Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 15 Agustus 2024, pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lantaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, tata cara pungutan PKB tidak dapat diputuskan secara serentak oleh pemerintah pusat.

Cara penagihan, termasuk dengan menagih langsung ke rumah wajib pajak, sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Terdapat beberapa daerah yang telah menerapkan penagihan PKB di rumah, yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi petugas kantor Samsat akan mendatangi rumah penunggak pajak kendaraan perlu diperjelas.

Kebijakan tersebut tidak berlaku serentak secara nasional, tetapi tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Ada sejumlah dasar hukum yang menjamin tetap disalurkannya dana desa. Rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sementara, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 tahun 2023.

Bab VII aturan tersebut mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan dan evaluasi juga oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan, Kemenkeu dapat menghentikan sementara penyaluran dana desa.

Hal ini tertuang dalam Pasal 53, yang berbunyi:

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Pemberhentian sementara ini dicabut ketika sudah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.

Pasal 54 menyebutkan, desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran dana desanya berhak mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

Kendati demikian, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa penyaluran dana desa akan dihentikan seterusnya ketika kades kedapatan korupsi.

Sejauh ini, tidak ditemukan pernyataan Prabowo mengenai penghentian penyaluran dana desa, akibat banyak kades yang korupsi.

Dana desa masih dianggarkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Dana desa sebesar Rp71 triliun ditargetkan bisa terserap ke 75.259 desa.

RAPBN 2025 ini nantinya akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam 30 hari kerja dan disahkan di Sidang Paripurna.

Narasi yang menyebutkan Prabowo akan menghentikan dana desa karena banyak kades yang korupsi merupakan hoaks.

Tidak ada pernyataan dari Prabowo mengenai penghentian dana desa karena banyak kades korupsi.

PMK 146 tahun 2023 mengatur penghentian sementara penyaluran dana desa jika ada indikasi penyelewengan.

Namun dana desa akan kembali disalurkan setelah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendata total populasi yang telah mendapat vaksinasi Covid-19 di semua negara.

Berdasarkan data yang dihimpun WHO per Desember 2023, berikut negara dengan cakupan vaksinasi mencapai 100 persen:

Namun, kasus Mpox tertinggi tidak ditemukan di negara-negara tersebut.

Kasus Mpox tertinggi yang dilaporkan didominasi negara-negara di Benua Afrika.

Negara yang paling banyak kasus Mpox pada 2024 berdasarkan catatan WHO, yakni:

Mpox bukanlah penyakit yang ditimbulkan akibat vaksin Covid-19 atau vaksin apa pun.

Mpox merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox dari genus Orthopoxvirus

WHO mencatat, sumber alami virus masih belum diketahui, tetapi diduga bersumber dari monyet dan tupai.

Narasi yang beredar mengaitkan Mpox, vaksin Covid-19 dengan penyakit kulit akibat autoimun, seperti pemfigus dan pemfigoid bulosa.

Dilansir situs web Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemfigoid bulosa disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang berbalik menyerang jaringan kulit yang menghubungkan lapisan kulit terluar (epidermis) dan tengah (dermis). Sehingga, kulit menjadi ruam dan melepuh.

Ahli mikrobiologi dan imunologi Johns Hopkins Bloomberg, Kari Moore Debbink membantah kaitan vaksin Covid-19 berbasis mRNA dengan Mpox.

"Vaksin COVID mRNA digunakan secara global, sedangkan kasus Mpox biasanya ditemukan di negara-negara tertentu di Afrika, dengan jumlah kasus yang rendah di luar wilayah tersebut," kata Debbink dilansir DW.

Sehingga, tidak ada hubungan geografis antara penggunaan vaksin Covid mRNA dan kasus Mpox.

Pendapat serupa disampaikan oleh profesor penyakit menular di Vanderbilt University Medical Center, William Schaffner.

"Ini adalah dua virus yang sangat berbeda, dan tentu saja, vaksin untuk melawan Covid tidak ada hubungannya dengan Mpox," ujarnya.

Sebelumnya Tim Cek Fakta Kompas.com telah membantah narasi mengenai WHO mengakui Mpox adalah efek samping Covid-19.

Narasi mengenai kasus Mpox tinggi ada di negara dengan cakupan vaksinasi Covid-19 tertinggi merupakan hoaks.

Kasus Mpox tertinggi sebagian besar dilaporkan di negara-negara di Benua Afrika, seperti Kongo, Burundi, dan Nigeria. Cakupan vaksinasi Covid-19 di negara tersebut bukan yang tertinggi.

Sumber alami virus masih belum diketahui, tetapi secara geografis tidak memungkinkan virus monkeypox di Afrika terkait dengan vaksin Covid-19.

Postingan tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Freeport Indonesia beberapa kali viral di media sosial. Namun PT Freeport Indonesia sendiri menegaskan seluruh informasi terkait lowongan kerja hanya tersedia lewat website resmi mereka.
"Semua lowongan dapat di cross check di website kami https://ptfi.co.id/. Kami tidak memungut biaya apapun dalam proses perekrutan dan seleksi untuk lowongan kerja maupun magang," ujar Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati saat dihubungi Cek Fakta Liputan6.com beberapa waktu lalu.
Selain itu akun resmi PT Freeport Indonesia di Facebook adalah @IDFreeport yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Sehingga akun bernama PT Freeport Indonesia Official merupakan akun palsu.
Biasanya akun palsu ini mengarahkan pengguna untuk mengklik tautan tertentu yang rawan pencurian data dan juga penipuan.

Postingan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Freeport Indonesia adalah tidak benar.