Pertama-tama Tim Riset Tirto melakukan Google Reverse Image pada gambar unggahan di Facebook yang beredar, dan kami diarahkan pada foto yang ada di situs resmi Presiden RI. Foto tersebut sama persis seperti yang diunggah di Facebook, namun konteks aslinya sama sekali berbeda.

Dalam laman resmi Presiden RI, foto Prabowo dan Lula berjabat tangan diambil ketika momen pertemuan bilateral antara Indonesia dan Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, (23/10/2025).

Saat itu, Indonesia dan Brasil sepakat membangun kemitraan ekonomi komprehensif untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Tidak ada sama sekali informasi terkait pemberian dana Rp16,7 Triliun untuk memulihkan hutan tropis di Brasil dalam pertemuan itu.

Tirto lantas mencari pemberitaan kredibel media nasional soal klaim itu dengan melakukan pencarian di mesin pencari Google. Alhasil, kami menemukan bahwa klaim Indonesia bakal memberikan dana Rp16,7 Triliun kepada Brasil untuk pemulihan hutan tropis, kemungkinan diambil dari informasi yang dicatut keliru saat perhelatan Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belem, Brasil.

Dalam laman resmi Kementerian Kehutanan, pemerintah Indonesia mendukung peluncuran Tropical Forest Forever Facility (TFFF) Country Access Platform, sebuah inisiatif baru yang dirancang mempercepat akses pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

Platform yang diluncurkan oleh Pemerintah Brasil ini bertujuan membantu negara-negara hutan tropis memenuhi persyaratan teknis dan institusional untuk memperoleh pembiayaan dari mekanisme TFFF. Dukungan tersebut mencakup proses diagnostik cepat, penyediaan bantuan teknis yang terkoordinasi, serta penguatan kerja sama negara-negara berkembang agar dapat saling bertukar pengalaman dan solusi dalam perlindungan hutan.

Baca juga:Komisi I: Perjanjian Damai Palestina-Israel Harus Lekas Terwujud

Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Selain berpartisipasi aktif dalam pengembangan platform, Indonesia juga terlibat sebagai anggota Interim Steering Committee yang mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam diplomasi kehutanan global.

“Platform ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas negara dalam mengakses pembiayaan jangka panjang, meningkatkan sistem pemantauan hutan, serta memastikan tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat dan lokal,” kata Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati.

Sementara itu, pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam agenda pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil, rencananya dikumpulkan melalui nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam acara Belém Leader Summit, Brasil, Jumat (7/11) waktu setempat.

Baca juga:Menkeu Sebut Daerah Tetap Nikmati Belanja Pusat Meski TKD Turun

Dilansir Antara, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan transaksi senilai Rp16 triliun dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi di semua sektor. Namun bakal diprioritaskan pada sektor alam maupun sektor energi dan industri.

"Terutama di sektor alam, yaitu sektor forestry dan ocean. Kemudian di sektor tech-based dari sektor energi dan industri. Jadi dua sektor itu kita harapkan berkontribusi sampai di angka 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi kami perkirakan sampai Rp16 triliun," kata Hanif.

Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global. Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen, yang telah diakui secara internasional.

Baca juga:Pemerintah Siapkan Sistem Integrasi Pembelian LPG 3 Kg Pakai KTP

“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif.

Dengan begitu, Indonesia sebetulnya berjanji berkomitmen mengumpulkan dana sebesar Rp16,7 Triliun untuk dialokasikan ke dalam mekanisme TFFF. Angka itu diproyeksi didapat dari kredit karbon yang diungkap ketika perhelatan COP30 di Brasil, November 2025.

TFFF memang diusulkan Brasil sebagai tuan rumah COP30. Tapi mengartikan bahwa target alokasi dana TFFF akan dipakai langsung oleh Brasil adalah keliru. TFFF adalah platform yang diisi oleh berbagai negara untuk pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

false & misleading

Foto yang ditampilkan dalam unggahan Facebook tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan klaim yang dibagikan. Tirto menduga narasi ini terbangun karena kekeliruan dalam mencatut informasi dalam Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belem, Brasil.

=========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tidak ada informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi narasi “Prabowo perintahkan seluruh kantor desa diaudit” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen. Unggahan video berisi klaim “TNI desak DPR bentuk pansus polemik bandara Morowali” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan video berisi klaim “Mahfud MD: KPK wajib curiga dengan kenaikan harta Luhut” merupakan konten palsu (fabricated content).