Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendafataran undian berhadiah Bank BJB 2024, dengan cara mengunjungi akun Instagram resmi Bank BJB @bankbjb. Akun Instagram tersebut mengimbau agar masyarakat hati-hati terhadap penipuan dengan modus undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank BJB.
Berikut keterangan unggahan tersebut.
"Waspada Penipuan Akun Palsu dan Penipuan Online!
Hai Sahabat! Di era digital ini, kita semua perlu lebih waspada terhadap penipuan online yang semakin marak. Salah satu modusnya adalah undian berhadiah melalui akun palsu yang mengatasnamakan bank bjb.
Yuk, kenali ciri-ciri akun palsu bank bjb:
* Menggunakan logo dan nama bank bjb yang tidak resmi
* Menginformasikan undian berhadiah atau promo yang tidak terduga
* Meminta data pribadi
* Menginstruksikan transfer sejumlah uang ke rekening mencurigakan
Ingat! bank bjb tidak pernah:
* Meminta data pribadi melalui DM atau chat media sosial
* Menawarkan hadiah atau promo tanpa mekanisme yang jelas
* Meminta transfer uang ke rekening pribadi
Segera bantu *Block* dan *Report* berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan bank bjb!
Mari bersama-sama kita jaga keamanan data dan transaksi digital kita! ️
Info Selengkapnya: infobjb.id/bjbCall"

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendafataran undian berhadiah Bank BJB 2024 tidak benar.
Masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap penipuan online yang semakin marak. Salah satu modusnya adalah undian berhadiah melalui akun palsu yang mengatasnamakan Bank BJB. Salah satu ciri penipuan tersebut adalah meminta data pribadi.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi video dan menemukan bahwa potongan video di atas identik dengan rekaman video konferensi pers secara livestream yang diunggah media KCTV5.



Jaksa Agung Kansas, Kris Kobach, menggugat Pfizer "atas klaim menyesatkan terkait dengan vaksin COVID-19." Kobach menuding Pfizer membuat beberapa pernyataan yang menyesatkan untuk menipu publik tentang vaksinnya, terutama tentang risiko yang dikandung terhadap wanita hamil dan miokarditis.

"Selain itu, Pfizer mengklaim vaksinnya melindungi dari varian COVID-19, meskipun data menunjukkan sebaliknya. Raksasa farmasi ini juga menyatakan bahwa vaksinnya mencegah penularan COVID-19, tetapi kemudian mengakui bahwa mereka tidak pernah mempelajari apakah vaksinnya menghentikan penularan," kata dia.

Dikutip dari Reuters, Jaksa Agung yang juga anggota Partai Republik itu menggugat Pfizer (PFE.N), serta menyatakan dugaan pernyataan palsu produsen obat yang berbasis di New York itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Kansas. Gugatan tersebut mengklaim bahwa setelah peluncuran vaksin pada awal tahun 2021, Pfizer menyembunyikan bukti bahwa suntikan tersebut terkait dengan komplikasi kehamilan, termasuk keguguran, serta peradangan di dalam dan sekitar jantung, yang dikenal sebagai miokarditis dan perikarditis.

Dalam bantahannya, Pfizer yakin gugatan Kobach tidak berpengaruh apa-apa. “Pernyataan yang dibuat oleh Pfizer mengenai vaksin COVID-19 adalah akurat dan berdasarkan ilmu pengetahuan,” kata Pfizer dalam sebuah pernyataan.

KIPI berbeda dengan efek samping

Dilansir Healthfeedback.org, pakar John Campbell dan Liz Wheeler menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara “Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)” dan “efek samping”. Istilah “adverse events” atau KIPI menggambarkan setiap masalah kesehatan yang terjadi setelah vaksinasi, terlepas dari apakah vaksin tersebut sebagai penyebabnya. Misalnya, sakit gigi pada seseorang yang menerima vaksin akan dianggap sebagai KIPI. Namun, sakit gigi tidak dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Sebaliknya, istilah “efek samping” hanya merujuk pada efek samping yang secara kausal langsung terkait dengan vaksin, seperti reaksi alergi terhadap bahan vaksin.

Dokumen Pfizer berjudul “Analisis Kumulatif Laporan Efek Samping Pasca-otorisasi PF-07302048 (BNT162B2) yang diterima hingga 28-Feb-2021” tersebut berisi informasi tentang KIPI yang terjadi setelah vaksinasi, bukan efek samping vaksin seperti yang diklaim warganet. Dari otorisasi darurat vaksin pada 1 Desember 2020 hingga 28 Februari 2021, Pfizer mengumpulkan total 42.086 laporan KIPI. Sumbernya mencakup laporan spontan ke Pfizer, kasus yang dipublikasikan dalam literatur medis atau dikumpulkan dari penelitian, program pemasaran yang disponsori Pfizer, dan laporan KIPI dari otoritas kesehatan di 63 negara.

Sekitar 65% laporan berasal dari AS (13.739) dan Inggris (13.404), terutama melalui sistem pengawasan seperti Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Akibat Vaksin AS (VAERS) dan Yellow Card Scheme pemerintah Inggris. Sistem pengawasan ini membantu otoritas kesehatan mengidentifikasi sinyal keamanan yang mungkin mengindikasikan masalah dengan vaksin dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut, seperti jumlah KIPI tertentu yang sangat tinggi.

Sebuah studi tinjauan tahun 2023 juga menyatakan dari 21 penelitian yang dilakukan oleh Institut Kesehatan Nasional AS, menyimpulkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan keguguran wanita hamil yang divaksinasi.

Dalam studi itu disebutkan bahwa vaksin COVID-19 tidak terkait dengan peningkatan risiko keguguran atau penurunan angka kehamilan atau kelahiran di antara wanita usia reproduksi. Studi populasi yang lebih besar diperlukan untuk mengevaluasi lebih lanjut efektivitas dan keamanan vaksinasi COVID-19 pada kehamilan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS pada bulan Juni 2021, menambahkan peringatan tentang miokarditis dan perikarditis pada label vaksinnya. Pihaknya menyatakan bahwa efek samping ini jarang terjadi dan paling sering terjadi pada remaja laki-laki dan laki-laki muda.

Begitu pula artikel di the BMJ (British Medical Journal) menyebutkan, studi keamanan vaksin terbesar hingga tahun 2023 telah mengidentifikasi dua efek samping baru yang sangat jarang terjadi dan terkait dengan vaksin COVID-19, yaitu myelitis transversa dan ensefalomielitis diseminata akut. Studi kohort Global Vaccine Data Network itu melibatkan 99 juta orang yang divaksinasi dari 10 lokasi di delapan negara. 

Para peneliti membandingkan angka amatan dengan angka yang diharapkan untuk 13 kondisi medis terkait saraf, darah, dan jantung. Studi yang dipublikasikan di Vaccine ini mengkonfirmasi sinyal keamanan langka yang diidentifikasi sebelumnya untuk miokarditis dan perikarditis setelah vaksin mRNA (Pfizer dan Moderna) serta sindrom Guillain-Barré dan trombosis sinus vena serebral (CVST) setelah vaksin vektor virus (AstraZeneca).

Hasil verifikasi Tempo, video bahwa Jaksa Agung Kansas mengajukan gugatan kepada Pfizer adalah benar. Dia menuduh sebagian besar informasi dalam gugatan tersebut muncul setelah sebuah organisasi mengajukan gugatan Freedom of Information Act terhadap Pfizer. 

Namun sebuah studi tinjauan tahun 2023 menyatakan dari 21 penelitian yang dilakukan oleh Institut Kesehatan Nasional AS, menyimpulkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan keguguran wanita hamil yang divaksinasi. Dalam studi itu disebutkan bahwa vaksin COVID-19 tidak terkait dengan peningkatan resiko keguguran atau penurunan angka kehamilan atau kelahiran di antara wanita usia reproduksi. 

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi video ini dengan menelusuri sumber asli menggunakan Yandex Image. Klaim dalam video ini kami analisis dengan sumber terbuka dan pemberitaan media yang kredibel.

Berdasarkan penelusuran, fragmen video tersebut identik dengan tayangan "Hadashot 13 atau Channel 13 News", salah satu stasiun televisi Israel yang diunggah di kanal YouTube pada 11 Juni 2024.



Tayangan berbahasa Ibrani tersebut berjudul “ Terlepas dari pelecehan: Pejuang wanita masih dikirim untuk menahan teroris Hamas di penjara”. Liputan ini berisi tentang 600  tentara cadangan perempuan yang walaupun tidak dilatih dan sejumlah bukti pelecehan seksual terhadap mereka, tetap ditugaskan IDF (Israel Defense Forces) untuk membantu menjaga teroris Hamas. 

Untuk menghilangkan kekuatiran tersebut Dinas Penjara mengizinkan tim News 13 memasuki penjara dan mewawancarai para tentara cadangan tersebut. 

Dalam tayangan Channel 13 News tersebut juga terdapat keterangan “ ??"? ???? ?????? ????? ??? ????? ????, jika terjemahkan ke bahasa inggris artinya Yitzhak Yosef Kanifit Makikad Prison in Southern Israel. 

 

Berdasarkan penelusuran Tempo, Israel memiliki puluhan penjara yang digunakan untuk menahan warga Palestina. Ada tiga penjara yang berada di Israel Selatan yaitu di Eshel, Nafcha dan Saharonim. Penjara Saharonim terletak paling utara, dekat kota Sde Teyman, Beersheva,   tidak jauh gurun Sinai yang jadi perbatasan Mesir dan Israel. 

Tim Cek Fakta Tempo tidak menemukan detail visual yang memadai sebab tidak banyak foto dan video yang tersedia pada sumber terbuka. Namun dalam foto satelit via Bing Map, terlihat lokasi penjara dengan atap jeruji besi. Ini juga disebabkan karena penjara ini dekat dengan instalasi militer Israel yang tentu tidak terbuka untuk publik.



Dilansir JNS, sebagian Militan Hamas yang ditangkap Israel pasca serangan pada 7 oktober 2023 ditahan di fasilitas penahanan Sde Teiman di dekat Beer Sheva. Terkait kasus pelecehan seksual terhadap penjaga perempuan dilaporkan media Israel. 

Dilansir Euro-Med Human Rights Monitor, tawanan Palestina yang ditangkap dan dipenjara di Israel mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Gambar-gambar dan rekaman video yang menunjukkan orang-orang Palestina dilucuti pakaiannya, dibelenggu, ditutup matanya, dan dibariskan dalam barisan di jalanan.

Hingga artikel ini ditulis, konflik Israel dan Hamas terus terjadi. Sampai saat ini diperkirakan 1.139 orang terbunuh di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada tanggal 7 Oktober dan lebih dari 200 orang ditawan. Di pihak Palestina, diperkirakan 39,455 meninggal dan 10.000 anak dinyatakan hilang. Eskalasi konflik kembali meningkat setelah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas terbunuh di Iran.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan video dan klaim Palestina dikerangkeng di gurun pasir bagaikan hewan ternak oleh Israel adalah benar.

Video tersebut merupakan liputan Channel 13 News tentang tentara cadangan perempuan yang ditugaskan di penjara. Penjara tersebut merupakan satu diantara penjara yang digunakan oleh Israel untuk menahan militan Hamas dan Warga Palestina.

Pegiat HAM menemukan foto dan video yang menunjukan tawanan Palestina yang ditangkap dan dipenjara di Israel mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. 

Penelusuran Tempo mendapatkan bahwa akun-akun di Facebook itu menyebarkan narasi yang bersumber dari artikel website Dutatv.com. Artikel itu menjelaskan Kadin Kalsel melaporkan Roti Aoka ke BPOM, atas dugaan kandungan bahan pengawet sodium dehydroacetate dalam pembuatan roti.

Dilansir Majalah Tempo edisi 21 Juli 202 4, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Kalsel sekaligus Ketua Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo (Parimbo), Aftahuddin, mengatakan sejumlah anggota Parimbo yang menemukan dugaan kandungan zat berbahaya dalam roti itu.

Paguyubannya mendeteksi pemasaran Roti Aoka di Kalsel sejak tahun 2017. Paguyuban penasaran pada produk tersebut yang bisa awet sampai lebih dari tiga bulan. Mereka pun sempat mencari tahu teknologi pengawetan roti sampai Cina dan Jepang.

Namun mereka justru mendapat tanggapan negatif dari produsen roti Cina dan Jepang. Produsen roti luar negeri itu menyatakan justru mencurigakan bila ada roti yang bisa awet sampai berbulan-bulan. Produsen roti Cina menyarankan paguyuban menguji kandungan dalam roti, bila ada zat pengawet yang berbahaya.

Mereka pun mengikuti saran itu dan menguji sampel Roti Aoka ke laboratorium milik PT SGS Indonesia, bagian dari SGS Group, perusahaan multinasional yang menyediakan jasa tes laboratorium untuk verifikasi, inspeksi dan sertifikasi.

Hasilnya, Roti Aoka mengandung bahan pengawet sodium dehydroacetate, yang biasa digunakan untuk produksi kosmetik dan dianggap berbahaya bila masuk ke makanan. Penggunaan zat itu pada makanan juga belum diizinkan di Indonesia.

Demikian juga Roti Okko di Bandung, Jawa Barat, yang dipermasalahkan produsen roti rumahan lokal. Roti ini juga menjadi terkenal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yang dianggap sebagai roti murah yang awet berbulan-bulan.

Awalnya, Deputi Pengawasan Pangan BPOM, Emma Setyawati, kepada Tempo menyatakan pihaknya telah mengambil sampel kedua roti tersebut secara random dan mengujinya di laboratorium sendiri.

Dikatakan hasilnya, produk tidak mengandung sodium dehydroacetate dan dinyatakan layak edar. Namun, setelah dugaan itu viral, BPOM kembali melakukan uji laboratorium pada kedua jenama roti tersebut, dan menemukan fakta baru.

Hasil uji diumumkan di website resmi BPOM, yang mengatakan bahwa Roti Aoka tidak mengandung natrium dehydroacetate. Sementara Roti Okko dinyatakan tidak diproses dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara konsisten. 

Roti Okko terbukti mengandung natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat), yang tidak sesuai dengan komposisi yang didaftarkan ke BPOM dan tidak termasuk zat yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Dengan temuan itu, PT Abadi Rasa Food harus menghentikan produksi Roti Okko, menarik produk itu dari pasaran, memusnahkannya, dan melaporkan kegiatan penarikan dan pemusnahan tersebut pada BPOM.

Zat Aditif Natrium Dehydroacetate

Guru Besar IPB University, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknik Pertanian, Profesor Sugiyono, mengatakan natrium dehydroacetate alias sodium dehydroacetate, banyak terkandung dalam mie instan, kue kering, dan daging yang diasinkan, sebagaimana dilaporkan Tempo.

Komisi Codex Alimentarius (CAC) yang merupakan lembaga internasional di bidang pengaturan zat aditif di industri makanan, sejauh ini belum mengatur penggunaan natrium dehydroacetate yang juga kerap disebut SDHA itu.

Namun, masing-masing negara memiliki temuan dan kebijakannya sendiri terkait penggunaan zat tersebut pada makanan. Indonesia sendiri belum mengizinkan penggunaan zat tersebut di industri makanan.

Di Cina, dalam aturan yang mulai berlaku tahun 2025, penggunaan natrium dehydroacetate dalam produk makanan dilarang. Sementara di Amerika Serikat, penggunaan zat itu sebagai bahan tambahan makanan diperbolehkan, dengan dosis dan cakupan penggunaan yang diatur secara ketat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Kadin Kalsel melaporkan Roti Aoka pada BPOM terkait dugaan adanya kandungan pengawet berbahaya dalam roti adalah klaim yang benar.

Namun kemudian BPOM melakukan uji laboratorium kembali untuk produk Roti Aoka dan Roti Okko. Roti Okko dinyatakan mengandung natrium dehidroasetat dan ditarik peredarannya, sementara Roti Aoka tidak dan dinyatakan aman dikonsumsi.