Tempo memverifikasi konten tersebut dengan menelusuri pemberitaan dari media kredibel. Hasilnya, Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah menyatakan harga asli Pertalite hanya Rp4.000 per liter.

Konten itu mengubah pernyataan Purbaya saat rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 30 September 2025. Rapat tersebut ditayangkan utuh di kanal Kompas TV dan Tribunnews. Salah satu materi rapat tersebut adalah membahas harga bahan bakar minyak.   

Pada menit ke-06:15 tayangan YouTube Tribunnews, Purbaya menjelaskan bagaimana harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk yang beredar di masyarakat merupakan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah. Berikut pernyataan lengkap Purbaya:

Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian, next, dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan nonenergi. Misalnya untuk Pertalite masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter. Sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi.

Untuk solar masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter. Sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Menurut artikel Tempo, Purbaya menyatakan realisasi subsidi dan kompensasi dari anggaran negara hingga 31 Agustus 2025, telah mencapai Rp 218 triliun atau 43,7 persen dari target. Sedangkan pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 498,8 triliun. 

Realisasi subsidi dan kompensasi, kata dia, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi. Meski harga BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak 2022, Bekas Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyatakan bahwa sebagian besar harga jual produk itu belum mencapai tingkat keekonomian. 

Melalui situs resmi, PPID Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa konten dengan narasi harga asli Pertalite sebesar Rp4.000 adalah hoaks.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya harga asli Pertalite sebesar Rp4.000 per liter adalah keliru.

Tempo memverifikasi klaim tersebut melalui aplikasi pencarian gambar terbalik dan penelusuran di sejumlah situs berita kredibel. Hasilnya, foto yang menampilkan iPhone 17 Pro ternyata hasil suntingan.

Foto aslinya lebih dulu dipublikasikan di platform penyedia foto Getty Images, pada 29 Januari 2019. Karya fotografer Zhizhao Wu itu merekam kericuhan penonton saat pertandingan semifinal Piala Asia AFC antara Qatar dan UEA di Stadion Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, pada 29 Januari 2019.



Dalam foto asli, fotografer memotret sepatu, sandal, dan botol minuman yang dilempar penonton. Tidak ada iPhone atau jenis ponsel lain dalam gambar tersebut.

Tempo juga menonton video yang dirilis Doha News, saat terjadi kericuhan antara pendukung Timnas Qatar dan UEA pada 14 Oktober 2025. Hingga kericuhan berakhir, tak ada sepatu maupun iPhone yang dilempar penonton. Penonton hanya melemparkan botol minuman ke dalam lapangan.

Dikutip dari Bisnis.com, kericuhan terjadi setelah Qatar memenangi laga itu dengan skor 2-1. Dengan kemenangan itu, Qatar menuju ke puncak klasemen play-off tiga tim. Padahal UEA telah menanti 35 tahun dapat melaju ke Piala Dunia

Tak berselang lama, para pendukung UEA marah dan mulai melemparkan sandal, botol plastik, dan gelas ke lapangan sebagai ungkapan kekecewaan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang beredar adalah klaim keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Perdana Menteri Israel Netanyahu ditangkap” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim.

Selanjutnya Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri aktivitas Perdana Menteri Israel tersebut di Google. Hasilnya ditemukan Netanyahu masih hadir di Pengadilan Distrik Tel Aviv pada Rabu (15/10/2025) untuk bersaksi dalam persidangan kasus korupsinya.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian menelusuri lebih dalam dengan memasukkan tangkapan layar dalam video klaim ke hivemoderation.com. hasilnya ditemukan bahwa video tersebut merupakan hasil Generate AI dengan Aggregate Score 99,9%. Selain itu, dalam video terdapat watermark Sora yang merupakan tools AI untuk generate video dari OpenAI sehingga dipastikan artikel tersebut buatan AI.

Hingga artikel ini terbit, tidak ditemukan berita penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Unggahan berisi klaim “Perdana Menteri Israel Netanyahu ditangkap” merupakan konten palsu (fabricated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran BLT Kesejahteraan Rakyat, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Cara Resmi Daftar BLT Kesejahteraan Rakyat 2025, Simak untuk Hindari Penipuan" yang dimuat Liputan6.com, pada 19 Oktober 2025. 
Artikel Liputan6.com menyebutkan, bagi masyarakat yang merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS, pemerintah menyediakan jalur resmi untuk mengajukan diri. Proses pendaftaran ini harus dilakukan melalui saluran resmi untuk menghindari potensi penipuan.
Salah satu cara pendaftaran adalah melalui Aplikasi Cek Bansos. Setelah mengunduh aplikasi, buat akun baru, lalu login dan pilih menu 'Daftar Usulan'. Isi data diri lengkap, unggah foto tempat tinggal serta dokumen pendukung, dan kirim permohonan. Status pengajuan dapat dipantau melalui menu 'Riwayat Usulan'.
Alternatif lain, masyarakat dapat mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat untuk memastikan data sudah masuk DTKS atau mengajukan usulan pendaftaran.
Penelusuran juga mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran BLT Kesejahteraan Rakyat tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.