Tirto melakukan penelusuran soal asal usul poster tersebut menggunakan fitur reverse image search dari Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke poster identik yang diunggah di situs Bisnis.com dalam artikel berjudul “Pertaruhan Prabowo di BPI Danantara” yang tayang pada Kamis (17/2/2025).

Artikel tersebut menampilkan infografik poster yang identik dengan yang diunggah oleh sejumlah akun di media sosial itu. Meski begitu, dalam infografik yang diunggah Bisnis.com, tidak terdapat foto tokoh-tokoh seperti dalam klaim unggahan yang tersebar, termasuk foto Kaesang yang diklaim menduduki posisi di Holding Operasional Danantara.

Poster tersebut hanya menampilkan struktur organisasi Danantara yang memuat sejumlah jabatan dan tugas yang bersumber dari draf Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa (4/2/2025). Tidak ada foto dan nama tokoh yang menduduki jabatan tersebut.

Bisnis.com, dalam artikel berjudul “CEK FAKTA: Viral Thomas Djiwandono hingga Kaesang Masuk Struktur Danantara” juga telah memberikan klarifikasi terkait poster yang menampilkan Kaesang diklaim menduduki posisi di Holding Operasional Danantara.

Media tersebut memastikan bahwa poster yang memuat Kaesang itu merupakan hoaks. Poster itu memanipulasi poster asli yang dibuat oleh Tim Artistik Bisnis Indonesia sebagai ilustrasi dari artikel "Pertaruhan Prabowo di BPI Danantara" yang disebut di atas.

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, dalam cuitan di akun X nya, juga menyinggung isu yang mengeklaim bahwa Kaesang menduduki posisi Holding Operasional Danantara, seperti dalam unggahan poster yang beredar.

Raja Juli membantah bahwa ketua umum partainya tersebut bergabung dalam kepengurusan Danantara dan menyatakan bahwa informasi yang beredar tentang klaim itu adalah hoaks.

“Banyak pertanyaan: Mas Kaesang bergabung di Danantara seperti banyak meme/poster yang beredar? Jawabannya: tidak. Itu hanya gosip dan hoax yang diada-adakan dengan tujuan tertentu,” ujarnya seperti dikutip dari cuitannya, Senin (24/2/2025).

Menukil laporan Tempo, Kaesang sendiri juga telah membantah klaim yang menyatakan dirinya masuk dalam struktur organisasi Danantara.

"Tidak ada, tidak ada," kata Kaesang singkat saat ditanya apakah dirinya masuk dalam struktur organisasi Danantara seperti yang diberitakan Tempo, Senin (24/5/2025).

Nama Kaesang sendiri memang tidak ada dalam susunan struktur organisasi Danantara yang telah diresmikan. Posisi kepala Holding Operasional Danantara, yang diklaim dijabat Kaesang, diisi oleh Dony Oskaria.

Mengutip laporan Tirto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Danantara akan dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, sebagai Group CEO.

Rosan dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer/Holding Investasi (COO) dan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, sebagai Chief Operating Officer/Holding Operasional (COO).

"Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Dony Oskaria," kata Hasan Nasbi saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

Rosan Roeslani menyebut bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengelola investasi, Danantara dibentuk dengan struktur organisasi berlapis, mulai dari dewan pengawas, dewan penasihat, hingga komite pengawas.

"Juga ada komite audit, komite investasi, dan masih ada lagi untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," kata Rosan Senin (24/2/2025) dikutip dari Antara.

Presiden Prabowo menunjuk Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai Ketua Dewan Pengawas didampingi dengan Wakil Ketua Dewan Pengawas, Muliaman Hadad. Adapun Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menduduki posisi anggota Dewan Pengawas.

Susunan lengkap pengurus Danantara dapat dilihat di sini.

Hasil penelusuran fakta menunjukan unggahan poster yang menampilkan foto Kaesang yang diklaim menduduki posisi pimpinan Holding Operasional Danantara merupakan hasil manipulasi (altered photo).

Poster yang disertakan dalam klaim unggahan merupakan poster milik Bisnis.com dalam artikel berjudul “Pertaruhan Prabowo di BPI Danantara” yang tayang pada Kamis (17/2/2025). Poster tersebut dimanipulasi dengan cara menambahkan foto Kaesang pada jabatan pimpinan Holding Operasional Danantara.

Poster tersebut aslinya hanya menampilkan struktur organisasi Danantara yang memuat sejumlah jabatan dan tugas yang bersumber dari draf Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa (4/2/2025), yang diilustrasikan oleh Bisnis.com. Tidak ada foto dan nama tokoh yang menduduki jabatan tersebut.

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), seperti yang tertulis dalam klaim tersebut, saat ini telah berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sementara, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), seperti yang juga tertulis dalam klaim tersebut, saat ini telah melebur dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN-PAUD) menjadi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut BAN-PDM adalah badan yang melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan professional.

Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Beberapa tautan tersebut mengarahkan ke halaman situs dengan tampilan yang mirip. Tautan tersebut berisi kolom formulir yang memintakan nama dan nomor telepon pengguna.

Halaman situs tersebut juga memuat beberapa logo badan atau kementerian, di antaranya BAN-PDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi), dan lain sebagainya.

Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon.

Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian (1, 2,3) menunjukkan, tautan-tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terkait dengan situs resmi Kemendikdasmen dan BAN-PDM, dua instansi yang bertanggung jawab terhadap rekrutmen asesor pendidikan.

Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Salah satu situs bahkan terlacak berlokasi di Amerika Serikat (AS) dengan domain utama bernama indowave.vercel.app. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising atau pencurian data pribadi.

Lebih lanjut, kami mencari informasi ke situs resmi Kemendikdasmen dan BAN-PDM untuk memverifikasi kebenaran klaim soal rekrutmen asesor pendidikan ini.

Melalui penjelasan dalam situs resmi, BAN-PDM secara tegas telah membantah adanya rekrutmen asesor sekolah/madrasah seperti yang berseliweran di media sosial ini. Instansi itu menyatakan informasi tersebut sebagai hoaks.

“Penggunaan logo BAN-S/M dan/atau BAN-PDM serta sampul panduan akreditasi yang diedit pada akun-akun tersebut tidak ada kaitannya dengan BAN-PDM,” bunyi keterangan resmi BAN-PDM.

BAN-PDM mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika mendapatkan atau menerima informasi yang mencurigakan mengenai rekrutmen asesor, akreditasi, dan sebagainya yang berpotensi merugikan, seperti scam atau tindak penipuan.

Sampai saat ini, BAN-PDM belum mengumumkan penyelenggaraan rekrutmen asesor tahun 2025. Adapun informasi resmi mengenai rekrutmen calon asesor dan/atau akreditasi dapat diakses melalui web resmi BAN-PDM (www.ban-pdm.id) dan akun Instagram resmi BAN-PDM (ban.pdm).

Hasil pemeriksa fakta menunjukkan informasi soal rekrutmen lowongan pekerjaan sebagai asesor sekolah dan madrasah yang mencatut nama Kemendikdasmen dan BAN-PDM bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan di yang terdapat di unggahan Facebook mengarahkan ke situs yang tidak terkait sama sekali dengan Kemendikdasmen dan BAN-PDM. Pihak BAN-PDM juga telah memastikan bahwa informasi rekrutmen asesor sekolah dan madrasah yang tersebar di media sosial adalah hoaks.

Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa PLN tidak mengadakan program diskon tarif listrik 50 persen untuk periode Maret-April 2025.

PLN telah memastikan bahwa periode diskon tarif listrik 50 persen yang diadakan pada Januari-Februari 2025 tidak akan diperpanjang.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, program promo diskon listrik tetap akan berakhir pada 28 Februari 2025.

"Paket stimulus ini merupakan kebijakan pemerintah. Program ini diberlakukan pada Januari dan Februari 2025 saja," kata Greg, seperti diberitakan Kompas.com, 24 Februari 2025.

Terkait alasan program diskon listrik 50 persen tak diperpanjang, Greg menyebut, karena menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024, pemberian diskon 50 persen telah ditetapkan diberlakukan kepada pelanggan rumah tangga PLN daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA hanya selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.

Greg pun mengingatkan, setelah program diskon berakhir, tarif listrik pada pelanggan pascabayar dan prabayar akan kembali normal.

"Setelah berakhirnya masa diskon, maka per tanggal 1 Maret 2025 tarif listrik berlaku normal sesuai dengan ketetapan tarif adjusment Triwulan I tahun 2025," tuturnya.

Sementara itu, tautan yang diklaim untuk mengakses diskon tarif listrik PLN periode Maret-April 2025 mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan nomor akun Telegram. Situs itu kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mengakses diskon tarif listrik PLN periode Maret-April 2025 adalah hoaks.

PLN telah memastikan bahwa periode diskon tarif listrik 50 persen yang diadakan pada Januari-Februari 2025 tidak akan diperpanjang.

Sementara, tautan yang disebar mengarah ke sebuah situs yang kemungkinan besar merupakan modus phishing, karena meminta data pribadi pengunjung.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek akun media sosial asli Lesti Kejora untuk memverifikasi kebenaran informasi bantuan dana Rp 20 juta tersebut.

Di akun Instagram @lestikejora (terverifikasi) dan akun Facebook Lesti Kejora (terverifikasi), tidak ditemukan pengumuman bantuan dana Rp 20 juta.

Unggahan itu juga disertai tautan yang terhubung dengan aplikasi pesan Facebook Messenger. Jika dibuka melalui desktop, maka akan terhubung di fitur pesan Facebook.

Namun, akun Facebook yang terhubung dengan unggahan bukanlah situs resmi yang dikelola pihak Lesti Kejora.

Informasi soal bantuan dana tersebut dapat dipastikan hoaks, bahkan diindikasi sebagai modus penipuan. Waspada, jangan asal mengikuti instruksi di pesan itu.

Sebelumnya, nama Lesti Kejora beberapa kali dicatut dalam konten hoaks terkait pembagian uang. Berbagai hoaks itu telah dibantah Kompas.com.

Misalnya, hoaks Lesti membagikan Rp 35 juta melalui nomor WhatsApp. Ada pula hoaks Lesti membagikan Rp 50 juta melalui Facebook Messenger.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bantuan dana Rp 20 juta atas nama Lesti Kejora yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Informasi tersebut tidak ditemukan di akun media sosial asli Lesti Kejora. Sebelumnya, nama Lesti telah beberapa kali dicatut untuk hoaks terkait pembagian uang.