Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri foto ibu memeluk tulang-belulang anaknya tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasil penelusuran mengarah ke artikel pemeriksa fakta Newschecker, Selasa (25/3/2025), yang menjelaskan bahwa foto tersebut merupakan hasil manipulasi AI.

Menurut Newschecker, terdapat kejanggalan yang mengindikasikan foto itu adalah hasil manipulasi.

Misalnya, wajah dan pakaian perempuan itu yang tampak bersih dari debu meski berada di dekat puing-puing bangunan.

Kemudian, Newschecker melakukan penelusuran dan menemukan foto yang sama di unggahan akun Instagram in.visualart, 21 Maret 2025.

Akun itu mengunggah beberapa foto, dan menyebutkan bahwa gambar-gambar tersebut dihasilkan oleh perangkat AI generatif untuk keperluan ilustrasi.

Di sisi lain, meski gambar itu hasil besutan AI, memang benar ada beberapa laporan tentang penduduk Palestina yang mencari jasad kerabat mereka yang terbunuh dalam perang Israel di Gaza.

Salah satunya, video YouTube yang diunggah Middle East Eye pada 22 Januari 2025.

Video itu menampilkan seorang ibu Palestina yang mencari di antara reruntuhan bangunan untuk menemukan jasad putranya yang terbunuh dalam perang Israel di Gaza.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, foto yang diklaim menunjukkan seorang ibu di Palestina memeluk tulang-belulang anaknya perlu diluruskan.

Foto tersebut dibuat oleh seorang pengguna Instagram menggunakan perangkat AI generatif untuk keperluan ilustrasi, bukan peristiwa asli.

Kendati demikian, memang benar ada beberapa laporan tentang penduduk Palestina yang mencari jasad kerabat mereka yang terbunuh dalam perang Israel di Gaza.

Klip yang dipakai merupakan video yang diunggah di kanal YouTube SINDOnews, 17 Maret 2025.

Siaran SINDOnews mewartakan soal isu penyitaan kendaraan bagi masyarakat yang tidak membayar 5 tahun berturut-turut.

Dalam video, Kasubnit STNK Korlantas Polri Kombes Pol Priyanto meluruskan bahwa narasi penyitaan kendaraan di media sosial keliru.

Ia menegaskan, tidak ada aturan terbaru dengan menyita langsung kendaraan.

Penyitaan kendaraan masih mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 80 Tahun 2012.

Di sisi lain, DPR RI belum mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Foto Ini Bukan Kecelakaan Bus Berisi 38 Orang Pemudik

RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal dan memberantas korupsi.

Dilansir Kompas.com, RUU Perampasan Aset disusun mulai 2008, lalu diajukan masuk legislasi nasional pada 2012.

RUU Perampasan Aset baru masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI pada 2023.

Namun, hingga sekarang, RUU tersebut tak kunjung diundangkan.

Narasi mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset pada Maret 2025, merupakan hoaks.

RUU Perampasan Aset baru masuk Prolegnas 2023, tetapi belum dibahas dan disahkan.

RUU tersebut tidak ada kaitannya dengan aturan penyitaan kendaraan bermotor oleh kepolisian.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim penampakan gelombang tinggi di pantai akibat gempa yang mengguncang Myanmar. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence (AI), hivemoderation.com.
Hasilnya, video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen dibuat oleh perangkat AI. Berikut gambar tangkapan layarnya.
Dikutip dari Liputan6.com, gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar pada Jumat 28 Maret 2025 terjadi di daratan bukan di laut atau lepas pantai. Gempa terjadi ketika lempeng tektonik—balok batuan raksasa penyusun kerak bumi—bergerak saling bergesek.
Menurut USGS, gempa Myanmar ini terjadi karena pergeseran horizontal antara lempeng India dan lempeng Eurasia - artinya kedua lempeng ini bergesekan secara menyamping seperti dua papan yang digesekkan ke arah berlawanan.
"Gempa ini terjadi di Sesar Sagaing, yang merupakan batas pertemuan lempeng tektonik India (di sebelah barat) dan lempeng Eurasia (di sebelah timur). Lempeng India bergerak ke arah utara sepanjang sesar ini, sementara lempeng Eurasia relatif diam," jelas McGuire.
Menurut USGS, kawasan ini memang rawan gempa besar. Sejak 1900 saja, sudah terjadi enam kali gempa sesar geser magnitudo 7 atau lebih dalam radius 250 km dari lokasi kejadian.
 

Video yang diklaim penampakan gelombang tinggi di pantai akibat gempa yang mengguncang Myanmar ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan hasil rekayasa digital menggunakan perangkat AI.
 

Tempo memverifikasi video yang beredar tersebut menggunakan layanan Google Lens dari mesin pencari Google. Hasilnya, video Hotman Paris mempromosikan judi online tidak sesuai fakta sebab video tersebut telah diubah menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).



Video aslinya pernah diunggah di akun media sosial TikTok @drhotmanparisofficial pada 5 Februari 2025 lalu. Dalam video itu, Hotman sebenarnya menyampaikan pesan kepada Menkopolhukam, Jaksa Agung dan Kapolri terkait konser Djakarta Warehouse Project pada Desember 2024, yang menuduh beberapa warganegara Malaysia terlibat Narkoba. Menurutnya, sebagian tuduhan narkoba itu tidak terbukti serta adanya oknum polisi yang merekomendasikan para terduga hanya menggunakan pengacara rekanan polisi.

Dalam video asli berdurasi 1 menit 33 detik itu, Hotman mengatakan:

“Ini sangat tidak bagus. Ini awal dari kolusi. Kalau seorang pengacara rekanan yang nunjuk adalah oknum kepolisian atau oknum kejaksaan, bagaimana bisa dia membela kliennya secara berani? Baik melawan penyidik atau berdebat dengan penyidik, maupun perdebatan sidang. Mohon kepada Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung agar tertibkan. Jangan ada istilah pengacara rekanan dan tidak boleh Kejaksaan maupun polisi merekomen pengacara rekanan".

Pada video aslinya tersebut, Hotman Paris tidak merekomendasikan situs judi online.

Tempo juga memeriksa keaslian video dengan pendeteksi berbasis AI, HIVE Moderation. Hasilnya menunjukkan bahwa konten tersebut diduga 99 persen dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan.

Verifikasi Tempo membuktikan, video yang menampilkan Hotman Paris mempromosikan situs judi online adalah klaim keliru. Video itu telah direkayasa hingga mengandung informasi palsu.