Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa postingan itu merupakan hoaks yang berulang. Postingan itu mengarahkan kita ke website yang tidak jelas asal-usulnya untuk mengisi data pribadi.
Hal ini bisa menyebabkan pencurian data atau terjebak dalam pinjaman online ilegal.
Kementerian sosial dalam website resminya, Kemensos.go.id juga pernah meminta masyarakat mewaspadai postingan di media sosial yang mencatut nama pemerintah untuk membagikan bantuan.
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."

Postingan link tautan pendaftaran untuk bantuan dari pemerintah sebesar Rp 500 ribu adalah hoaks.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, video dalam unggahan tersebut video uang dalam koper tersebut serupa dengan unggahan YouTube Kejaksaan RI yang berjudul “PENYITAAN UANG TUNAI SENILAI RP372 MILIAR DALAM PERKARA PT DUTA PALMA KORPORASI” yang diunggah pada 2 Oktober 2024.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan dalam rangka penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan tindak pidana asal korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun penggeledahan dilakukan pada Selasa 1 Oktober 2024 di Menara Palma Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan yang dikelola oleh anak perusahaan PT Asset Pacific. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan barang bukti elektronik dan sembilan koper berisikan sejumlah uang tunai rupiah dan dolar singapura yang tersimpan di dalam brankas di ruang bawah tanah sebesar Rp63,7 miliar yang terdiri dari Rp40 miliar dan dua juta dolar Singapura, atau bila dirupiahkan senilai Rp23,7 miliar..

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sehingga, video yang menarasikan Kejagung sita aset Kaesang dari kasus dugaan korupsi impor gula Tom Lembong merupakan keliru atau hoaks.

Klaim : Kejagung sita aset Kaesang terkait kasus dugaan korupsi impor gula

Rating : Hoaks

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada narasi Presiden Prabowo akan membubarkan DPR jika tidak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Diketahui, anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tinggal menunggu keputusan politik dari masing-masing partai di parlemen.

“Ketika Pemerintah sebagai salah satu yang diberi kewenangan membuat hukum sudah menyampaikan kepada parlemen, maka tinggal menunggu keputusan politik dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Jadi kita tinggal tunggu saja,” kata Bamsoet, dilansir dari ANTARA.

Sebelumnya (15/4), Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa RUU tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut. Terlebih, Pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan sebelumnya.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Dia pun menyebut Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tersemat di bio akun. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Koperasi Desa Merah Putih (kopdesmerahputih.kop.id). Warganet justru diminta menuliskan nama, asal provinsi, dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.
Tidak ada informasi terkait pendaftaran pegawai dalam laman resmi Koperasi Desa Merah Putih. Turnbackhoax kemudian menelusuri akun Instagram Kementerian Koperasi Republik Indonesia “kemenkop”. Diketahui, kementerian telah membantah kabar rekrutmen.
“Baru-baru ini beredar informasi hoaks terkait rekrutmen Pegawai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di media sosial. Kami tegaskan bahwa informasi tersebut TIDAK BENAR. Pastikan SobatKop selalu mendapatkan informasi yang valid dari sumber resmi kami,” tulis kementerian pada Senin (24/3/2025).
Kemenkop meminta masyarakat selalu mengecek informasi di sumber resmi, yakni:
laman kop.go.id
Instagram “kemenkop”
Facebook “Kementerian Koperasi”

Unggahan berisi tautan “rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).