Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memanfaatkan Google Image untuk menelusuri asal-usul video. Penelusuran teratas mengarah ke konten YouTube media online Kumparan “Eksekusi Lahan Sengketa Seluas 12.913 Meter Persegi di Makassar Berakhir Ricuh”.

Berdasarkan konten yang tayang Kamis (13/2/2025) tersebut, diketahui kalau konteks asli video adalah momen saat Pengadilan Negeri Makassar mengeksekusi lahan dan bangunan di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aktivitas tersebut menimbulkan kericuhan antara polisi dan pemilik lahan.

Unggahan berisi klaim dokumentasi video “demo di Makassar, tuntut Jokowi diadili” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Bank Bengkulu di Instagram, @bankbengkuluofficial. Di sana terdapat bantahan terkait perubahan biaya transaksi.
Bantahan itu diunggah pada 8 Februari 2024:
"Informasi palsu. Bank Bengkulu tidak pernah menaikkan tarif transaksi. Selalu waspada dan bijak dalam bertransaksi," bunyi bantahan tersebut.
Postingan itu juga disertai narasi:
"[INFORMASI PALSU]
Bank Bengkulu tidak pernah menaikkan tarif transaksi ya guysSelalu waspada dan bijak dalam bertransaksi ?‼️IG : @bankbengkuluofficialCALL CENTER ☎️ : 1500133BERIZIN DAN DI AWASI OJK"

Postingan yang mengklaim Bank Bengkulu mengubah biaya transaksi menjadi Rp 150 ribu per bulan adalah hoaks.

Kami menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir, dan tidak menemukan satupun adanya informasi yang membenarkan klaim bahwa Bupati Brebes itu dipecat oleh PDIP karena mengikuti retret.

Penelusuran dilanjutkan dengan menelusuri situs dan akun media sosial resmi milik PDIP. Hasilnya, kami juga tidak menemukan adanya keterangan resmi maupun surat keputusan yang membenarkan klaim bahwa Bupati Brebes dipecat oleh PDIP karena mengikuti retret.

Senada, hasil pencarian kami dengan memasukan kata kunci “Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma Dipecat PDIP” ke mesin pencarian Google pun tak menghasilkan informasi yang dapat membenarkan klaim tersebut.

Menukil laporan Tirto, Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, membantah adanya larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bagi para kadernya mengikuti retret kepala daerah.

Dalam instruksi yang dikeluarkan DPP PDIP, menurut Basarah, Megawati hanya menginstruksikan anak buahnya untuk menunda keberangkatan, bukan melarang hadir di acara retret. Megawati, kata Basarah, bahkan meminta kepala daerah yang telah bergabung mengikuti retret angkatan pertama untuk mengikuti acara hingga selesai.

“Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ungkap Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Basarah menekankan Megawati hanya meminta seluruh kadernya tersebut untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka diinstruksikan untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.

Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025), setelah tiga hari absen dari agenda Retret Kepala Daerah, Pramono Anung bersama 18 kepala daerah PDIP akhirnya tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Pramono menegaskan bahwa dirinya dan 18 kepala daerah PDIP yang hadir di hari itu adalah rombongan terakhir yang mengikuti retret. Sehingga, terdapat 10 kepala daerah kader PDIP lain yang tak hadir. Mereka nantinya akan digantikan oleh para sekretaris daerah (sekda). Di antara kepala daerah kader PDIP yang tak hadir itu adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Bupati Asmat, Thomas Safanpo.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, klaim yang menyebut bahwa Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dipecat PDIP karena mengikuti retret bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hingga Jumat (28/2/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun informasi maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dipecat PDIP karena mengikuti retret.

Melalui pernyataan Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, Megawati justru meminta kepala daerah asal PDIP yang telah bergabung mengikuti retret angkatan pertama untuk mengikuti acara hingga selesai.

Foto yang dipakai pengguna media sosial adalah serupa dengan foto yang terdapat di situs web Warta Berita Satu.

Foto tersebut merupakan momen pembacaan surat tuntutan kasus korupsi rumah DP rumah Mantan Dirut Perumda Sarana Jaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 12 Februari 2025.

Pengguna media sosial juga menyebutkan nama media daring Kumparan.

Kumparan memang mewartakan soal identitas dari pemilik perusahaan yang mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di lokasi pagar laut, yang diungkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Kendati demikian, tidak ada nama Anies Baswedan dan Said Didu yang disebutkan.

Dilansir Kompas.com, sejauh ini baru ada dua nama yang diungkap, yakni PT IAM dan PT CIS.

PT IAM diduga berada di area yang sama dengan kantor utama perusahaan yang terafiliasi proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

PIK 2 adalah proyek kawasan elite lanjutan PIK 1 yang digarap Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan bersama Salim Group yang dipimpin Anthony Salim.

Sementara PT CIS terafiliasi dengan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), yang juga bertanggung jawab terhadap pembangunan proyek PIK 2.

Narasi mengenai KPK mengungkap kepemilikan sertifikat laut milik Anies Baswedan dan Said Didu merupakan hoaks.

Kementerian ATR/BPN mengungkap dua perusahaan pemilik SHGB di lokasi pagar laut, tetapi tidak ada nama Anies dan Said.

Foto yang dipakai dalam unggahan bersumber dari kasus berbeda, yakni sidang perkara korupsi Mantan Dirut Perumda Sarana Jaya.