Akun TikTok “imammahfudin45” pada Minggu (17/11/2023) membagikan video [arsip]. Isinya memperlihatkan Megawati menyebut “Jokowi itu PKI, orangtuanya Chino”. Unggahan disertai narasi:
“mega buka kartu. lohh lohh tiba tiba ngungkit pki.”
Hingga Jumat (10/1/2025) unggahan tersebut telah disukai oleh lebih dari 3.000 pengguna dan menuai sekitar 400-an komentar.
(GFD-2025-24989) [SALAH] Video “Megawati Ungkap Jokowi Itu PKI, Orang Tuanya China”
Sumber: TikTok.comTanggal publish: 10/01/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Disadur dari artikel Cek Fakta Tempo.
Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan mesin Google Lens, mesin pencarian Google dan Youtube. Faktanya Megawati tidak pernah mengatakan Jokowi PKI dan orang tuanya Cina.
Video tersebut dipotong dari aslinya sehingga konteks sebenarnya. Video Megawati tersebut diambil dari video berdurasi 2:28:16 yang diunggah akun YouTube PDI Perjuangan berjudul “Pengumuman Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur PDI Perjuangan Live Stream“, diunggah pada 7 Januari 2018.
Faktanya, dalam video itu Megawati tidak pernah mengatakan Jokowi adalah PKI. Konteks awalnya, dia menyampaikan bahwa banyak orang menuduh dia dan ayahnya, Soekarno sebagai PKI. Padahal PKI sebagai partai, kata dia, sudah tidak ada. PDI Perjuangan sendiri berideologi Pancasila. Tuduhan serupa, kata Megawati, juga dilayangkan kepada Jokowi.
“Sampai Pak Jokowi pun. Kasihan lho Pak Jokowi. Oalah dek, kamu itu jadi karena gara-gara PDI Perjuangan juga dibilang, Jokowi itu PKI. Orangtuanya Cino. Lho orang tuane Cino, lha, orang saya kenal sama ibunya, Piye lho,” ucap Megawati yang berbicara dengan Bahasa Indonesia campur bahasa Jawa.
Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan mesin Google Lens, mesin pencarian Google dan Youtube. Faktanya Megawati tidak pernah mengatakan Jokowi PKI dan orang tuanya Cina.
Video tersebut dipotong dari aslinya sehingga konteks sebenarnya. Video Megawati tersebut diambil dari video berdurasi 2:28:16 yang diunggah akun YouTube PDI Perjuangan berjudul “Pengumuman Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur PDI Perjuangan Live Stream“, diunggah pada 7 Januari 2018.
Faktanya, dalam video itu Megawati tidak pernah mengatakan Jokowi adalah PKI. Konteks awalnya, dia menyampaikan bahwa banyak orang menuduh dia dan ayahnya, Soekarno sebagai PKI. Padahal PKI sebagai partai, kata dia, sudah tidak ada. PDI Perjuangan sendiri berideologi Pancasila. Tuduhan serupa, kata Megawati, juga dilayangkan kepada Jokowi.
“Sampai Pak Jokowi pun. Kasihan lho Pak Jokowi. Oalah dek, kamu itu jadi karena gara-gara PDI Perjuangan juga dibilang, Jokowi itu PKI. Orangtuanya Cino. Lho orang tuane Cino, lha, orang saya kenal sama ibunya, Piye lho,” ucap Megawati yang berbicara dengan Bahasa Indonesia campur bahasa Jawa.
Kesimpulan
Unggahan berisi klaim “Megawati ungkap Jokowi itu PKI, orang tuanya China” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)
(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)
Rujukan
- http[tempo.co] Keliru, Video Megawati Bongkar Jokowi adalah PKI dan Orangtuanya Cina [turnbackhoax.id] [SALAH] Video Megawati sebut Jokowi PKI
- https://www.tiktok.com/@imammahfudin45/video/7302182628751346949 (tautan unggahan akun TikTok “imammahfudin45”)
- https://archive.ph/LMSvG (arsip unggahan akun TikTok “imammahfudin45”)
- https://cekfakta.tempo.co/fakta/3336/keliru-video-megawati-bongkar-jokowi-adalah-pki-dan-orangtuanya-cina
- https://turnbackhoax.id/2023/12/11/salah-video-megawati-sebut-jokowi-pki/
(GFD-2025-24988) [SALAH] Kecelakaan Pesawat Adalah Bagian dari Agenda “New World Order”
Sumber: Threads.netTanggal publish: 10/01/2025
Berita
Pada Rabu (1/1/2025) akun Threads “royaldila” membagikan foto [arsip] yang mengklaim berbagai kecelakaan pesawat baru-baru ini merupakan peristiwa yang disengaja oleh kelompok tertentu. Beberapa insiden tersebut diklaim sebagai “tatanan dunia baru” yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berikut narasi selengkapnya :
“Sebelum agenda global dijalankan dari UN (United Nations/PBB). Pembatasan penerbangan. Maka ga heran jika bermunculan berita (propaganda2) seperti itu. Semua by design. Plan”
Berikut narasi selengkapnya :
“Sebelum agenda global dijalankan dari UN (United Nations/PBB). Pembatasan penerbangan. Maka ga heran jika bermunculan berita (propaganda2) seperti itu. Semua by design. Plan”
Hasil Cek Fakta
Disadur dari artikel Cek Fakta Kompas.
Narasi tatanan dunia baru yang dicanangkan PBB adalah teori konspirasi yang telah dibantah.
Sebagaimana ditulis Kompas.com, PBB memang memiliki Agenda 21 yang merupakan perwujudan Konferensi PBB di Rio de Janeiro, Brasil pada 1992. Konferensi tersebut membahas isu lingkungan dan pembangunan. Namun, hasil konferensi itu tidak mengikat, dan pembahasannya pun seputar isu lingkungan, sosial, serta ekonomi.
PBB juga memiliki agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang terdiri dari 17 tujuan, meliputi mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, kesetaraan gender, memerangi krisis iklim, memastikan akses air bersih, dan energi yang terjangkau. Akan tetapi, pembatasan perjalanan udara non-esensial tidak termasuk dalam 17 tujuan yang termaktub dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Selain itu, narasi tatanan dunia baru yang disebarkan di media sosial juga telah dibantah oleh Juru Bicara PBB dalam pemberitaan AFP, 27 Juni 2020.
“Semua hal dalam daftar dari situs web tersebut sepenuhnya salah atau menyimpang dari kebenaran,” kata juru bicara PBB.
Narasi tatanan dunia baru yang dicanangkan PBB adalah teori konspirasi yang telah dibantah.
Sebagaimana ditulis Kompas.com, PBB memang memiliki Agenda 21 yang merupakan perwujudan Konferensi PBB di Rio de Janeiro, Brasil pada 1992. Konferensi tersebut membahas isu lingkungan dan pembangunan. Namun, hasil konferensi itu tidak mengikat, dan pembahasannya pun seputar isu lingkungan, sosial, serta ekonomi.
PBB juga memiliki agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang terdiri dari 17 tujuan, meliputi mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, kesetaraan gender, memerangi krisis iklim, memastikan akses air bersih, dan energi yang terjangkau. Akan tetapi, pembatasan perjalanan udara non-esensial tidak termasuk dalam 17 tujuan yang termaktub dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Selain itu, narasi tatanan dunia baru yang disebarkan di media sosial juga telah dibantah oleh Juru Bicara PBB dalam pemberitaan AFP, 27 Juni 2020.
“Semua hal dalam daftar dari situs web tersebut sepenuhnya salah atau menyimpang dari kebenaran,” kata juru bicara PBB.
Kesimpulan
Unggahan berisi klaim “kecelakaan pesawat adalah bagian dari agenda new world order” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
Rujukan
- http[kompas.com] [HOAKS] Berbagai Kecelakaan Pesawat pada Akhir 2024 adalah Agenda "New World Order"
- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/01/03/150500582/-hoaks-berbagai-kecelakaan-pesawat-pada-akhir-2024-adalah-agenda-new
- https://www.threads.net/@royaldila/post/DERBB7_zhXX?xmt (tautan unggahan akun Threads “royaldila”)
(GFD-2025-24987) [PERNYATAAN TERBUKA] Cekfakta.com Menyayangkan Meta yang Menuduh Pemeriksaan Fakta Bias dan Melakukan Penyensoran
Sumber:Tanggal publish: 10/01/2025
Berita
Koalisi pemeriksa fakta terbesar di Indonesia, CekFakta.com, yang telah aktif terlibat dalam kegiatan pengecekan fakta di Asia Tenggara sejak tahun 2018, menyatakan kekecewaan dan keterkejutannya atas kebijakan Meta baru-baru ini yang mengakhiri Program Pemeriksa Fakta Pihak Ketiga yang dimulai di Amerika Serikat. Kami juga menyesalkan pernyataan CEO Meta yang mengaitkan pengecekan fakta dengan bias politik dan penyensoran.
Pemeriksa fakta memiliki standar tertinggi dalam hal pelaporan yang tidak bias, transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Kami dipantau oleh publik dan secara teratur dinilai oleh badan independen seperti International Fact Checking Network.
Sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia, Facebook dan Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebaran misinformasi, termasuk di Indonesia.
Per Desember 2024, pengguna Facebook di Indonesia mencapai setidaknya 174 juta, atau sekitar 63% dari total populasi Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa. Selain itu, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 90,1 juta. Angka-angka ini menunjukkan tanggung jawab besar yang dipegang Meta dalam memastikan platformnya tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan.
Sejak tahun 2018, program cek fakta yang dikoordinasikan oleh Koalisi CekFakta.com, bekerja sama dengan platform digital, telah menjadi langkah penting dalam memerangi misinformasi di Indonesia. Program ini melibatkan setidaknya 100 organisasi media, jurnalis, dan pemeriksa fakta independen yang berkomitmen untuk menjaga integritas informasi publik. Kehadiran program ini tidak hanya membantu mengurangi penyebaran hoaks, tetapi juga meningkatkan literasi digital di masyarakat.
Keputusan Meta untuk menghentikan program pemeriksaan fakta dengan pihak ketiga di Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampaknya terhadap komitmen Meta di negara lain, termasuk Indonesia. Kebijakan ini dapat melemahkan upaya memerangi penyebaran informasi palsu di platform Meta, terutama di negara-negara dengan tingkat literasi digital yang rendah. Kebijakan ini juga dapat memicu penyebaran hoaks dan propaganda secara masif, mengingat jangkauan pengguna yang sangat luas di Indonesia.
Koalisi CekFakta.com percaya bahwa penghentian ini dan penggantinya dengan Community Notes dan program moderasi konten lainnya yang berbasis algoritma, bukanlah solusi yang efektif dibandingkan dengan pengecekan fakta oleh media independen.
Oleh karena itu, kami mendesak Meta untuk:
1. Mengklarifikasi dampak dari perubahan kebijakan ini terhadap program pengecekan fakta di negara lain.
2. Membatalkan keputusan ini dan menggandakan dukungan terhadap program-program pemeriksaan fakta di seluruh dunia.
3. Terlibat lebih sering dan secara substansial dengan para pemangku kepentingan penting dalam memerangi mis/disinformasi.
Kami percaya bahwa langkah proaktif Meta dalam mendukung program pemeriksaan fakta selama ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para penggunanya di seluruh dunia. Kami berharap Meta dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas informasi di platformnya, terutama di negara-negara dengan basis pengguna yang besar seperti Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Adi Marsiela (Koordinator Koalisi) di info@cekfakta.com.
======
The largest fact-checking coalition in Indonesia, CekFakta.com, which has been actively engaged in fact-checking activities in Southeast Asia since 2018, expresses disappointment and shock regarding Meta's recent policy to end its Third Party Fact-Checking Program starting in the United States. We also deplores its CEO’s statements linking fact-checking with political bias and censorship.
Fact-checkers are held to the highest standards of non-biased reporting, transparency, integrity and accountability. We are monitored by the public and regularly assessed by independent body such as International Fact Checking Network.
As one of the largest social media platforms in the world, Facebook and Instagram have a significant influence on the spread of mis/disinformation, including in Indonesia.
As of December 2024, Facebook users in Indonesia reached at least 174 million, or about 63% of Indonesia’s total population of 275 million. Additionally, Instagram users in Indonesia, reached 90.1 million. These numbers demonstrate the immense responsibility Meta holds in ensuring its platforms are not used to disseminate false or misleading information.
Since 2018, the fact-checking program coordinated by the CekFakta.com Coalition, in collaboration with digital platforms, has been a crucial step in combating mis/disinformation in Indonesia. This program involves 100 media organizations, journalists, and independent fact-checkers committed to maintaining the integrity of public information. The presence of this program not only helps reduce the spread of hoaxes but also improves the digital literacy in our communities.
Meta’s decision to terminate the fact-checking program with third parties in the United States raises concerns about its potential impact on Meta’s commitments in other countries, including Indonesia. This policy could undermine efforts to combat the spread of false information on Meta’s platforms, especially in countries with low levels of digital literacy. It could also trigger massive spread of hoaxes and propaganda, given the extensive reach of users in Indonesia.
CekFakta.com Coalition believes this termination and its replacement with Community Notes and other content moderation program based on algorithms, are not an effective solution compared to fact-checking by independent media.
Therefore, we urges Meta to:
1. Clarify the impact of this policy change on fact-checking programs in other countries.
2. Reverse this decision and double down on supporting fact-checking programs around the world.
3. Engage more often and substantially with important stakeholders in combating mis/disinformation.
We believes that Meta’s proactive steps in supporting fact-checking programs all these years are a concrete manifestation of the company’s social responsibility toward its users worldwide. We hope Meta will reconsider this policy and continue to demonstrate its commitment to maintaining the integrity of information on its platforms, particularly in countries with large user bases like Indonesia.
For further information and interview, please contact Adi Marsiela (Coordinator Coalition) at info@cekfakta.com
Pemeriksa fakta memiliki standar tertinggi dalam hal pelaporan yang tidak bias, transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Kami dipantau oleh publik dan secara teratur dinilai oleh badan independen seperti International Fact Checking Network.
Sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia, Facebook dan Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebaran misinformasi, termasuk di Indonesia.
Per Desember 2024, pengguna Facebook di Indonesia mencapai setidaknya 174 juta, atau sekitar 63% dari total populasi Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa. Selain itu, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 90,1 juta. Angka-angka ini menunjukkan tanggung jawab besar yang dipegang Meta dalam memastikan platformnya tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan.
Sejak tahun 2018, program cek fakta yang dikoordinasikan oleh Koalisi CekFakta.com, bekerja sama dengan platform digital, telah menjadi langkah penting dalam memerangi misinformasi di Indonesia. Program ini melibatkan setidaknya 100 organisasi media, jurnalis, dan pemeriksa fakta independen yang berkomitmen untuk menjaga integritas informasi publik. Kehadiran program ini tidak hanya membantu mengurangi penyebaran hoaks, tetapi juga meningkatkan literasi digital di masyarakat.
Keputusan Meta untuk menghentikan program pemeriksaan fakta dengan pihak ketiga di Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampaknya terhadap komitmen Meta di negara lain, termasuk Indonesia. Kebijakan ini dapat melemahkan upaya memerangi penyebaran informasi palsu di platform Meta, terutama di negara-negara dengan tingkat literasi digital yang rendah. Kebijakan ini juga dapat memicu penyebaran hoaks dan propaganda secara masif, mengingat jangkauan pengguna yang sangat luas di Indonesia.
Koalisi CekFakta.com percaya bahwa penghentian ini dan penggantinya dengan Community Notes dan program moderasi konten lainnya yang berbasis algoritma, bukanlah solusi yang efektif dibandingkan dengan pengecekan fakta oleh media independen.
Oleh karena itu, kami mendesak Meta untuk:
1. Mengklarifikasi dampak dari perubahan kebijakan ini terhadap program pengecekan fakta di negara lain.
2. Membatalkan keputusan ini dan menggandakan dukungan terhadap program-program pemeriksaan fakta di seluruh dunia.
3. Terlibat lebih sering dan secara substansial dengan para pemangku kepentingan penting dalam memerangi mis/disinformasi.
Kami percaya bahwa langkah proaktif Meta dalam mendukung program pemeriksaan fakta selama ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para penggunanya di seluruh dunia. Kami berharap Meta dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas informasi di platformnya, terutama di negara-negara dengan basis pengguna yang besar seperti Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Adi Marsiela (Koordinator Koalisi) di info@cekfakta.com.
======
The largest fact-checking coalition in Indonesia, CekFakta.com, which has been actively engaged in fact-checking activities in Southeast Asia since 2018, expresses disappointment and shock regarding Meta's recent policy to end its Third Party Fact-Checking Program starting in the United States. We also deplores its CEO’s statements linking fact-checking with political bias and censorship.
Fact-checkers are held to the highest standards of non-biased reporting, transparency, integrity and accountability. We are monitored by the public and regularly assessed by independent body such as International Fact Checking Network.
As one of the largest social media platforms in the world, Facebook and Instagram have a significant influence on the spread of mis/disinformation, including in Indonesia.
As of December 2024, Facebook users in Indonesia reached at least 174 million, or about 63% of Indonesia’s total population of 275 million. Additionally, Instagram users in Indonesia, reached 90.1 million. These numbers demonstrate the immense responsibility Meta holds in ensuring its platforms are not used to disseminate false or misleading information.
Since 2018, the fact-checking program coordinated by the CekFakta.com Coalition, in collaboration with digital platforms, has been a crucial step in combating mis/disinformation in Indonesia. This program involves 100 media organizations, journalists, and independent fact-checkers committed to maintaining the integrity of public information. The presence of this program not only helps reduce the spread of hoaxes but also improves the digital literacy in our communities.
Meta’s decision to terminate the fact-checking program with third parties in the United States raises concerns about its potential impact on Meta’s commitments in other countries, including Indonesia. This policy could undermine efforts to combat the spread of false information on Meta’s platforms, especially in countries with low levels of digital literacy. It could also trigger massive spread of hoaxes and propaganda, given the extensive reach of users in Indonesia.
CekFakta.com Coalition believes this termination and its replacement with Community Notes and other content moderation program based on algorithms, are not an effective solution compared to fact-checking by independent media.
Therefore, we urges Meta to:
1. Clarify the impact of this policy change on fact-checking programs in other countries.
2. Reverse this decision and double down on supporting fact-checking programs around the world.
3. Engage more often and substantially with important stakeholders in combating mis/disinformation.
We believes that Meta’s proactive steps in supporting fact-checking programs all these years are a concrete manifestation of the company’s social responsibility toward its users worldwide. We hope Meta will reconsider this policy and continue to demonstrate its commitment to maintaining the integrity of information on its platforms, particularly in countries with large user bases like Indonesia.
For further information and interview, please contact Adi Marsiela (Coordinator Coalition) at info@cekfakta.com
Hasil Cek Fakta
(GFD-2025-24986) Diskon tarif listrik 50 persen perlu pendaftaran, benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 10/01/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan program PLN Peduli yang akan memberikan voucher gratis kepada pelanggan PLN berdasarkan besar daya listriknya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50 persen mulai 1 Januari 2025.
Akun bernama Subsidi Listrik PLN Persero di Facebook meminta pelanggan PLN untuk melakukan pendaftaran pada tautan yang diberikan agar mendapat potongan 50 persen dari program PLN Peduli.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Mendukung Kebijakan Pemerintah terkait pembebasan biaya tarif listrik bagi konsumen rumah tangga dan pemberian keringanan tagihan kepada konsumen rumah tangga Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyiapkan cara mendapatkan program PLN Peduli tersebut.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sesuai dengan janji pemerintah, PLN Peduli akan melakukan pengisian Voucher Gratis kepada para pelanggan setia PLN.”
Namun, benarkah perlu pendaftaran untuk mendapatkan diskon tarif listrik 50 persen tersebut?
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50 persen mulai 1 Januari 2025.
Akun bernama Subsidi Listrik PLN Persero di Facebook meminta pelanggan PLN untuk melakukan pendaftaran pada tautan yang diberikan agar mendapat potongan 50 persen dari program PLN Peduli.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Mendukung Kebijakan Pemerintah terkait pembebasan biaya tarif listrik bagi konsumen rumah tangga dan pemberian keringanan tagihan kepada konsumen rumah tangga Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyiapkan cara mendapatkan program PLN Peduli tersebut.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sesuai dengan janji pemerintah, PLN Peduli akan melakukan pengisian Voucher Gratis kepada para pelanggan setia PLN.”
Namun, benarkah perlu pendaftaran untuk mendapatkan diskon tarif listrik 50 persen tersebut?
Hasil Cek Fakta
PLN dalam akun Instagram resminya menarasikan tautan pendaftaran diskon tarif listrik 50 persen merupakan penipuan.
PLN mengingatkan kepada para pelanggan untuk berhati-hati terhadap informasi palsu. Diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan rumah tangga (450 VA, 950 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA) tidak memerlukan pendaftaran maupun pembayaran apa pun.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
PLN juga meminta masyarakat untuk selalu memastikan informasi hanya dari media sosial resmi PLN. Jika ragu, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile.
Berikut cara mendapatkan diskon listrik PLN 50 persen
Untuk pelanggan pascabayar:
Diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan langsung diterapkan secara otomatis pada tagihan listrik bulan Januari dan Februari 2025.
Contohnya, jika tagihan listrik Anda pada bulan Januari sebesar Rp100.000, maka pada bulan Februari Anda hanya perlu membayar setengahnya, yaitu Rp50.000. Tidak ada langkah tambahan yang perlu dilakukan oleh pelanggan karena potongan ini akan masuk langsung ke dalam sistem tagihan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Untuk pelanggan prabayar:
Potongan diskon juga berlaku untuk pelanggan yang menggunakan sistem prabayar. Diskon akan langsung diterima saat pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025.
Misalnya, jika Anda membeli token listrik senilai Rp100.000, maka Anda hanya perlu membayar Rp50.000, tetapi tetap mendapatkan jumlah kWh yang setara dengan nilai token Rp100.000.
Klaim: Tautan pendaftaran diskon tarif listrik 50 persen
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
PLN mengingatkan kepada para pelanggan untuk berhati-hati terhadap informasi palsu. Diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan rumah tangga (450 VA, 950 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA) tidak memerlukan pendaftaran maupun pembayaran apa pun.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
PLN juga meminta masyarakat untuk selalu memastikan informasi hanya dari media sosial resmi PLN. Jika ragu, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile.
Berikut cara mendapatkan diskon listrik PLN 50 persen
Untuk pelanggan pascabayar:
Diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan langsung diterapkan secara otomatis pada tagihan listrik bulan Januari dan Februari 2025.
Contohnya, jika tagihan listrik Anda pada bulan Januari sebesar Rp100.000, maka pada bulan Februari Anda hanya perlu membayar setengahnya, yaitu Rp50.000. Tidak ada langkah tambahan yang perlu dilakukan oleh pelanggan karena potongan ini akan masuk langsung ke dalam sistem tagihan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Untuk pelanggan prabayar:
Potongan diskon juga berlaku untuk pelanggan yang menggunakan sistem prabayar. Diskon akan langsung diterima saat pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025.
Misalnya, jika Anda membeli token listrik senilai Rp100.000, maka Anda hanya perlu membayar Rp50.000, tetapi tetap mendapatkan jumlah kWh yang setara dengan nilai token Rp100.000.
Klaim: Tautan pendaftaran diskon tarif listrik 50 persen
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Rujukan
Halaman: 49/5658