Unggahan video berisi klaim “SIM, STNK, TNKB berlaku seumur hidup mulai 2026” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Setelah melacak isu soal suap Jokowi kepada Rektor UGM di mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan resmi yang memuat informasi ini. Justru pihak kampus UGM telah mengklarifikasi keabsahan ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan berdasarkan keterangan pada laman resminya pada 21 Maret 2025.

Keterangan itu dimuat, setelah muncul klaim seorang mantan dosen dari Universitas Mataram bernama Rismon Hasiholan Sianipar, yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi dari Jokowi sebagai lulusan UGM. Keraguannya berpangkal pada lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Belakangan, Rismon menjadi salah satu tersangka yang dijerat kepolisian dengan UU ITE terkait kasus tudingan pemalsuan ijazah Jokowi ini.

Dalam artikel yang dimuat UGM, ada keterangan para pejabat kampus dan teman Jokowi semasa kuliah. Salah satunya Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, yang bilang bahwa “Dia (Joko Widodo) lulus dari sini dan buktinya ada kok."

Salah satu teman seangkatan Jokowi bernama Frono Jiwo, juga mengatakan Jokowi merupakan teman satu angkatannya. Jokowi dan Frono sama-sama masuk kuliah tahun 1980 dan wisuda bersama pada 1985.

“Kami seangkatan dengan Pak Jokowi. Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” kata Frono.

Pun, tak ada indikasi atau bukti bahwa Jokowi juga melakukan suap Rp100 miliar untuk ijazah palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, unggahan akun Facebook yang menarasikan ada suap dari Jokowi ke Rektor UGM Ova Emilia sebesar Rp100 miliar adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pihak UGM juga telah mengeluarkan klarifikasi pada Maret 2025 terkait keaslian ijazah Jokowi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Perlu diketahui, terdapat beberapa jenis dan komposisi vaksin untuk tetanus. Antara lain Vaksin Tetanus dan Difteri (Td), Vaksin Difteri, Tetanus, dan Pertusis (DTaP), Vaksin Tetanus, Difteri, Pertusis (Tdap), dan Vaksin Tetanus Toxoid (TT). Mengutip Kids Health, vaksin ini mengandung toksin tetanus yang telah diinaktivasi dan tidak mengandung bakteri hidup.

Melansir Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pada Vaksin Td merek TENIVAC misalnya, mengandung bahan aktif berikut: 5 Lf toksoid tetanus dan 2 Lf toksoid difteri. Bahan lain per dosis 0,5 mL meliputi 1,5 mg aluminium fosfat (0,33 mg aluminium) sebagai adjuvan dan ≤5,0 µg formaldehida residu.

Kemudian pada Vaksin Tdap merek Adacel, kandungannya antara lain 5 Lf toksoid tetanus, 2 Lf toksoid difteri, dan antigen pertusis aselular (2,5 µg PT terdetoksifikasi, 5 µg FHA, 3 µg pertaktin, 5 µg FIM). Bahan-bahan lain per dosis 0,5 mL meliputi 1,5 mg aluminium fosfat (0,33 mg aluminium) sebagai adjuvan, ≤5 µg residu formaldehida,

Tokosoid adalah toksin (racun) dari bakteri yang telah dinonaktifkan sehingga tidak berbahaya, tetapi masih punya kemampuan untuk memacu respons imun. Penggunaannya pada vaksin tetanus dan difteri umum dan banyak digunakan.

Sementara halaman National Library of Medicine (NIH) memaparkan, pembuatan toksoid tetanus melalui inaktivasi galur toksigenik lostridium tetani. Galur toksik tersebut ditumbuhkan dalam media cair, dimurnikan, kemudian diolah dengan formaldehida untuk menghilangkan sifat patogeniknya. Setelah pemurnian dan sterilisasi, toksoid tetanus dikombinasikan dengan garam aluminium atau kalsium. Antigen toksoid ini kemudian biasanya digunakan dalam kombinasi dengan antigen difteri dan pertusis dalam bentuk vaksinasi.

Proses ini mengambil bakteri penyebab penyakit tetanus yang melalui inaktivasi kemampuan toksin lewat perlakuan kimia (formalin), panas, atau radiasi. Sementara kalau memanfaatkan daging busuk ada risiko menumbuhkan toksin aktif.

Vaksinolog University of Auckland, Helen Petousis-Harris, menjelaskan pemakaian organ binatang busuk pada vaksin tetanus juga kurang tepat. "(ini) kesalahan penafsiran yang bersifat inflamasi," tuturnya mengutip AAP Factcheck.

Meskipun beberapa vaksin tetanus menggunakan media yang berasal dari produk hewani, termasuk jantung sapi, untuk menumbuhkan kultur bakteri awal, bahan-bahan ini "dimurnikan, disterilkan, dan diuji secara ketat", ujarnya. "Menyebutnya sebagai 'organ yang membusuk' tidaklah akurat," tambah dia.

Sementara itu, mengutip U.S. Food and Drug Administration, kandungan formaldehida sebagaimana yang diklaim berbahaya di dalam unggahan, merupakan zat yang digunakan untuk menonaktifkan virus agar tidak menyebabkan penyakit, dan untuk mendetoksifikasi toksin bakteri.

Selain itu, mengutip Vaccine Knowledge University of Oxford, meskipun formaldehida dianggap sebagai bahan kimia buatan manusia, tetapi dalam jumlah kecil, formaldehida juga ditemukan secara alami dalam aliran darah.

Sementara terkait kandungan aluminium dalam vaksin juga telah melalui pengendalian yang ketat. Aluminium ditambahkan ke dalam vaksin untuk meningkatkan efektivitas secara aman. Jumlah aluminium yang diizinkan FDA dalam vaksin jauh lebih sedikit daripada yang ditemukan dalam ASI dan susu formula bayi.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa vaksin tetanus terbuat dari bahan berbahaya adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Bahan tambahan seperti aluminium fosfat dan formaldehida dalam kadar sangat kecil yang aman dan berfungsi untuk menjaga efektivitas vaksin. Formaldehida digunakan dalam proses produksi untuk menonaktifkan racun bakteri, bukan sebagai bahan aktif berbahaya. Kandungan tersebut juga secara alami terdapat di tubuh manusia dalam kadar rendah.

Sementara terkait penggunaan daging atau organ busuk untuk menghasilkan bakteri tetanus juga telah dipastikan tak berbahaya. Proses kultur bakteri awal, bahan-bahan ini dimurnikan, disterilkan, dan diuji secara ketat. Sehingga tidak tepat mengatakan pembuatan vaksin menggunakan daging busuk.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23arr

Setelah menyaksikan video dari awal sampai akhir, Tim Riset Tirto tak menemukan adanya rekaman pembacaan putusan soal Gibran dinyatakan melanggar UU dan KUH Perdata. Dalam video, narator hanya mengatakan bahwa agenda sidang hari itu yakni pembacaan gugatan oleh pihak penggugat.

Untuk mencari asal mula dan konteks utuh rekaman aslinya, kami mencoba mengambil salah satu frame video dan memasukkannya ke mesin telusur Google Image. Hasilnya, Tirto menemukan klip identik diunggah kanal YouTube tvOneNews pada hari sidang gugatan digelar, yakni Senin (3/11/2025).

Menurut keterangan, penggugat menuduh Gibran dan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena syarat pendaftaran calon wakil presiden diduga tidak terpenuhi. Agenda sidang hari itu merupakan pembacaan penetapan, setelah sebelumnya sempat tertunda karena keberatan penggugat atas kuasa hukum KPU.

“Penggungat yakni Subhan Palal menegaskan, seluruh dokumen dan bukti telah dipersiapkan untuk dibuka pada tahap pembuktian. Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap perbedaan data pendidikan Gibran di situs resmi KPU, yang menyebutkan pendidikan terakhirnya adalah S1,” ujar narator dalam video asli.

Sepanjang video, tidak ada informasi terkait putusan hakim atas gugatan yang dilayangkan. Saat melakukan penelusuran Google, Tirto juga tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim menyatakan Gibran melanggar UU.

Sebagai tambahan informasi, seorang pengacara bernama Subhan Palal menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025).

Subhan mengatakan bahwa dalam sidang perdananya ini dia membawa sejumlah dokumen gugatan yang harus diserahkan. Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah.

“Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” tutur Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025).

Dalam gugatannya, Subhan menunjuk dua pihak sebagai tergugat, yaitu Gibran secara pribadi serta KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun, dengan perhitungan agar dibagi rata ke seluruh warga negara.

Teranyar, Subhan juga membacakan isi gugatan perdatanya terhadap Gibran di persidangan pada Senin (3/11/2025), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Bahwa Tergugat 1 saat mencalonkan diri sebagai Wapres RI diketahui dan sadar bahwa syarat pendidikannya cacat hukum, tidak memenuhi syarat cawapres karena tidak pernah tamat SMA atau sederajat,” ujar Subhan membacakan isi petitum dalam sidang di PN Jakpus.

Namun, belum ada putusan dari persidangan ini.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi hakim menyatakan Gibran melanggar UU dan KUH Perdata bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang beredar identik dengan klip yang diunggah kanal YouTube tvOneNews pada hari sidang gugatan Gibran digelar, yakni Senin (3/11/2025). Menurut keterangan, penggugat menuduh Gibran dan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena syarat pendaftaran calon wakil presiden diduga tidak terpenuhi.

Sepanjang video asli, tidak ada informasi terkait putusan hakim atas gugatan yang dilayangkan. Saat melakukan penelusuran Google, Tirto juga tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim menyatakan Gibran melanggar UU.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios