Jakarta (ANTARA/JACX) – Presiden Prabowo Subianto diklaim telah memberikan wewenang kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pemberantasan praktik judi online (judol) di Tanah Air.
Narasi tentang Kepala Negara itu termuat dalam sebuah grafis yang beredar di Facebook pada Oktober 2025.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelimpahan wewenang ke TNI ini dilakukan lantaran Presiden Prabowo telah kehilangan kepercayaan terhadap kinerja Polri terkait penanganan judol.
Berikut narasi yang dibubuhkan dalam unggahan di Facebook:
"KABAR BAIK...!
Geger.. Prabowo Akhirnya Akan Percayakan Pemberantasan Judol Penyeludupan Kepada Tni Karena Polisi Tidak Bisa Dipercaya
Polisi Sekarang Tugas Nya Nangkap Maling Dan Nangkap Begal Saja
Siap2 Tni Akan Menggunduli Oknum Polisi Yng Menjadi Baking Judol Dll
tanggapannya gimana menurut kalian..??,".
Namun, benarkah Presiden Prabowo alihkan pemberantasan judol dari Polri ke TNI?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(GFD-2025-29678) Hoaks! Prabowo alihkan pemberantasan judol dari Polri ke TNI
Sumber:Tanggal publish: 27/10/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Faktanya, penanganan dan pemberantasan judol di Indonesia tidak pernah menjadi wewenang tunggal sebuah instansi.
Ketegasan Presiden Prabowo Subianto terkait judol telah disuarakannya pada November 2024. Kala itu, Polri mengungkap keterlibatan beberapa oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judol, hanya sepekan setelah Presiden Prabowo dilantik.
Prabowo pun dengan tegas meminta kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih agar tidak "mem-backing" para pelaku dan bandar judi online, dilansir berita Antara ini.
Budi Gunawan, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polkam, menindaklanjuti pengungkapan kasus tersebut dengan membentuk Desk Khusus Penanganan Judi Online pada 4 November.
Desk ini dikomandoi oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dibersamai oleh Komdigi, sebagaimana dimuat di berita ini.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ANTARA juga mencatat, TNI membentuk satgas berantas judi online pada bulan yang sama. Namun, pemantauan satgas tersebut hanya diberlakukan pada internal TNI.
Bahkan, dalam perkembangannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) hingga Kementerian Sosial (Kemensos) juga terlibat dalam penanganan dan pemberantasan judol.
Pernyataan Presiden Prabowo soal pengalihan wewenang pemberantasan judol dari Polri ke TNI juga tidak ditemukan sumber resminya.
Oleh karena itu, narasi di Facebook dapat disebut sebagai informasi salah atau hoaks.
Klaim: Prabowo alihkan pemberantasan judol dari Polri ke TNI
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ketegasan Presiden Prabowo Subianto terkait judol telah disuarakannya pada November 2024. Kala itu, Polri mengungkap keterlibatan beberapa oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judol, hanya sepekan setelah Presiden Prabowo dilantik.
Prabowo pun dengan tegas meminta kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih agar tidak "mem-backing" para pelaku dan bandar judi online, dilansir berita Antara ini.
Budi Gunawan, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polkam, menindaklanjuti pengungkapan kasus tersebut dengan membentuk Desk Khusus Penanganan Judi Online pada 4 November.
Desk ini dikomandoi oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dibersamai oleh Komdigi, sebagaimana dimuat di berita ini.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ANTARA juga mencatat, TNI membentuk satgas berantas judi online pada bulan yang sama. Namun, pemantauan satgas tersebut hanya diberlakukan pada internal TNI.
Bahkan, dalam perkembangannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) hingga Kementerian Sosial (Kemensos) juga terlibat dalam penanganan dan pemberantasan judol.
Pernyataan Presiden Prabowo soal pengalihan wewenang pemberantasan judol dari Polri ke TNI juga tidak ditemukan sumber resminya.
Oleh karena itu, narasi di Facebook dapat disebut sebagai informasi salah atau hoaks.
Klaim: Prabowo alihkan pemberantasan judol dari Polri ke TNI
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
- https://web.facebook.com/search/top/?q=Geger..%20Prabowo%20Akhirnya%20Akan%20Percayakan%20Pemberantasan%20Judol%20Penyeludupan%20Kepada%20Tni%20Karena%20Polisi%20Tidak%20Bisa%20Dipercaya
- https://www.metrotvnews.com/read/b7WCYvLw-menko-polkam-bentuk-desk-khusus-penanganan-judi-online-masa-kerja-3-bulan
(GFD-2025-29677) Hoaks! Prabowo bentuk tim audit subsidi BBM Pertamina
Sumber:Tanggal publish: 27/10/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video di TikTok menyatakan Presiden Prabowo membentuk tim untuk mengaudit subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina.
Video itu juga menarasikan bahwa harga dasar Pertalite adalah Rp4.000, sementara harga jual saat ini Rp10.000.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“PRESIDEN PRABOWO MEMBENTUK TIM AUDIT SUBSIDI BBM
HARGA DASAR PERTALITE ADALAH RP 4000”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Prabowo bentuk tim audit subsidi BBM Pertamina?
Video itu juga menarasikan bahwa harga dasar Pertalite adalah Rp4.000, sementara harga jual saat ini Rp10.000.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“PRESIDEN PRABOWO MEMBENTUK TIM AUDIT SUBSIDI BBM
HARGA DASAR PERTALITE ADALAH RP 4000”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Prabowo bentuk tim audit subsidi BBM Pertamina?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi ataupun pernyataan resmi pemerintah mengumumkan pembentukan tim audit subsidi BBM oleh Presiden Prabowo.
Klaim harga dasar Pertalite Rp4.000 juga pernah dibantah oleh ANTARA dan Kementerian Keuangan di laman resminya.
Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak berdasar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Prabowo bentuk tim audit subsidi BBM Pertamina
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Klaim harga dasar Pertalite Rp4.000 juga pernah dibantah oleh ANTARA dan Kementerian Keuangan di laman resminya.
Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak berdasar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Prabowo bentuk tim audit subsidi BBM Pertamina
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-29676) Hoaks! Konferensi pers PSSI nyatakan Shin Tae-yong resmi kembali latih Timnas Indonesia
Sumber:Tanggal publish: 27/10/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan foto di Facebook menampilkan tangkapan layar siaran “PRESS CONFERENCE” dan mengklaim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia serta telah sepakat bekerja sama hingga 2029.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Akhirnya!! PSSI menggelar konferensi pers, malam ini dengan pelatih baru rasa lama di timnas yaitu shin Tae young mereka sepakat kerjasama hingga 2029, selamatPatah hati ke pada para pembenci stu haha welcome coah”
Namun, benarkah konferensi pers PSSI nyatakan Shin Tae-yong resmi kembali latih Timnas Indonesia tersebut?
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Akhirnya!! PSSI menggelar konferensi pers, malam ini dengan pelatih baru rasa lama di timnas yaitu shin Tae young mereka sepakat kerjasama hingga 2029, selamatPatah hati ke pada para pembenci stu haha welcome coah”
Namun, benarkah konferensi pers PSSI nyatakan Shin Tae-yong resmi kembali latih Timnas Indonesia tersebut?
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, tangkapan layar tersebut identik dengan video Buletin iNews GTV berjudul “Konferensi Shin Tae-Yong Pelatih Timnas Indonesia usai Pertandingan - BIP 20/06” yang diunggah pada 20 Juni 2023.
Dalam video itu, Shin Tae-yong memberi pernyataan usai laga FIFA Match Day Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 Juni 2023.
Video tersebut tidak memuat pengumuman resmi PSSI tentang penunjukan kembali Shin Tae-yong atau kontrak hingga 2029.
Hingga saat ini, kursi pelatih kepala Timnas Indonesia masih kosong setelah berakhirnya kerja sama dengan Patrick Kluivert menyusul kegagalan lolos Piala Dunia 2026.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta suporter untuk “move on” dari Shin Tae-yong maupun Kluivert, karena keduanya merupakan bagian dari masa lalu Timnas, sementara nama-nama kandidat baru mulai dibicarakan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"(Kedua pelatih) itu sudah masa lalu. Jadi kita harus moving forward, mencari pelatih baru, yang kita melihat kekurangan dan kelebihan STY maupun Patrick," kata Erick, dilansir dari ANTARA.
Klaim: Konferensi pers PSSI nyatakan Shin Tae-yong resmi kembali latih Timnas Indonesia
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, tangkapan layar tersebut identik dengan video Buletin iNews GTV berjudul “Konferensi Shin Tae-Yong Pelatih Timnas Indonesia usai Pertandingan - BIP 20/06” yang diunggah pada 20 Juni 2023.
Dalam video itu, Shin Tae-yong memberi pernyataan usai laga FIFA Match Day Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 Juni 2023.
Video tersebut tidak memuat pengumuman resmi PSSI tentang penunjukan kembali Shin Tae-yong atau kontrak hingga 2029.
Hingga saat ini, kursi pelatih kepala Timnas Indonesia masih kosong setelah berakhirnya kerja sama dengan Patrick Kluivert menyusul kegagalan lolos Piala Dunia 2026.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta suporter untuk “move on” dari Shin Tae-yong maupun Kluivert, karena keduanya merupakan bagian dari masa lalu Timnas, sementara nama-nama kandidat baru mulai dibicarakan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"(Kedua pelatih) itu sudah masa lalu. Jadi kita harus moving forward, mencari pelatih baru, yang kita melihat kekurangan dan kelebihan STY maupun Patrick," kata Erick, dilansir dari ANTARA.
Klaim: Konferensi pers PSSI nyatakan Shin Tae-yong resmi kembali latih Timnas Indonesia
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-29675) Hoaks! Video Megawati itu menolak penyerahan uang sitaan Rp13 triliun kepada Presiden Prabowo
Sumber:Tanggal publish: 27/10/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video 22 detik di Facebook menampilkan momen Kejaksaan Agung menyerahkan uang sitaan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) senilai Rp13 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan Presiden Prabowo Subianto hadir menyaksikan.
Pada detik ke-11, unggahan itu menyisipkan cuplikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang sedang berpidato di depan mikrofon dan berkata, “Tidak, tidak, tidak. Dan, dan itu konstitusi itu paling tinggi.”
Teks yang menyertai video berbunyi:
“purbaya dan kejagung serahkan uang sitaan 13 triliun lebih ke presiden Prabowo. Ada yang tidak tidak setuju dan gak rela”
Namun, benarkah Video Megawati ungkapkan tidak menyetujui Kejagung serahkan uang sitaan Rp13 triliun ke Prabowo tersebut?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pada detik ke-11, unggahan itu menyisipkan cuplikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang sedang berpidato di depan mikrofon dan berkata, “Tidak, tidak, tidak. Dan, dan itu konstitusi itu paling tinggi.”
Teks yang menyertai video berbunyi:
“purbaya dan kejagung serahkan uang sitaan 13 triliun lebih ke presiden Prabowo. Ada yang tidak tidak setuju dan gak rela”
Namun, benarkah Video Megawati ungkapkan tidak menyetujui Kejagung serahkan uang sitaan Rp13 triliun ke Prabowo tersebut?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, cuplikan video Megawati yang beredar berasal dari pidato penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Nusa Dua, Bali, pada 2 Agustus 2025.
Video serupa dapat diakses dalam YouTube CNN berjudul “BREAKING NEWS Pidato Megawati di Kongres PDI Perjuangan” pada menit 52:20.
Dalam pidato tersebut, Megawati membahas isu internal partai dan prinsip konstitusi. Tidak terdapat pernyataan yang merujuk pada penyerahan uang sitaan perkara korupsi kepada negara maupun kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, video di Facebook tersebut menggabungkan dua peristiwa berbeda dan diberi klaim tidak sesuai dengan konteks aslinya.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Video Megawati itu menolak penyerahan uang sitaan Rp13 triliun kepada Presiden Prabowo
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Video serupa dapat diakses dalam YouTube CNN berjudul “BREAKING NEWS Pidato Megawati di Kongres PDI Perjuangan” pada menit 52:20.
Dalam pidato tersebut, Megawati membahas isu internal partai dan prinsip konstitusi. Tidak terdapat pernyataan yang merujuk pada penyerahan uang sitaan perkara korupsi kepada negara maupun kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, video di Facebook tersebut menggabungkan dua peristiwa berbeda dan diberi klaim tidak sesuai dengan konteks aslinya.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Video Megawati itu menolak penyerahan uang sitaan Rp13 triliun kepada Presiden Prabowo
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 42/6816