Tempo memverifikasi video dengan bantuan pencarian Google serta membandingkan dengan pemberitaan media kredibel. Hasilnya, belum ada bukti yang menunjukkan uang suap Harun Masiku berasal dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron KPK atas nama Harun Masiku terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan berdasarkan surat bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024. Keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku ini pernah diulas Majalah Tempo edisi 11 Januari 2020 bertajuk "Di Bawah Lindungan Tirtayasa". 

Tempo  menganalisis video dan membandingkan dengan isi persidangan yang dicuplik, tidak ada narasi atau pernyataan yang mengatakan uang suap Harun Masiku berasal dari Megawati. 

Pada detik ke-16, pemandu acara Tegar Gumilar justru menyatakan, uang suap kepada para pejabat agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR, berasal dari kantong pribadi Hasto Kristiyanto.

Isi video tersebut tidak sesuai dengan judul konten yang disertakan.

Fakta-fakta di Pengadilan

Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, sekitar Rp 400 juta uang suap dalam kasus tersebut, diduga berasal dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Selebihnya sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar, diduga berasal dari Djoko Tjandra, seorang pengusaha yang pernah menjadi buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

KPK saat ini masih mendalami sumber dana lain yang digunakan oleh Harun Masiku. Asep menyebut, ada dugaan bahwa dana itu diperoleh dari Djoko Tjandra saat keduanya bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum terjadinya peristiwa suap.

Dikutip dari Antara.com, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menalangi uang suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif untuk tersangka Harun Masiku senilai Rp400 juta.

Penyidik mengetahui hal tersebut dari percakapan langsung antara Harun dengan kader PDI Perjuangan Saeful Bahri, yang ditemukan pada telepon genggam Saeful pada saat penyadapan.

"Ada informasi bahwa uang itu akan ditalangi oleh saudara Hasto dari percakapan keduanya," ujar Rossa saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.

Selain dari percakapan antara Saeful dengan Harun Masiku, dia menjelaskan informasi penalangan uang suap pengurusan PAW oleh Hasto juga ditemukan dari percakapan antara Saeful dan advokat Donny Tri Istiqomah, Saeful dan Hasto, serta Saeful dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina.

Dalam persidangan, belum ada bukti-bukti yang mengarah pada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

Analisis Gambar Video

Tempo memverifikasi video pertama dengan bantuan Google Lens, pencarian berita melalui Google dan YouTube.  



Video ini merupakan peristiwa di persidangan kasus Hasto Kristiyanto dengan saksi penyidik KPK, Rossa yang digelar pada 9 Mei 2025. Jalannya persidangan direkam utuh oleh akun YouTube Kompas TV. Momen pada tangkapan layar ini adalah ketika Hasto diberi kesempatan bertanya kepada saksi oleh hakim. 



Video identik pernah diunggah secara utuh oleh akun YouTube Kompas TV, pada 10 Mei 2025 di sini. Kala itu, saksi Rossa menyampaikan percakapan via chat antara Saiful dengan Harun Masiku terkait asal uang suap.

Tempo melansir bahwa Saeful Bahri merupakan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang didakwa menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebanyak Rp 600 juta. 



Foto Ketua Umum PDIP, Megawati yang ada di keluku (thumbnail) ini, diambil saat menyampaikan pidato di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di sekolah partai, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023.

Pada waktu berbicara di hadapan para kader, Mega tiba-tiba terdiam lalu terisak. Ia kemudian meminta maaf karena teringat mendiang mantan suaminya, Taufiq Kiemas.

Ia mengatakan pada 8 Juni 2023 ini, tepat 10 tahun Taufiq berpulang. Mega mengenang Taufiq sebagai sosok yang selalu penuh semangat. Menurut Mega, Taufiq yang merupakan mantan Ketua MPR RI itu meninggalkan warisan yang berarti bagi Indonesia. Yaitu, tegaknya empat pilar kebangsaan.

Peristiwa tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Tribun Medan TV, 9 Juni 2023.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim uang suap Harun Masiku berasal dari Megawati adalah belum ada bukti.

Tempo memverifikasi gambar itu menggunakan layanan pencarian gambar terbalik dari Google, dan menyertakan pernyataan resmi Duta Besar Jepang di Indonesia. Hasilnya, konten tersebut adalah palsu.

Melalui akun Instagram resminya pada Kamis, 12 Juni 2025, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia menyatakan narasi dan gambar yang beredar tersebut palsu. Mereka menyatakan narasi itu tidak mencerminkan fakta sesungguhnya dan mengajak masyarakat memverifikasi informasi dari sumber resmi.

“Menanggapi unggahan di sosial media terkait respon Duta Besar Masaki Yasushi mengenai topik ijazah, kami menyampaikan informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Duta Besar Masaki tidak pernah memberikan klarifikasi maupun respon serta pendapat mengenai isu yang sedang beredar dalam bentuk apapun, di platform manapun,” bunyi pernyataan tersebut.

Tangkapan layar pernyataan klarifikasi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.  [Sumber: pnambsindonesia, 12 Juni 2025]



Foto Masaki yang ditampilkan dalam konten yang beredar diambil saat Masaki menyampaikan ucapan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024. Foto tersebut pernah dipublikasikan oleh Instagram Media Indonesia pada 4 Desember 2024. Saat itu, Media Indonesia mengunggah ucapan terimakasih pada Masaki yang mendukung acara Festival Setara dan Berdaya.

Siapa Rismon Sianipar?

Rismon Sianipar adalah salah satu tokoh yang mencurigai keaslian ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengklaim dirinya sebagai ahli forensik digital, lulusan master dari Yamaguchi University, Jepang.

Rismon mendapat sorotan karena pernah menyatakan ijazah S1 milik Jokowi palsu. Ia kemudian mendapatkan tuduhan yang sama, sebagaimana laporan Antara. Tuduhan terhadap ijazah Rismon berawal dari pengakuan seseorang bernama Rony Teguh yang tidak dapat menemukan ijazah Rismon di Yamaguchi University.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan klaim bahwa Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, akan melaporkan Rismon Sianipar atas tuduhan ijazah palsu adalah klaim keliru.

Tempo memverifikasi video itu menggunakan pencarian gambar terbalik dari Google dan aplikasi pemindai konten kecerdasan buatan. Hasilnya, konten tersebut dibuat dengan kecerdasan buatan generatif.

Dalam video yang beredar di Whatsapp, tertera nama akun gubukceritaAI dari platform media sosial Snack Video. Setelah ditelusuri, dalam akunnya, gubukceritaai, menjelaskan bahwa konten-konten yang diunggah berbasis AI.



Selain itu terdapat tanda air bertuliskan ‘berkisah’ di bagian tengah video. Tempo menemukan video itu sesungguhnya berasal dari saluran YouTube Berkisah pada 30 Mei 2025. YouTube melabeli video tersebut sebagai konten sintetis alias hasil rekayasa gambar, di mana suara atau visual diedit secara signifikan atau dibuat secara digital.



Pengamatan langsung pada video juga menemukan kejanggalan di mana postur tubuh manusia yang kabur dan tidak normal. Misalnya, kaki yang tidak sinkron dengan posisi tubuh serta bentuk tangan yang kabur.



Analisa menggunakan alat deteksi akal imitasi, AI OR NOT juga menunjukan 50 persen konten itu dibuat dengan kecerdasan buatan. Alat-alat AI yang digunakan antara lain Stable Diffusion 19 persen, 4o dari Open AI 11 persen, Dall E 10 persen, dan Midjourney 7 persen.



Demikian juga dengan menggunakan pendeteksi AI, Hive Moderation, mengidentifikasi sekitar  96,3 persen kemungkinan konten itu dihasilkan dengan akal imitasi.

Tidak ada serangan rudal ke jamaah haji Indonesia

Dikutip Al Jazeera, bandara utama Yaman di ibu kota Sanaa dihancurkan oleh Israel pada Rabu 28 Mei 2025. Serangan itu menghancurkan pesawat Yemenia Airways yang hendak mengangkut jamaah haji ke Arab Saudi. 

Khaled al-Shaief, direktur umum Bandara Internasional Sanaa, menulis di X bahwa serangan itu telah menghancurkan pesawat sipil terakhir yang dioperasikan Yemenia Airways dari bandara tersebut. Menurut data penerbangan, pesawat Yemenia dijadwalkan untuk membawa mereka yang melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi.

Pemboman itu menghalangi 800 jamaah asal Yaman untuk menunaikan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi, menurut Republika. 

Meskipun pengeboman di bandara sipil dikecam sebagai kejahatan perang, tidak ada jamaah haji asal Indonesia dan Pakistan yang menjadi korban dari serangan itu.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan puluhan tentara Israel berubah secara fisik setelah menembakkan ke pesawat jemaah haji Indonesia dan Pakistan adalah klaim menyesatkan.

Tempo memverifikasi pernyataan tersebut melalui arsip Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dokumentasi dan pemberitaan kredibel lainnya. Hasilnya, tidak benar bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa 1998.

Salah satu dokumen penting yang mengungkap terjadinya pemerkosaan massal pada 1998 adalah temuan Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang diketuai oleh Marzuki Darusman. Dokumen ini dapat diakses melalui website Komnas Perempuan.

TGPF dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, pada tanggal 23 Juli 1998. TGPF terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.



Dalam dokumen itu, TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual di Jakarta dan sekitarnya, Medan, dan Surabaya dengan jumlah yang terverifikasi yakni: 52 korban perkosaan, 14 orang korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual.

Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei 1998i. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus seksual yang terjadi selama kerusuhan. 

Dalam kunjungan ke daerah Medan, TGPF mendapatkan laporan tentang ratusan korban pelecehan seksual yang terjadi pada kerusuhan tanggal 4-8 Mei 1998, lima orang di antaranya telah melapor. Setelah kerusuhan Mei, dua kasus terjadi di Jakarta tanggal 2 Juli 1998 dan dua terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli 1998.

Kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 terjadi di dalam rumah, di jalan dan di depan tempat usaha. Mayoritas kekerasan seksual terjadi di dalam rumah atau bangunan. TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape, dimana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain.

Salah satu kesimpulan TGPF yaitu telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dalam peristiwa kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998 yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan oleh sejumlah pelaku di berbagai tempat yang berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan. Korban adalah penduduk Indonesia dengan berbagai latar belakang, kebanyakan adalah etnis Cina.

Meskipun ada bukti pelanggaran HAM berat, kasus ini tidak pernah diajukan ke pengadilan. Advokasi terhadap korban kekerasan seksual dan pemerkosaan mendapat ancaman hingga pembunuhan, seperti dialami Ita Martadinata. 

Beberapa hari sebelum Ia bersaksi di Perserikatan Bangsa-bangsa, perempuan berusia 18 tahun itu ditemukan tewas di rumahnya pada 9 Oktober 1998, menurut laporan Historia.



Relawan yang waktu itu Direktur Kalyanamitra, Ita F Nadia, menjelaskan detail kasus pemerkosaan yang terjadi di beberapa tempat di Jakarta. Kesaksian Ita F. Nadia dapat disimak di kanal YouTube Tempo edisi 13 Mei 2018.

Pemerkosaan 1998 tersebut melatarbelakangi berdirinya Komnas Perempuan di Indonesia, yang dibentuk melalui Keppres No. 181/1998. Kaitan tragedi pemerkosaan 1998 dengan Komnas Perempuan, dapat dibaca melalui buku Dewi Anggraeni, Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan. 

Pada 2015, Komnas Perempuan dan Pemerintah DKI Jakarta meresmikan Memorial Mei 1998 di Pondok Rangon. Melalui media sosial X Komnas Perempuan menjelaskan, Monumen Mei 1998 dibangun sebagai simbol penghormatan pada korban, dan komitmen agar tragedi tidak berulang. 



Pernyataan Presiden BJ Habibie

Mantan presiden Bacharuddin Jusuf atau Habibie pada 15 Juli 1998, pernah mengeluarkan pernyataan terbuka atas kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan pada kerusuhan 1998. Dalam pernyataan itu, Habibie mengungkapkan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan  

Mantan juru bicara presiden Habibie, Dewi Fortuna Anwar, mengatakan pernyataan Habibie itu disampaikan saat menerima perwakilan tokoh atau aktivis perempuan di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada 15 Juli 1998. Salah satu tokoh yang hadir adalah Profesor Saparinah Sadli, pelopor Departemen Studi Perempuan di Universitas Indonesia.

“Mereka menyampaikan petisi agar pemerintah mengakui kekerasan yang telah terjadi terhadap perempuan dan meminta pemerintah untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” kata Dewi mengkonfirmasi kepada Tempo melalui pesan pendek pada Senin, 16 Juni 2025. 

Ketua Tim Relawan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan Mei 1998, Ita Fatia Nadia, mengatakan, dalam pertemuan tersebut 11 perempuan bertemu BJ Habibie dan menyerahkan dokumen, data, fakta mengenai perkosaan Mei 1998. “Dan saya ada di depan Ibu Saparinah membawa fakta dan dokumen itu,” kata Ita pada Webinar yang diunggah oleh akun Youtube IDN Times berjudul Pernyataan Fadli Zon Soal Perkosaan 1998 Menuai Protes Kalangan Aktivis.



Dalam pidato perdananya sebagai presiden di hadapan para anggota DPR, 16 Agustus 1998, Habibie secara gamblang mengatakan bahwa telah terjadi perundungan seksual terhadap kaum perempuan.

“Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran di pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum Perempuan. Terutama dari kelompok etnis Tionghoa,” kata Habibie seperti dikutip dari unggahan AP Archive, 22 Juli 2015, menit 02.00-02.19.

Sejumlah lembaga, kelompok masyarakat sipil dan aktivis perempuan menyampaikan keberatannya terhadap pernyataan Fadli Zon dan menuntut agar Fadli meminta maaf dan menarik ucapannya. Komnas Perempuan menyampaikan protesnya lewat unggahan siaran pers di sini dan KontraS di sini.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim tidak ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa 1998 seperti pernyataan Fadli Zon adalah klaim keliru.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi berbagai kritik yang mengarah padanya usai menyebut peristiwa pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 sebatas rumor belaka. Politikus Gerindra itu menuturkan ia tidak bermaksud menyangkal keberadaan peristiwa kelam tersebut.

Ia hanya ingin menekankan bahwa fakta sejarah harus bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Sementara penyebutan kata "massal", menurut dia, masih menjadi perdebatan di kalangan akademik selama dua dekade terakhir. "Apalagi masalah angka dan istilah yang problematik," kata dia melalui keterangan tertulis pada Senin, 16 Juni 2025, sebagaimana telah dimuat oleh Tempo.