Melansir TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri kebenaran video tersebut. Pertama, pengecekan fakta dilakukan dengan menggunakan Google Image untuk menelusuri asal-usul video.

Hasilnya mengarah ke konten YouTube media online Kumparan “Eksekusi Lahan Sengketa Seluas 12.913 Meter Persegi di Makassar Berakhir Ricuh”.

Diketahui dari video yang tayang Kamis (13/2/2025) tersebut, konteks asli video merupakan kejadian ketika Pengadilan Negeri Makassar mengeksekusi lahan dan bangunan di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal tersebut menyebabkan kericuhan antara polisi dan pemilik lahan.

Kesimpilan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi klaim dokumentasi video “demo di Makassar, tuntut Jokowi diadili” merupakan konten yang menyesatkan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memanfaatkan Google Image untuk menelusuri asal-usul video. Penelusuran teratas mengarah ke konten YouTube media online Kumparan “Eksekusi Lahan Sengketa Seluas 12.913 Meter Persegi di Makassar Berakhir Ricuh”.

Berdasarkan konten yang tayang Kamis (13/2/2025) tersebut, diketahui kalau konteks asli video adalah momen saat Pengadilan Negeri Makassar mengeksekusi lahan dan bangunan di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aktivitas tersebut menimbulkan kericuhan antara polisi dan pemilik lahan.

Unggahan berisi klaim dokumentasi video “demo di Makassar, tuntut Jokowi diadili” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Bank Bengkulu di Instagram, @bankbengkuluofficial. Di sana terdapat bantahan terkait perubahan biaya transaksi.
Bantahan itu diunggah pada 8 Februari 2024:
"Informasi palsu. Bank Bengkulu tidak pernah menaikkan tarif transaksi. Selalu waspada dan bijak dalam bertransaksi," bunyi bantahan tersebut.
Postingan itu juga disertai narasi:
"[INFORMASI PALSU]
Bank Bengkulu tidak pernah menaikkan tarif transaksi ya guysSelalu waspada dan bijak dalam bertransaksi ?‼️IG : @bankbengkuluofficialCALL CENTER ☎️ : 1500133BERIZIN DAN DI AWASI OJK"

Postingan yang mengklaim Bank Bengkulu mengubah biaya transaksi menjadi Rp 150 ribu per bulan adalah hoaks.

Kami menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir, dan tidak menemukan satupun adanya informasi yang membenarkan klaim bahwa Bupati Brebes itu dipecat oleh PDIP karena mengikuti retret.

Penelusuran dilanjutkan dengan menelusuri situs dan akun media sosial resmi milik PDIP. Hasilnya, kami juga tidak menemukan adanya keterangan resmi maupun surat keputusan yang membenarkan klaim bahwa Bupati Brebes dipecat oleh PDIP karena mengikuti retret.

Senada, hasil pencarian kami dengan memasukan kata kunci “Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma Dipecat PDIP” ke mesin pencarian Google pun tak menghasilkan informasi yang dapat membenarkan klaim tersebut.

Menukil laporan Tirto, Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, membantah adanya larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bagi para kadernya mengikuti retret kepala daerah.

Dalam instruksi yang dikeluarkan DPP PDIP, menurut Basarah, Megawati hanya menginstruksikan anak buahnya untuk menunda keberangkatan, bukan melarang hadir di acara retret. Megawati, kata Basarah, bahkan meminta kepala daerah yang telah bergabung mengikuti retret angkatan pertama untuk mengikuti acara hingga selesai.

“Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ungkap Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Basarah menekankan Megawati hanya meminta seluruh kadernya tersebut untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka diinstruksikan untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.

Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025), setelah tiga hari absen dari agenda Retret Kepala Daerah, Pramono Anung bersama 18 kepala daerah PDIP akhirnya tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Pramono menegaskan bahwa dirinya dan 18 kepala daerah PDIP yang hadir di hari itu adalah rombongan terakhir yang mengikuti retret. Sehingga, terdapat 10 kepala daerah kader PDIP lain yang tak hadir. Mereka nantinya akan digantikan oleh para sekretaris daerah (sekda). Di antara kepala daerah kader PDIP yang tak hadir itu adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Bupati Asmat, Thomas Safanpo.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, klaim yang menyebut bahwa Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dipecat PDIP karena mengikuti retret bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hingga Jumat (28/2/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun informasi maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dipecat PDIP karena mengikuti retret.

Melalui pernyataan Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, Megawati justru meminta kepala daerah asal PDIP yang telah bergabung mengikuti retret angkatan pertama untuk mengikuti acara hingga selesai.