Inggris merupakan salah satu dari segelintir negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, di tengah genosida berkepanjangan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

Berdasarkan rilis pengakuan atas Palestina, Pemerintah Inggris menulis, negara tersebut harus dipimpin oleh "Otoritas Palestina yang telah direformasi".

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memang pernah menyerukan ganti rugi dari Inggris, Amerika Serikat (AS) dan semua pihak yang berperan dalam tragedi yang terjadi atas negaranya.

Seruan tersebut disampaikan dalam pidatonya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2023.

Kendati demikian, ia tidak pernah menyebutkan bentuk atau nominal untuk ganti rugi tersebut.

Sebagaimana dilansir pemeriksa fakta Snopes, hingga kini Abbas belum mengajukan tuntutan ganti rugi baru setelah pengakuan Inggris atas negara Palestina pada 2025.

Klaim mengenai nominal ganti rugi atau kompensasi terindikasi muncul di situs web tabloid Inggris, Daily Mail melalui sebuah artikel dan opini yang diterbitkan pada September 2025.

Namun keduanya mengutip "pakar hukum" yang tidak disebutkan namanya, mengenai kompensasi atas pengakuan pemerintah Inggris atas Palestina.

Narasi lain ditemukan dalam artikel di blog oleh Juan Cole, seorang profesor sejarah di Universitas Michigan.

Cole menulis mengenai pemulihan atas Palestina, dan memperkirakan total nilai properti Israel saat ini berkisar 2,5 triliun Dollar AS.

Ia lantas mengaitkan bahwa Palestina memiliki hampir semua tanah di wilayah tersebut pada saat pemerintah Inggris mulai mengelola Mandat Palestina pada 1920.

Menurut Cole, angka 2,5 triliun Dollar AS adalah titik awal yang baik untuk reparasi Inggris kepada Palestina.

Kendati demikian, pemerintah Palestina sejauh ini tidak pernah menagih kompensasi atau ganti rugi semacam itu pada Inggris.

Narasi mengenai Inggris ditagih 2 triliun Poundsterling setelah akui Palestina merupakan hoaks.

Pemerintah Palestina tidak pernah menagih nominal ganti rugi atau kompensasi kepada Inggris, setelah pengakuan pada September 2025.

Nominal yang disebutkan merupakan opini seorang sejarawan yang ditulis di blog.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi PT Pertamina Patra Niaga untuk mengonfirmasi adanya larangan mengisi BBM untuk penunggak pajak kendaraan. 

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan kepada Kompas.com, Jumat (26/9/2025), informasi tersebut hoaks.

"Pembatasan pengisian BBM hingga tujuh hari untuk mobil dan empat hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar," kata Roberth

"Penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan," tuturnya.

Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso juga membantah adanya pembatasan pengisian BBM.

"Terkait informasi yang beredar di media sosial terkait aturan pembatasan sejumlah hari dalam pembelian BBM serta larangan bagi penunggak pajak adalah tidak benar atau hoaks," kata Fadjar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

"Kami mengimbau masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu cek sumber informasi resmi dari pemerintah dan Pertamina," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Pertamina melarang pengisian BBM untuk penunggak pajak kendaraan adalah hoaks.

Informasi tersebut dibantah oleh Pertamina. Penyaluran BBM tetap bersajalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang telah berlaku.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bansos PKH 2025. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Panduan Lengkap Cek Bansos September 2025 Online" yang tayang pada 26 September 2025.
Dalam artikel ini, masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos secara daring melalui dua metode utama yang disediakan Kemensos. Kedua metode ini dirancang untuk memudahkan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Metode pertama adalah melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna hanya perlu mengunjungi laman tersebut, lalu memilih informasi lokasi domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.
Setelah itu, masukkan nama lengkap sesuai KTP pada kolom "Nama PM (Penerima Manfaat)", isi kode verifikasi (captcha), dan klik "Cari Data". Sistem akan menampilkan informasi nama penerima, usia, jenis bansos, dan periode pencairan jika terdaftar.
Metode kedua adalah melalui aplikasi "Cek Bansos" yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store. Pengguna yang belum memiliki akun harus melakukan registrasi dengan data diri sesuai KTP, NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat email, serta mengunggah foto KTP dan swafoto.
Setelah berhasil login, pilih menu "Cek Bansos" atau "Profil", isi data domisili dan nama lengkap, lalu klik "Cari Data" untuk melihat status bantuan Anda.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos PKH 2025, tidak benar.
 

Dikutip dari Antara, Kementerian ESDM membantah narasi yang mengeklaim pihaknya melarang ojol menggunakan BBM jenis Pertalite.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menjelaskan, hingga saat ini tidak kebijakan yang melarang ojek online mengisi Pertalite.

"Hingga saat ini tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol," ujar Dwi Anggia Rabu (24/9/2025).

Anggia pun mengimbau masyarakat untuk merujuk pada sumber resmi Kementerian ESDM terkait informasi BBM.

Setelah ditelusuri, video pemberitaan soal rencana larangan penggunaan Pertalite bagi ojol merupakan unggahan lama.

Video identik dengan unggahan di kanal YouTube Seputar iNews RCTI pada 29 November 2024.

Saat itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. 

Menurut Bahlil, kendaraan yang digunakan para pengemudi ojek online untuk usaha. Sementara, subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.

Namun, ucapan tersebut telah diralat pada Desember 2024.  Bahlil menyampaikan, pengemudi ojol akan tetap mendapatkan subsidi BBM dengan menggunakan skema Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Narasi yang mengeklaim Kementerian ESDM melarang ojol membeli Pertalite pada September 2025 merupakan informasi keliru.

Kementerian ESDM menyebut hingga saat ini tidak ada kebijakan larangan bagi ojek online untuk membeli Pertalite. 

Adapun pemberitaan yang menyebut Menteri ESDM,Bahlil Lahadalia berencana tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima BBM bersubsidi merupakan pemberitaan lama pada November 2024. 

Ucapan Bahlil itu kemudian diralat pada Desember 2024. Saat itu ia Bahlil menyampaikan, pengemudi ojol akan tetap mendapatkan subsidi BBM dengan menggunakan skema UMKM.