Foto tank yang beredar bukanlah kendaraan perang milik Israel.

Adapun foto serupa ditemukan di akun X @habibi6ixtv dan situs web Abu Ali Express pada Desember 2024.

Keterangan foto menyebutkan, itu adalah tank terbengkalai milik tentara Suriah di Ibu Kota Damaskus.

Video dari berbagai sudut pandang menampilkan tank tersebut dapat ditemukan di situs berita Viory.

Tampak tank disulap menjadi penyangga lapak sayur dan buah. Warga setempat juga membeli bahan pangan dari tempat itu.

Dilansir Latestly, tank tersebut sebelumnya digunakan oleh pasukan mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad.

Tank tempur utama T-55 era Soviet itu dulunya merupakan simbol kekuatan militer rezim Assad.

Foto tank milik Israel yang dijadikan lapak sayur merupakan konten dengan konteks keliru.

Tank dalam foto berlokasi di Damaskus. Tank tempur T-55 era Soviet itu dulunya milik pasukan rezim mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Presiden AS Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "donald trump support india erase pakistan" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah klaim dalam video tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Fact Check: Viral Video of Donald Trump Threatening Pakistan Is AI-Generated" yang dimuat situs vishvasnews.com pada 2 Mei 2025.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa video yang diklaim Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan merupakan konten palsu.
Dari penelusuran gambar, ditemukan video identik di situs berbagi video YouTube. Video itu berjudul "Donald Trump's full economic speech" yang dimuat channel YouTube CNN pada 16 September 2016.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
Dalam video berdurasi 39 menit 18 detik itu, Trump berbicara mengenai pemotongan pajak dan reformasi perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi AS. Ia tidak menyebutkan India atau Pakistan dalam seluruh pidatonya.
Penelusuran kemudian dilakukan dengan mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence (AI), hivemoderation.com. Hasilnya, video yang diklaim Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan memiliki probabilitas 97,2 persen dibuat oleh AI.
 

Video yang diklaim Presiden AS Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut telah diedit menggunakan perangkat AI.

Disadur dari pemberitaan antarnews.com

Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada ANTARA menyatakan bahwa pernyataan yang beredar merupakan hoaks.

“Ini hoaks,” kata Sianturi kepada Antara, Selasa (29/4/2025).

Ia menjelaskan, Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat dan pemerintah Palestina untuk meraih kemerdekaan. Dukungan ini diberikan secara konsisten, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Unggahan dengan narasi “41 pasukan khusus TNI gugur saat melakukan misi kemanusiaan di Gaza” merupakan konten palsu (fabricated content).

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto memecat ratusan anggota DPR karena menolak pengesahan RUU Perampasan Aset. Presiden dan DPR dalam konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar dan merupakan mitra yang tidak bisa saling menjatuhkan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 7C UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Presiden juga tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR. Salah satu ketentuan mengenai pemberhentian anggota DPR diatur di dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Salah satu poin anggota DPR dapat diberhentikan yakni tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun.

Ketua DPR, Puan Maharani, menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilakukan setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung. Puan menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh tergesa-gesa agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRAdies Kadir juga menyatakan pentingnya menunggu penyelesaian RUU KUHAP sebelum melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk menghindari risiko pelanggaran mekanisme. Dengan demikian tidak benar Prabowo memecat anggota DPR karena tak terima RUU Perampasan Aset.



Klaim: Ratusan anggota DPR dipecat Prabowo karena tolak RUU Perampasan Aset

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025