Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

BSU merupakan bantuan uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan untuk bulan Juni dan Juli 2025, yang dicairkan secara sekaligus atau dirapel sehingga pekerja langsung menerima bantuan Rp600.000.

Kriteria untuk menerima BSU mencakup pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025 dengan penghasilan paling banyak Rp3,5 juta.

Pekerja yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima BSU 2025 dapat memeriksa di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker, yaitu:

BPJS Ketenagakerjaan: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/
Kemenaker: https://bsu.kemnaker.go.id/
Sementara itu, tautan yang diklaim untuk mendapatkan BSU Rp1,7 juta tidak menuju ke situs resmi BPJS Ketenagakerjaan atau Kemenaker.

Tautan tersebut menuju ke situs yang meminta pengunjung untuk mengisi informasi nama lengkap dan nomor Telegram yang aktif. Ini adalah metode phishing atau pengambilan data secara ilegal.

Waspada, phishing dapat menjadi jalur untuk berbagai kejahatan, termasuk membobol rekening bank Anda.

Faktanya Kemenaker menyalurkan BSU pada Juni-Juli 2025 dengan nominal Rp300.000 per bulan dan pencairannya dirapel. Sehingga, pekerja langsung menerima Rp600.000.

Video yang diunggah pengguna media sosial merupakan pertemuan Sekretariat Kabinet Jepang.

Konten serupa ditemukan di akun Instagram Japan Station, yang diunggah pada Senin (14/7/2025).

Keterangan video menyebutkan, pemerintah Jepang membentuk sebuah organisasi di bawah Sekretariat kabinet.

Organisasi yang dijuluki "menara kontrol" itu dibentuk untuk menangani tindakan kriminal dan ketidaktertiban warga negara asing di Jepang.

Dilansir Japan Times, Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi ingin menerapkan sistem yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melibatkan tenaga kerja asing.

"Ada situasi di mana warga merasa tidak nyaman dengan sistem di Jepang, yang diterapkan dengan tidak tepat oleh beberapa penduduk asing atau khawatir dengan tindakan yang mereka lakukan," ujarnya.

Kendati demikian, tidak ada pernyataan dari pemerintah Jepang yang secara spesifik mengaitkan pembentukan organisasi tersebut dengan aksi WNI di Jepang.

Sebagaimana diwartakan Antara, pembentukan "menara kontrol" atau pusat komando baru di bawah Sekretariat Kabinet, dilatarbelakangi berbagai hal.

Isu pembentukan organisasi ini telah ada dalam kampanye resmi pemilihan anggota majelis tinggi parlemen Jepang.

Latar belakangnya yakni kontroversi penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional.

WNA yang terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jepang selama lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftar program Asuransi Kesehatan Nasional. Asuransi ini juga berlaku bagi wiraswasta dan pengangguran.

Sejumlah partai oposisi konservatif di Jepang lantas mempermasalahkan persentase pembayaran premi kepada penduduk asing yang dinilai tinggi.

Perdebatan mengarah ke xenofobia dengan mengaitkan angka kriminalitas di Jepang yang melibatkan penduduk asing. Sehingga dibentuklah organisasi komando untuk menangani kontroversi tersebut.

Sebagai konteks, aksi sejumlah WNI di Jepang menjadi belakangan menjadi sorotan.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, pada akhir Juni 2025 ada tiga WNI yang merampok warga Jepang, setahun sebelumnya dikabarkan bahwa sekelompok WNI membentuk sebuah geng di Jepang, serta aksi pengibaran bendera kelompok silat.

Namun, masalah tersebut telah tertangani. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memastikan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam keadaan baik.

Video konferensi pers pembentukan Pusat Komando di bawah Sekretariat Kabinet Jepang disebarkan dengan narasi keliru.

Pembentukan organisasi tersebut dilatarbelakangi kontroversi penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional di Jepang dan mencegah narasi xenofobia.

Pemerintah Jepang tidak menyebutkan bahwa pembentukan organisasi itu disebabkan oleh aksi WNI di Jepang yang belakangan menjadi sorotan.

Kementerian UMKM melalui akun Instagram resmi telah membantah adanya BLT sebesar Rp 5 juta untuk pelaku UMKM.

"Faktanya unggahan tersebut tidak benar dan terindikasi penipuan," demikian pernyataan Kementerian UMKM melalui akun Instagram resmi, 30 Januari 2025.

Masyarakat juga diminta mewaspadai sejumlah modus penipuan lain yang menyasar pelaku UMKM, antara lain:

Kementerian UMKM meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sebaik-baiknya agar tidak jatuh ke tangan pelaku kejahatan.

"Informasi resmi hanya melalui kanal media sosial Kementerian UMKM dan website resmi umkm.go.id," demikian imbauan Kementerian UMKM.

Informasi bantuan modal usaha sebesar Rp 5 juta untuk pelaku UMKM dengan syarat mendaftarkan nomor Telegram adalah hoaks.

Kementerian UMKM melalui akun Instagram resmi telah membantah adanya BLT sebesar Rp 5 juta untuk pelaku UMKM.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com video itu sudah beredar sejak November 2024, sebelum konflik antara Israel dan Iran memanas pada 2025.

Video sejumlah orang berpakaian militer sedang berjalan identik unggahan unggahan akun X ini pada 6 November 2024.

Keterangan dalam unggahan menunjukkan bahwa video itu adalah momen ketika sejumlah polisi Israel memadamkan api saat terjadi unjuk rasa di perbatasan Ayalon Selatan.

Pada 6 November 2024 terjadi aksi unjuk rasa di beberapa wilayah Israel usai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Dikutip dari BBC, salah satu aksi unjuk rasa dilakukan di Jalan Raya Ayalon. Para demonstran menolak keputusan Netanyahu dengan menyalakan api dan memblokir jalan raya.

Mereka meyerukan agar Netanyahu mengundurkan diri, dan menuntut Menteri Pertahanan yang baru memprioritaskan kesepakatan penyanderaan di Gaza. 

Meski peristiwa itu ada, namun narasinya tidak tepat karena tidak terkait dengan Iran.

Video yang diklaim menampilkan pilot militer Israel melarikan diri dari pangkalan udara karena ketakutan merupakan informasi keliru.

Faktanya, video itu adalah momen ketika sejumlah polisi Israel memadamkan api saat terjadi unjuk rasa di perbatasan Ayalon Selatan pada November 2024. 

Para demonstran menyalakan api dan memblokir jalan raya usai Netanyahu memecat Yoav Gallant sebagai Menteri Pertahanan.