Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.”

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake.

Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks.

Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan.

Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim bahwa Purbaya menawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kemenkeu menyatakan bahwa Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan dengan berkomentar pada unggahan dan menghubunginya melalui nomor telepon tidak resmi adalah video hoaks deepfake.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat.

“Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024).

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi.

Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar.

“Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah.

Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan bahwa Kemenag membolehkan korupsi asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026) membantah beragam hoaks tersebut melalui akun Instagram resmi mereka. Narasi yang membolehkan korupsi, isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.”

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake.

Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks.

Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan.

Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim bahwa Purbaya menawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kemenkeu menyatakan bahwa Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan dengan berkomentar pada unggahan dan menghubunginya melalui nomor telepon tidak resmi adalah video hoaks deepfake.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Sebagai informasi, Nicolas Hulscher adalah seorang epidemiolog dan peneliti di McCullough Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang sering mengkaji aspek keamanan vaksin dan merupakan lulusan Master of Public Health (MPH) dari University of Michigan.

Pandangan Hulscher sering kali bertentangan dengan konsensus medis global. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya, meskipun komplikasi langka seperti miokarditis memang diakui keberadaannya.

Dalam hasil penelitian CDC berjudul “Assessment of Risk for Sudden Cardiac Death Among Adolescents and Young Adults After Receipt of COVID-19 Vaccine - Oregon, June 2021- December 2022,” vaksinasi COVID-19 telah dikaitkan dengan miokarditis pada remaja dan dewasa muda, dan kekhawatiran telah muncul tentang kemungkinan kematian jantung terkait vaksin pada kelompok usia ini.

Pada April 2021, kasus miokarditis setelah vaksinasi COVID-19, khususnya di antara penerima vaksin laki-laki muda, dilaporkan ke Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System). Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan adanya sertifikat kematian yang menyebutkan kematian disebabkan oleh vaksinasi.

Jadi, data ini tidak mendukung adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian.

Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar, terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan, serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin.

Menurut CIDRAP University of Minnesota, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bertentangan dengan mitos yang terus beredar luas di media sosial.

Faktanya, remaja dan dewasa muda yang sehat, dan mendapat vaksinasi COVID-19, memiliki kemungkinan mengalami kematian mendadak, yang 43% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Ini diperkuat oleh sebuah studi kasus-kontrol Kanada yang diterbitkan minggu lalu di PLOS Medicine.

Para peneliti berfokus pada penduduk Ontario berusia 12 hingga 50 tahun. Tidak satupun dari mereka memiliki kondisi kronis yang meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kematian mendadak pada populasi ini sangat jarang terjadi, yaitu pada 4.806 orang atau 0,08% dari hampir 6,4 juta orang, yang catatan medisnya disertakan dalam penelitian ini.

Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Network Open pada tahun 2025 tidak menemukan peningkatan risiko henti jantung mendadak atau kematian mendadak pada atlet muda selama atau setelah pandemi.

Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 juga tidak menemukan hubungan antara vaksinasi mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak. Studi tersebut, yang muncul dalam publikasi unggulan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, Morbidity and Mortality Weekly Report, meneliti sertifikat kematian dan catatan imunisasi orang dewasa muda yang sebelumnya sehat di Oregon.

Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat.

“Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas.

Demikian juga laman Cardiac Risk in the Youngmenegaskan, tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 terkait dengan pingsan atau kematian atlet. Para ahli juga mengatakan kepada Reuters Fact Check bahwa masih belum ada bukti peningkatan kematian atau kejadian jantung serius di kalangan atlet, juga tidak ada bukti bahwa efek yang diketahui dari vaksin telah menyebabkan jenis kejadian jantung yang terlihat pada para atlet.

Kementerian Komdigi sempat mengungah tulisan bahwa video di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah hoaks.

Melansir liputan6.com, klaim sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah tidak benar.

Faktanya, Direktur Asosiasi Penelitian Aritmia Jantung di Medstar Heart dan Vascular Institute Washington Cyrus Hadadi menyebutkan tidak ada bukti valid bahwa SADS disebabkan oleh vaksin Covid-19. Yayasan SADS di Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika salah satu vaksin Covid-19 yang tersedia menyebabkan orang memiliki kondisi SADS atau membuat kondisi SADS pada orang lebih parah.

Laman Mount Elizabeth Hospital, menyatakan vaksin aman untuk diberikan kepada pasien jantung, tanpa ada hubungan yang terbukti antara potensi efek samping vaksin dan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Uji klinis telah dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Tidak ada efek samping atau komplikasi yang dilaporkan setelah vaksin diberikan pada pasien-pasien ini.

Karena vaksin ini dianggap aman secara medis untuk pasien jantung, mereka yang memiliki kondisi jantung sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi begitu vaksin ini tersedia bagi mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga melindungi mereka dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut.

Dengan demikian, narasi yang menyebutkan vaksin sebagai sebab kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah tidak benar.

Adapun video atlet yang jatuh di lapangan sering dipakai untuk mendukung narasi ini. Faktanya, kasus kolaps pada atlet sudah ada sejak lama. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan, aritmia, dehidrasi, atau kelelahan ekstrem, dan tidak ada bukti peningkatan kejadian setelah vaksinasi.

Baca juga:Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome - juga sering disebut Sudden Arrhythmic Death Syndrome - (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19.

Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.