Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “cara menjadi sub agen lpg” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan liputan6.com “Tata Cara Daftar Jadi Pangkalan LPG 3 KG untuk Pengecer”.

Dari berita yang tayang pada Selasa (4/2/2025) itu diketahui bahwa pendaftaran sub agen LPG bisa dilakukan dengan cara offline, yaitu dengan mendatangi agen LPG resmi di wilayah setempat dengan membawa dokumen seperti fotocopy KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap, maka akan ada petugas yang melakukan pengecekan lokasi sebelum izin tersebut diterbitkan. Adapun pendaftaran secara online hanya bisa diakses melalui laman kemitraan.patraniaga.com.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) terlebih dahulu menyimak video berdurasi 18 menit 13 detik tersebut dari awal hingga akhir. Setelah disimak isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Pembahasan hanya membahas mengenai Menlu RI, Sugiono, yang mendesak China supaya segera menyelesaikan Pedoman Tata Perilaku atau Kode Etik (CoC) Laut China Selatan.

Seperti yang dilansir dari koral.info “Pentingnya Code Of Conduct Untuk Selesaikan Konflik Laut China Selatan”, yang terbit Sabtu (27/5/2023), dijelaskan bahwa kode etik Laut China Selatan (CoC) memiliki peran penting sebagai solusi mengatasi ketegangan yang selama ini kerap terjadi di Laut China Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebutlah yang akhirnya membuat Menlu RI, Sugiono, mendesak agar China bisa segera menandatangani CoC di tahun 2026 ini. Pernyataan Sugiono tersebut sesuai dalam artikel antaranews.com “Menlu Sugiono harap Kode Etik Laut China Selatan tak berlarut-larut”, yang terbit Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan temuan di atas, maka tidak benar Indonesia ingin merebut Laut China Selatan dari China, justru Indonesia melalui Menteri Sugiono menginginkan agar CoC segera disahkan agar tidak ada lagi konflik di Laut China Selatan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menonton video berdurasi 14 menit 49 detik tersebut dari awal hingga akhir. Setelah disimak isi video tersebut hanya membahas sejarah ketegangan di Laut China Selatan yang selama bertahun-tahun ini terjadi. 

Lebih lanjut, dilakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “China tahan kapal Amerika Serikat di Laut China Selatan” ke kolom pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan terkini yang membenarkan klaim tersebut.

Dilansir dari sindonews.com “AS dan Sekutu Latihan Perang di Laut China Selatan, Libatkan 17.000 Tentara” yang terbit Senin (20/4/2026), memang benar bahwa Amerika Serikat dan sekutunya sedang melakukan latihan perang di wilayah Laut China Selatan di bulan April 2026 kemarin, tetapi sejauh ini tidak ada pemberitaan di media resmi manapun yang mengabarkan bahwa China telah menahan kapal milik AS dan memicu perang.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan mencari pemberitaan terkait ekspor gas Indonesia ke Singapura dan Malaysia menggunakan kata kunci “ekspor gas Indonesia 2026” dan “kontrak ekspor gas Singapura 2028”.

Hasil penelusuran menemukan artikel dari cnbcindonesia.com berjudul “Menurut Aturan, RI Bakal Setop Ekspor Gas Tahun 2026” yang terbit Rabu (2/8/2023), menjelaskan bahwa memang pemerintah berencana menghentikan ekspor gas, kebijakan ini mengarah pada pembatasan ekspor gas untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta menghentikan seluruh ekspor secara langsung, melainkan dilakukan secara bertahap sesuai kontrak yang masih berlaku.

Selain itu, artikel dari detik.com berjudul “Ekspor Gas ke Singapura Batal Disetop, RI Mau Perpanjang hingga 2028” terbit Jumat (28/10/2022), menjelaskan bahwa ekspor gas ke Singapura masih berlangsung dan kontraknya diperpanjang hingga 2028. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode sebelum 2028, termasuk tahun 2026, aktivitas ekspor masih tetap dilakukan.

Lebih lanjut, artikel dari cnbcindonesia.com berjudul “Cegah Defisit Gas, Ekspor RI Bakal Dialihkan ke Domestik” terbit Kamis (10/4/2025), menjelaskan bahwa pemerintah tetap memperbolehkan ekspor gas untuk kontrak yang telah disepakati sebelumnya, sementara kebijakan yang ada difokuskan pada pengurangan ekspor baru dan pengalihan pasokan untuk kebutuhan domestik.

Untuk Malaysia, tidak ditemukan informasi kredibel yang menyatakan bahwa Indonesia telah menghentikan ekspor gas secara resmi. Namun, selama mereka memiliki kontrak masih berlaku, maka pengiriman gas tetap berjalan sesuai perjanjian. Dengan demikian, penghentian ekspor baru dapat dilakukan setelah masa kontrak berakhir, bukan secara tiba-tiba saat kontrak masih aktif.