Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan salah satu nomenklatur kementerian baru di era pemerintahan Presiden Prabowo. Kementerian ini berfokus pada menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sebagai konteks, pada era pemerintahan sebelumnya, pendidikan dasar dan menengah ditangani direktorat yang bernaung di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Untuk menelusuri klaim ini, Tirto mencoba menelusuri situs resmi Kemendikbudristek, hal ini dikarenakan Kemendikdasmen belum memiliki situs resmi. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun keterangan resmi yang membenarkan klaim soal sejumlah gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Meski begitu, hasil penelusuran mengarahkan kami ke unggahan Instagram akun resmi dari Kemendikbudristek (@kemdikbud.ri) yang membantah klaim soal beberapa poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru.

Dalam keterangan resminya, Kemendikdasmen memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan seperti yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tersebut bukanlah kebijakan resmi dari Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen. Instansi tersebut memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan tersebut juga tidak bersumber dari kanal resmi Kemendikdasmen.

“Informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan terkait poin gebrakan #MenteriPendidikanBaru tidak bersumber dari pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, maupun kanal informasi resmi Kemendikdasmen. Pernyataan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat,” tulis keterangan resmi Kemendikdasmen pada Kamis (24/10/2024)

Meski begitu, Kemendikdasmen mengaku terbuka terhadap aspirasi masyarakat tentang kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan lewat situs ult.kemdikbud.go.id.

Selebihnya, Tirto juga tidak menemukan satupun pernyataan dari Abdul Mu’ti, baik dari keterangan resmi dari kementerian maupun dari pemberitaan media kredibel, terkait poin-poin gebrakan kebijakannya sebagai Mendikdasmen yang baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan dari kementerian yang membenarkan narasi soal klaim poin-poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Kemendikdasmen menyebut poin-poin gebrakan kebijakan seperti yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tersebut bukanlah kebijakan resmi dari Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen, melainkan merupakan aspirasi masyarakat.

Jadi, narasi soal klaim poin-poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Mengutip Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tenaga pendamping lokal desa adalah tenaga pendamping profesional yang bertugas di antaranya melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Kembali ke klaim soal rekrutmen pendamping lokal desa. Pertama-tama, Tirto mencoba mengeklik tautan pendaftaran yang disertakan dalam seluruh unggahan klaim. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi milik Kemendes PDTT.

Tautan tersebut justru mengarahkan ke sebuah situs asing yang meminta masyarakat untuk memberikan sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor akun aplikasi Telegram aktif.

Sebagai informasi, situs resmi milik Kemendes PDTT adalah kemendesa.go.id. Tirto menelusuri situs resmi instansi tersebut dan tidak menemukan informasi soal rekrutmen pendamping lokal desa seperti dalam klaim unggahan.

Namun, dari situs resmi tersebut, kami mendapatkan petunjuk bahwa seluruh akun pengunggah klaim lowongan tenaga pendamping lokal desa baru-baru ini tersebut bukanlah akun resmi milik Kemendes PDTT.

Melalui akun Instagram yang telah terverifikasi resmi milik Kemendes PDTT (@kemendespdtt), kami mendapatkan bantahan resmi dari instansi tersebut terkait klaim lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa.

Dalam keterangan resmi yang diunggah pada Jumat (25/10/2024) tersebut, Kemendes PDT memastikan tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa. Instansi tersebut mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kemendes PDT.

“#SobatDesa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa. Tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi.

Jika menerima informasi yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi silahkan dicek kembali kepada kami melalui kanal-kanal komunikasi kami,” bunyi keterangan Kemendes PDTT dalam unggahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi dari Kemendes PDTT yang membenarkan klaim soal informasi lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa (PLD) dengan gaji Rp15 juta.

Sejumlah akun yang menyebarkan klaim ini diketahui bukan merupakan akun resmi milik Kemendes PDTT. Tautan yang disertakan dalam unggahan juga tidak mengarah ke situs resmi milik Kemendes PDTT.

Jadi, informasi soal lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa (PLD) dari Kemendes PDTT dengan gaji Rp15 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tirto melakukan penelusuran dengan mengamati video tersebut dari awal hingga akhir. Kami tidak menemukan adanya satupun petunjuk yang dapat membuktikan bahwa ada program pemberian BBM gratis di SPBU milik Pertamina.

Audio yang disertakan dalam video tersebut justru membahas soal Presiden Prabowo yang memberikan arahan kepada seluruh Kepala Daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia dalam Rakornas di Sentul, Kamis (7/11/2024).

Setelah ditelusuri, narasi yang tidak terkait dengan adanya program pembagian BBM gratis tersebut berasal dari unggahan akun TikTok resmi milik Metro TV.

Tirto kemudian mengeklik link pendaftaran program pemberian BBM gratis tersebut. Hasilnya, tautan tersebut mengarahkan kami ke situs pendaftaran barcode subsidi tepat My Pertamina. Namun, setelah ditelusuri, situs tersebut bukanlah situs resmi milik Pertamina. Situs resmi pendaftaran subsidi tepat My Pertamina ada di linkini.

Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi situs resmi dari Pertamina. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya pengumuman soal program pemberian BBM gratis mulai dari 10 liter hingga 100 liter, yang diklaim diadakan sampai tanggal 30 November 2024, seperti dalam klaim unggahan.

Namun, dari situs resmi Pertamina tersebut, kami mendapatkan petunjuk bahwa akun TikTok pengunggah klaim tersebut bukan merupakan akun resmi milik Pertamina. Akun TikTok resmi milik Pertamina adalah @pertamina dan telah terverifikasi, dengan tanda centang biru.

Untuk memastikan klaim ini, Tirto menghubungi Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso. Fadjar memastikan klaim adanya program pemberian BBM gratis sampai tanggal 30 November 2024 di SPBU milik Pertamina adalah hoaks.

“Pemberian BBM Gratis 10 Liter hingga 30 November dengan cara mendaftarkan diri melalui akun telegram adalah goax. Informasi resmi pendaftaran program subsidi tepat hanya melalui https://subsiditepat.mypertamina.id," kata Fadjar melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Minggu (10/11/2024).

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan informasi di kanal resmi Pertamina, yang membuktikan klaim bahwa ada program pemberian BBM gratis, di SPBU milik Pertamina, sampai tanggal 30 November 2024.

Akun pengunggah klaim tersebut juga bukanlah akun resmi milik Pertamina. Begitu pula tautan pendaftaran akun Telegram yang disertakan dalam unggahan juga tak berhubungan dengan Pertamina.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, juga telah memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

Jadi, klaim yang menyebutkan bahwa ada program pemberian BBM gratis, di SPBU milik Pertamina, sampai tanggal 30 November 2024, bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Melansir keterangan resmi yang Tirto terima dari Kemenkes, situs https://sshp.id/ adalah situs palsu. Situs resmi dari Kemenkes mempunyai domain dengan akhiran "kemkes.go.id".

“Kami mengimbau kepada publik untuk selalu waspada. Pengisian SSHP hanya melalui situs resmi sshp.kemkes.go.id atau SATUSEHAT Mobile dan tidak dipungut biaya sepeser pun,” ujar Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, Setiaji, Selasa (5/11).

Lebih lanjut, kata Setiaji, pelaku perjalanan hanya perlu mengisi formulir daring (online) secara gratis di tautan berikut. Setelah itu, akan muncul barcode yang berisi riwayat kesehatan dan perjalanan orang tersebut. Barcode tersebut akan dipindai oleh petugas di pintu kedatangan bandara. Seterusnya, barcode juga dapat disimpan oleh pengguna.

Pada Rabu (6/11/2024), situs SSHP palsu ini sudah tidak dapat diakses. Namun, Setiaji mengimbau masyarakat, khususnya kepada pelaku perjalanan internasional, untuk tetap waspada terhadap potensi muncul kembalinya tindakan ilegal serupa.

Apabila menemukan tindakan ilegal semacam itu, masyarakat dapat ikut melapor melalui email helpdesk@kemkes.go.id.

Tidak hanya berpotensi merugikan secara finansial, tetapi juga tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut juga dapat berdampak pada keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat,” tutup Setiaji.

Berdasar pemantauan Tirto, setibanya di bandara Indonesia, biasanya ada sejumlah papan kode barcode untuk mengakses ke situs SSHP dari Kemenkes tersebut.

Berdasar pernyataan Kemenkes, yang bertanggung jawab terhadap situs SSHP, portal resmi SATUSEHAT hanya ada di tautan sshp.kemkes.go.id atau aplikasi SATUSEHAT Mobile.

Kemenkes juga menegaskan, akses portal tersebut tidak dipungut biaya.

Oleh karena itu, situs lain yang mengatasnamakan SSHP, apalagi yang meminta bayaran untuk mengisi formulir, adalah situs palsu.