Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, sampai saat tidak ditemukan informasi valid Rocky Gerung ditangkap aparat hukum.

Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube tvOne ini. Video diunggah pada 14 September 2023.

Dalam keterangannya, video itu adalah momen ketika Rocky keluar dari Gedung Bareskrim Polri usai diperiksa selama hampir 9 jam terkait kasus ucapan "bajingan tolol" yang diduga menghina Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri saat itu Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan, ada sejumlah materi yang ditanyakan kepada Rocky dalam pemeriksaan. 

Salah satunya terkait orasi Rocky dalam Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada 29 Juli 2023.

Dalam orasinya, Rocky menyinggung langkah Jokowi yang dianggap pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rocky kemudian menyebut kata "bajingan" dan tolol" yang dianggap beberapa pihak menghina Jokowi.

Kendati demikian, tidak pernah ada penangkapan atau penahanan terhadap Rocky terkait kasus tersebut. Sehingga, dapat dipastikan narasi dalam video tersebut tidak benar atau hoaks. 

Video yang mengeklaim Rocky Gerung ditangkap aparat hukum adalah narasi yang keliru atau hoaks. Informasi yang disampaikan unggahan itu tidak benar.

Faktanya, video itu adalah momen ketika Rocky selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus ucapan "bajingan tolol" yang diduga menghina Jokowi.

Sampai saat ini tidak informasi valid soal penangkapan atau penahanan terhadap Rocky Gerung.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran tautan pendaftaran JKN yang beredar di Facebook itu.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, tautan tersebut hoaks.

"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data yang bertujuan membajak akun Telegram masyarakat.

Awas, jangan sampai menyerahkan nomor Telegram dan informasi login akun.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran JKN gratis menggunakan akun Telegram adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan bahwa tautan tersebut hoaks dan meminta masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan semacam itu.

Seperti diwartakan Kompas.com, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Sigit Priyanto informasi tersebut diduga hoaks.

“Secara logika, sampai dengan saat ini pihak Kemlu maupun KBRI Phnom Penh pun belum ada bersurat ke Pemda setempat" kata Sigit pada Selasa (13/5/2025).

Setelah ditelusuri lebih lanjut, narasi yang beredar bersumber dari video di kanal YouTube Berkisah yang diunggah pada 24 April 2025.

Video tersebut berisi kumpulan klip dan pembacaan cerita oleh narator.

Pengunggah memberi label "Altered or synthetic content" pada video tersebut. Artinya, video merupakan konten buatan yang tidak berdasarkan kisah nyata.

Cerita TKW Jember masuk dalam peti es pernah beredar pada 2010, berdasarkan kisah dari Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim, Mohammad Cholily.

Dilansir Tribunnews.com, TKW berinisial merupakan korban perdagangan manusia yang akan dikirim ke Malaysia.

Untuk menghindari pemeriksaan polisi Malaysia, DN sempat dimasukkan dalam peti es di kapal. Kasus DN telah diselidiki Polres Jember.

Narasi mengenai TKW asal Jember yang ditemukan di dalam peti es di Vietnam merupakan hoaks.

Narasi itu bersumber dari video YouTube yang memuat klip dan cerita buatan. Kisah TKW asal Jember masuk peti es pernah beredar pada 2010, tetapi berlokasi di Malaysia.

Saat dicermati terdapat watermark "Republika.co.id" di bagian foto yang menunjukkan artikel tersebut diterbitkan oleh media Republika.

Namun setelah ditelusuri, di laman Republika tidak ditemukan pemberitaan soal Yaqut menyebut uang kuota haji yang ia dipakai dibagi dua dengan Jokowi. 

Penelusuran lebih lanjut menemukan, konten itu memanipulasi artikel di laman Republika yang tayang 4 Oktober 2023. Artikel asli berjudul "Gus Yaqut: Saya Punya Kewajiban Sebagai Menag Jaga Agama tak Diperalat Urusan Politik". 

Artikel itu membahas pernyataan Yaqut soal ajakan untuk tidak memilih pemimpin yang pandai berbicara manis dan menggunakan agama sebagai alat politik.

Pernyataan itu dikeluarkan Yaqut saat ia masih menjabat Menteri Agama dan menjelang Pemilihan Presiden 2024. 

Sebelumnya di media sosial juga muncul hoaks terkait dana haji yang mencatut beberapa figur publik. Penelusuran Kompas.com bisa dilihat di sini, di sini dan di sini

Judul artikel yang mengeklaim Yaqut Cholil Qoumas menyebut uang kuota haji yang dia pakai dibagi dua dengan Jokowi merupakan hasil manipulasi.

Konten tersebut memanipulasi artikel di laman Republika sehingga berjudul: "Gus Yaqut Kuota Uang Haji Yang Saya Pakai Bagi Dua Sama Pak Jokowi Gibran Saksinya".

Padahal artikel asli berjudul berjudul: "Gus Yaqut: Saya Punya Kewajiban sebagai Menag Jaga Agama Tak Diperalat Urusan Politik".