Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Prabowo percayakan pemberantasan judi online dan penyelundupan kepada TNI karena polisi tidak bisa dipercaya” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, antara lain:

Berita kompas.com “Prabowo: Perangi Judi Daring, Tidak Boleh Ada Beking” yang tayang Rabu (6/11/2024). Dalam pernyataan saat rapat kabinet perdana, Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai instansi penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, serta tidak boleh ada “beking” dalam praktik tersebut.
Berita detik.com “Di Depan Prabowo, Kapolri Laporkan Peran TNI-Polri Berantas Narkoba-Judol” yang terbit Kamis (30/1/2025). Dalam berita ini, Kapolri menyampaikan bahwa TNI dan Polri membentuk satuan tugas bersama untuk memberantas judi online dan narkoba. Peran TNI bersifat dukungan dan kerja sama, bukan pengambilan wewenang Polri.
Berita kompas.com “Ungkap Pesan Prabowo, Panglima TNI: Potensi Kebocoran Negara akibat Judol Rp 981 Triliun” yang tayang Rabu (13/11/2024). Dalam berita ini dijelaskan bahwa peran TNI tidak dapat bekerja sendirian dalam memberantas judi online. Penanganan kejahatan ini membutuhkan dukungan, kerja sama dan sinergi dengan berbagai instansi, seperti Polri, Kejaksaan Agung, BIN, BNN, Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi dan PPATK.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim “Prabowo percayakan pemberantasan judi online dan penyelundupan kepada TNI karena polisi tidak bisa dipercaya”.

Unggahan video berisi klaim “Prabowo percayakan pemberantasan judi online dan penyelundupan kepada TNI karena polisi tidak bisa dipercaya” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri potret Sri Mulyani dalam konten tersebut menggunakan Yandex Image. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kumparan.com “Hadiri Pertemuan G20, Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kerja Sama Global”.
Konteks asli foto dalam berita yang tayang Sabtu (19/7/2025) itu adalah momen Sri Mulyani sebagai menteri keuangan (menkeu) menghadiri pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral (finance ministers’ and central bank governors/FMCBG) G20 ketiga pada 17-18 Juli 2025.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Sri Mulyani ke Purbaya: jangan sewenang-wenang” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan tirto.id “Pesan Sri Mulyani ke Purbaya: Jaga Keuangan Negara & Integritas”.
Dalam berita yang tayang Selasa (9/9/2025) itu, dilaporkan kalau Sri Mulyani resmi menyerahkan jabatan menkeu kepada Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (9/9/2025). Dalam serah terima jabatan Menkeu, Sri Mulyani berpesan agar Menkeu Purbaya dapat membantu Presiden Prabowo untuk mengelola dan menjaga keuangan negara. Ia juga meminta Purbaya untuk menjaga Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen penting negara.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Sri Mulyani ke Menkeu Purbaya: jangan sewenang-wenang ambil keputusan”.

Unggahan video berisi klaim “Sri Mulyani ke Menkeu Purbaya: jangan sewenang-wenang ambil keputusan” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menganalisis konten menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 78,4 persen.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “video permintaan maaf anak Riza Chalid” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan antaranews.com “Anak Riza Chalid perkaya diri Rp3,07 triliun pada kasus korupsi minyak”.
Dalam berita yang tayang Selasa (14/10/2025) itu, dilaporkan kalau Muhammad Kerry Adrianto Riza (pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak tersangka Riza Chalid) didakwa memperkaya diri senilai Rp3,07 triliun pada kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada periode 2018-2023.
Menukil pemberitaan kompas.com yang tayang Sabtu (12/7/2025), berikut daftar 10 tersangka korupsi PT Pertamina (Persero):
Riva Siahaan (PT Pertamina Patra Niaga)
Sani Dinar Saifuddin (PT Kilang Pertamina Internasional)
Yoki Firnandi (PT Pertamina International Shipping)
Agus Purwono (PT Kilang Pertamina Internasional)
Maya Kusuma (PT Pertamina Patra Niaga)
Edward Corne (PT Pertamina Patra Niaga)
Muhammad Kerry Adrianto Riza (PT Navigator Khatulistiwa)
Dimas Werhaspati (PT Jenggala Maritim)
Gading Ramadhan Joedo (PT Orbit Terminal Merak)
Alfian Nasution (PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2015)
Hanung Budya Yuktyanta (PT Pertamina)
Toto Nugroho (VP Integrated Supply Chain)
Dwi Sudarsono (PT Pertamina)
Arief Sukmara (PT Pertamina International Shipping)
Hasto Wibowo (VP Integrated Supply Chain 2019-2020)
Martin Haendra Nata (PT Trafigura)
Indra Putra Harsono (PT Mahameru Kencana Abadi)
Mohammad Riza Chalid (PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak)
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan video berisi klaim “permintaan maaf anak Riza Chalid atas kasus korupsi Pertamina”.

Unggahan video berisi klaim “permintaan maaf anak Riza Chalid atas kasus korupsi Pertamina” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Ngabalin kritik Menkeu Purbaya” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan fajar.co.id “Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar”.
Dalam berita yang tayang Kamis (16/10/2025) itu, dilaporkan kalau Politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin menanggapi e-flyer yang menyandingkan fotonya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam e-flyer itu, tertulis narasi yang menunjukkan Ngabalin seolah mengatakan kalimat “Anda tidak pantas duduk di kursi Menkeu Pak” kepada Menkeu Purbaya. Namun, Ngabalin telah membantah hal itu dengan mengatakan bahwa poster dan narasi tersebut adalah hoaks.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Ali Ngabalin: Saya lihat Menkeu Purbaya tidak profesional menggunakan jabatannya”.

Unggahan video berisi klaim “Ali Ngabalin: Saya lihat Menkeu Purbaya tidak profesional menggunakan jabatannya” merupakan konten palsu (fabricated content).