Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka website resmi pemerintah terkait haji yakni haji.kemenag.go.id. Di sana terdapat penjelasan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri (Dir DN) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kementerian Agama, Muhammad Zain.
"Di Kementerian Agama tidak ada panitia percepatan pelaksanaan haji, semuanya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi postingan itu jelas hoaks," ujarnya.
"Pembuat dan penyebarnya bisa berurusan dengan pihak berwajib, karena telah memproduksi dan menyebar informasi palsu dan bisa terjerat dengan pasal penipuan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi, ada baiknya untuk melakukan cross check terlebih dahulu, baik melalui jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau melalui seluruh kanal informasi resmi Kementerian Agama," ujarnya menegaskan.
Zain menjelaskan, saat ini Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221 ribu jemaah haji yang nantinya akan dibagi ke dalam pembagian kuota per kabupaten/kota.
"Kita harus kroscek setiap informasi yang tidak jelas kebenarannya agar tidak menjadi koban penipuan tersebut," ujarnya.

Pemerintah membuka program percepatan haji dengan menambah biaya tertentu adalah tidak benar.

Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Iptu Rudiana dipenjara karena melanggar HAM” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel tentang klaim tersebut.
Foto yang menampakkan Iptu Rudiana mengenakan baju tahanan merupakan rekayasa. Tidak ada bukti tentang Iptu Rudiana mempunyai rekam jejak pelanggaran hukum yang mengharuskannya dipenjara.
Video berdurasi 12 menit 15 detik tersebut hanya memuat informasi mengenai jenis pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yakni:
pelanggaran hak atas bantuan hukum,
pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan, dan
pelanggaran hak bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang.
Mengutip kanal YouTube “Fristian Griec Media Official”, berdasarkan putusan sidang etik BID Propam Polda Jawa Barat tahun 2017, ada salah satu anak buah Iptu Rudiana yang terbukti melanggar HAM dan sudah diberi sanksi

Unggahan dengan klaim “Iptu Rudiana dibekuk karena melanggar HAM” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

Berdasarkan penelusuran, dalam unggahan tersebut tidak ada klaim bahwa PSSI resmi memutuskan untuk keluar dari AFC dan bergabung dengan OFC.

Dalam video tersebut, narator hanya membacakan narasi artikel dari media yang berjudul “3 Kerugian AFC Jika Indonesia Memutuskan Keluar dan Bergabung ke Oseania”.

Dalam artikel tersebut tidak ada klaim PSSI memutuskan untuk keluar dari AFC, namun salah satu pemerhati sepak bola yang menyerukan desakan tersebut adalah Justinus Lhaksana. Ia menilai PSSI lebih baik meninggalkan AFC jika permintaan BFA dikabulkan oleh otoritas sepak bola di Asia tersebut.

Artikel tersebut juga menyebutkan tiga kerugian AFC, jika PSSI memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan OFC.

Klaim: PSSI memutuskan untuk keluar dari AFC

Rating: Disinformasi

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri narasi tersebut menggunakan Google Search, dan menemukan artikel dari pemeriksa fakta AFP yang dipublikasikan pada 9 September 2024.

Dilansir AFP, narasi 159 negara akan mengadopsi sistem pembayaran BRICS berasal dari kekeliruan media Rusia dalam memberitakan pernyataan pejabat bank sentral Rusia.

Awalnya, Kantor berita Rusia, Sputnik, memberitakan pernyataan Kepala Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina pada 30 Januari 2024 soal sistem perbankan sebagai alternatif SWIFT.

"Rusia memiliki Sistem Pengiriman Pesan Finansial (SPFS) yang merupakan alternatif dari SWIFT. Beberapa negara lain memiliki infrastruktur serupa. Kami sedang mendiskusikan interaksi platform-platform tersebut," kata Nabiullina.

Moskow sedang mendiskusikan integrasi SPFS dengan negara-negara BRICS lainnya. Nabiullina mengatakan bahwa 159 peserta asing dari 20 negara telah mendaftar ke SPFS.

Pernyataan tersebut dikutip oleh media Rusia lainnya, Russia Today (RT), dan dipublikasikan di platform media sosial China, Weibo, pada 17 Agustus 2024.

Namun, RT keliru mengutip dan justru menyebutkan "159 negara akan mengadopsi sistem pembayaran BRICS".

Kemudian, RT mencabut pemberitaan tersebut serta menerbitkan klarifikasi di Weibo pada 22 Agustus 2024.

Sementara itu, juru bicara BRICS Pay mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui soal 159 negara akan mengadopsi sistem pembayaran tersebut.

"Pengembangan BRICS Pay memang terus berjalan, tetapi ini akan menjadi pengembangan yang bertahap dan berurutan," kata BRICS Pay kepada AFP pada 6 September 2024.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi 159 negara akan mengadopsi sistem pembayaran BRICS perlu diluruskan.

Narasi tersebut berasal dari kekeliruan media Rusia dalam memberitakan pernyataan pejabat bank sentral Rusia.