Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran peralihan BPJS Mandiri ke BPJS Gratis. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyampaikan, link pendaftaran tersebut adalah hoaks.
"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizzky Anugerah kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu.
Rizzky pun meminta agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165.
Penelusuran juga mengarah pada unggahan BPJS Kesehatan melalui akun Instagramnya @bpjskesehatan_ri pada 10 Januari 2025.
"Ada informasi pengalihan BPJS Kesehatan mandiri ke gratis cukup dengan klik link dan bio? eits hati-hati... bisa jadi itu penipuan"
Penelusuran juga mengarah pada artikel dari Liputan6.com berjudul "Cara Pindah BPJS Mandiri ke PBI Secara Online dengan Mudah, Berikut Panduan Lengkapnya"
Dalam artikel ini dijelaskan, proses perpindahan dari BPJS Mandiri ke PBI kini dapat dilakukan secara online, memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan tanpa perlu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.
Berikut adalah gambaran umum prosedur perpindahan secara online:
1. Persiapan dokumen: Siapkan semua dokumen yang diperlukan dalam format digital.
2. Akses website resmi: Kunjungi website resmi BPJS Kesehatan atau aplikasi mobile JKN.
3. Login: Masuk ke akun BPJS Kesehatan Anda menggunakan nomor kartu dan password.
4. Pilih menu perpindahan: Cari dan pilih menu untuk pengajuan perpindahan kepesertaan.
5. Isi formulir: Lengkapi formulir online dengan data yang diminta
6. Unggah dokumen: Upload dokumen pendukung yang telah disiapkan.
7. Verifikasi: Tunggu proses verifikasi oleh petugas BPJS Kesehatan.
8. Konfirmasi: Terima konfirmasi status pengajuan melalui email atau SMS.
Prosedur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengajukan permohonan perpindahan. Namun, perlu diingat bahwa proses verifikasi dan persetujuan tetap memerlukan waktu, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kesesuaian data dengan kriteria yang ditetapkan.
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran peralihan BPJS Mandiri ke BPJS Gratis, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran undian berhadiah Wondr BNI. Penelusuran mengarah pada website resmi BNI berjudul "BNI Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Berkedok Undian Rejeki wondr BNI".
Dalam pernyataannya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program undian BNI, termasuk yang mengaku sebagai admin resmi dari BNI.
Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apa pun kepada nasabah untuk proses klaim hadiah undian, termasuk dalam program undian terbaru rejeki wondr BNI.
"Kami minta masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku sebagai admin BNI dan menipu dengan modus undian berhadiah. Itu hanya jebakan agar korban mentransfer sejumlah uang ke pelaku. Jangan mudah percaya," ujar Corina dalam keterangan resmi.
BNI mengajak masyarakat untuk selalu mengecek informasi melalui kanal resmi dan tidak tergiur oleh tawaran hadiah instan yang tidak dapat diverifikasi. Untuk informasi lebih lanjut atau laporan terkait dugaan penipuan, nasabah dapat menghubungi BNI Call di 1500046.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi BNI di bni.id/rejekiwondrbni atau langsung mengakses aplikasi wondr by BNI di ponsel.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran undian berhadiah Wondr BNI, tidak benar.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat.

“Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024).

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi.

Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar.

“Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah.

Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan bahwa Kemenag membolehkan korupsi asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026) membantah beragam hoaks tersebut melalui akun Instagram resmi mereka. Narasi yang membolehkan korupsi, isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.”

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake.

Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks.

Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan.

Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim bahwa Purbaya menawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kemenkeu menyatakan bahwa Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan dengan berkomentar pada unggahan dan menghubunginya melalui nomor telepon tidak resmi adalah video hoaks deepfake.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.