Beredar unggahan foto [arsip] dari akun Facebook “Andri Prima Jaya” pada Jumat (9/1/2026) berisi narasi:
“Menkeu Purbaya bongkar transaksi jahat jkw rp 984 triliun di bank pembangunan china tahun pertama kepemimpinannya”.
Hingga Kamis (15/1/2026), unggahan tersebut telah mendapatkan hampir 100 tanda suka, 30-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 60 kali.
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran sumber artikel Insibernews yang disertakan dalam unggahan. Hasilnya tidak ada berita dari Insibernews seperti pada tangkapan layar.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “purbaya bongkar transaksi jahat jokowi 984 triliun di bank pembangunan china” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Purbaya yang membenarkan klaim.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “transaksi 984 triliun pada masa kepemimpinan jokowi” ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan antara lain:
Berita republika.co.id “PPATK: Transaksi Terkait Korupsi di Indonesia Mencapai Rp984 Triliun”. Dari berita yang tayang Rabu (23/4/2025) itu, diketahui bahwa PPATK sepanjang Januari—Desember 2024 menemukan transaksi tindak pidana sebesar Rp1.459,64 triliun, Rp984 triliun diantaranya terkait korupsi.
Berita tempo.com “PPATK: Transaksi Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Tahun 2024 Capai Rp 984 Triliun”. Dari berita yang tayang Minggu (20/4/2025) itu, diketahui bahwa PPATK memaparkan total transaksi aliran dana pada kasus dugaan tindak pidana korupsi selama 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan jumlahnya mencapai Rp984 triliun.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim “Purbaya bongkar transaksi jahat Jokowi”.
Beredar unggahan video [arsip] dari akun Facebook “Viral News” pada Jumat (9/1/2026), isinya memperlihatkan sekelompok orang berorasi dan membawa bendera bergambar bulan bintang serta spanduk bertuliskan “Stop Deforestation, illegal mining, sending militer, save Acheh Sumatera”.
Unggahan disertai narasi:
“Aktivis Aceh di Gedung PBB tuntut referendum”.
Hingga Kamis (15/1/2026) unggahan tersebut telah mendapatkan lebih dari 3.800 tanda suka, 1.360-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 350 kali.
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “aktivis aceh di gedung pbb tuntut referendum” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.
TurnBackHoax lalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa video yang disertakan dalam unggahan. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan riaupos.com “Kibarkan Bendera Aceh, Desakan Status Darurat Bencana Nasional Banjir dan Longsor Sumatera Menggema hingga KBRI di New York dan Markas Besar PBB”, tayang Selasa (6/1/2026).
Dari pemberitaan itu diketahui bahwa diaspora Indonesia (khususnya asal Aceh atau Aceh Community Center) di AS menggelar aksi demonstrasi damai pada Senin (5/1/2026). Mereka mendesak Pemerintah Indonesia segera menetapkan status darurat nasional atas bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra Utara serta Sumatra Barat.
Diketahui, pria dalam video menyampaikan pidato sebagai berikut:
My name is Mohammed Muddah Arsyad. I serve as president of the Aceh Community Center in Harrisburg, Pennsylvania. We stand here today not for the political but for the humanitarian.
More than a month after devastation, flood and landslides struck northern Sumatra and Aceh, thousands of the family remain displaced without enough food, clean water and shelter.
These are mother, children, elderly, father who deserve dignity and protection.
Declare national emergency is not a political statement. It is a humanitarian necessity.
We respectfully call the government of Indonesia to declare national emergency and open access to international humanitarian assistance and ensure transparency and accountability so that this tragedy is not repeated.
Our message is simple. Humanity must come first. Delay will cost lives.
And thank you for standing with Aceh. And thank you very much.
Pada Selasa (13/1/2026) akun Facebook “Tehnik Rekayasa” membagikan foto [arsip] berupa tangkapan layar dari artikel berjudul:
Yaqut Cholil: Pak Jokowi Banyak Menerima Uang Kuota Haji Dari Saya Secara Bertahap Ada Sekitar 470 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transferannya.
Hingga Kamis (15/1/2026) unggahan tersebut telah mendapatkan hampir 20 tanda suka, serta 30-an komentar.
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “jokowi menerima uang 470 triliun dari yaqut cholil qoumas” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.
TurnBackHoax lalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa potret dalam unggahan. Penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dengan foto yang sama.
TurnBackHoax lalu mencocokkan nama media serta tanggal terbit. Hasilnya, ditemukan artikel gelora.co “Pimpinan KPK Sepakat Mantan Menag Yaqut Cholil jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji”.
Artikel yang tayang Jumat (9/1/2026) itu melaporkan bahwa KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023—2024.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim “Jokowi terima uang ratusan triliun rupiah dari Yaqut Cholil Qoumas”.
