Isu Dua Lipa memecat manajer karena perbedaan pandangan politik bermula dari artikel yang diterbitkan Mail Online dan Daily Mail.

Sebagaimana dilansir BBC, artikel tersebut mengeklaim bahwa Dua Lipa memecat salah satu agennya bernama David Levy, yang mencoba menghentikan band Irlandia, Kneecap yang pro-Palestina tampil di Glastonbury.

Levy disebut menandatangani surat yang mendesak penyelenggara festival, Emily Eavis untuk meninggalkan grup rap tersebut.

Melalui unggahan di Instagram Story @dualipa, membantah narasi keliru tersebut.

Agensi Dua Lipa, William Morris Endeavour (WME) juga membantah narasi serupa.

"Laporan yang menyatakan bahwa Dua Lipa atau manajemennya memecat salah satu agen kami karena pandangan politiknya jelas-jelas salah," demikian pernyataan WME dikutip dari BBC.

Faktanya, David Levy berhenti bekerja sama dengan Dua Lipa sejak 2019.

Dalam sebuah pernyataan, Dua Lipa mengkritik upaya Levy untuk membungkam Kneecap.

Namun, artikel yang dibuat sengaja memprovokasi untuk memicu perpecahan di dunia maya.

"Saya tidak membenarkan tindakan David Levy atau eksekutif musik lainnya terhadap seorang artis yang menyuarakan kebenaran mereka," tulis Dua Lipa.

Ia mengatakan, selalu mendukung Palestina. Namun, mengeksploitasi tragedi global untuk memperlaris surat kabar, menurut Dua Lipa, sangat meresahkan.

Dikutip dari The Guardian, WME mengakui bahwa Levy berperan dalam awal karier Dua Lipa dan tetap menjadi bagian dari timnya sebagai penasihat hingga awal 2025. Namun sudah pindah ke proyek lain.

Belakangan, Daily Mail telah memperbarui beritanya, sekaligus mengoreksi kesalahan sebelumnya yang mengklaim Levy adalah manajer Dua Lipa.

Manajer Dua Lipa adalah ayahnya sendiri, Dukagjin Lipa, yang telah bekerja sejak 2022.

Narasi mengenai Dua Lipa memecat manajernya karena tidak pro-Palestina dan berupaya membungkam musisi pendukung kemerdekaan Palestina merupakan informasi keliru.

Agensi WME dan Dua Lipa membantah kabar tersebut.

Manajer Dua Lipa adalah ayahnya sendiri. Sementara, David Levy yang disebut dalam narasi yang beredar bukanlah manajer dan telah memutus kerja sama sejak 2019.

Tim Periksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari sumber kabar tersebut dengan memasukkan kata kunci “pom bensin Shell resmi tutup dan hengkang dari Indonesia pada 2026” di mesin pencarian Google. Tidak ditemukan berita resmi atas klaim tersebut.

Namun ditemukan sebuah artikel dari CNN Indonesia dengan judul “Shell Tetap Jual BBM di RI Meski Lepas Bisnis SPBU” pada Sabtu (27/9/2025). Dikutip dari artikel tersebut. Vice President Corporate Relations, Shell Indonesia Susi Hutapea mengatakan BBM Shell akan tetap ada di Indonesia. Namun, SPBU yang menjualnya bukan lagi dikelola perusahaannya melainkan Citadel Pacific Limited dan Sefas Group melalui perjanjian lisensi merek atau franchise (waralaba).

Melalui website resminya, management Shell Indonesia juga menekankan setelah proses pengalihan kepemilikan ini selesai, merek Shell akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek.

Unggahan berisi klaim “pom bensin Shell resmi tutup dan hengkang dari Indonesia pada 2026” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube Kompas.com “Kejagung Geledah Ditjen Migas ESDM, 5 Dus Dokumen dan 15 Ponsel Disita”.
Dalam video yang tayang Selasa (11/2/2025) itu, diketahui kalau Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) kurang lebih selama 7 jam pada Senin (10/2/2025). Penggeledahan dilakukan untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Bahlil jadi tersangka korupsi migas” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke beberapa artikel dan berita.
Pertama, berita tempo.co “Dugaan Korupsi Pertamina, Bahlil: Kami Menghargai Proses Hukum yang Berjalan” yang tayang Rabu (26/2/2025). Laporan ini menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret nama petinggi anak usaha PT Pertamina (Persero).
Kedua, artikel money.kompas.com “Daftar 18 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Termasuk Riza Chalid” yang diperbarui pada Sabtu (12/7/2025). Artikel ini menyebut bahwa Kejagung telah menetapkan 18 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di tubuh PT Pertamina (Persero). Dalam artikel ini, tidak tertulis nama Menteri Bahlil sebagai tersangka kasus korupsi tersebut.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Menteri ESDM Bahlil jadi tersangka korupsi migas”.

Unggahan video berisi klaim “Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi tersangka kasus korupsi migas” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri konten tersebut menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 98,1 persen.
TurnBackHoax lalu memeriksa nomor WA (0813-6930-6759) yang tertera dalam narasi unggahan. Hasilnya, tidak ada informasi yang berhubungan dengan Gibran maupun program promo motor murah.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Gibran promo motor murah” dan menelusuri akun Instagram “gibran_rakabuming” milik Wapres Gibran. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Wapres Gibran promosikan program motor murah”.

Unggahan video berisi klaim “Wapres Gibran promosikan program motor murah” merupakan konten palsu (fabricated content).