• (GFD--26382) CEK FAKTA: Pertamina Kasih Kompensasi Rp1,5 Juta untuk Korban Pertamax Oplosan

    Sumber:

    Berita

    Suara.com - Media sosial dihebohkan dengan narasi yang menyebut bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membuka posko pengaduan untuk masyarakat.

    Disebutkan jika posko tersebut dibuat untuk masyarakat yang kendaraannya terkena dampak dari blending BBM khususnya pengguna Pertamax.

    Dalam unggahan di Instagram itu masyarakat akan mendapat sebesar Rp1,5 juta sebagai bentuk kompensasi akibat menjadi korban oplosan BBM.

    Adapun narasinya sebagai berikut:

    "LBH BUKA POS PENGADUAN KORBAN PERTAMAX OPLOSAN

    PERTAMAX ANGANTE KLAIM KOMPENSASI DARI PT. PERTAMINA (Persero)"

    Lantas benarkah tautan kompensasi bagi korban blending BBM tersebut?

    Hasil Cek Fakta

    Mengutip Antara, setelah Tim Cek Fakta membuka tautan yang disertakan di profil Instagram pengunggah, pengguna diminta untuk mengisi data diri.

    Pengguna harus mengisi nama yang sesuai dengan KTP dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan telegram.
  • (GFD-2025-26381) [SALAH] Pernyataan Budie Arie Ancam Bongkar Rahasia Negara

    Sumber: X.com
    Tanggal publish: 31/03/2025

    Berita

    Akun Twitter/X “03__nakula” pada Kamis (06/03/2025) mengunggah foto [arsip] yang berisi klaim Budie Arie mengancam akan bongkar rahasia negara.

    Berikut narasi lengkapnya :

    “ BERANI PECAT SAYA, SAYA BONGKAR SEMUA RAHASIA NEGARA “
    Hingga Jum’at (21/03/2025) unggahan tersebut telah dilihat 116.000 kali, dibagikan ulang 1.000 kali, dan disukai 5.000 pengguna.

    Hasil Cek Fakta

    Unggahan serupa mengenai Budie Arie yang akan mengancam dan bongkar rahasia negara apabila dipecat, sudah pernah beredar dan diklarifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pada tahun 2024, dengan judul “[SALAH] Budi Arie Ancam Bongkar Rahasia Negara bila Dipecat”, tayang Selasa (03/12/2024).

    Foto dalam unggahan akun ‘03_nakula’ merupakan hasil suntingan dari artikel utamanews.com “Wamendes PDTT: KKB Tidak Berhak Terima Dana Desa” yang tayang Senin (15/03/2021).

    Konteks aslinya, Budi Arie Setiadi (kala itu Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal) mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak berhak mendapat dana desa.

    Dikarenakan informasi tersebut mencatut logo milik InspirasiTV. Untuk memastikan kembali perkembangan informasi tersebut, tim mencoba melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi inspirasitv.com pada halaman pencarian artikel. Hasilnya, tidak ditemukan unggahan artikel seperti yang ditampilkan oleh sumber yang beredar.

    Kesimpulan

    Unggahan dengan narasi “Budie Arie ancam bongkar rahasia negara” merupakan konten palsu (Fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-26380) Cek fakta, Kim Jong Un berkunjung ke Indonesia

    Sumber:
    Tanggal publish: 30/03/2025

    Berita



    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di YouTube berdurasi satu jam yang menarasikan kisah kunjungan sejarah Presiden Korea Utara Kim Jong Un ke Indonesia yang diunggah pada 19 Maret 2025.

    Dalam keterangan video tersebut, Kim Jong Un juga dinarasikan mempelajari tentang budaya, agama dan kehidupan masyarakat Indonesia.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “SUBHANALLAH UMAT MUSLIM INDONESIA JADI ALASAN KIM JONG UN CINTA DENGAN ISLAM

    Dalam video ini, kami mengungkapkan kisah mengejutkan tentang bagaimana Kim Jong Un, Pemimpin Tertinggi Korea Utara, mengungkapkan kekagumannya terhadap Islam setelah melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Selama perjalanan tersebut, Kim Jong Un dilaporkan mempelajari lebih dalam tentang budaya, agama, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Temukan lebih lanjut mengenai bagaimana pengalaman ini mengubah pandangannya terhadap Islam dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi hubungan internasional di masa depan.”

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Namun, benarkah Kim Jong Un berkunjung ke Indonesia pada Maret 2025?



    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, sejak menjabat sebagai pemimpin Korea Utara pada 2011, Kim Jong Un belum pernah mengunjungi Indonesia.

    Dilansir dari ANTARA, berikut adalah rangkuman perjalanan luar negeri Kim Jong Un sejak ia menjabat sebagai pemimpin Korea Utara pada tahun 2011:

    25–28 Maret 2018 – China 27 April 2018 – Korea Selatan 7–8 Mei 2018 – China 10–12 Juni 2018 – Singapura 19–20 Juni 2018 – China 7–10 Januari 2019 – China 26–28 Februari 2019 – Vietnam 24 April 2019 – Rusia 30 Juni 2019 – Korea Selatan September 2023 – Rusia

    Indonesia pernah mendapatkan kunjungan pemimpin Korea Utara yakni Kim Il Sung tepatnya pada 10 hingga 20 April 1965 atas undangan Presiden Soekarno. Kunjungan itu menjadi salah satu momen penting dalam hubungan antara Korea Utara dan Indonesia.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2025

    Rujukan

  • (GFD-2025-26379) Hoaks! Artikel sebut Wamenaker minta masyarakat sumbangan karena kas kosong

    Sumber:
    Tanggal publish: 30/03/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menarasikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) meminta masyarakat untuk memberikan sumbangan ke pemerintah karena kas negara kosong.

    Dalam tangkapan layar yang disertakan dalam unggahan tersebut, berita diunggah pada 26 Maret 2025 pukul 13.50 oleh media CNBC Indonesia.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Wamenaker Kas Negara Kosong Bantulah Pemerintah dalam bentuk sumbangan apapun yang ada”

    Namun, benarkah artikel sebut Wamenaker minta masyarakat sumbang pemerintah karena kas kosong?

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, artikel dengan penulis, waktu, tanggal serupa berjudul “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”. Dalam penjelasannya, Wamenaker akan mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha menjelang hari raya. Ia menegaskan, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.

    Terkait kas negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

    Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun. Dengan demikian, tangkapan layar yang menampilkan artikel masyarakat diminta untuk sumbangan membantu pemerintah adalah hoaks.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2025

    Rujukan