Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri infografis tersebut lewat Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan bisnis.com “CEK FAKTA: Viral Thomas Djiwandono hingga Kaesang Masuk Struktur Danantara” yang tayang pada Kamis (20/2/2025).

Dalam infografis asli yang tayang di kanal konten premium bisnis.com, tidak ada foto-foto sebagaimana unggahan akun X “jackjackparrr”. Ilustrasi dalam infografis asli yang pada Senin (17/2/2025) dibuat tanpa nama dan foto, serta mengacu pada draf Rancangan Undang-Undang BUMN yang baru disahkan DPR RI pada 4 Februari 2025.

Dilansir dari liputan6.com yang tayang pada Senin (24/2/2025), berikut susunan pengurus Danantara:
- Kepala Danantara: Rosan Roeslani,
- Ketua Dewan Pengawas: Erick Thohir (Menteri BUMN),
- Wakil Ketua Dewan Pengawas: Muliawan Hadad,
- Holding Investasi: Pandu Sjahrir, dan
- Holding Operasional: Donny Oskaria (Wakil Menteri BUMN).

Unggahan berisi “infografis struktur organisasi Danantara, ada Jokowi dan Kaesang” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

(Ditulis oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo)

Untuk memverifikasi kebenaran klaim ini, Tirto menelusuri situs resmi KPK, instansi yang namanya juga dicatut dalam klaim tersebut. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya satupun keterangan resmi dari lembaga antirasuah tersebut yang mengungkap adanya kepemilikan sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu.

Tirto kemudian juga menelusuri Kumparan, media yang logo nya dicatut dalam unggahan foto yang disertakan. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya satupun pemberitaan dari Kumparan terkait temuan KPK yang mengungkap ada kepemilikan sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu.

Kami juga melakukan penelusuran terkait asal usul unggahan gambar yang disertakan dalam unggahan tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya, gambar tersebut identik dengan unggahan foto milik wartaberitasatu dalam artikel berjudul “Kasus Korupsi Rumah Dp 0 Rupiah, Mantan Dirut Perumda Sarana Jaya Dituntut 5 Tahun Penjara Kerugian Negara Mencapai Rp 256 M Lebih” yang diunggah pada Selasa (3/12/2024).

Foto tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan klaim KPK yang mengungkap ada kepemilikan sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu.

Konteks asli foto itu adalah sidang Mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles dalam kasus engadaan lahan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) untuk program “DP 0 Rupiah”.

Kami juga memasukan kata kunci “KPK ungkap sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu” ke mesin pencarian Google. Hasilnya serupa kami tidak menemukan satupun keterangan resmi KPK ataupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim itu.

Terkait kasus ini, pada Minggu (23/2/2025) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN membatalkan sertipikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertipikat hak milik (SHM) milik entitas usaha terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan, PT Cahaya Inti Sentosa (CIS), yang berada di luar garis pantai area pagar laut Tangerang, Banten.

Sebelumnya, Nusron Nusron Wahid, menyatakan institusinya sudah membatalkan sebanyak 192 dari jumlah total 280 bidang sertifikat terkait pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini masih tersisa 13 sertifikat laut di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, yang belum tereksekusi.

“Ini abu-abu 13 (sertifikat), ini barang syubhat mutasyabihat (samar-samar atau tidak jelas), antara pantai dengan darat atau lautnya. Jadi ini antara tengah-tengah garis pantai atau garis laut ini sedang ditelaah dan butuh waktu karena ini kan perlu hati-hati,” kata Nusron di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Dia juga menjelaskan 13 sertifikat tersebut masih belum jelas ketetapan hukumnya dan dipastikan masih milik Badan Usaha. Maka dari itu, pihaknya harus berhati-hati agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari. Namun, Nusron tidak merinci siapa Badan Usaha pemilik 13 sertifikat laut itu.

“Kami itu membatalkan sertifikat taruhannya reputasi. Kalau nanti kemudian digugat sama orang yang kami batalkan, Kemudian kalah digugat, itu reputasi kantor (ATR/BPN) rusak hanya demi untuk menyenangkan publik,” kata dia.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan bukti yang membenarkan klaim bahwa bahwa KPK mengungkap ada kepemilikan sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu.

Tidak ditemukan satupun keterangan resmi dari KPK ataupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim ini. Foto yang disertakan dalam unggahan pun sama sekali tidak terkait dengan klaim.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa KPK mengungkap ada kepemilikan sertifikat laut atas nama Anies Baswedan dan Said Didu bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Setelah ditelusuri, narasi yang dibagikan adalah pemberitaan lama tentang penetapan Covid-19 sebagai darurat kesehatan global pada 2020.

Narasi yang sama ditemukan dalam artikel Science, 30 Januari 2020. Isi artikel asli dipotong-potong dan digabungkan untuk membuat narasi seolah-olah WHO menetapkan darurat kesehatan global pada 2025.

Akan tetapi, WHO tidak mengeluarkan deklarasi semacam itu.

Sementara itu, pada 7 Januari 2025, WHO menyebutkan tentang peningkatan kasus hMPV di China termasuk dugaan bahwa rumah sakit kewalahan.

Namun, laporan tentang peningkatan kasus hMPV di China tersebut tidak diikuti dengan deklarasi darurat kesehatan global.

Adapun hMPV adalah virus pernapasan yang umum ditemukan bersirkulasi di banyak negara pada musim dingin hingga musim semi.

Kebanyakan orang yang terinfeksi hMPV memiliki gejala pernapasan bagian atas yang ringan yang mirip dengan flu biasa dan sembuh setelah beberapa hari.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh China, yang mencakup periode hingga 29 Desember 2024, infeksi saluran pernapasan akut, influenza musiman, rhinovirus, RSV, dan hMPV, terutama di provinsi utara China menunjukkan peningkatan.

WHO telah melakukan kontak dengan para pejabat kesehatan China dan belum menerima laporan tentang pola wabah yang tidak biasa.

Pihak berwenang China melaporkan bahwa sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan dan tidak ada pernyataan darurat atau tanggapan khusus.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi WHO menetapkan wabah coronavirus baru di China sebagai darurat kesehatan global adalah hoaks.

Narasi yang dibagikan adalah pemberitaan lama tentang penetapan Covid-19 sebagai darurat kesehatan global pada 2020.

Video yang beredar bersumber dari pidato Prabowo saat Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Februari 2025.

Klip yang beredar terdapat di kanal YouTube Harian Kompas.

Prabowo mengatakan bahwa siapa yang tidak ikut aliran besar dalam pemerintahan akan ditindak.

Kendati demikian pernyataan tersebut tidak ditujukan langsung kepada kepala daerah yang tidak ikut retret.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar retret kepala daerah terpilih pada pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Dilansir Kompas.com, ada 53 kepala daerah yang tidak ikut retret. Sebanyak 47 di antaranya merupakan kader PDI-P.

Ketidakhadiran kader PDI-P, berkaitan dengan instruksi Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah terpilih untuk tidak mengikuti retret.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan kepala daerah yang tidak dapat menghadiri retret dapat mengirim jajarannya sebagai pengganti.

Selain itu, kepala daerah yang tetap berhalangan mengikuti pembekalan di Akmil, akan diminta mengikuti gelombang berikutnya.

"Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada Jumat (21/2/2025), dikutip dari Antara.

Pidato Prabowo saat Harlah ke-102 NU pada 5 Februari 2025, disebarkan dengan konteks keliru.

Adapun pidato Prabowo tidak terkait langsung dengan retret kepala daerah di Akmil.

Wamendagri mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut retret akan tetap diminta mengikuti pembekalan di gelombang berikutnya.