Polisi menegaskan telah melakukan penelusuran ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan, menanggapi kabar adanya korban meninggal dalam aksi demo di Kabupaten Pati pada 13 Agustus.

"Hasilnya tidak ada laporan korban meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto dalam berita ANTARA ini.

Walau demikian, terdapat 34 orang yang terluka dalam aksi demo yang berlangsung ricuh tersebut.

"Ada 34 orang yang dirawat di RS Soewondo Pati," terang Artanto.

Selain itu, tujuh polisi juga dilaporkan terluka dalam peristiwa tersebut, kata dia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencatat ada 64 korban luka dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8), sedangkan korban meninggal nihil.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Lucky Pratugas Nasrimo mengatakan sebagian besar korban menerima layanan rawat jalan, sedangkan rawat inap enam orang, selebihnya ada yang observasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi soal korban tewas dalam aksi di Pati, Rabu ini, tak terbukti.

Klaim: Tiga orang tewas saat gelar aksi di Pati

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Bupati Pati Sadewo menegaskan bahwa dirinya tidak mengundurkan diri. Ia menyatakan tetap menjabat karena dipilih secara konstitusional oleh rakyat melalui proses demokratis.

Menurutnya, tuntutan agar dirinya mundur harus melalui mekanisme resmi yang berlaku.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujarnya, dilansir dari ANTARA.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD, termasuk hak angket yang sedang diajukan oleh para anggota dewan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, membenarkan bahwa pada 13 Agustus telah digelar rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh 42 dari 50 anggota dewan, sehingga memenuhi syarat kuorum.

Dalam rapat tersebut, sebagian anggota mengusulkan pembentukan pansus angket, dan disepakati untuk membentuk tim beranggotakan 15 orang.

Tim pansus ini akan bertugas mengevaluasi kebijakan Bupati, khususnya terkait penanganan aksi unjuk rasa. Hasil evaluasi pansus nantinya akan menjadi bahan rekomendasi yang bisa diteruskan ke Mahkamah Agung untuk proses lebih lanjut.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pembukaan blokir rekening oleh PPATK tidak dikenakan biaya apa pun.

Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas isu viral yang menyebutkan adanya kewajiban membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir.

“Untuk pembukaan blokir rekening yang dilakukan PPATK tidak perlu membayar apapun. Semua pejabat bank sudah menyatakan bahwa aktivasi rekening yang sebelumnya dibekukan PPATK tidak menggunakan mekanisme pemotongan atau pembayaran Rp100 ribu seperti yang ramai dibicarakan,” kata Misbakhun, dilansir dari ANTARA.

Ia menjelaskan bahwa PPATK memang telah membuka kembali rekening-rekening yang diblokir, khususnya yang berstatus dormant atau tidak aktif selama beberapa bulan terakhir, dan hal ini dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Misbakhun juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kepala PPATK untuk membuka seluruh blokiran rekening tanpa pungutan biaya, dan kebijakan ini telah dijalankan oleh seluruh perbankan nasional, baik dari kelompok Himbara maupun swasta.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek akun media sosial resmi OJK untuk memverifikasi kebenaran narasi tersebut.

OJK melalui akun Instagram resmi pada 8 Agustus 2025, meminta masyarakat berhati-hati terhadap narasi penghapusan utang debitur di bank.

"OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang penghapusan utang debitur bank," demikian imbauan OJK.

Dalam unggahan tersebut, OJK turut mencantumkan tangkapan layar artikel tentang penghapusan utang masyarakat di bank dan melabelinya sebagai hoaks.

Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK melalui saluran komunikasi resmi, yaitu:

 

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim OJK menghapuskan utang masyarakat di bank adalah hoaks.

Melalui akun Instagram resmi, OJK menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang penghapusan utang debitur bank.