Tempo membandingkan alamat tampilan website yang tautannya beredar di Facebook dengan website resmi BGN. Hasilnya ditemukan sejumlah perbedaan yang membuktikan, tautan yang disebar di Facebook itu mengarah ke website palsu. Berikut hasil perbandingannya:



Tautan yang beredar menunjukkan alamat website pendaftarancpnsbadangizinasional.asidaz.com, padahal alamat website resmi BGN adalah www.bgn.go.id. Demikian juga tampilan beranda kedua website itu berbeda. Ini  membuktikan website yang tautannya beredar di Facebook tidak resmi bahkan palsu.

Dilansir dari website resmi BGN, badan tersebut membuka 33.378 lowongan CPNS tahun 2025 yang juga disebut sebagai pendaftaran Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3.

Tenaga yang diterima melalui sejumlah tahap seleksi akan ditugaskan di dapur umum program MBG di berbagai daerah. Rekrutmen yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Syarat umum pendaftar di antaranya: Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia maksimal 30 tahun, lulusan D4/S1/S2 dari berbagai bidang keilmuan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian harus memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang prima, bebas dari penyalahgunaan narkoba, serta bagi pelamar wanita, tidak sedang dalam kondisi hamil. Syarat lainnya tidak memiliki ikatan dinas atau perjanjian kerja dengan pihak lain.

Dokumen yang harus diserahkan pendaftar adalah surat lamaran pekerjaan, scan KTP, scan Kartu Keluarga (KK), scan ijazah, SKCK, Surat Keterangan Sehat, Surat Bebas Narkoba, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Mengenai tahapan pendaftaran dan seleksi, sebagian dilakukan secara online dan beberapa tahapan lainnya offline. Berikut tahapan rekrutmen CPNS BGN 2025:

Selain itu, BGN juga membuka beberapa lowongan untuk posisi-posisi tertentu. Untuk membacanya, buka website resmi BGN.go.id, lalu klik menu Berita, kemudian klik sub menu Pengumuman.

Lowongan-lowongan itu disertai formulir resmi yang mereka sediakan. Formulir-formulir itu berbeda dengan tautan pendaftaran yang beredar di Facebook yang yang mengarah ke website palsu.

Formulir pendaftaran yang disediakan website resmi BGN meminta data dan dokumen untuk melamar kerja, dan tidak meminta nomor Telegram pendaftar. Berbeda dengan data yang diminta website palsu, yakni hanya nama lengkap, alamat domisili dan nomor Telegram aktif.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi adanya pendaftaran CPNS BGN untuk pengelola dapur umum program MBG melalui website pendaftarancpnsbadangizinasional.asidaz.com adalah klaim yang keliru.

Pendaftaran daring CPNS 2025 untuk formasi pengelola dapur umum program MBG, dibuka BGN tanggal 27 Desember 2024 sampai 15 Maret 2025, melalui website https://spp-indonesia.com/index.html.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video mahasiswa pendemo Indonesia Gelap curhat saat ditangkap polisi karena menjadi provokator tersebut tidak benar. 

Video tersebut sesungguhnya saat para mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) usai bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta saat itu, Heru Budi Hartono, di Balai Kota, Kamis, 7 Maret 2024, jauh sebelum aksi #IndonesiaGelap terjadi.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan Google Lens, mesin pencarian Google dan YouTube. Potongan video identik pernah dipublikasikan oleh akun YouTube Tribun Jakarta dengan judul “Temui Heru Budi, Mahasiswa UNJ Ini Curhat Sempat Nangis soal Pencabutan KJMU: Saya Yatim-Piatu”.



Tribun Jakarta menulis, Heru Budi Hartono mengundang sejumlah mahasiswa bertemu di kantornya, di Balai Kota Jakarta. Pertemuan tersebut membahas terkait polemik pencabutan bantuan pendidikan KJMU yang sebelumnya viral di media sosial.

Dilansir Tribunjakarta.com bahwa mahasiswi di video tersebut bernama Ni Made Puspita Dewi, 23 tahun, mahasiswi semester 6 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Ni Made mengaku sempat kaget saat melihat statusnya mendadak tak lagi terdaftar sebagai penerima KJMU. Padahal, dirinya sudah menerima bantuan KJMU sedang masih berada di semester 2.

“Ini pertama kali saya kena dampak, biasanya saya dapat terus,” ucapnya di Balai Kota sembari meneteskan air mata lantaran khawatir putus sekolah akibat tak bisa membayar uang kuliah.

Tempo melansir bahwa Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan KJMU saat itu akan terus berjalan seiring dengan proses pembersihan dan pemadanan data secara bertahap.

Hal itu diungkapkan Heru usai bertemu sejumlah mahasiswa penerima manfaat KJMU  dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto di Balai Kota Jakarta.

Aksi Indonesia Gelap

Mahasiswa dan masyarakat sipil melebur dalam aksi demo Indonesia Gelap yang digelar kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025. Aksi ini menjadi aksi serentak yang digelar di berbagai daerah di Indonesia untuk merespons kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak pro rakyat kecil.

Terlihat pelbagai macam atribut kampus yang massa aksi pakai. Mulai dari almamater berwarna hijau, ungu, hingga merah. Selain itu juga ada poster-poster penghias unjuk rasa dengan slogan-slogan kritikan terhadap pejabat pemerintahan.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggagas aksi ini untuk menyuarakan kekhawatiran serta kekecewaan terhadap kebijakan negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Situasi negara dinilai sudah “makin gelap” akibat kebijakan-kebijakan yang ada.

Sebelumnya, beberapa daerah seperti Solo, Bandung, dan Surabaya menggelar aksi pada Rabu, 19 Februari 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim video mahasiswi provokator aksi Indonesia gelap ditangkap adalah keliru.

Melansir hasil penelusuran fakta Turnbackhoax.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo memasukkan kata kunci “Prabowo turunkan militer lawan Malaysia” ke mesin pencari Google. Hasilnya, tak ditemukan sumber kredibel yang mendukung kebenaran klaim.

Hasil pencarian teratas yang ditemukan mengarah ke pernyataan resmi pemerintah dan pemberitaan media online sebagai berikut:

Kementerian Sekretariat Negara RI “Penembakan WNI di Malaysia, Presiden Prabowo Percaya Investigasi akan Transparan”.

Dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa Presiden Prabowo dan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, telah membicarakan isu ini saat kunjungan kenegaraan Prabowo pada Senin (27/1/2025). Hasilnya, Prabowo percaya pemerintah Malaysia menyelesaikan isu ini secara transparan.

kompas.com “Prabowo Sudah Bahas Kasus 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia dengan Anwar Ibrahim”. Dalam artikel berita yang tayang Kamis (30/1/2025) itu, diinformasikan bahwa langkah pemerintah Indonesia adalah memulangkan WNI yang ditembak dan mengimbau WNI lain untuk tidak melakukan kegiatan ilegal di negara lain.

TurnBackHoax kemudian berusaha menemukan konteks asli foto yang digunakan dalam foto sampul (thumbnail) dengan memanfaatkan Google Lens. Diketahui, foto tersebut merupakan hasil suntingan dari sejumlah dokumentasi yang tayang pada Senin (5/10/2015), yakni:

VIVA “PDIP: Kesatupaduan 3 Matra TNI Harus Semakin Kokoh”, danantaranews.com “President Jokowi urges military to boost professionalism”

Isi dari video berdurasi 3 menit 32 detik tersebut hanya menjelaskan isu penembakan 5 WNI di Malaysia dan informasi mengenai pertemuan Prabowo dan PM Malaysia. Tidak ada narasi mengenai Prabowo langsung turunkan militer untuk melawan Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi klaim “Prabowo kerahkan militer imbas WNI ditembak mati polisi Malaysia” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Cek Fakta Suara.com lantas melakukan penelusuran fakta lewat mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci “Megawati pecat Bupati Brebes dari kader PDIP karena ikut retret”. Hasilnya, tak didapati informasi maupun pemberitaan yang tepercaya terkait klaim yang disampaikan.

Melansir antaranews.com, Bupati Brebes yang merupakan kader PDIP memutuskan tetap mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang meski terdapat instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah pada Selasa (25/2/2025) menyampaikan bahwa Megawati tidak pernah melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang.

Lebih lanjut, Basarah menegaskan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya meminta agar keberangkatan ke Magelang dari masing-masing daerah ditunda untuk sementara waktu.

Dijelaskan pula bahwa Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kader partainya yang telah dilantik sebagai kepala daerah dan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, agar dapat mengikuti retret angkatan kedua.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa video berisi klaim “Megawati pecat Bupati Brebes dari kader PDIP karena ikut retret” merupakan konten yang menyesatkan.