Penelusuran Tempo mendapati fakta bahwa himpunan negara BRICS belum memiliki mata uang global. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan bahwa masih terlalu dini bagi BRICS untuk membahas pembuatan mata uang baru, sebagaimana diberitakan Reuters.com.

Maka sesungguhnya tidak ada nilai tukar antara mata uang Rupiah dengan mata uang BRICS. BRICS belum memiliki mata uang sendiri.

Reuters.com juga memberitakan gagasan agar BRICS membuat mata uang baru diusulkan secara terbuka oleh Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, pada pertemuan puncak mereka di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat, 23 Agustus 2023.

Namun, tanggapan dari negara-negara anggota lainnya tidak menunjukkan dukungan yang jelas. Pertama, topik tersebut tidak ada dalam agenda pertemuan saat itu. Kedua, sesungguhnya BRICS mendorong perdagangan lintas batas untuk menggunakan mata uang nasional masing-masing negara.

Topik tentang transaksi antar negara dibahas di pertemuan puncak BRICS di Kazan, Rusia, 22-24 Oktober 2024. Namun, bukan mata uang yang dibahas melainkan sistem baru terkait pembayaran antar negara dalam melakukan ekspor-impor atau keperluan lainnya.

Rusia berupaya melakukan dedolarisasi, namun negara lain seperti Afrika Selatan, menyatakan tidak ingin meninggalkan USD meskipun mengikuti model transaksi di BRICS, sebagaimana dilaporkan Reuters.com.

David Corbett, praktisi jasa keuangan asal Inggris, dalam artikelnya di Chinaobservers.eu menjelaskan bahwa ada tiga skema terkait transaksi lintas batas yang dibahas di Kazan, yakni BRICS Pay, BRICS Bridge, dan BRICS Clear.

BRICS Pay adalah sistem yang disiapkan untuk melayani transaksi ekspor-impor, sebagaimana SWIFT yang telah umum digunakan selama ini. Namun keduanya memiliki perbedaan, sehingga sebagian pihak menyatakan SWIFT dan BRICS PAY tidak dapat dibandingkan.

Perbedaan yang paling terlihat, SWIFT adalah cara transfer pembayaran lintas negara menggunakan mata uang USD, sementara BRICS PAY telah ditetapkan akan menggunakan mata uang masing-masing negara.

Sementara BRICS Bridge dibangun atas inspirasi dari Proyek mBridge yakni platform mata uang digital multibank sentral, yang dikembangkan oleh BIS Innovation Hub, Bank of Thailand, Bank Sentral Uni Emirat Arab, Digital Currency Institute of the People's Bank of China, dan Hong Kong Monetary Authority, sejak tahun 2021.

Kemudian BRICS Clear merupakan proposal untuk membentuk sistem penyimpanan dan penyelesaian sekuritas sebagai alternatif untuk entitas Barat seperti DTCC dan Euroclear.

Dalam Kazan Declaration 2024 juga tidak disebutkan adanya kesepakatan membuat mata uang global, melainkan penggunaan mata uang nasional masing-masing negara untuk melakukan transaksi lintas batas.

Pemeriksa fakta AFP.com juga menyatakan belum ada peluncuran mata uang baru BRICS dalam Deklarasi Kazan. Gambar uang kertas BRICS yang beredar di internet sesungguhnya diinisiasi Yevgeny Fyodorov, pendiri dan pemilik Kirzhach Typography JSC dan beredar sejak pertemuan puncak BRICS di Johannesburg tahun 2023.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan mata uang BRICS telah diluncurkan dan memiliki nilai tukar dengan mata uang lain termasuk Rupiah, adalah klaim yangkeliru.

BRICS belum memiliki atau menyetujui pembuatan mata uang baru. Sehingga Rupiah tidak bisa ditukar dengan mata uang BRICS yang belum ada tersebut.

Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KBPP KSOP) Tanjung Wangi, Ni Putu Cahyani Negara, mengatakan narasi yang beredar itu salah.

“Bukan, (video itu) kejadian di Kongo,” kata Putu pada Tempo melalui pesan, Senin, 11 November 2024.

Demikian juga yang diungkapkan Koordinator Pos SAR Banyuwangi, Wahyu Setia Budi, bahwa narasi yang beredar tentang video tersebut hoaks. Dia mengatakan kondisi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk saat ini aman.

“Itu videohoax. Yang pasti untuk perairan Ketapang-Gilimanuk aman-aman saja,” kata Wahyu melalui pesan, Senin, 11 November 2024.

Tim Humas PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Ketapang juga mengatakan di jalur penyeberangan Ketapang-Banyuwangi tidak ada kapal seperti yang ditampilkan dalam video yang beredar tersebut.

Sebelumnya video yang sama juga beredar yang disertai narasi bahwa peristiwa kapal tenggelam tersebut terjadi di Kabupaten Gowa, Kalimantan Barat. Namun, penelusuran Tempo menyimpulkan narasi tersebut keliru.

Video itu sesungguhnya memperlihatkan kejadian di Danau Kivu, Goma, Kongo, Afrika Selatan, pada 3 Oktober 2024. Kapal tersebut dilaporkan tenggelam saat membawa 278 penumpang, yang mengakibatkan setidaknya 78 orang meninggal dunia.



Video tenggelamnya kapal tersebut, dari sudut pandang yang sama, juga dilaporkan oleh Associated Press. Video dalam berita itu dimiliki seseorang bernama Madame Rayane Omari Ramlathy, dan direkam di Danau Kivu, Goma, Kongo, Benua Afrika pada 3 Oktober 2024. 

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan peristiwa kapal tenggelam yang terjadi di Selat Bali atau jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, adalah klaim yangkeliru.

Video itu sesungguhnya peristiwa yang terjadi di di Danau Kivu, Goma, Kongo, Afrika Selatan, pada 3 Oktober 2024.

Klaim 1: Pandemic Fund untuk merekayasa pandemi berikutnya

Fakta: Asal mula virus SARS-CoV-2 adalah virus alami, bukan rekayasa dari laboratorium maupun elit global.Para peneliti telah mengidentifikasi petunjuk baru yang menetapkan adanya hewan dan virus SARS-CoV-2 berada di pasar hewan di Wuhan, Tiongkok. 

Artikel di New Scientist pada 19 September 2024 berjudul “ Evidence points to Wuhan market as source of covid-19 outbreak ” menyimpulkan bahwa kemungkinan besar virus tersebut muncul dari hewan liar yang dijual di pasar dan bukan dari hasil laboratorium. Para peneliti menganalisis ulang data dari 800 sampel yang dikumpulkan di pasar Huanan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok mulai 1 Januari 2020, dan juga mempelajari genom virus dari kasus covid-19 paling awal.

Berikutnya, Tim Cek Fakta Tempo mengunjungi tautan yang dipublikasikan dalam konten tersebut. Link berasal dari situs resmi Kementerian Keuangan RI yang berjudul “Indonesia Terima Dana Pandemi untuk Perkuat Ketahanan Kesehatan Nasional ”.

Dalam artikel tersebut memuat informasi bahwa Dewan Pengelola Dana Pandemi (Pandemic Fund) menyetujui hibah putaran kedua senilai 418 juta dolar AS untuk 40 negara di enam wilayah geografis, termasuk Indonesia. Pemberian hibah ini diputuskan dalam pertemuan Dewan Pandemic Fund ke-14 yang berlangsung di Washington, D.C., Amerika Serikat pada 17 Oktober 2024. 

Pandemic Fund merupakan mekanisme pembiayaan multilateral pertama untuk membantu negara-negara berkembang agar lebih siap menghadapi pandemi pada masa mendatang. Pandemic Fund diluncurkan pada November 2022 dalam Presidensi G20 Indonesia. Risiko pandemi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, migrasi, kerentanan, dan konflik, menekankan pentingnya dan urgensi dari putaran investasi baru ini oleh Pandemic Fund. Hibah dari Pandemic Fund berfungsi sebagai katalisator pembiayaan bersama dari pemerintah dan keahlian teknis dari berbagai Entitas Pelaksana terakreditasi. 

Pandemic Fund dikelola oleh Dewan Pandemic Fund yang mencakup perwakilan setara dari kontributor berdaulat dan negara-negara rekan investor, serta perwakilan dari yayasan/kontributor non-berdaulat dan organisasi masyarakat sipil. Dengan keterlibatan begitu banyak mitra internasional dan organisasi masyarakat sipil, pendanaan pandemi ini adalah sebuah bentuk solidaritas global yang luar biasa.

Dari 146 proposal yang diterima, proposal Indonesia memperoleh nilai paling tinggi oleh Technical Advisory Panel (TAP) dengan tema Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I). Proposal tersebut memuat penguatan enam agenda utama di bidang laboratorium, surveilans, tenaga kesehatan dan komunikasi risiko.

Pada hibah putaran kedua ini, Indonesia akan menerima alokasi dana sebesar USD 24,9 juta untuk penguatan respons pandemi termasuk penguatan pengawasan penyakit dan sistem peringatan dini, meningkatkan laboratorium, serta membangun tenaga kerja kesehatan yang berkualitas. 

Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun bersama World Bank, WHO, dan FAO sebagai entitas pelaksana (implementing entity). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selakufocal pointakan mengkoordinasikan kolaborasi antar-kementerian dalam implementasinya, terutama untuk pendekatan One Health bersama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, dan BRIN.

Menurut peneliti epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, pandemi disebabkan oleh patogen baru seperti yang terjadi pada COVID-19 yang potensinya sangat besar terjadi secara alami karena berbagai faktor lingkungan dan sosial, termasuk perubahan iklim, deforestasi, dan urbanisasi yang mendorong interaksi manusia dan hewan yang semakin dekat dan semakin sering. 

Dana pandemi yang diterima Indonesia, justru bertujuan untuk memitigasi risiko-risiko terjadinya pandemi di masa akan datang. Menurut Dicky, pembiayaan dari Pandemic Fund tidak diarahkan untuk memulai pandemi baru, melainkan untuk mencegahnya. Hal ini terlihat dari isi kegiatan seperti yang Indonesia usulkan, misalnya program yang didanai dana hibah ini melibatkan seluruh ekosistem yang menangani potensi-potensi kejadian pandemi. “Kegiatannya seperti memastikan harmonisasi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan, mengidentifikasi dan mengurangi resiko sejak dini,” kata Dicky. 

Investasi, menurut dia, adalah langkah realistis yang diambil oleh komunitas global untuk menghindari bahkan mengurangi konsekuensi buruk di masa depan. Selain itu, dana pandemi tersebut dikelola oleh berbagai pemangku kepentingan global yang independen serta mandiri, seperti WHO, FAO dan Bank Dunia disertai tujuan yang sama dan mekanisme yang transparan untuk  meningkatkan kapasitas kesehatan negara berkembang. “Jadi kolaborasi, transparansi dari pengelolaan dana ini sebetulnya bukti nyata dari semangat, solidaritas global, bukan agenda tersembunyi,” kata Dicky.  

Teori konspirasi yang mengklaim bahwa dana ini digunakan untuk merekayasa pandemi tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Berbagai negara maju yang berpartisipasi dalam Pandemic Fund tidak memiliki keuntungan finansial atau politik dalam menciptakan pandemi baru, yang justru merugikan ekonomi dan kesehatan global secara masif. 

Sebaliknya, kerugian akibat pandemi COVID-19 menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar masyarakat global saat tidak siap menghadapi ancaman kesehatan. “Pandemi seperti COVID-19 menyebabkan miliaran dolar kerugian ekonomi global, peningkatan kemiskinan, dan membebani sistem kesehatan di seluruh dunia. Tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan jangka panjang dari kondisi seperti ini. “Dana dari Pandemic Fund ditujukan justru untuk memperkuat deteksi dini dan mempercepat respons, sehingga dampak buruk pandemi dapat dicegah atau diminimalisir,” katanya.

Klaim 2: UU Kesehatan bagian untuk merekayasa pandemi

Fakta: Tidak ada bagian dalam UU Kesehatan terbaru yang membahas mengenai rekayasa pandemi. Staf Pengajar dan Peneliti Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Djarot Dimas Achmad Andaru menyatakan bahwa UU Kesehatan yang bercorak omnibus untuk menjawab tantangan penyelarasan dan koordinasi secara efektif dalam penanggulangan dan pencegahan wabah penyakit menular secara nasional.

UU Kesehatan tidak hanya menyelaraskan pengaturan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular dalam satu undang-undang. Isinya juga menyelaraskan wewenang, tugas, dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan yang dikoordinasi oleh Pemerintah Pusat. Serta mendorong kolaborasi dalam negeri maupun luar negeri dalam penanganan dan penanggulangan wabah penyakit menular.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim dana pandemi yang diterima Indonesia untuk merencanakan rekayasa pandemi berikutnya adalahkeliru.

Dana hibah itu digunakan untuk penguatan layanan kesehatan agar negara-negara berkembang menjadi jauh lebih tangguh jika pandemi terjadi kembali di masa akan datang seperti penguatan pengawasan penyakit dan sistem peringatan dini, meningkatkan laboratorium, serta membangun tenaga kerja kesehatan yang berkualitas.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan kecelakaan kerja berulang di PT IMIP tidak terkait dengan mistis. Kecelakaan kerja di kawasan PT IMIP berdasarkan hasil pemantauan dan riset sejumlah lembaga antara lain diduga karena disebabkan akibat beban dan jam kerja karyawan yang melebihi delapan jam, penggunaan teknologi rotary kiln murah padahal memiliki potensi bahaya tinggi, dan penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat lemah.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media maupun situs kredibel. Tempo juga menelusuri sumber video dengan menggunakan perangkat InVid dan Reverse Image.

Video kecelakaan kerja dalam video TikTok tersebut pernah diunggah ke Instagram oleh akun @morowali_info pada 30 Oktober 2024. 



Kecelakaan kerja tersebut berupa meledaknya tungku II Zhongxing Telecommunication Equipment (ZTE) pada Rabu 30 Oktober 2024 pukul 06.30 WITA. Sebelumnya, pada Jumat sore, 25 Oktober 2024 terjadi ledakan dan kebakaran di pabrik PT Dexin Steel Indonesia (DSI), bagian dari kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park yang menyebabkan seorang pekerja, Laode Gunawan, operator Hoist Crane, tewas, satu orang lagi luka ringan. 

Penyebab Kecelakaan Kerja di Kawasan PT IMIP

Koran Tempo edisi 8 Oktober 2024 pernah menerbitkan laporan mengenai kecelakaan kerja berulang yang terjadi di kawasan industri tersebut. IMIP merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang dibangun sejak 2015 sebagai kawasan penghiliran nikel. Di dalamnya terdapat 41 perusahaan, salah satunya PT WNII yang memproduksinickel pig iron(NPI)—bahan baku utama untuk produksi baja tahan karat. Di sana juga ada korporasi yang memproduksi campuran padatan hidroksida dari nikel dan kobalt ataumixed hydroxide precipitate, besi, aluminium, kokas, benzena, hingga bahan baku baterai mobil listrik.

Saban tahun, kawasan industri ini mampu menghasilkan 150 juta ton hasil produksi yang diekspor ke Cina dan negara-negara lain. Dengan kapasitas produksi sebesar itu, IMIP dibekali pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan daya 5.319 megawatt dan 1.520 megawatt. Perusahaan ini juga mengklaim mampu menyerap tenaga kerja hingga 80.259 orang. Proyek ini dirancang sebagai upaya transisi energi bersih dengan menciptakan ekosistem industri baterai kendaraan listrik.

Namun, kecelakaan kerja terus terjadi. Staf Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah Wandi kepada Tempo mengatakan sebagian besar kecelakaan terjadi akibat beban dan jam kerja karyawan yang melebihi delapan jam. Misalnya kasus kematian buruh bernama Andri yang bekerja di smelter nikel, divisi rotary kiln conveyor, PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (PT WNII) pada Sabtu, 28 September 2024. 

Pada hari sebelum Andri ditemukan tewas, buruh itu telah bekerja dari Jumat, 27 September 2024, pukul 19.00 WITA. Jam kerja Andri baru berakhir keesokan harinya, yakni Sabtu, sekitar pukul 06.00 WITA.

China Labor Watch (CLW) —organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Amerika Serikat—turut mencatat pola-pola pengabaian keamanan dan keselamatan pekerja di industri IMIP. Mereka menemukan praktik eksploitasi tenaga kerja dan kasus kematian di tempat kerja yang terus berulang. “Masalah yang dialami pekerja ini juga mengarah pada kerja paksa,” demikian tulisan CLW dalam laporannya yang dipublikasikan pada tahun lalu.

Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry juga meneliti soal kecelakaan kerja berulang di IMIP. Organisasi nirlaba di bidang lingkungan itu mencatat setidaknya ada 93 kasus kecelakaan kerja yang terjadi sejak perusahaan beroperasi. “Kami duga karena penggunaan teknologi pyrometallurgy rotary kiln electric furnace (RKEF) untuk smelter dari Cina,” ucap Ashov.

Rotary kiln merupakan area yang memiliki potensi bahaya tinggi karena adanya proses peleburan menggunakan suhu tinggi yang mencapai ribuan derajat Celcius. Selain itu, penggunaan teknologi ini melibatkan reaksi kimia serta mesin yang terus berputar. Persoalannya, selama ini IMIP diduga menggunakan teknologi murah sehingga kerap memicu kerusakan yang berbuntut kecelakaan kerja.

Dikutip dari TrendAsia, Serikat Buruh Industri Pertambangan (SBIPE)  mencatat, sepanjang 2023-2024,  angka kecelakaan kerja di PT IMIP mencapai 300 kali baik kecelakaan kerja ringan, sedang maupun berat sampai meninggal dunia ada 31 buruh. 

Dikutip dari Mongabay, Azis, pengkampanye Yayasan Tanah Merdeka mengatakan, manajemen IMIP tak pernah memperbaiki sistem manajemen K3. Ledakan tungkusmelter di IMIP, seperti hanya angin lalu, seakan tak penting bagi mereka. Banyak pekerja tewas dan cacat permanen dalam setiap insiden kecelakaan kerja. Kondisi ini, katanya, karena penerapan sistem K3 sangat lemah di IMIP. Pekerja dituntut terus berproduksi, sedang upah dan sistem K3 tak layak.

Kepala Divisi Relasi Media PT IMIP Dedy Kurniawan kepada Tempo edisi 8 Oktober menyatakan perusahaannya tak henti-hentinya melakukan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk seluruh karyawan. “Selain itu,briefing sebelum mulai bekerja adalah hal wajib yang harus dilakukan,” ucap Dedy.

Dia turut menjelaskan ihwal musabab Andri yang tewas pada 28 September 2024. Mulanya, korban mendapat tugas memastikan kelancaran fungsi ban berjalan. Sekitar pukul 06.20 WITA, rekan Andri melihat korban membawa sekop untuk membersihkan ceceran bijih nikel yang berjatuhan. Padahal, sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP), semestinya karyawan menggunakan cangkul lebar bertangkai panjang untuk menyerok nikel.

Tak berapa lama, seorang karyawan melihat korban telah terjatuh. Perusahaan sempat mengevakuasi Andri ke klinik internal, tapi nyawanya tak tertolong. Menurut Dedy, analisis dokter menunjukkan bahwa korban mengalami luka lecet di kedua lutut, memar di bagian leher, dan lecet di salah satu daun telinga. “Dari hasil investigasi, diduga kuat sekop yang digunakan korban tertarikpulley belt conveyordan korban berusaha menariknya. Namun nahas, korban ikut tertarik mesin.”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim sejumlah kecelakaan kerja di PT IMIP terkait dengan mistis adalahkeliru.  

Kecelakaan kerja di kawasan PT IMIP berdasarkan hasil pemantauan dan riset sejumlah lembaga antara lain diduga karena disebabkan akibat beban dan jam kerja karyawan yang melebihi delapan jam, penggunaan teknologirotary kilnmurah Padahal memiliki potensi bahaya tinggi, dan penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat lemah.