Disadur dari artikel periksa fakta Kompas.com.

Mengutip dari Kompas.com, informasi tersebut dibantah kebenarannya oleh Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

“Hoaks, tidak ada (lowongan kerja di awal Oktober),” kata Fadjar ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (9/10/12).

Fadjar menegaskan informasi resmi tentang lowongan pekerjaan di Pertamina akan diumumkan melalui media sosial resmi bercentang biru.

Tautan yang disematkan pada unggahan tersebut mengarah ke formulir yang meminta nama lengkap, nomor handphone, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap unggahan semacam ini, terindikasi sebagai modus penipuan yang dapat menyalahgunakan data pribadi.

Pertamina kerap dicatut dalam informasi pembukaan lowongan kerja. Sebelumnya, pemeriksa fakta dari Mafindo (TurnBackHoax) juga telah beberapa kali membantah kebenaran informasi tersebut.

Dengan demikian, unggahan berisi informasi Pertamina membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi itu merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Setelah dilakukan pendeteksian menggunakan Hive Moderation, audio dari unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9% sebagai konten buatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Jadi, bisa dipastikan bahwa video itu adalah buatan AI atau deepfake.

Pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) menemukan foto serupa dari video yang digunakan untuk konten deepfake tersebut. Dengan menggunakan Google Lens, ditemukan hasil yang mengarah ke unggahan Instagram resmi Putri Tanjung pada Minggu (1/9/2024). Namun, tidak ada keterangan ia akan membagikan hadiah.

Masyarakat perlu berhati-hati terhadap modus penipuan berupa iming-iming hadiah dengan arahan menghubungi sebuah nomor. Pelaku nantinya akan meminta data pribadi yang bersifat rahasia untuk disalahgunakan.

Dengan demikian, video yang menarasikan Putri Tanjung yang ingin membagikan Rp25 juta itu merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tirto mengunjungi beberapa akun media sosial Yoav Gallant. Di Twitter maupun Instagram, terlihat dia masih aktif mengunggah beberapa konten hingga 14 Oktober 2024.

Di salah satu cuitan, pada 2 Oktober 2024, dia bahkan menyebut bagaimana pertahanan Israel berhasil menggagalkan serangan rudal misil Israel.

“Saya menghabiskan malam ini di pusat komando dan kendali bersama pejabat senior pertahanan, mengamati dengan saksama keberhasilan pertahanan IDF terhadap serangan rudal Iran terhadap Israel.

Iran belum belajar dari pelajaran sederhana - mereka yang menyerang Negara Israel, akan membayar harga yang mahal,” begitu cuitan pria 65 tahun itu soal upaya Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces, IDF).

Dalam unggahan-unggahan terbaru, pensiunan jenderal militer Israel ini juga terlihat masih banyak beraktivitas dalam beberapa hari setelah serangan Iran ke Israel.

Lebih lanjut, kami melakukan pencarian di Google dengan kata kunci ‘yoav gallant assassinated’ dan ‘yoav gallant killed’. Hasil pencarian teratas dari dua kata kunci tersebut mengarahkan ke artikel dari Reuters dan USA Today yang isinya membantah klaim tersebut.

Juru Bicara Gallant menegaskan kepada Reuters informasi soal klaim tewasnya Menteri Pertahanan Israel setelah serangan Iran tidak benar. Berdasar penelusuran Reuters dan USA Today, Gallant juga sempat berkomunikasi dengan Menteri pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin setelah serangan dari Iran. Hal ini berdasar unggahan Austin di X.

Gallant juga masih terlihat dalam beberapa bahan pemberitaan media, salah satunya saat berbicara di depan beberapa kru dan pilot di Pangkalan Udara Nevatim, Minggu (6/10/2024), mengutip video milik Kompas.com. Pangkalan udara tersebut menjadi salah satu lokasi yang terdampak serangan dari rudal balistik Iran berdasar informasi The Times of Israel.

Berdasar informasi terakhir, Gallant disebut dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada Rabu (9/10/2024), untuk mendiskusikan rencana respons Israel terhadap serangan ratusan rudal balistik oleh Iran. Namun, kala itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melarang dia untuk berangkat, berdasar informasi dari Al Jazzera.

Informasi ini juga menjadi penguat narasi kalau sampai 9 Oktober 2024, Gallant masih hidup dan tidak menjadi korban serangan dari Iran, sepekan lalu.

Berdasar rangkuman Reuters, Yoav Gallant adalah anggota kabinet Netanyahu yang juga bagian dari bagiana Partai Likud yang beraliran konservatif di Israel. Pria 65 tahun ini sempat menjadi bagian dari militer, tepatnya di prajurit angkatan laut sebelum naik pangkat menjadi salah satu komandan paling senior di militer Israel.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan narasi yang menyebut Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant tewas akibat serangan misil Iran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Gallant terlihat masih aktif di media sosial selepas 2 Oktober 2024. Juru Bicara Gallant juga telah memastikan informasi soal tewasnya Menhan Israel tersebut adalah hoaks.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, isu terkait larangan mengisi BBM bagi penunggak pajak muncul, ketika kebijakan penggunaan QR Code untuk membeli BBM subsidi diterapkan.

Sejumlah SPBU yang sudah menerapkan QR Code memang mempertanyakan soal pajak.

"Karena untuk isi BBM subsidi kan beberapa SPBU sudah menerapkan QR Code, dan terkait itu memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait pajak," kata Heppy saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2024).

"Kalau wilayah yang belum menerapkan QR Code, konsumen kan tinggal isi (BBM) tanpa menunjukkan apa-apa," lanjutnya.

Misalnya, seperti yang diusulkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Bapenda Sulsel).

Dilansir Kompas.com, Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh mengusulkan, akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk memastikan masyarakat yang membeli BBM bersubsidi memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan.

Kendati demikian, dalam pembuatan QR Code subsidi tidak ada syarat menunjukkan status pajak kendaraan.

Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan QR Code Subsidi Tepat adalah foto STNK, foto kendaraan dengan roda yang terlihat, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta KTP.

"Dokumen ini selanjutnya akan diverifikasi dan dicocokkan dengan data Korlantas. Sejauh ini, verifikasi tersebut tidak terkait dengan status pajak kendaraan," ungkap Heppy.

Belum ada aturan yang diterapkan secara nasional, yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika terlambat membayar pajak kendaraan.

Ada yang perlu diluruskan dari informasi larangan mengisi BBM bagi penunggak pajak.

Isu tersebut muncul ketika kebijakan penggunaan QR Code untuk membeli BBM subsidi diterapkan. PT Pertamina membenarkan ada sejumlah SPBU yang mempertanyakan status pajak kendaraan untuk distribusi BBM subsidi.

Namun belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika terlambat membayar pajak kendaraan.