Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, pada September 2025 tidak ditemukan informasi soal aksi demonstrasi pengemudi ojol karena ada larangan menggunakan BBM bersubsidi.

Dikutip dari Antara,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menegaskan bahwa informasi soal larangan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online itu tidak benar.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. 

"Tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol," ujar Dwi Anggia pada Rabu (24/9/2025).

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video yang beredar menggunakan Google Lens.

Hasilnya, ditemukan video serupa di akun X ini. Selain itu video  juga mirip dengan foto yang ada di laman CNBC Indonesia ini.

Video itu adalah momen ketika ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) melakukan aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2024.

Saat itu sejumlah pengemudi ojekl online menuntut pemerintah menetapkan tarif minimum untuk layanan pengantaran, baik barang maupun makanan dan minuman.

Adapun tarif layanan kurir ojek online berpatokan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2012.

Dalam Permenkominfo itu disebutkan bahwa penyelenggara layanan diberi hak untuk menentukan tarif sendiri.

Namun, selama ini perusahaan aplikasi dinilai mempermainkan tarif harga semaunya tanpa mempertimbangkan mitra ojek online.

Video yang diklaim menampilkan ribuan pengemudi ojol melakukan aksi mogok karena dilarang menggunakan BBM bersubsidi merupakan informasi tidak benar.

Peristiwa yang ada dalam video itu adalah momen ketika massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional melakukan aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2024.

Saat itu, para pengemudi ojek online menuntut pemerintah menetapkan tarif minimum untuk layanan pengantaran, baik barang maupun makanan dan minuman.

Seleksi Guru Sekolah Rakyat Tahap II 2025 telah selesai diselenggarakan pada Agustus 2025, dengan hasil kelulusan diumumkan pada 13 Agustus 2025.

"Hasil seleksi kompetensi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat Tahap II kini sudah dapat diakses," demikian pengumuman Kemensos di Instagram, 13 Agustus 2025.

Oleh karena seleksi sudah selesai, maka dapat dipastikan tautan yang diklaim untuk pendaftaran seleksi Guru Sekolah Rakyat Tahap II adalah hoaks.

Tautan tersebut juga mengarah ke situs terindikasi phishing. Situs yang dituju meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif.

Awas, jangan masukkan data pribadi apa pun ke situs tersebut. Informasi pendaftaran seleksi Guru Sekolah Rakyat dapat diperoleh dari saluran komunikasi resmi Kemensos.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran seleksi Guru Sekolah Rakyat Tahap II adalah hoaks.

Seleksi Guru Sekolah Rakyat Tahap II telah selesai diselenggarakan pada Agustus 2025. Tautan tersebut palsu dan mengarah ke situs yang terindikasi phishing.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “israel wall out di sidang pbb 2025” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke berita metrotvnews.com yang berjudul “Israel dan AS Absen dalam Sidang Majelis Umum PBB Pengakuan Kedaulatan Palestina” yang terbit pada Selasa (23/9/2025).

Dilansir dari artikel ini, kursi delegasi Israel terlihat kosong dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin, 22 September 2025. Tidak ada perwakilan yang terlihat sama sekali dalam barisan kursi tersebut.

Sebelumnya, Israel memang sudah menyatakan bakal absen. Alasannya, diselenggarakannya forum itu bertepatan dengan peringatan tahun baru Yahudi. Duta Besar Israel di PBB Danny Danon menyayangkan Dewan Keamanan PBB menggelar forum bertepatan dengan peringatan tahun baru Yahudi.

Unggahan video berisi klaim “Israel ngambek dan keluar dari sidang PBB ketika hampir semua negara sepakat jika Palestina merdeka” merupakan konten menyesatkan (Misleading Content).

TurnBackHoax menelusuri laman PLN (pln.co.id) dan menemukan daftar media sosial resmi yang dikelola PLN, yakni:
X "PT PLN Persero"
YouTube "PTPLNPersero"
Instagram “pln_id”
Dengan demikian, akun TikTok “pln_gratis35” bukanlah media sosial resmi PLN. Tautan di bio akun tersebut juga tidak mengarah ke laman resmi, justru meminta warganet untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram.

Akun dan unggahan dari platform TikTok berisi klaim “penawaran listrik gratis dari PLN” merupakan konten tiruan (impostor content).