• (GFD-2024-23321) [KLARIFIKASI] Jokowi Bukan Batalkan Keppres IKN, tetapi Menyerahkan untuk Diteken Prabowo

    Sumber:
    Tanggal publish: 10/10/2024

    Berita

    KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim telah membatalkan keputusan presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut keliru.

    Informasi pembatalan Keppres IKN disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.

    Pengunggah menyertakan tangkapan layar sebuah artikel dari Fajarmetro.com, 8 Oktober 2024.

    Berikut narasinya:

    JOKOWI BATALKAN KEPRESJAKARTA TETAP MENJADI IBU KOTA NEGARA

    Hasil Cek Fakta

    Artikel yang diambil sebagai tangkapan layar membahas mengenai pernyataan Jokowi usai menghadiri rangkaian acara Nusantara Fun Run 2024, di Kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Minggu (6/10/2024).

    Tangkapan layar artikel tersebut disebarkan tanpa menyertakan konteks lengkap.

    Jokowi mengatakan, keppres pemindahan ibu kota akan diteken presiden terpilih Prabowo Subianto.

    "Ya mestinya gitu, (diteken oleh) Presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

    Jokowi menambahkan, memindahkan ibu kota tidak hanya terkait urusan fisiknya saja, tetapi perlu dibangun ekosistem dalam sebuah Ibu kota.

    Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan Prabowo akan menandatangani keppres pemindahan ibu kota.

    "Kalau soal keppres perpindahan itu memang sebelum perpindahan ini kan kita sudah sama-sama bahas bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo," tutur Dasco, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

    "Nantinya sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu," kata dia.

    Kesimpulan

    Narasi mengenai pembatalan Keppres pemindahan ibu kota ke IKN disebarkan dengan konteks yang tidak lengkap.

    Joko Widodo bukan membatalkan Keppres IKN. Keppres pemindahan ibu kota tetap dibuat, tetapi diserahkan oleh Jokowi untuk diteken oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Rujukan

  • (GFD-2024-23320) [PENIPUAN] Panggilan WA “Pinjam Dana” dari Pjs Bupati Asahan

    Sumber: WhatsApp.com
    Tanggal publish: 11/10/2024

    Berita

    Assalmualaikum

    Selamat malam PAK KASATPOL PP

    Salam hormat kami

    PJs BUPATI ASAHAN

    Telp balik

    Hasil Cek Fakta

    Disadur dari laman resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.

    Beredar pesan WhatsApp dari akun berfoto profil Pjs Bupati Asahan Basarin Yunus Tanjung. Akun dengan nomor 0822 4131 2224 itu melakukan panggilan suara untuk meminjam dana.

    Melansir laman resmi Pemkab Asahan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan Arbin Ariadi menegaskan nomor tersebut bukanlah milik Pjs Bupati Asahan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap akun yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan Pemkab Asahan.

    Nomor WhatsApp tersebut sampai saat ini masih ada, tetapi telah berganti foto profil orang lain. Dengan demikian, akun WhatsApp tersebut merupakan akun tiruan untuk modus penipuan.

    Kesimpulan

    Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan menegaskan nomor WhatsApp 0822 4131 2224 bukan milik Pjs Bupati Asahan Basarin Yunus.

    Rujukan

  • (GFD-2024-23319) [PENIPUAN] Pengumuman Lowongan Kerja Petugas Haji 2025

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 11/10/2024

    Berita

    DIBUKA LOWONGAN PETUGAS HAJI INDONESIA, SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA PENDAFTARAN TERBATAS !!!

    Hasil Cek Fakta

    Akun Facebook “Info Loker” membagikan informasi lowongan kerja (loker) petugas haji Indonesia dengan kuota 1.749 orang. Terdapat tautan daftarkerjahaji[dot]ces98[dot]com/ di unggahan itu, mengarahkan calon pelamar untuk mengisi nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.

    Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax), calon pelamar kemudian diminta mengisi kode OTP Telegram dan menuliskan kata sandi akun, lalu mengirimkan CV. Sejak Selasa (1/10/2024) hingga Kamis (10/10/2024), unggahan tersebut telah menuai lebih dari 250 tanda suka dan disebarkan hingga 22 kali.

    Faktanya, Kementerian Agama melalui akun Instagram resminya (kemenag_ri) pada Kamis (3/10/2024) menegaskan seleksi petugas haji 2025 belum dibuka.

    “Informasi resmi pembukaan rekrutmen dapat dilihat melalui laman resmi Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji & Umrah. Kemenag juga mengimbau masyarakat selalu waspada terhadap penipuan lowongan kerja mengatasnamakan instansi pemerintah,” tulis Kemenag.

    Jadi, unggahan yang menyebut adanya lowongan petugas haji 2025 itu merupakan konten palsu (fabricated content) dengan modus penipuan.

    Kesimpulan

    Kementerian Agama melalui akun Instagram resminya (kemenag_ri) pada Kamis (3/10/2024) menegaskan seleksi petugas haji 2025 belum dibuka.

    Rujukan

  • (GFD-2024-23318) Cek fakta, nama Jokowi tidak disebut dalam sambutan pelantikan DPR

    Sumber:
    Tanggal publish: 10/10/2024

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan video berdurasi satu menit pada saat pelantikan DPR/ DPD/MPR periode 2024 – 2029.

    Dalam unggahan tersebut, dinarasikan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak disebut dalam sambutan yang dibacakan oleh Pimpinan Sementara DPR, Guntur Sasono.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Nama Jokowie sebagai Presiden pada pelantikan DPR periode 2024/2029 tidak disebut, itu menunjukan betapa sesungguhnya para anggota Dewan sangat tidak menyukai cara kerja Jokowie yang kasar, arogan, tidak taat Hukum & Konstitusi. PENJARA MENANTIMU Mul”

    Namun, benarkah nama Jokowi tidak disebut dalam sambutan pada pelantikan DPR?

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, dalam rekaman video di akun YouTube DPR RI yang berjudul “BREAKING NEWS - PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR/ DPD/MPR RI PERIODE 2024 – 2029” pada 1:21:32 hingga 1:21:42, Guntur Sasono menyebutkan nama Jokowi saat pembukaan sidang.

    “Yang terhormat saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo,” ucap Guntur Sasono.

    Dengan demikian, klaim nama Jokowi tidak disebut di sambutan saat pelantikan DPR/ DPD/MPR RI Periode 2024 – 2029 merupakan keliru.

    Klaim: Nama Jokowi tidak disebut dalam sambutan pada pelantikan DPR/ DPD/MPR periode 2024 – 2029

    Rating: Disinformasi

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2024

    Rujukan