Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video pom bensin dibakar massa karena motor pajak mati tidak boleh isi BBM, dengan menangkap layar untuk dijadikan bahan penelusuran menggunakan Google Image. 
 
 
 
 
 
Penelusuran mengarah pada sejumlah artikel dan unggahan media sosial, di antaranya artikel berjudul "Cek Fakta: Tidak Benar dalam Video Ini SPBU Terbakar karena Beli Bensin Pakai QR Code" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 8 November 2024.
Artikel Liputan6.com memuat foto yang identik dengan klaim video.
Artikel tersebut mengungkap fakta terkait peristiwa yang terjadi, yaitu  peristiwa kebakaran di SPBU Subulussalam, Aceh pada 10 Oktober 2024. Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting lisrik saat mobil pick up tengah melakukan pengisian BBM Pertalite. 
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun pun menyatakan, informasi mengenai adanya pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan pengisian bagi kendaraan yang menunggak pajak, adalah tidak benar atau hoaks.
Selain itu, beredarnya narasi bahwa kebakaran SPBU terjadi akibat kebijakan tersebut juga merupakan hoaks. Video yang disebarkan akun tertentu merupakan rekaman lama dari peristiwa berbeda, yakni kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024.
“Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” kata Roberth, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video pom bensin dibakar massa karena motor pajak mati tidak boleh isi BBM tidak benar.\
Peristiwa sebenarnya dalam video tersbeut adalah peristiwa kebakaran di SPBU Subulussalam, Aceh pada 10 Oktober 2024. Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting lisrik saat mobil pick up tengah melakukan pengisian BBM Pertalite. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto dan tanggal artikel itu diunggah.
Artikel itu diunggah oleh CNNIndonesia.com pada Jumat (12/9/2025) pukul 16.03 WIB. Namun dalam artikel asli berjudul "Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani".
Artikel asli sama sekali tidak membahas pernyataan mantan Presiden Jokowi tentang perampasan aset. Artikel asli membahas komentar Jokowi pada Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik menggantikan Sri Mulyani.

Postingan artikel Jokowi menyetujui perampasan aset koruptor yang tidak berlaku untuk mantan presiden adalah hoaks.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengamati video dari awal hingga akhir untuk mengetahui lokasi asli video diambil. Dari pantauan, nomor plat polisi dari beberapa kendaraan di SPBU tersebut DH yang artinya berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “pembatasan BBM di NTT” ke pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke beberapa pemberitaan tentang edaran pemerintah kabupaten NTT untuk atasi kelangkaan BBM, yakni:

- Peraturan walikota (perwali) Kupang No. 37 Tahun 2023 mengatur pengendalian BBM bersubsidi dengan larangan pengecer, pembatasan pembelian per kendaraan, dan pengawasan ketat agar distribusi tepat sasaran.

- Pemberitaan antaranews.com “Pemkab Sabu Raijua di NTT batasi penjualan BBM Bersubsidi” yang tayang Sabtu (8/6/2024). Pemkab Sabu Raijua, NTT, membatasi penjualan BBM bersubsidi per hari: motor Rp 20 ribu, mobil pribadi Rp100 ribu, dan mobil barang Rp200 ribu untuk mencegah kelangkaan dan penimbunan.

-Pemberitaan pikiranrakyat.com “Pengecer Dilarang Jual BBM Bersubsidi, Ombudsman NTT Minta Pertamina Awasi SPBU” yang tayang pada Selasa (18/3/2025). Laporan ini menyebut Ombudsman NTT meminta Pertamina mengawasi SPBU karena pengecer dilarang menjual BBM bersubsidi agar distribusi tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim aturan baru terkait pembelian BBM berlaku nasional.

Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim aturan baru terkait pembelian BBM berlaku nasional. Unggahan dengan narasi “aturan baru pemerintah dan Pertamina atur jangka waktu pengisian BBM” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Berdasarkan penelusuran, tidak ada artikel dengan judul seperti yang terdapat dalam tangkapan layar unggahan.

ANTARA menemukan bahwa waktu dan foto dalam unggahan itu serupa dengan artikel CNN Indonesia berjudul “Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani”.

Artikel aslinya membahas tanggapan Jokowi mengenai pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, yang merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jokowi menilai Purbaya cocok menjabat sebagai Menteri Keuangan karena berpengalaman sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain itu, artikel tentang Budi Gunawan aslinya berjudul “Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan”.

Artikel tersebut membahas pernyataan Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sugeng Teguh Santoso, yang menyoroti pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menko Polhukam oleh Presiden Prabowo Subianto setelah aksi demonstrasi yang berakhir rusuh pada akhir Agustus 2025.

Dengan demikian, kedua artikel dalam unggahan tersebut merupakan suntingan.

Klaim: Artikel Jokowi tolak RUU perampasan aset untuk mantan presiden

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.