib militer di Indonesia. Narasi yang disebarkan tersebut tidak benar.

“Narasi video itu hoax, tidak ada wajib militer di Indonesia,” kata Kristomei Sianturi kepada Tempo, Kamis, 17 Juli 2025.

Menurut Kristomei, kalau melihat pakaian yang dipakai, video itu adalah calon siswa yang sedang seleksi. Namun ia tidak bisa memastikannya karena belum mengetahui konteks asli video tersebut.

Tempo kemudian mengecek video tersebut menggunakan mesin pencarian Google dan Youtube menggunakan kata kunci “casis”. Hasilnya, terdapat sejumlah akun mengunggah suasana seleksi tahap akhir rekrutmen TNI/Polri). Kesamaan pakaian dan barang bawaan para casis juga terlihat seperti klip yang beredar.



Tagar yang ditulis dalam unggahan mereka juga memberi petunjuk peristiwa pada video. Misalnya akun TikTok Bunda Ana yang mengunggah video dengan tagar #27juni2025 #tamtamatniad #pantohir2025 #cata #casistniad #jember #arekpasuruanjawatimur. 

Sedangkan akun TikTok Emisumiyati, mengunggah video dengan tagar #tniindonesia #caba #tniad #tni #casis #ajendam2sriwijaya. Video dengan tagar serupa juga diunggah akun Matcaaaa di sini dan sini. Ia juga menambahkan keterangan lokasi Secaba Jember.

Tentang Pantukhir

Situs Kumparan.com melansir, pantukhir adalah akronim dari penilaian panitia penentu akhir yang biasa terjadi dalam rekrutmen Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Pantukhir terjadi setelah tahap seleksi administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, psikotes, dan tes wawancara.   

Umumnya, proses seleksi dalam tes polisi pantukhir ini melibatkan pengawas eksternal, di antaranya Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim video Indonesia memberlakukan wajib militer adalah keliru.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan menghubungi staf pengajar Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran Mas Rizky Anggun Adipurna Syamsunarno. Menurutnya, belum ada hasil penelitian yang mendukung klaim pengobatan batu empedu dengan air kelapa.

Namun, meminum air kelapa bakar memang memiliki manfaat hidrasi dan elektrolit, dengan tambahan efek hangat serta aroma unik. “Klaim medis lain belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Untuk mengobati  penyakit batu empedu, pasien perlu diperiksa langsung oleh dokter guna menentukan pilihan pengobatannya,” kata Mas Rizky, Jumat, 11 Juli 2025.

Menurut Departemen Nutrisi dan Dietetik National Health Service Lanarkshire, Inggris, batu empedu adalah kumpulan kolesterol, pigmen empedu, atau kalsium yang mengeras dan menyerupai batu kecil atau kerikil, yang dapat terbentuk di kantong empedu. Batu empedu bisa sangat menyakitkan dan memerlukan intervensi medis, meskipun banyak orang yang memiliki batu empedu tidak menunjukkan gejala sama sekali. 

Batu empedu atau kolelitiasis (cholelithiasis) lebih sering terjadi pada usia di atas 60 tahun dan dapat memengaruhi lebih banyak wanita daripada pria. Kelebihan berat badan juga bisa jadi penyebab meningkatkan risiko pembentukan batu empedu.

Dikutip dari Jurnal Farmakologi Eropa tahun 2021, perawatan bedah (kolesistektomi) dan non-bedah (terapi disolusi oral) bisa dilakukan, meskipun dengan komplikasi tertentu dan biaya perawatan yang tinggi. Maka, banyak pasien yang mempertimbangkan praktisi herbal tradisional karena menjanjikan penanganan batu empedu yang non-invasif dan tanpa rasa sakit. Apalagi dalam dekade terakhir, terjadi kemajuan signifikan dalam penemuan biomarker baru, herbal baru, dan terapi potensial lainnya yang tersedia untuk pengobatan kolelitiasis. 

Pengobatan herbal yang telah ditemukan efektif dalam pengobatan batu empedu kolesterol dan diujicoba preklinis terhadap tikus mencit adalah biji kenari (Juglandis semen). Ada pula Cabe Jawa (Pipper Longum), mengandung piperin yang menunjukkan sifat antioksidan dengan meningkatkan superoksida dismutase (SOD), dengan mengurangi penanda stres oksidatif hati dan malondialdehida hati.

Pengobatan tradisional Cina berupa tanaman Desmodium juga mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai senyawa bioaktif utama, yaitu skaftosida (SS), yang digunakan dalam pengobatan kolelitiasis. Tanaman lainnya seperti Juniper, aprikot, lobak hitam, dan kastanye manis (sweet chestnut).

Namun, para peneliti menilai penggunaan terapi-terapi herbal ini dalam uji klinis belum sepenuhnya terintegrasi. Intervensi, terapi komplementer, atau alternatif diperlukan untuk pengobatan dan pencegahan batu empedu kolesterol. Serta merancang lebih lanjut obat-obatan yang melibatkan target baru, menggunakan terapi komplementer multi-target dan senyawa alami yang potensial.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim batu empedu bisa hilang dengan air kelapa bakar adalah keliru. Tidak ada penelitian preklinis maupun uji klinis pada kelapa untuk menyembuhkan batu empedu.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri unggahan tersebut dengan menggunakan tangkapan layar pada video memakai Google Lens. Hasilnya ditemukan video yang mirip dengan unggahan laman Facebook “Japanese Station” yang menyadur berita dari artikel The Japan Times yang dipublikasikan pada hari Selasa (8/7/2025).

Laman tersebut memberitakan pemerintah Jepang membentuk sebuah organisasi di bawah Sekretariat Kabinet bernama “menara kendali” untuk mengkoordinasi penanganan tindak kejahatan dan ketertiban yang dilakukan oleh penduduk asing, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tertib dan inklusif bagi penduduk asing di negara tersebut.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo juga menggunakan kalimat narasi pada video sebagai kata kunci di mesin pencarian Google, hasilnya ditemukan sebuah artikel dari Antaranews yang dipublikasikan pada hari Rabu (9/7/2025) memberitakan alasan kemungkinan di balik dibentuknya “menara kendali” atau Pusat Komando.

Tampaknya pembentukan Pusat Komando ditujukan untuk mendapat dukungan politik atas tanggapan pemerintah terhadap kontroversi yang berkaitan dengan penduduk asing, seperti tuduhan penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional, menjelang pemilihan majelis tinggi Jepang pada tanggal 20 Juli.

Unggahan berisi klaim “Jepang membentuk pusat komando imbas ulah WNI” adalah konteks yang salah (false context).