Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video tersebut dan curiga dengan konten audio di bagian akhir unggahan. Suara pembaca berita di bagian awal memang natural, namun saat gambar berpindah ke liputan di Yogyakarta, suara pembaca berita berubah dan terkesan robotik.

Kami mencoba mengambil sekitar 20 detik dari video pembacaan berita yang mencurigakan dan melakukan pemindaian menggunakan perangkat Hive Moderation. Hasilnya, Hive Moderation menyebut ada 99,9 persen kemungkinan konten audio adalah hasil kecerdasan buatan (AI).

Tirto juga coba melakukan penelusuran terkait video asli dari Kompas TV yang digunakan dalam video tersebut. Menggunakan judul headline dalam video, kami mencari di Google. Hasilnya mengarahkan ke video berikut dari situs resmi Kompas TV.

Video tersebut menceritakan kunjungan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri, ke Yogyakarta, dalam rangka Hari Pelanggan Nasional.

Inti dari video tersebut, Zuhri berbicara menjelaskan tentang komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Tidak ada informasi apapun dalam cuplikan tersebut yang membahas soal dana bantuan sosial dari BPJS.

Audio dalam video di Kompas TV juga berbeda dengan video di Facebook. Hal ini menunjukkan adanya upaya manipulasi konten video.

Tirto sempat menemukan narasi serupa soal bantuan sosial BPJS Kesehatan pada April dan Agustus 2024. Kala itu, klaim unggahan juga menyebut soal dana bantuan, dengan syarat calon penerima manfaat harus mengirimkan pesan ke nomor kontak tertentu.

Tirto tidak menemukan unggahan soal bantuan sosial dari akun Instagram resmi @bpjskesehatan_ri. Kami juga menemukan reelsberikut dari akun tersebut yang mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan dengan modus pemberian bantuan dah hadiah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, juga menegaskan tidak pernah memberikan bantuan dana, berdasar pernyataan dikutip dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan informasi soal program pembagian bantuan sosial yang diberikan BPJS Kesehatan yang diberitakan Kompas TV bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang disebarkan di Facebook adalah hasil manipulasi audio. Reportase asli dari Kompas TV tidak membahas soal bantuan sosial sama sekali. Cuplikan video tersebut diambil dari kunjungan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri, ke Yogyakarta, dalam rangka Hari Pelanggan Nasional.

Berdasarkan penelusuran ANTARA dengan menggunakan fitur reverse image dari Google, video tersebut merupakan potongan video dari channel YouTube Paris Peace Forum yang diunggah pada Rabu (10/11/2021) lalu, yang berjudul “Hamad bin Isa Al Khalifa, His Majesty King of Bahrain | PPF2021”.

Terjemahan dalam unggahan tersebut juga sengaja dipalsukan. Dalam video aslinya, Raja Bahrain berbicara untuk Forum Perdamaian Paris edisi ke-4.

Sebaliknya, Bahrain News Agency memberitakan Raja Hamad bin Isa al-Khalifah memuji usaha Timnas Bahrain dan dukungan kuat dari para penggemar Bahrain, serta menyemangati para pemain untuk terus berjuang meraih lebih banyak poin saat mereka melaju melalui babak kualifikasi.

Klaim: video Raja Bahrain menyatakan malu negaranya curang saat lawan Timnas Indonesia

Rating: Hoaks

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran ANTARA, DPR menyetujui revisi UU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengenai Wantimpres untuk menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (19/9/2024) di Senayan, Jakarta.

Melalui agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dibahas pula penyempurnaan pasal 8G yang terkait dengan rekam jejak hukum bagi anggota Watimpres.

Termaktub pada rumusan RUU tersebut, Pasal 8 huruf G semula tercantum; “tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan penyempurnaan yang diusulkan untuk Pasal 8 huruf G adalah; “tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” dilansir dari laman DPR RI.

Berdasarkan revisi tersebut, seseorang yang pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan, termasuk mantan narapidana tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Wantimpres.  Dengan demikian, unggahan yang beredar di media sosial tersebut keliru atau disinformasi.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri potongan video The Simpsons yang disertakan dalam narasi tersebut menggunakan Google Lens.

Hasilnya, gambar yang mirip ditemukan di situs Simpons Wiki. Namun, pembawa acara TV dalam gambar tersebut membacakan berita "Hurricane Barbara", bukan "Hurricane Milton".

Berdasarkan keterangan yang dicantumkan, gambar tersebut berasal dari episode "Hurricane Neddy" yang tayang perdana pada 29 Desember 1996.

Episode itu menceritakan sebuah badai yang diberi nama Barbara, menerjang Springfield. Keluarga Simpsons selamat, tetapi rumah keluarga Flanders hancur.

Keadaan menjadi lebih buruk ketika semua orang di kota berkumpul untuk membangun kembali rumah Flanders, tetapi secara asal-asalan.

Ned Flanders pun memaki semua orang termasuk Homer Simpson.

Kemudian, Ned memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Di tempat itu, terapis masa kecil Ned mengungkap alasan ia marah kepada semua orang.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi The Simpsons telah memprediksi Badai Milton adalah hoaks.

Klip The Simpsons yang dibagikan di Facebook adalah hasil manipulasi. Klip asli menampilkan "Hurricane Barbara", bukan "Hurricane Milton".