Tautan yang disebarkan di Facebook itu tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau instansi pemerintah lain.

Faktanya, tautan tersebut menuju ke situs yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram.

Awas, itu merupakan modus phishing atau pencurian data pribadi. Calon korban dijerat dengan penawaran tertentu, dan dipancing untuk memberikan data pribadinya.

Data pribadi yang telah diserahkan itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan, termasuk membobol rekening perbankan. Jangan pernah menyerahkan data pribadi Anda ke situs mencurigakan. 

Sebagaimana diberitakan Kompas.id, pemerintah memang memberikan insentif kepada guru non-ASN dan pendidik nonformal sebesar Rp 300.000 per bulan.

Bantuan Insentif Guru non-ASN diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan yang dirapel dalam satu kali transfer sebesar Rp 2,1 juta untuk tujuh bulan ke depan kepada 341.248 guru.

Sementara, Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik Nonformal (BSU) diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan dan dirapel satu kali transfer sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan kepada 253.407 pendidik nonformal.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menambahkan, nama-nama para penerima bisa dicek di laman resmi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK) Kemendikdasmen.

Apabila menemui kendala, guru bisa mengadu ke Dinas Pendidikan di daerahnya masing-masing.

"Langkahnya bisa dicek di sana dan hal itu harus dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah," kata Suharti.

Tautan yang beredar di Facebook dan diklaim untuk mendapatkan bantuan insentif guru non-ASN dan guru honorer sebesar Rp 2,1 juta adalah hoaks.

Tautan itu tidak mengarah ke laman resmi Ditjen GTK Kemendikdasmen, tetapi ke sebuah situs yang terindikasi phishing atau pencurian data pribadi.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek satu per satu kenaikan tarif yang diklaim oleh narasi di media sosial, dibandingkan dengan tarif yang tertera di situs resmi masing-masing bank.

Berikut nominal tarif layanan berdasarkan informasi di situs web BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN.

BritAma kartu Classic

Bank Mandiri Tabungan Rupiah

BNI Taplus

BTN

Terdapat perbedaan nominal antara narasi yang beredar dengan tarif aslinya.

Biaya kartu bulanan untuk BritAma Classik yakni Rp 2.000, sementara di media sosial tercantum Rp 6.500 yang merupakan biaya untuk kartu Gold.

Sementara, untuk biaya administrasi bulanan BTN Juara seharusnya Rp 2.000, bukan Rp 20.000.

Tim Cek Fakta Kompas.com lantas mengecek biaya administrasi bulanan dari keempat bank tersebut, yang diterapkan sejak 2021.

Hasilnya, tidak ada perubahan biaya administrasi bulanan dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN.

Sejauh ini, tidak ada pengumuman resmi dari keempat bank tersebut mengenai kenaikan tarif layanan.

Naras mengenai kenaikan tarif layanan bulanan BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN merupakan hoaks.

Tidak ada perubahan biaya layanan dari keempat bank tersebut, terutama yang berlaku mulai 3 Agustus 2025.

Nominal tarif pada narasi yang beredar juga keliru dan tidak sesuai dengan tarif aslinya.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah oleh Gelora News dengan foto dan tanggal yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Pendukung Jokowi Mulai Retak dari Dalam"
Artikel tersebut sama sekali tidak membahas permintaan Jokowi pada Ketua KPK untuk menangguhkan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Artikel itu membahas pernyataan peneliti media dan politik Buni Yani terkait keretakan internal pada pendukung Jokowi.

Postingan artikel mantan presiden Jokowi meminta Ketua KPK menangguhkan penahanan pada Yaqut Cholil Qoumas adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran BRI bagikan hadiah menyambut hari kemerdekaan Indonesia.
Ketika diklik, tautan tersebut tidak bisa dibuka. "This site can’t be reached".
Penelusuran kemudian mengarah pada artikel berjudul "Waspada Penipuan Online Mencatut BRI di Media Sosial, Simak Cara Lindungi Diri Anda" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 1 September 2024.
Dalam artikel Liputan6.com, Direktur BRI, Andrijanto, mengingatkan agar nasabah tetap waspada dan tidak memberikan informasi pribadi atau data perbankan kepada pihak yang tidak jelas atau tidak resmi.
"Hindari memberikan data pribadi seperti nomor rekening, nomor kartu, PIN, username dan password internet banking, OTP, dan informasi sensitif lainnya melalui tautan atau situs yang tidak terverifikasi," tegasnya.
 
 
Modus yang sering digunakan adalah melalui pesan-pesan yang mengklaim berasal dari BRI, baik melalui email, SMS, maupun media sosial seperti Facebook, X, dan Instagram. Salah satu taktik favorit mereka adalah menawarkan undian berhadiah menggiurkan, mulai dari uang tunai hingga mobil mewah.
Dalam artikel juga disebut, salah satu contohnya, penipuan online yang mengatasnamakan BRImo FSTVL di media sosial. Mereka mengiming-iming hadiah fantastis, namun ternyata itu semua hanyalah jebakan. Link yang mereka bagikan, bukanlah situs resmi BRI.
Sebab, situs resmi BRI hanya dapat diakses melalui https://bri.co.id/.
Melalui situs resminya, BRI juga pernah membuat tulisan "Waspada Modus Social Engineering". Tulisan tersebut memuat infografis yang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai social engineering yaitu sebuah teknik memperoleh informasi rahasia dengan cara menipu atau memanipulasi korban.
BRI pun mengingatkan agar masyarakat selalu waspada terhadap setiap email, WhatsAp, telepon, alamat web atau tautan dan akun yang mengatasnamakan BRI.
Selain itu juga menjaga kerahasiaan data seperti PIN, password, OTP, CVV/CVC dan M-token agar tidak diberitahukan pada pihak manapun termasuk petugas BRI.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran BRI bagikan hadiah menyambut hari kemerdekaan Indonesia.
Masyarakat diingatkan agar mewaspadai penipuan yang mengklaim berasal dari BRI, baik melalui email, SMS, maupun media sosial seperti Facebook, X, dan Instagram. Salah satu taktik favorit mereka adalah menawarkan undian berhadiah menggiurkan, mulai dari uang tunai hingga mobil mewah.