Ajakan tarik tunai semua uang di bank beredar sejak awal Agustus 2025.

Narasi serupa ditemukan di akun TikTok ini pada 1 Agustus, yang mengaitkan dengan peluncuran sistem Payment ID yang yang dirancang Bank Indonesia.

Dikutip dari pewartaan Kompas.com, sistem Payment ID sempat menjadi sorotan karena dikhawatirkan akan digunakan pemerintah untuk "memata-matai" transaksi nasabah.

Kendati demikian, Bank Indonesia memastikan bahwa peluncuran Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025.

Ajakan tarik tunai disebarkan ulang oleh pengguna media sosial, hingga dikaitkan dengan gelombang aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja DPR RI dan Polri.

Lantas, beredar kekhawatiran bahwa kerusuhan di sejumlah kota-kota besar berakhir seperti Peristiwa Mei 1998.

Menurut Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, ajakan menarik semua uang dari bank-bank di Indonesia berisiko merugikan negara hingga masyarakat kecil.

"Ajakan rush di bank merugikan ekonomi dan menggerus kepercayaan terhadap stabilitas sektor keuangan," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/9/2025).

Ia meyakini ada pihak-pihak yang ingin stabilitas keuangan terganggu.

"Kalau dibiarkan, seruan tidak bertanggung jawab itu, bisa rush sampai bank-bank yang paling kecil. Kepanikan 98 jangan sampai terulang," pungkasnya.

Rush money merupakan penarikan uang oleh nasabah secara serentak dalam jumlah besar.

Pihak paling terdampak dari rush money adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka akan mengalami kesulitan akses terhadap uang tunai.

Aktivitas ekonomi di tingkat usaha kecil dan menengah (UMKM) juga akan terhambat karena tidak dapat melakukan transaksi perbankan.

"Orang kaya bisa dengan mudah memindahkan aset keuangannya ke luar negeri, bagaimana dengan masyarakat kecil dan UMKM yang butuh transaksi perbankan," ujar Bhima.

Seruan untuk menarik semua uang dari bank-bank di Indonesia pada Agustus 2025 merupakan narasi provokatif.

Unggahan di media sosial merespons rencana pemerintah menerbitkan Payment ID disebarkan ulang dan dikaitkan dengan gelombang aksi yang berlangsung pada akhir Agustus.

Penarikan uang secara serentak dan besar-besaran atau rush money justru berisiko pada stabilitas ekonomi, baik negara maupun masyarakat kecil.

Setelah ditelusuri, bangunan yang dibakar oleh massa tidak dikenal pada Sabtu (30/8/2025) malam bukan rumah dinas Emil Dardak.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, para perusuh membakar bangunan di pintu gerbang sisi barat Gedung Negara Grahadi, Surabaya yang merupakan ruang kerja Emil Dardak.

Selain ruang kerja Emil, api juga  merusak beberapa ruangan, salah satunya ruang staf Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tidak sampai di situ, kelompok tidak dikenal ini juga melakukan penjarahan di ruang wartawan yang berdekatan dengan ruang kerja Emil Dardak. 

Pembakaran itu dilakukan usai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui pengunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya sekitar pukul 21.00 WIB.

Saat itu, Khofifah menyampaikan akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya agar massa aksi yang ditahan segera dibebaskan.

Namun setelah itu, unjuk rasa berakhir ricuh dan berujung pada pembakaran. Kemungkinan para perusuh itu mendompleng aksi unjuk rasa yang semula berlangsung damai. 

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid rumah dinas yang ditempat Emil Dardak ikut terbakar dalam kericuhan yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) malam. 

Unggahan yang mengekalim rumah dinas Emil Dardak dibakar dan dijarah massa merupakan informasi keliru.

Faktanya, bangunan yang dibakar merupakan ruang kerja Emil Dardak yang berada di sisi barat Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Selain melakukan pembakaran, massa juga menjarah barang di ruang wartawan yang berdekatan dengan ruang kerja Emil Dardak.

Bagian marketing RSU UKI, Rudi menyampaikan bahwa tidak ada pasien korban pemerkosaan yang dirawat dalam beberapa hari terakhir.

"Itu tidak benar ya. Hoaks," ucap Rudi kepada Kompas.com, Senin (1/9/2025).

Tim RSU UKI mencoba mencari laporan yang disebarkan oleh pengguna X untuk memastikan lebih lanjut, tetapi tidak menemukan jejaknya karena unggahannya sudah dihapus.

Namun, dari pihak RSU UKI memastikan, informasi tersebut tidak benar dan tidak ada laporan korban yang dimaksud.

Narasi mengenai tindakan kekerasan seksual di tengah gerakan masyarakat merupakan isu sensitif yang dapat memicu provokasi.

Terutama mengingat peristiwa Mei 1998, di mana perempuan etnis Tionghoa menjadi korban pemerkosaan massal.

RSU UKI berada di Cawang, Jakarta Timur. Sementara, per Senin (1/9/2025) tidak ada pantauan pergerakan massa di sekitar Cawang.

Salah satunya dapat dilihat dari CCTV dari situs web Lewatmana.com, di Jalan MT Haryono menuju daerah Cawang.

Tampak pada 30 Agustus sampai 1 September 2025 siang, tidak ada pergerakan massa.

Informasi mengenai adanya korban pemerkosaan yang dirawat di RSU UKI tidak benar atau keliru.

Pihak RSU UKI memastikan tidak ada korban kekerasan seksual seperti yang dimaksud dalam narasi beredar.

Adapun sejauh ini tidak ada pergerakan massa yang dilaporkan terjadi di wilayah Cawang, Jakarta Timur.

Klaim meninggalnya Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 pernah diulas oleh TurnBackHoax dengan judul “[SALAH] Jokowi Meninggal Dunia”, tayang Jum’at (18/7/25).

Diketahui, Jokowi mengalami alergi kulit seusai melakukan lawatan ke Vatikan beberapa bulan lalu. Alergi tersebut menyebabkan peradangan di area wajah yang hingga kini belum sepenuhnya sembuh.

Tim juga melakukan penelusuran melalui akun Instagram resmi @jokowi. Terdapat video reels yang diunggah pada 24 Agustus 2025, terlihat Jokowi sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga dan cucu nya.

Selain itu melalui pencarian Google, tim pemeriksa fakta juga tidak menemukan informasi kredibel mengenai statement Tom Lembong yang menyebutkan Jokowi telah meninggal.

Video “Tom Lembong ungkap Jokowi telah lama meninggal” merupakan konten palsu (fabricated content).