Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Megawati dan Hary Tanoesoedibjo mendatangi KPK setelah Hasto ditahan terkait kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini.

Video itu adalah momen ketika Megawati menghadiri musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Perindo pada 30 Juli 2024.

Dalam pidato politiknya di acara itu, Megawati mengatakan bahwa para kader PDI-P tengah disasar melalui berbagai kasus hukum.

Sebelumnya pada Desember 2024, Megawati pernah mengatakan bahwa ia akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan.

Namun, hingga kini belum ada kabar Megawati datang ke gedung KPK. 

Video yang mengeklaim Megawati dan Hary Tanoesoedibjo mendatangi gedung KPK setelah Hasto ditahan tidak benar atau hoaks.

Adapun video asli merupakan momen ketika Megawati menghadiri Mukernas Partai Perindo pada 30 Juli 2024.

Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan Instagram Hotman Paris pada 15 Februari 2025.

Di video aslinya Hotman tidak mempromosikan situs judi. Namun, ia membahas soal permasalahan hukumnya dengan pengacara Razman Arif Nasution dan M Firdaus Oiwobo.

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek suara Hotman menggunakan Hive Moderation.

Hasilnya, suara Hotman terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence (AI) dengan probabilitas 80,6 persen. 

Video itu diindikasi sebagai hasil rekayasa menggunakan AI generatif.

Video Hotman Paris mempromosikan situs judi merupakan hasil manipulasi dan klaim dalam video itu hoaks.

Hotman tidak mempromosikan situs judi di video aslinya. Dalam video asli, ia membahas permasalahan hukumnya dengan pengacara Razman Arif Nasution dan M Firdaus Oiwobo.

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Hotman mempromosikan situs judi  terdeteksi dihasilkan AI generatif. 

TurnBackHoax mengakses tautan yang tersemat dalam kedua unggahan. Tautan tak mengarah ke laman resmi Direktorat PPG maupun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Warganet justru diminta mengisi nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi Telegram.

TurnBackHoax lalu menelusuri laman resmi PPG Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ppg.dikdasmen.go.id. Tidak ditemukan informasi rekrutmen calon asesor seleksi PPG 2025. Surat edaran tentang rekrutmen posisi tersebut diunggah pada 2022.

Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci “Rekrutmen calon asesor jabatan akademik dosen” ke Google. Hasil pencarian mengarah ke dua laman resmi LLDikti, yakni lldikti2.kemendikbud.go.id dan lldikti7.kemendikbud.go.id.

Dari dua laman tersebut diketahui kalau pendaftaran rekrutmen calon asesor jabatan akademik dosen telah ditutup pada Jumat (17/1/2025). Mengacu ke surat edaran yang dipublikasikan di laman lldikti7.kemendikbud.go.id, pendaftaran rekrutmen adalah dengan mengunggah CV dan lainnya ke Google Form dalam tautan di surat edaran, bukan dengan cara mencantumkan nomor Telegram aktif.

Akun Facebook “Calon Asesor Seleksi PPG” dan “Rekrutmen Calon Asesor Jabatan Akademik Dosen” beserta seluruh unggahannya merupakan konten tiruan (impostor content).

Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat dalam unggahan. Kami diarahkan ke sebuah situs dengan format formulir yang meminta data seperti nama lengkap, usia, jenis kelamin, dan nomor telepon dengan akun aktif di aplikasi pesan Telegram.

Kami juga melakukan pemeriksaan menggunakan URL Scan. Hasil pemindaian menunjukkan sumber (domain) formulir dalam situs tersebut tercatat sebagai w91hd7b.xuv3dxw.web.id. Situs tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan situs resmi IKN (ikn.go.id) maupun situs perekrutan CPNS (https://sscasn.bkn.go.id/).

Sejumlah akun yang menyebarkan klaim ini diketahui juga bukan merupakan akun resmi milik Otorita IKN. Sebagai informasi, akun resmi Facebook milik Otorita IKN adalah “IKN Indonesia”, seperti yang tertera di situs resmi Otorita IKN. Kemudian, berdasarkan penelusuran di akun resmi Facebook Otorita IKN tersebut, kami pun tidak menemukan adanya informasi soal lowongan CPNS IKN 2025.

Tirto juga mengunjungi situs resmi Otorita IKN untuk memverifikasi klaim itu. Hasilnya, kami tidak menemukan informasi apapun soal lowongan CPNS IKN 2025.

Pada 1 Agustus 2024 lalu, Otorita IKN, dalam situs resminya, sempat membuat pernyataan soal hoaks lowongan kerja serupa. Lembaga tersebut menegaskan kalau informasi lowongan kerja di Ibu Kota Negara mengikuti jalur yang sama dengan pendaftaran Pegawai Negeri Sipil pada umumnya.

“Bahwa Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Otorita IKN maupun di Kementerian/Lembaga lainnya baik pusat maupun daerah pada saatnya nanti akan diumumkan dan dilaksanakan melalui aplikasi resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan diumumkan melalui kanal informasi resmi Otorita IKN,” begitu bunyi keterangan resmi dari Otorita IKN.

Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk ke sumber resmi sebelum menyebarkan informasi soal lowongan kerja di IKN.

Terkait pendaftaran CPNS di tahun 2025 ini, pada Januari 2025 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menyebut akan mempertimbangkan rekrutmen CPNS 2025 setelah proses CPNS 2024 selesai. Untuk diketahui, proses rekrutmen CPNS 2024 masih berlangsung dan baru akan rampung pada Maret 2025.

"Sangat mungkin (CPNS dibuka tahun 2025). Tapi sampai kita harus menyelesaikan yang CPNS (2024), kita harus selesaikan dulu nih supaya enggak numpuk dan yang daftar juga enggak bingung," ungkap Rini, Selasa (10/12/24), dikutip Antara.

Lebih lanjut, hingga Kamis (27/2/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Tirto belum menemukan informasi adanya pembukaan pendaftaran CPNS 2025, termasuk untuk formasi penempatan di Otorita IKN.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan informasi mengenai lowongan CPNS khusus IKN tahun 2025 yang tersebar di Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Unggahan di media sosial mengarahkan ke tautan yang berisikan formulir yang meminta data pribadi. Situs dari formulir tersebut bukan situs resmi yang terafiliasi dengan IKN.

Pihak Otorita IKN sempat mengeluarkan pernyataan kalau perekrutan tenaga kerja pemerintahan di ibu kota baru akan mengikuti Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).