Trump menyinggung soal Palestina ketika berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025).

Dia menyebut upaya pengakuan negara Palestina secara sepihak di Majelis Umum PBB sebagai "hadiah" bagi kelompok perlawanan Hamas.

Selain itu, Trump menolak pengakuan beberapa negara Eropa terhadap Palestina yang diumumkan pada pertemuan puncak di PBB.

Kendati demikian, tidak ditemukan bukti atau pemberitaan kredibel yang menyebutkan Trump sakit parah setelah berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

Akun X (Twitter) resmi Presiden AS @POTUS juga tidak mengunggah pengumuman apa pun mengenai Trump sakit parah.

Terkini, akun tersebut mengunggah ulang pernyataan Trump di Truth Social soal tudingan bahwa pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB telah disabotase secara teknis.

Sementara itu, gambar-gambar yang diklaim menunjukkan Trump sakit parah terindikasi merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI).

Konten itu dilabeli sebagai hasil modifikasi atau sintetis oleh YouTube. Artinya, konten itu memuat suara atau visual yang secara signifikan diedit atau dibuat secara digital.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Trump sakit parah setelah menolak mengakui kemerdekaan Palestina adalah hoaks.

Tidak ditemukan bukti Trump sakit parah setelah menolak pengakuan beberapa negara Eropa terhadap Palestina di Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025).

Sementara itu, gambar-gambar yang diklaim menunjukkan Trump sakit parah terindikasi merupakan hasil manipulasi

Video yang beredar bukanlah suasana sidang ketika membahas RUU Perampasan Aset.

Sidang paripurna atau Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, pada Senin, 11 April 2016 siang.

Momen seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggedor meja didokumentasikan Kompas TV.

Pria yang menggedor meja adalah anggota DPD asal Sulawesi Utara, Benny Ramdhani.

Ia mengajukan interupsi di tengah pidato pembukaan Ketua DPD Irman Gusman.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, Benny meminta agar diberikan waktu untuk menyampaikan surat kepada pimpinan DPD dan membacakannya secara langsung.

Anggota DPD lain ada yang mendukung Benny, ada pula yang meminta sidang tetap dilanjutkan. Adu mulut terjadi hingga situasi ricuh.

Video kericuhan saat sidang paripurna DPD pada 2016 disebarkan dengan konteks keliru.

Pria dalam video adalah anggota DPD asal Sulawesi Utara, Benny Ramdhani yang kecewa karena tidak diberi kesempatan membacakan surat mewakili rekan-rekannya.

Sidang tersebut tidak membahas RUU Perampasan Aset, melainkan sidang paripurna DPD pada 2016.

Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB membahas solusi dua negara untuk Palestina dan Israel.

Selain Prabowo, pemimpin negara lainnya juga menyampaikan pidato dalam KTT dan tidak sedikit yang menyatakan mendukung Palestina.

Sekitar 3/4 anggota PBB atau sedikitnya 145 negara dari 193 anggota telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, meski lebih bermakna simbolis dan politis, tetapi pengakuan sebagian besar anggota PBB dapat menjadi penilaian bahwa Palestina sudah memenuhi semua syarat sebagai negara.

Merespons hasil pertemuan PBB tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa sikap pemimpin negara lain tidak dapat "mengikat" Israel.

Dikutip dari Times of Israel, ia tetap menolak negara Palestina.

Pernyataan lengkapnya dapat disaksikan di kanal YouTube Israeli PM.

Dalam pernyataannya, Netanyahu tidak menyinggung mengenai Indonesia.

Sementara, tidak ada keterangan resmi atau pernyataan resmi Netanyahu yang secara spesifik merespons pidato Prabowo.

Dikutip dari Kompas.com, Prabowo mengaku mendapatkan tanggapan positif dari negra lain atas pidatonya di PBB.

Prabowo mengatakan, Indonesia dianggap realistis dan seimbang terkait solusi dua negara (two state solution) untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel.

"Karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang," kata dia pada Kamis (25/9/2025).

Narasi mengenai Netanyahu menyatakan Israel tidak butuh pengakuan dari Indonesia merupakan hoaks.

Tidak ada keterangan resmi atau pernyataan dari Perdana Menteri Israel yang secara spesifik merespons pidato Prabowo.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim narasi ojol tidak boleh isi Pertalite. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul: "Benarkah Ojol Dilarang Isi BBM Pertalite? Ini Penjelasan Kementerian ESDM". 
Artikel yang tayang pada Rabu 24 September 2025 ini berisi bantahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengenai larangan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol) yang beredar di media sosial. Informasi tersebut dipastikan tidak benar dan merupakan hoaks.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengklarifikasi bahwa hingga saat ini, belum ada kebijakan yang mengatur pembatasan penggunaan BBM Pertalite untuk pengemudi ojol.
"Hingga saat ini tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol," ucap Anggia, dikutip dari Antara, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, pemerintah memahami kekhawatiran publik, khususnya para pelaku usaha mikro seperti pengemudi ojol. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan dan mengutamakan kesejahteraan serta keberpihakan kepada kelompok rentan.
Anggia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Ia juga menyarankan agar setiap informasi terkait bahan bakar minyak (BBM) hanya dirujuk dari sumber-sumber resmi KESDM.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim berisi narasi ojol tidak boleh isi Pertalite, tidak benar.