Untuk mengecek asal muasal rekaman, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Adian Napitupulu orasi PDIP”. Dari situ kami menemukan sejumlah klip identik dari beberapa angle.

Hasil pencarian teratas mengarahkan ke video berikut dari kanal YouTube Kompas TV, pada Jumat (21/2/2025). Berdasar keterangan deskiripsi video, disebutkan Adian melakukan orasi didepan para anggota PDI Perjuangan usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Video tersebut diambil pada Kamis (20/2/2025).

Dalam rekaman aslinya, Adian mengatakan kepada para kader hingga simpatisan PDIP agar menunggu arahan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri usai penahanan Hasto. Sepanjang video, tidak ada pernyataan Adian soal demo RUU TNI.

Pengambilan rekaman Adian orasi dari angle lain juga bisa dilihat di siaran YouTubeViva.co.id berikut.

“Kita ingin katakan kepada semua orang, musuh kita bukan KPK, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara bukan siapa-siapa, musuh utama kita ketidakadilan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk orang,” kata Adian dalam klip asli. Bagian tersebut dipotong di video yang tersebar di media sosial.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa video yang beredar diberi narasi yang tidak sesuai dengan konteks aslinya.

Mengenai sikap PDIP terhadap RUU TNI, Megawati pernah secara tegas mengkritik rencana revisi UU TNI dan Polri. Menukil Tempo, Megawati menilai revisi UU TNI dan RUU Polri hendak menyetarakan kedua institusi tersebut dan bakal mengembalikan dwifungsi ABRI.

Padahal, kata Megawati, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. la pun lantas tegas menolak revisi tersebut.

Meski kemudian, PDIP kemudian mendukung pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025 lalu. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun menjelaskan UU TNI saat ini mengedepankan supremasi sipil dan menjunjung demokrasi. Dia mengeklaim bahwa UU TNI sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, video politisi PDIP, Adian Napitupulu, melakukan orasi yang diklaim berhubungan dengan demo RUU TNI bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Klip itu identik dengan pemberitaan dari sejumlah media pada 21 Februari 2025 lalu. Salah satunya, siaran kanal YouTube Kompas TV, yang menjelaskan kejadian dalam video adalah Adian melakukan orasi usai Sekjen PDIP, Hasto ditahan KPK.

Dalam rekaman aslinya, Adian mengatakan kepada para kader hingga simpatisan PDIP agar menunggu arahan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri usai penahanan Hasto. Sepanjang video, tidak ada pernyataan Adian soal demo RUU TNI.

Tim Riset Tirto mula-mula mencari tahu sumber artikel CNBC Indonesia yang dicatut dalam unggahan. Dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik lewat Google Image, kami menemukan artikel CNBC dengan tanggal terbit dan penulis yang sama, judulnya “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”.

Tirto tidak menjumpai adanya artikel CNBC Indonesia dengan judul seperti yang terlampir dalam unggahan, saat melakukan penelusuran di kolom pencarian laman media tersebut. Itu artinya, tajuk artikel tersebut telah disunting dan disesuaikan dengan isu yang dibingkai. Dalam artikel aslinya pun tak ada pembahasan mengenai kas negara atau pun permintaan sumbangan dari pemerintah kepada rakyat.

Wamenaker, Noel, dalam laporan asli menyatakan sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Hal itu lantaran tindakan pemalakan bisa merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.

Kata Noel, pemerintah akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap pelaku usaha.

"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Noel dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip CNBC, Rabu (26/3/2024).

Saat Tirto melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Wamenaker minta sumbangan karena kas negara kosong”, kami pun tak menemukan pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi ini justru telah dinyatakan tidak benar pula oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menyoal kas negara, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Dari total efisiensi itu, sebanyak Rp256,10 triliun berasal dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L), sementara Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Arahan tersebut tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Namun, tak ada keterangan resmi dari pemerintah bahwa rakyat perlu menyumbang uang karena pemerintah kekurangan dana.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tangkapan layar artikel CNBC Indonesia soal Wamenaker minta sumbangan ke rakyat karena kas negara kosong bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Judul artikel asli dari gambar yang beredar yakni “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”. Dalam artikel aslinya tak ada pembahasan mengenai kas negara atau pun permintaan sumbangan dari pemerintah kepada rakyat.

Wamenaker, Noel, dalam laporan asli menyatakan sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Narasi yang berseliweran telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video Prabowo tersebut menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini. Video itu diambil pada 2019 sebelum Prabowo menjadi presiden.

Diberitakan Kompas.com, Prabowo melontarkan pernyataan itu saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2019.

Saat itu, Prabowo yang maju sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2019 mengatakan bahwa media sebagai pihak yang ikut merusak demokrasi.

"Para media, hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu," kata Prabowo yang langsung disambut riuh pada buruh.

"Kami bukan kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau yah. Hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan," sambung Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah ia menyampaikan bahwa kebohongan, kecurangan, kekayaan Indonesia yang diambil, serta penindasan terhadap rakyat harus disudahi.

Setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai presiden, Prabowo berkomitmen terhadap kebebasan pers sebagai syarat mutlak demokrasi.

Dia mengakui bahwa pers kadang menghadirkan pemberitaan bersifat kritik yang pedas, namun dia tetap berterima kasih dengan kritik itu.

"Pers yang bebas dan vital adalah syarat mutlak demokrasi. Walaupun kadang pedas di telinga, tapi tetap terima kasih kepada pers media kita," kata Prabowo di kantor KPU, Jakarta, pada 24 April 2024, dilansir dari laman CNN Indonesia.

Kekhawatiran akan belenggu terhadap kebebasan pers kemudian muncul setelah kantor dan jurnalis Tempo mendapat teror berupa kiriman kepala babi dan sejumlah tikus tanpa kepala.

Teror itu kemudian ditanggapi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dengan canda. Hasan mengatakan, kepala babi itu "dimasak saja" saat ditanya wartawan.

Respons itu menuai kritik, karena pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan dianggap tidak pantas diucapkan, apalagi sebagai representasi presiden.

Menanggapi pernyataan Hasan Nasbi, Prabowo mengakui bahwa pernyataan itu sebagai keteledoran.

"Itu ucapan yang menurut saya teledor, keliru, saya kira beliau menyesal," ujar Prabowo.

Video yang mengeklaim Presiden Prabowo memperingatkan media untuk berhati-hati dibagikan dengan konteks keliru. Video itu diambil pada 2019, sebelum Prabowo menjadi presiden. 

Prabowo yang saat itu maju sebagai capres di Pilpres 2019 menyebut media massa sebagai salah satu pihak yang ikut merusak demokrasi. 

Hal itu disampaikan Prabowo ketika berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2019.

Akan tetapi, setelah terpilih sebagai presiden, Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebebasan pers.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com pada akhir Maret 2025 tidak ditemukan informasi terjadi gempa besar di Nepal. 

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube Nippon TV News 24 Japan yang diunggah pada 5 Februari 2024. Video bisa dilihat pada detik ke-41.

Video itu adalah momen ketika gempa bumi dahsyat menghantam Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa, Jepang yang kemudian diikuti dengan tsunami.

Dikutip Nippon.com, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa pada 1 Januari 2024. 

Berdasarkan pengumuman pemerintah Jepang, bencana tersebut mengakibatkan hampir 500 korban jiwa, termasuk kematian yang disebabkan karena kesulitan evakuasi.

Video yang diklaim menampilkan gempa bumi di Nepal pada Maret 2025 tidak benar atau hoaks.

Faktanya, video asli memperlihatkan gempa bumi di Prefektur Ishikawa, Jepang pada Januari 2024.