Tempo memverifikasi konten dengan pencarian gambar terbalik dan sumber-sumber pemberitaan kredibel. Hasilnya, meski memang benar ada demonstrasi ribuan warga mendesak Bupati Pati mundur, namun video tersebut bukan warga Jakarta yang akan berpartisipasi dalam demonstrasi di Pati.

Video yang sama sudah beredar sejak 1 Januari 2024, diunggah oleh akun Tiktok @jkt.info. Dalam keterangannya, peristiwa tersebut adalah antrian mengular warga yang ingin masuk ke Stasiun MRT Bundaran HI, usai merayakan malam tahun baru 2024.



Video dengan sudut pengambilan yang sama juga diambil oleh akun @acidado_. Dalam video yang diunggah pada 1 Januari 2024 dini hari itu, ia memberi keterangan “POV malam tahun baru ke HI. Rame poll”. 

Nuansa di sekitar keramaian memperlihatkan arsitektur dan penanda jalan yang sama, yakni Stasiun MRT Bundaran HI.

Duduk Perkara Demo Pati Menuntut Bupati Pati Sudewo

Dilansir dari Tempo, unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Walaupun kenaikan tarif itu masih masuk batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak--karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen--warga tetap menolak.

Masyarakat juga menilai pernyataan Bupati Pati Sudewo yang mempersilakan warga Pati untuk berunjuk rasa, menyakiti hati masyarakat. “Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial. Ia bahkan menantang masyarakat untuk tak hanya mengerahkan 5 ribu pendemo, bahkan atau 50 ribu massa berdemonstrasi. “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” ucap dia.

Warga Pati akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati. Donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.

Pada Rabu pagi, 13 Agustus 2025, massa peserta demo Pati berdatangan memenuhi Alun-Alun Pati. Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri buntut sejumlah keputusannya yang ditentang masyarakat.

Peserta demo diperkirakan mencapai ribuan orang dan berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Pati. Mereka datang naik sepeda motor hingga mobil bak terbuka. Sepanjang perjalanan ke lokasi unjuk rasa, mereka mengibarkan bendera dan spanduk bertulisan berbagai tuntutan.

Meski begitu, Bupati Pati Sudewo mengatakan enggan mundur. Menurutnya, ia telah dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sempat meminta maaf di depan massa aksi dan mengatakan bakal memperbaiki cara kepemimpinannya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim 10 ribu warga Jakarta bersiap mengikuti aksi menuntut Bupati Pati turun di Pati adalah keliru.

Hasil penelusuran TIMES Indonesia menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar alias hoaks. 

Pertama, mengacu pada situs resmi PLN dan kanal media sosial resminya, tidak ditemukan informasi apapun mengenai program pembagian token listrik gratis senilai Rp250 ribu dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80. 

Kedua, memang ada promo resmi bertajuk "Tambah Daya Tambah Merdeka" yang berlangsung pada 10–23 Agustus 2025. Namun, promo ini terkait penambahan daya listrik, bukan pembagian token listrik gratis. 

Ketiga, tautan yang dibagikan dalam unggahan di Facebook tersebut mengarahkan ke sebuah situs yang menampilkan formulir pendaftaran palsu. Formulir itu meminta data pribadi seperti nama lengkap, alamat/domisili, usia, jenis kelamin, serta nomor telepon yang terhubung dengan Telegram. Hal ini berpotensi disalahgunakan untuk tindakan penipuan atau pencurian data pribadi. 

Beberapa media mainstream, seperti Tirto.id juga telah membantah klaim tersebut melalui artikel "Hoaks Token Listrik Gratis dari PLN dalam Rangka HUT ke-80 RI"  (https://tirto.id/hoaks-token-listrik-gratis-dari-pln-dalam-rangka-hut-ke-80-ri-hfJu), yang menegaskan bahwa informasi ini menyesatkan.

Klaim bahwa PLN membagikan token listrik gratis senilai Rp250 ribu dalam rangka HUT ke-80 RI termasuk konten menyesatkan. Tidak ada informasi resmi dari PLN terkait program tersebut, dan tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi PLN. 

TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi PLN sebelum membagikan atau mempercayai klaim di media sosial.

Narasi yang mengeklaim Singapura membangun penjara apung di laut merupakan informasi tidak benar atau hoaks. 

Departemen Pemasyarakatan Singapura (SPS) menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana ataupun pembicaraan terkait pembangunan penjara apung. 

Adapun tongkang yang ada di dalam video bukan penjara, melainkan kapal penginapan Bibby Stockholm yang disewa Pemerintah Inggris untuk menampung para pencari suaka laki-laki.

Dikutip dari Tribun Timur, video yang dikaitkan dengan hal mistis tersebut sempat membuat masyarakat di Desa Tongke-Tongke cemas.

Namun, setelah ditelusuri oleh kepolisian, diketahui bahwa video itu merupakan hasil rekayasa. 

“Video itu hoaks,” ujar Kapolsek Sinjai Timur, Iptu Muhsin. 

Menurut Iptu Muhsin, pembuat video merupakan warga setempat bernama Andi Khaeril Muttaqin (23). Saat dimintai keterangan, Andi mengaku membuat video itu hanya sekadar iseng. 

Suara ketukan pintu dalam video sengaja ditambahkan agar konten itu seolah kejadian nyata. 

"Jadi suara ketukan pintu itu hanya editan yang dibuat pelaku," kata Iptu Muhsin. 

Polisi kemudian memberikan sanksi kepada Andi berupa teguran tertulis. Andi juga menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Video yang diklaim menampilkan ketukan pintu misterius di rumah warga Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai pada 8 Agutus 2025 merupakan informasi keliru.

Faktanyta, video itu merupakan konten rekayasa yang dibuat oleh seorang warga setempat yang sekadar iseng. 

Pembuat video telah mendapat teguran dari polisi dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya itu.